<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/tunjangan-ASN-2028717320.jpg" alt="Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) langsung dari APBN ke rekening para Guru ASN. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) langsung dari APBN ke rekening para Guru ASN. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke rekening para guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga 31 Agustus 2025, tercatat sudah disalurkan senilai Rp 33,3 triliun dari total alokasi mencapai Rp 66,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, penyaluran langsung ini bertujuan memastikan TPG diterima tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan sistem baru ini, para guru diharapkan bisa lebih merasakan manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan. "Mulai 2025 dilakukan penyaluran tunjangan profesi guru langsung dari APBN ke rekening guru. Ini tahun pertama kita melakukan di 2025 dan realisasi sampai dengan Agustus, kita lihat bahwa ini sudah 50 persen pencairan tahap I, tahap II, 33,3 triliun adalah sekitar 50 persen dari total TPG (Tunjangan Profesi Guru) yang dialokasikan Rp 66,9 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9). Lebih lanjut, Suahasil merinci, pada Tahap I Tunjangan Profesi Guru sudah disalurkan ke sebanyak 1.438 juta guru di 544 daerah dengan anggaran mencapai Rp 16,70 triliun. Sementara untuk tahap II sudah tersalurkan sebanyak Rp 16,57 triliun untuk 1.437 juta guru di 544 daerah. "Jadi, kita rasa untuk tahap I, tahap II ini telah on track, dan dengan demikian maka kita bisa lanjutkan terus ke depan," lanjutnya. Dengan mekanisme baru tersebut, Suahasil memastikan para guru akan menerima tunjangan secara langsung tanpa perantara. Hal ini diyakini dapat mempercepat distribusi sekaligus meminimalkan hambatan dalam pencairan. "Sehingga para guru kita dapat menerima Tunjangan Profesi Guru-nya langsung ke rekeningnya masing-masing. Sehingga tepat waktu, tepat jumlah, dan juga nanti bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan guru," tegasnya. Berdasarkan rinciannya, paling banyak guru di Pulau Jawa yang memperoleh Tunjangan Profesi Guru terbanyak mencapai 631.500 guru dengan total anggaran mencapai Rp 14,5 triliun. Kemudian disusul oleh para guru di Pulau Sumatera yang mencapai 380.000 guru dengan anggaran mencapai Rp 8,9 triliun. Selanjutnya, Pulau Sulawesi sebanyak 167.050 guru dengan anggaran mencapai Rp 3,9 triliun. Lalu, para guru di Pulau Kalimantan dengan mencapai 112.300 orang mencapai Rp 2,6 triliun dan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp 2,4 triliun untuk 106.500 guru. Dan paling sedikit di Pulau Papua dengan realisasi anggaran mencapai Rp 0,9 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 40.500 guru.

Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru langsung dari APBN, mencapai Rp 33,3 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

Pemerintah Sudah Salurkan Rp 33,3 Triliun Tunjangan Profesi Langsung ke Rekening Guru ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/28/menag-nikah-massal-3400437582.jpg" alt="Menteri Agama Nazaruddin Umar (tengah) di sela penyelenggaraan Nikah Massal di Masjid Istiqlal (28/6) di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nazaruddin Umar (tengah) di sela penyelenggaraan Nikah Massal di Masjid Istiqlal (28/6) di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ratusan guru bukan aparatur sipil negara (ASN) binaan Kementerian Agama (Kemenag) segera menerima kenaikan tunjangan profesi guru (TPG) Rp 500 ribu per bulan. Kenaikan diberikan secara rapel. Sebagai informasi, kenaikan tunjangan ini diberikan kepada guru bukan ASN yang belum disetarakan dengan jabatan, pangkat, golongan, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Prabowo yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN.&nbsp; Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, ada 227.147 guru bukan ASN binaan Kemenag yang berhak atas kenaikan tunjangan profesi ini. Jumlah tersebut terdiri dari 196.119 guru binaan Direktorat GTK Madrasah di Ditjen Pendidikan Islam, 17.240 guru binaan Direktorat PAI di Ditjen Pendidikan Islam, 12.432 guru binaan Ditjen Bimas Kristen, 856 guru binaan di Ditjen Bimas Katolik, 220 guru binaan Bimas Buddha, dan 280 guru binaan Bimas Hindu. &ldquo;Alhamdulillah, sesuai arahan Presiden tunjangan profesi bagi guru bukan ASN binaan Kementerian Agama naik Rp 500 ribu, dari sebelumnya hanya Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan,&rdquo; ujar Menag di Jakarta, Minggu (13/7). Ia menjelaskan, kenaikan tunjangan profesi ini diberikan per Januari 2025. Artinya, pembayaran kekurangan sebesar Rp 500 ribu per bulan ini dirapel selama tujuh bulan. Dia melanjutkan, kenaikan ini sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN. Kenaikan tunjangan ini diharapkan dapat berdampak pada profesionalitas guru binaan Kemenag dalam mengajar. &ldquo;Mereka harus bisa menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun ruhani," lanjutnya. Atas pencairan ini, Kemenag pun telah bersurat kepada Kanwil Kemenag provinsi di seluruh Indonesia. Karenanya, para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi diminta untuk segera menyosialisasikan regulasi tentang tunjangan profesi ini kepada jajarannya di Kankemenag Kabupaten/Kota.&nbsp; &ldquo;Mereka juga diminta untuk segera melakukan proses pencairan Tunjangan Profesi Guru bukan ASN binaan Kementerian Agama sebesar Rp 2 juta per bulan, termasuk juga kekurangan TPG sebesar Rp 500 ribu terhitung sejak Januari 2025,&rdquo; paparnya.&nbsp; Dalam proses pencairan, Menag menegaskan, pihaknya telah melibatkan Itjen Kemenag untuk melakukan proses pengawasan. Hal ini guna memastikan proses pencairan TPG sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis yang berlaku. (mia) &nbsp;

Kenaikan tunjangan diberikan  sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN.

Naik Rp 500 Ribu, Rapelan Tunjangan Profesi 227.147 Guru Non-ASN Kemenag Cair

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/tunjangan-nonasn-1876756903.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Saat peringatan Hari Guru pada Desember tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp 500 ribu. Instruksi tersebut dieksekusi oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bulan ini. Kenaikan TPG sebesar Rp 500 ribu itu dihitung sejak Januari 2025 lalu. Kenaikan TPG itu diumumkan Kemenag pada Jumat (11/7). Untuk kali ini yang ditetapkan naik adalah TPG bagi para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) non-ASN di sekolah dan belum inpassing (penyetaraan). Sebelumnya mereka mendapatkan Rp 1,5 juta per bulan. Dengan kenaikan itu, maka besarannya jadi Rp 2 juta per bulan. Nasaruddin mengatakan telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI non-ASN yang belum inpassing. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 4/2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kemenag. Serta Keputusan Menteri Agama (KMA) 646/2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN. Nasaruddin Umar mengatakan, terbitnya aturan ini sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subiyanto yang terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk pada guru agama. "Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru," ujar Nasaruddin. Imam Besar Masjid Istiqlal itu berharap, dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar. Tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik. "Baik secara jasmani maupun ruhani," kata dia. Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang PAI segera menyosialisasikan regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota. Khususnya kepada Kepala Seksi PAI. Tujuannya agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, bisa segera dilakukan. Sekaligus diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku. "Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka," katanya. Direktur PAI Kemenag M. Munir menambahkan, mereka akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Guru-guru PAI non-ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus proaktif juga untuk mengakses kebijakan ini. Dia lantas menjelaskan guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM). Termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur'an (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 JTM. "Kami memastikan tidak ada guru PAI non-ASN yang tertinggal dalam menerima haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam juknis," ujar Munir.

Menteri Agama Nasaruddin Umar umumkan kenaikan TPG bagi guru PAI non-ASN sebesar Rp 500 ribu, efektif Januari 2025.

Kenaikan TPG Guru PAI Non-ASN sebesar Rp 500 Ribu Efektif Januari 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/tunjangan-nonasn-1876756903.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan tunjangan profesi guru PAI Non-ASN naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta. Kenaikan Rp 500 ribu tersebut sudah ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Pencairannya bakal dirapel mulai Januari 2025 sampai bulan terakhir.&nbsp; Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kemenag. Selain itu, juga sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN. Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa aturan tersebut diterbitkan sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN. Menurut dia, hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Yakni terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk memberikan perhatian kepada guru agama. "Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun rohani," kata dia dalam keterangan resmi pada Kamis (10/7).&nbsp; Dalam keterangan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Amien Suyitno meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) segera menyosialisasikan regulasi tersebut ke tingkat kabupaten dan kota, khususnya kepada kepala seksi PAI. Dengan begitu, proses pencairan tunjangan, termasuk yang dirapel sejak Januari 2025, dapat dilakukan secepatnya. Tentu dengan pengawasan ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis &nbsp;lainnya. "Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya," ujarnya. Kemenag pun menjelaskan, guru PAI Non ASN yang menerima tunjangan itu harus sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur'an (TBQ) dengan pengakuannya maksimal 6 JTM.&nbsp;

Kementerian Agama mengumumkan kenaikan tunjangan profesi guru PAI Non ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, berlaku mulai Januari 2025.

Alhamdulillah! Kemenag Umumkan Tunjangan Guru PAI Non-ASN Naik Rp 500 Ribu jadi Rp 2 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/image-5-404997298.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf turut menanggapi kasus korupsi dengan modus mengoplos pertalite menjadi pertamax. (Mia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf turut menanggapi kasus korupsi dengan modus mengoplos pertalite menjadi pertamax. (Mia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada angin segar untuk para guru non aparatur sipil negara (ASN) dan non sertifikasi. Pemerintah bakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk mereka dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah telah mengumpulkan dan memverifikasi data para guru calon penerima bansos tersebut. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan, pihaknya telah berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonsolidasikan data guru non ASN dan non sertifikasi untuk menerima bansos dari Presiden. Pemadanan data guru untuk Bansos ini disebutnya turut menjadi bagian dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). &ldquo;Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid,&rdquo; ujarnya dalam rapat soal DTSEN bersama BPS di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, proses pemadanan data guru memerlukan komunikasi dua arah dengan Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag). Pasalnya, pemadanan disusun dengan memasukkan nama, NIK, status sertifikasi, hingga status pegawai. &ldquo;BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya,&rdquo; jelasnya. Ia mengatakan, pemadanan nama-nama guru yang akan diberikan Bansos dicek sesuai DTSEN. Sehingga, ketika ditemukan nama ganda dapat langsung dicek sesuai NIK tunggal di DTSEN. &ldquo;Dengan DTSEN kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus,&rdquo; ungkapnya. Menurut dia, kolaborasi antar kementerian/lembaga ini merupakan langkah penting guna menyukseskan program Presiden Prabowo terkait kesejahteraan guru. Nantinya, Kemensos bertugas menyalurkan bansos untuk guru yang berada di bawah Kementerian Dikdasmen dan Kemenag. Sementara, BPS membantu menyiapkan datanya. Seperti diketahui, pada puncak peringatan Hari Guru 2024, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menaikkan kesejahteraan guru. Tidak hanya guru ASN, tapi juga untuk mereka yang honorer dan belum memiliki sertifikasi. Bagi honorer ini, rencananya akan diberikan bantuan tunai. Namun, hingga kini masih belum diketahui berapa indeks bantuan yang akan diberikan nanti. (mia/ali)

Pemerintah melalui Kemensos bakal memberikan bantuan sosial untuk guru honorer atau non ASN dan guru non sertifikasi.

Ramadhan Bulan Penuh Berkah, Pemerintah Bakal Salurkan Bansos Guru Non ASN dan Non Sertifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/OK-kemenag-4-3803323721.jpg" alt="Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Suyitno. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Suyitno. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemangkasan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) direvisi. Semula, anggaran yang dipangkas lebih dari Rp 14 triliun. Setelah proses rekonstruksi, pemangkasan berkurang menjadi Rp 12 triliunan saja. Karena itu, rencana penghentian insentif guru pendidikan agama Islam (PAI) non-ASN yang sempat viral akhirnya dibatalkan. Dengan kata lain, guru-guru PAI non-ASN tetap menerima insentif. Besaran insentif itu adalah Rp 250 ribu per bulan. Diberikan dengan cara dirapel Rp 1,5 juta untuk enam bulan. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Suyitno di Jakarta kemarin (16/2). &rdquo;Meski ada efisiensi, Kemenag sudah bersepakat dengan DPR terkait alokasi anggaran tunjangan insentif bagi guru RA dan madrasah bukan PNS,&rsquo;&rsquo; katanya. Suyitno mengatakan, insentif guru PAI non-ASN itu akan disalurkan bertahap. Menurut dia, pembayaran tunjangan insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Dana itu diberikan untuk memotivasi guru meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar-mengajar. Suyitno menegaskan, guru merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pendidikan. Saat ini Kemenag sedang mematangkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA dan madrasah. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Thobib Al Asyhar mengatakan, juknis akan mengatur kriteria guru penerima insentif. &rdquo;Tentu ada kriteria yang harus dipenuhi bagi guru RA dan madrasah penerima tunjangan insentif ini,&rsquo;&rsquo; katanya. Kriteria yang bakal muncul, antara lain, guru belum lulus sertifikasi. Kemudian, guru aktif mengajar di RA, MI, MTs, atau MA/MAK dan terdaftar di Kemenag. Lalu, memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka, serta bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kemenag. Kemenag juga menyusun ketentuan penghentian pemberian insentif itu. Di antaranya, guru penerima meninggal dunia. Lalu, berusia 60 tahun, tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru, atau diangkat menjadi CASN, baik sebagai guru atau lainnya di Kementerian Agama atau di instansi lainnya. Kemenag juga memastikan program pendidikan profesi guru (PPG) bagi guru PAI di sekolah tetap berjalan. Kepastian tersebut disampaikan Menag Nasaruddin Umar. Dia menegaskan, PPG bagi guru PAI sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Indonesia. &rdquo;Tahun ini kita akan gelar PPG untuk 95.367 guru PAI pada sekolah,&rsquo;&rsquo; katanya. Dengan PPG itu, guru PAI di sekolah akan mendapatkan sertifikat pendidik. Kemudian, guru yang memenuhi syarat, khususnya sertifikat pendidik, bakal mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) mulai tahun berikutnya. (wan/c6/oni)

Guru PAI non-ASN tetap menerima insentif. Besaran insentif itu adalah Rp 250 ribu per bulan. Diberikan dengan cara dirapel Rp 1,5 juta.

Pemangkasan Anggaran di Kemenag Berkurang, Insentif Guru Non-ASN Tetap Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/mendikdasmen-725958200.jpg" alt="Mendikdasmen Abdul Mu&rsquo;ti. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)" width="100%">
<figcaption>Mendikdasmen Abdul Mu&rsquo;ti. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebijakan peningkatan kesejahteraan guru dengan tambahan Rp2 juta untuk guru non-ASN dan satu kali gaji pokok untuk guru ASN.

Prabowo Subianto menyetujui kebijakan peningkatan kesejahteraan guru dengan tambahan Rp2 juta untuk guru non-ASN dan satu kali gaji pokok

Presiden Prabowo Setujui Tambahan Rp 2 Juta untuk Guru Non-ASN dan 1 Kali Gaji Pokok untuk Guru ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/JKT_Stok-Logo-Bp-TAPERA_Salman-Toyibi6-912504154.jpg" alt="Suasana kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penolakan terhadap tapera terus berdatangan. Kemarin giliran Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang menolak program tersebut. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyatakan, para guru sangat cemas atas rencana tersebut. Terutama guru-guru swasta dan honorer atau non-ASN. &rdquo;Karena lagi-lagi akan terjadi pemotongan gaji,&rdquo; ungkapnya. Mereka menilai kesejahteraan guru belum stabil, bahkan bisa dikatakan minimalis, dengan gaji yang termasuk paling rendah dibandingkan profesi lain. Survei kesejahteraan guru yang dilakukan Ideas tahun 2024 menunjukkan bahwa 42,4 persen guru masih menerima gaji di bawah Rp 2 juta per bulan. Lalu, guru yang menerima gaji Rp 2 juta sampai Rp 3 juta mencapai 12,3 persen. Yang mendapat gaji Rp 3&ndash;4 juta sebanyak 7,6 persen, gaji Rp 4&ndash;5 juta 4,2 persen, dan di atas Rp 5 juta hanya 0,8 persen. Padahal, dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. &rdquo;Yang jadi soal, jika guru tersebut berada di provinsi dengan upah minimum Rp 2 juta seperti Jawa Tengah dan DIJ, mereka dianggap layak ikut tapera. Gaji sekecil itu masih harus dipotong tapera dan potongan lainnya,&rdquo; keluhnya. Kemudian, lanjut dia, ada kecemasan soal bisa atau tidaknya dana tapera dicairkan. Selain itu, belum ada bukti peserta bisa mendapatkan rumah setelah menabung di tapera. &rdquo;Belum pernah diketahui ada presedennya atau bukti nyata,&rdquo; sambungnya. (dee/mia/c19/oni)

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyatakan, para guru sangat cemas atas rencana iuran wajib Tapera.

42 Persen Guru Non-ASN Masih Bergaji di Bawah Rp 2 Juta, P2G Tolak Iuran Tapera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-baik-2019-gaji-guru-honorer-setara-ump_m_.jpg" alt="Ilustrasi Aksi Gur Honorer. Persoalan kesejahteraan kaum honorer masih terus terjadi dari periode ke periode pemerintahan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aksi Gur Honorer. Persoalan kesejahteraan kaum honorer masih terus terjadi dari periode ke periode pemerintahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dinilai perlu mencantumkan standar minimal upah bagi guru non ASN di dalam Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal ini dikatakan pemerintah Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.  “Kami meminta agar di dalam RUU Sisdiknas ditetapkan standar minimal bagi upah guru, terutama bagi guru non ASN, sehingga berlaku secara nasional. Kenyataannya, guru honorer ada yang gajinya Rp200.000, Rp300.000 per bulan. Mayoritas banyak yang penghasilannya menengah ke bawah,” kata Satriwan di Jakarta, Senin (29/8) dikutip dari Antara.  Dia menyayangkan hilangnya pasal terkait tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas. Padahal TPG tersebut erat kaitannya dengan kesejahteraan guru baik ASN maupun non ASN.  Dengan dihilangkannya pasal terkait TPG tersebut, lanjut Satriwan, maka tidak ada jaminan guru mendapatkan TPG. Bahkan bagi guru ASN, dalam UU ASN tidak tercantum klausul terkait TPG.  “UU ASN itu sudah ada sejak 2014, tapi pendapatan guru ASN gitu-gitu aja. Tidak ada kenaikan bagi kesejahteraan guru,” terang dia.  Sementara bagi guru honorer maupun swasta yang menurut pemerintah akan merujuk pada UU Ketenagakerjaan, lanjut dia, tidak bisa dipastikan sepenuhnya. Pasalnya hubungan antara guru dan yayasan berbeda dengan hubungan buruh dan perusahaan.  Selain itu, yayasan pendidikan juga biasanya menggunakan UU Guru dan Dosen dalam kaitannya dengan para guru.  “Oleh karenanya, kami meminta agar guru dalam RUU Sisdiknas ini dicantumkan standar upah yang jelas terutama guru non ASN. Sehingga dapat berlaku secara nasional,” kata dia.  Sebelumnya, Pemerintah melalui Kemendikbudristek menyatakan bahwa RUU Sisdiknas bertujuan untuk mensejahterakan guru. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril mengatakan RUU itu juga mengatur bahwa guru yang sudah mengajar, namun belum memiliki sertifikat pendidik akan segera mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi.  Guru ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai Undang-Undang ASN.  Sementara guru non ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik, maka pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan, untuk membantu yayasan penyelenggara pendidikan memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi gurunya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

RUU Sisdiknas Didesak Cantumkan Standar Upah Guru Non ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASN-Honorer-PNS.jpg" alt="BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar gembira bagi para guru non ASN. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan guru non-ASN yang lolos passing grade 2021, akan diprioritaskan pada seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022.  “Guru yang akan menjadi prioritas pada rekrutmen pengadaan guru PPPK tahun 2022 adalah guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional guru tahun 2021,” kata Nadiem dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.  Prioritas tersebut tertuang dalam PermenPANRB Nomor 20/2022 pasal 5, ayat 2, tentang Pelamar Prioritas I. Pada seleksi ASN PPPK tahun 2021, kata Menteri Nadiem, terdapat 193.954 guru lulus, namun tidak dapat formasi yang akan menjadi prioritas pada seleksi ASN PPPK tahun 2022.  “Pemerintah akan memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus tahun lalu pada seleksi ASN PPPK tahun ini,” kata Mendikbudristek.  Pada pasal 32 dijelaskan bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi tersebut terdiri atas seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II.  Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Selain itu, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi II terlebih dahulu.  Mendikbudristek menambahkan pemerintah akan terus memberikan solusi terbaik bagi para guru non-ASN yang telah mendedikasikan diri untuk mendidik peserta didik menjadi insan yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.  Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril mengatakan pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki.  “Ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 33 ayat 1. Kemudian dijelaskan pada ayat 2, jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya,” ujar Iwan.  Sementara pemilihan sekolah merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai guru ASN PPPK.

Guru Non ASN yang Lolos Passing Grade jadi Prioritas Seleksi PPPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Guru Non ASN

Berita Terkini