<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-20-at-16.10.25.jpeg" alt="Guru madrasah mengikuti pelatihan literasi digital di Kudus. (Kemenag for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Guru madrasah mengikuti pelatihan literasi digital di Kudus. (Kemenag for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah melalui proses administrasi, tunjangan guru madrasah non-PNS sudah bisa dicairkan. Informasi menggembirakan ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie di Jakarta kemarin (10/10). Total penerimanya mencapai 216 ribu guru madrasah non-PNS di seluruh Indonesia.  "Alhamdulillah setelah melalui proses administrasi, tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS mulai hari ini sudah bisa dicairkan," kata Anna. Sesuai ketentuan, besaran tunjangannya Rp 250 ribu/bulan untuk 12 bulan. Guru tidak menerima utuh Rp 3 juta karena ada potongan pajak.  Anna mengatakan, setiap guru madrasah non-PNS bisa mengecek sendiri di akun SIMPATIKA masing-masing. Secara otomatis Kemenag mengirimkan surat keterangan penerima tunjangan intensif bagi guru-guru yang memenuhi kriteria. Untuk mencairkan tunjangan tersebut, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan para guru.  Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kemenag Muhammad Zain mengatakan, guru bersangkutan harus menunjukkan KTP dan membawa surat keterangan menerima tunjangan. Surat keterangan tersebut bisa langsung dicetak dari akun SIMPATIKA masing-masing.  ’’Selain itu juga membawa surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bisa diunduh di aplikasi SIMPATIKA juga,’’ kata Zain. Setelah syarat-syarat atau dokumen itu sudah komplit, guru madrasah non- PNS bisa datang ke Bank Mandiri terdekat.

216 Ribu Guru Madrasah Non-PNS Terima Tunjangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guru-Madrasah.jpg" alt="Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan kabar gembira bagi guru madrasah bukan PNS. Tunjangan insentif bagi mereka memasuki pencairan tahap akhir, dan akan diberikan kepada penerima pada Juni 2022.  "Hasil cek terakhir saya ke jajaran Ditjen Pendidikan Islam, mereka sudah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana. Jika begitu, maka KPPN akan segera menyalurkan anggaran yang sudah teralokasi di RKAKL Kementerian Agama ke Rekening Bank Penyalur insentif guru madrasah bukan PNS,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan, Jumat (17/6).  "Saya minta akhir Juni 2022, dana ini sudah bisa masuk ke rekening guru madrasah bukan PNS penerima insentif," sambungnya.  Menurut Yaqut, insentif ini diberikan kepada guru bukan PNS di Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Besarannya adalah Rp 250 ribu per bulan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.  Saat ini sedang diproses pencairan untuk enam bulan bagi 216 ribu guru madrasah bukan PNS. Insentif ini merupakan bentuk rekognisi negara untuk para guru yang telah berdedikasi dan mengabdikan hidupnya dalam mencerdaskan anak bangsa.  “Saya berharap, tunjangan ini bisa memotivasi guru madrasah bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Jasa mereka sangat besar dalam peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi peserta didik di madrasah pada semua level,” imbuhnya.  Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menambahkan, insentif akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria. Total kuota yang ada, telah dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah guru setiap provinsi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak, sebab jumlah guru madrasah bukan PNS juga paling banyak.  "Tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA/Madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan," ujar Ali.  Sementara Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan M Zain menyampaikan, karena keterbatasan anggaran, insentif diberikan kepada guru madrasah bukan PNS yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ketersediaan kuota masing-masing provinsi.  Adapun kriterianya sebagai berikut: 1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama); 2. Belum lulus sertifikasi; 3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); 4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama; 5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. 6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV; 7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya; 8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. 9. Belum usia pensiun (60 tahun). "Ini akan diprioritaskan bagi guru yang usianya lebih tua," sebut M Zain. 10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah. 11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah. 12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Kabar Gembira, Tunjangan Insentif Guru Madrasah Non PNS Cair Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guru-Madrasah.jpg" alt="Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk guru madrasah non-PNS sudah terserap seluruhnya. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Zain.  "Per 30 desember 2020, saldo bank penyalur sudah Rp 0. Itu berarti 100 persen BSU guru non-PNS sudah terserap. Ini prestasi Kemenag," ungkap dia melalui keterangan tertulis, Jumat (1/1).  Ia turut menyampaikan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang telah mengawal program ini, sehingga tersalurkan dan tepat sasaran. Begitu juga kepada pihak yang berperan besar dalam mengedukasi dan penyebaran informasi.  "Semoga mashlahat dan bisa memberi keringanan bagi guru-guru madrasah kita di tengah pandemi Covid 19," tuturnya.  Notifikasi pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Madrasah Non PNS sudah dikirim ke Aplikasi Simpatika sejak 17 Desember 2020. Sejak itu, 543.928 guru yang berhak menerima BSU sudah bisa melakukan cetak surat kelengkapan untuk ditandatangani dan dibawa ke bank penyalur.  BSU guru madrasah Non PNS ini sebesar Rp 600.000 per bulan dan diberikan untuk tiga bulan. Di mana total jumlahnya Rp 1,8 juta.  Salah satu guru madrasah di Kabupaten Rembang, Sutejo dan Purwantini yang mendapat bantuan BSU ini mengaku sangat terbantu atas program tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/24/12/2020/kabar-gembira-kartu-bantuan-upah-guru-madrasah-sudah-bisa-dicetak/">Kabar Gembira, Kartu Bantuan Upah Guru Madrasah Sudah Bisa Dicetak</a>  “Alhamdulillah, saya sampaikan terimakasih kepada pemerintah yang sudah memberikan BSU di masa pandemi ini. Lumayan bisa untuk memenuhi kebutuhan saat pemasukan sedang berkurang,” ujar Sutejo.  “Alhamdulillah, akhirnya kami guru non PNS mendapatkan BSU. Meskipun proses verifikasi dan validasi agak lama mulai Oktober kemarin,” sambung Purwantini.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mq-TT_GMSvI

BSU Guru Madrasah Non PNS Sudah Terserap 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hore-jateng-kucurkan-rp-205-miliar-untuk-ribuan-guru-madrasah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Salah satu penyebab banyaknya sekolah negeri yang gulung tikar karena tingkat daya juang sekolah yang rendah. Hal ini salah satunya karena semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah termasuk gaji guru." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Salah satu penyebab banyaknya sekolah negeri yang gulung tikar karena tingkat daya juang sekolah yang rendah. Hal ini salah satunya karena semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah termasuk gaji guru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pencairan uang <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-subsidi-upah/">bantuan subsidi upah</a> (BSU) untuk guru pendidikan agama Islam (PAI) non-PNS tidak bisa serentak. Bagi yang sudah memiliki rekening tervalidasi, pencairan dilakukan mulai 22 Desember. Bagi yang belum punya rekening, pencairannya berjalan hingga 30 Juni tahun depan.  Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag Rohmat Mulyana menyatakan, berdasar hasil validasi data, ada 79.181 <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-agama/">guru PAI non-PNS</a> yang berhak mendapatkan BSU. Besarannya Rp 1,8 juta dipotong pajak 6 persen. Selain itu, ada potongan biaya kliring Rp 2.900 bagi guru pemegang rekening selain BTN.  Nah, dari jumlah tersebut, 68.035 orang sudah memiliki rekening yang tervalidasi melalui aplikasi SIAGA. "Dana BSU guru PAI bukan PNS yang rekeningnya sudah tervalidasi pada aplikasi SIAGA akan ditransfer secara bertahap mulai 22 Desember," jelasnya kemarin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/ini-syarat-dapatkan-bantuan-subsidi-upah-guru-honorer-rp-18-juta/">Ini Syarat Dapatkan Bantuan Subsidi Upah Guru Honorer Rp 1,8 Juta</a>  Sementara itu, 11.146 guru <a href="https://www.jawapos.com/tag/subsidi-upah/">penerima BSU</a> dibuatkan rekening baru di Bank BTN atau BRI Syariah. Dia menuturkan, dana BSU bagi guru yang dibuatkan rekening baru di Bank BTN maupun BRI Syariah dapat diambil mulai 29 Desember sampai 30 Juni 2021.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/24/12/2020/kabar-gembira-kartu-bantuan-upah-guru-madrasah-sudah-bisa-dicetak/">Kabar Gembira, Kartu Bantuan Upah Guru Madrasah Sudah Bisa Dicetak</a>  Bagi para <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-non-pns/">guru PAI</a> bukan PNS yang dibuatkan rekening baru, dana bantuan hanya bisa diambil di outlet bank sesuai dengan data yang tertera di kartu BSU. Pengambilan dana harus menyerahkan kartu BSU yang ditandatangani di atas meterai dan dilengkapi dengan fotokopi KTP penerima. Sejak 23 Desember, penerima BSU bisa mencetak kartu masing-masing.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=rJUmoWybyZk

Pencairan Subsidi Upah Tak Bisa Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guru-Madrasah.jpg" alt="Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain, memastikan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru madrasah non-PNS segera cair. Sebab, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah terbit dan lebih 99,81 persen.  "Saya pastikan BSU Guru Madrasah Non PNS segera cair. SP2D yang sudah terbit mencapai 99,81 persen. Selanjutnya tinggal pengiriman notifikasi pencairan dari BRI atau BRI Syariah selaku bank penyalur," tegas dia melalui keterangan resmi, Selasa (15/12).  "Sesuai perjanjian, saya berharap proses pengiriman notifikasi ke masing-masing akun Simpatika guru madrasah Non PNS sudah dilakukan mulai hari ini oleh bank penyalur," sambungnya.  Setelah notifikasi terbit, guru bisa langsung mencetak Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020 yang ada di Simpatika. Bersamaan itu, guru juga diminta mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang formatnya juga tersedia di Simpatika.  "SPTJM dicetak, lalu ditandatangani di atas meterai," terangnya.  Selanjutnya, guru penerima bantuan dapat mendatangi Kantor bank penyalur yang ditunjuk, yaitu BRI dan BRI Syariah. Guru juga harus membawa KTP, NPWP (jika sudah memiliki), Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020 dan SPTJM yang sudah ditandatangani di atas meterai.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/12/2020/guru-madrasah-dan-pai-non-pns-penerima-bsu-dibuatkan-rekening-baru/">Guru Madrasah dan PAI Non-PNS Penerima BSU Dibuatkan Rekening Baru</a>  Kemudian, mengisi formulir pembukaan buku rekening baru di BRI dan BRI Syariah. Setelah selesai prosesnya, guru akan menerima Buku Rekening dan Kartu ATM baru dari BRI atau BRI Syariah. Guru bisa mengambil atau tetap menabung BSU GBPNS 2020 di bank.  "Besaran BSU adalah Rp 600 bulan per bulan selama 3 bulan, dari Oktober hingga Desember, dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1,8 juta. Ada kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebesar 5 persen bagi guru yang sudah memiliki NPWP dan sebesar 6 persen bagi guru yang belum memiliki NPWP," tandasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=v-aV3m6Cko8

Pencairan BSU Guru Madrasah Non PNS Tunggu Notifikasi Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guru-Madrasah.jpg" alt="Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak pertengahan Maret 2020, Kementerian Agama (Kemenag) memberlakukan Teaching From Home (TFH) atau belajar dari rumah bagi lembaga pendidikan agama, salah satunya madrasah. Kebijakan ini diambil sebagai upaya mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19.  Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin memastikan penerapan sistem TFH tidak mengganggu pembayaran tunjangan bagi guru madrasah, utamanya guru non PNS. Tunjungan tersebut dipastikan tetap dibayarkan.  "Selama masih berlangsung masa darurat Covid-19, pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan lainnya bagi guru madrasah non PNS tetap dibayarkan," kata Kamaruddin dalam keterangannya, Minggu (19/04).  Menurut Kamaruddin, ada tiga kategori tunjangan guru bukan PNS. Pertama, guru non PNS yang sudah sertifikasi dan juga sudah inpassing. Mereka mendapat hak tunjangannya sebagaimana guru PNS.   Kedua, guru non PNS yang belum sertifikasi, tapi sudah inpassing. Mereka mendapat tunjangan sebesar Rp 1,5 juta per bulan dan itu di luar kelebihan jam mengajar.   Kemudian ketiga, guru yang belum sertifikasi dan belum inpassing. Mereka mendapat insentif sebesar Rp 250 ribu per bulan dan honor tenaga mengajar yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).   Menurutnya, sejak awal Kemenag telah mengizinkan penggunaan dana tersebut untuk digunakan membayar honor guru non PNS. Kemenag juga sejak dulu tidak mempersyaratkan NUPTK bagi guru non PNS untuk dapat menerima honor.  Bahkan, Kemenag juga mengizinkan penggunaan dana BOS Madrasah dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudlatul Athfal (RA) untuk upaya mencegah penyebaran Covid-19.  "Kami telah terbitkan SE yang mengatur bahwa pembelian atau sewa sarana/perlengkapan/peralatan, atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 diperbolehkan," pungkasnya.

Meski Belajar di Rumah, Kemenag Pastikan Guru Madrasah Tetap Dibayar