<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/51_pe_1-185492141.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Saya masih ingat benar adegan itu. Tangan itu terjulur ke arah langit-langit kelas. Di puncaknya, sepotong buku berukuran saku dengan sampul depan yang khas teracung. Semua mata kecil di kelas yang tak besar itu terpaku ke arahnya. Lalu kalimat itu menggelegar: &rdquo;Haram hukumnya baca novel!&rdquo; DEMIKIAN fatwa guru madrasah ibtidaiyah kami sore itu. &rdquo;Novel&rdquo; yang difatwa haram itu adalah salah satu karya Freddy S., nama yang identik dengan kecabulan. Saya lupa judulnya, tapi saya tahu saya pasti telah membaca buku yang dikutuk itu. (Saya sudah baca novel-novel Freddy S. di usia 10 tahun, dan di usia 12 tahun pasti sudah belasan judul telah saya lahap.) Buku itu sudah beredar dari tangan ke tangan selama beberapa waktu, sampai seorang sepupu perempuan yang sedang sial tertangkap basah membacanya di kelas. Pada akhir &rsquo;90-an, karya-karya Freddy S. sampai ke desa kami yang terpencil lewat kakak-kakak kelas yang sudah kontak dengan budaya kota kecamatan, baik karena melanjutkan sekolah maupun karena kerja. Di luar Freddy S., nama lain yang bisa ditemukan beredar adalah Motinggo Busye dan Eddy D. Iskandar. Namun, karena kadar kelucahannya yang lebih tinggi, Freddy S. lebih dikenal dan lebih disukai. Lalu, apakah fatwa itu membuat para pembacanya kapok? Untuk beberapa orang barangkali ya; membaca &ndash;selalu&ndash; merupakan tindakan berisiko, dan tak semua orang berani menempuhnya. Saya sendiri hanya perlu sedikit berhati-hati. Ada banyak waktu membaca di luar sana, mengapa mesti membawanya ke sekolah? Itu ceroboh. Ketika saya di pesantren pada usia 15 tahun, novel-novel Freddy S. bukan hal yang sulit ditemukan. Apalagi mengingat saya menempuh SMA di kota kecamatan paling ramai di kabupaten kami. Patut diceritakan, anak-anak di pesantren punya cara yang lebih canggih dalam berbagi bacaan. Seingat saya, sebagian besar novel itu dikonsumsi dalam bentuk robekan yang dilipat-lipat jadi lebih kecil dan telah menjadi sangat lecek karena banyaknya tangan yang telah membukanya. Jika ada yang masih bersampul, biasanya halamannya banyak yang rumpang; sebuah novel yang telah kehilangan &rdquo;intinya&rdquo;. Karena akses yang lebih baik, di pesantrenlah saya diberi tahu bahwa ada yang lebih seru dan lebih saru dibanding Freddy S. Begitulah Enny Arrow dan Nick Carter masuk daftar bacaan. *** Kemungkinan hanya saya dan teman-teman madrasah saya yang betul-betul pernah mendengar fatwa &rdquo;novel haram&rdquo; itu. Tapi, saya pikir, setidaknya di kalangan murid-murid sekolah masa itu, keharaman novel sepertinya bukan hal yang perlu diperdebatkan lagi, bahkan bagi mereka yang mengonsumsinya. Maka, sebagaimana seseorang mesti berhati-hati saat mencuri, begitu juga saat membaca novel. Sebenarnya, jauh sebelum fatwa itu, di kepala kami telah ada asosiasi tersebut: &rdquo;novel&rdquo; itu &rdquo;cabul&rdquo;. Entah dari mana. Ketika guru madrasah kami menyebutnya haram, itu hanya terdengar sebagai penegasan. Dan meskipun pengharaman itu dikatakan dengan mengacungkan novel Freddy S., kami tahu itu juga berlaku untuk semua novel &ndash;meski, lucunya, hingga lulus SMA, kami (dan saya yakin guru kami juga) tak sungguh-sungguh tahu ada novel lain selain novel Freddy S. atau novel-novel sejenisnya. Pelajaran bahasa Indonesia SMP di masa itu sesungguhnya mengajarkan kami tentang novel, juga perbedaannya dengan roman. Saya ingat, guru kami yang lumayan menugaskan kami menghafal nama-nama pengarang dan karyanya. Saat itulah saya kira untuk kali pertama saya mendengar nama macam Iwan Simatupang dan karyanya, Ziarah. Sayangnya, Iwan Simatupang dan Ziarah hanya ada di hafalan. Bukunya tak ada di sekolah kami. Tak ada juga novel lain dari penulis lain. Sebenarnya memang tak ada perpustakaan di SMP kami. Dan itu tampaknya membuat sikap kami terhadap novel dan cara kami melihatnya tidak banyak berubah. (Tapi mungkin itu justru berkah tersembunyi. Bisa saya bayangkan, jika Ziarah ada di perpus sekolah, lalu seseorang menemukan adegan percintaan di bawah jendela itu, yang tentu saja dilakukan di luar pernikahan, bisa-bisa Iwan Simatupang akan diharamkan juga.) Barangkali karena itu, sebagaimana kami dididik untuk menjauhi hal-hal haram, secara naluriah kami menjauhi novel. (Meski, tentu saja, itu tak berarti kami jadi sama sekali tak ingin mendekatinya dan diam-diam mencobanya.) Sebenarnya ada pandangan yang tak terlalu ekstrem soal novel, meskipun tak banyak membantu juga. Membaca novel, demikian menurut pandangan itu, adalah tindakan membuang-buang waktu. Membuang waktu adalah perbuatan mubazir. Dan mubazir adalah saudara setan. Pandangan lain yang lebih ramah namun sama dampaknya dalam menjauhkan novel dari kami adalah stereotipe bahwa novel merupakan hasil khayalan pengarangnya. Khayalan artinya mengada-ada. Mengada-ada sangat dekat dengan membual. Novel, oleh karena itu, tak lebih sebagai cerita bualan. Mungkin karena dibesarkan oleh cara pandang demikian, di SMA saya bahkan belum bisa membedakan cerita pendek dengan novel. Padahal, nilai bahasa Indonesia saya tak pernah kurang dari delapan. Pun, saya bukan murid yang paling malas membaca. *** Beberapa novel pertama yang ditulis orang Indonesia berisi kisah skandal. &rdquo;Itoe boekoe ada begitoe renda deradjatnja,&rdquo; demikian sebuah resensi pada masanya menggambarkannya. Bersama dengan koran-koran pergerakan dan tulisan-tulisan penyadaran tentang kejamnya penjajahan, novel-novel tersebut kemudian diringkus oleh pemerintah kolonial dengan label &rdquo;bacaan liar&rdquo;. Bacaan liar dianggap mendatangkan bahaya bagi negara. Untuk menangkalnya, lewat lembaga kolonial bernama Balai Pustaka, diperkenalkanlah kepada rakyat negeri jajahan roman-roman yang tidak mendatangkan bahaya dan tidak mengganggu ketenteraman negara. Maka demikianlah roman-roman Balai Pustaka disajikan kepada kita &ndash;sampai sekarang. Pada dasarnya, beberapa pihak hanya tak ingin diganggu oleh bacaan tertentu. Demikianlah pola yang selalu berulang. Baik di masa kolonial, masa Orde Lama, Orde Baru, maupun orde paling baru; baik demi ketenteraman politik maupun demi ketenteraman moral. Kecabulan atau ejekan atau hasutan hanya pintu masuk untuk menyingkirkannya. Sebab, jika hal-hal seperti disebut di atas tidak ditemukan, bacaan yang tak dikehendaki toh akan tetap disingkirkan dengan alasan berbeda. Beberapa pihak barangkali bahkan sama sekali tak ingin membaca &ndash;dan biasanya tak senang melihat orang lain membaca. Orang yang mengharamkan novel Freddy S., atau novel secara umum, saya pikir memang tak pernah tertarik dengan novel. Jika pun mereka ditunjuki dan disuguhi novel yang &rdquo;halal&rdquo;, mereka tetap akan melepehnya. (*) --- MAHFUD IKHWAN, Penulis asal Lamongan

”Novel” yang difatwa haram itu adalah salah satu karya Freddy S., nama yang identik dengan kecabulan. Saya lupa judulnya, tapi saya tahu say

Perihal Keharaman Novel

Guru Madrasah Ibtidaiyah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Guru Madrasah Ibtidaiyah

Berita Terkini

Perihal Keharaman Novel

Download Aplikasi JawaPos.com