<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/guru-banten-2711570818.jpg" alt="Dini Fitri, Kepala SMAN 1 Cimarga yang sempat dinonaktifkan karena menegur siswa yang merokok. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Dini Fitri, Kepala SMAN 1 Cimarga yang sempat dinonaktifkan karena menegur siswa yang merokok. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah sempat jadi sorotan publik, Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitri, akhirnya bisa kembali menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah. Sebelumnya, Dini sebelumnya sempat dinonaktifkan sementara karena menampar seorang siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Kabar kembalinya Dini disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni, yang memastikan status penonaktifan tersebut telah dicabut lantaran situasi di sekolah sudah kembali kondusif.&nbsp;"Situasi saat itu tidak kondusif. Guru sudah tidak bisa mengarahkan murid ke kelas selama dua hari. Sudah mulai muncul ketidakhormatan, mereka menolak disuruh masuk kelas," ujar Andra di Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (15/10)&nbsp; Menurut Andra, keputusan Dinas Pendidikan Banten untuk menonaktifkan Dini bukanlah bentuk hukuman, melainkan langkah sementara untuk menormalkan suasana di sekolah.&nbsp;"Sifatnya bukan hukuman atau pemberhentian, hanya penonaktifan sementara," tambahnya. Dalam kesempatan itu, Andra juga menegaskan bahwa Dini tidak akan dipindahkan ke sekolah lain. Ia menilai langkah memulangkan Dini ke SMAN 1 Cimarga adalah bentuk keadilan dan pembelajaran bagi semua pihak. "Saya sampaikan, Bu, saya bisa saja memindahkan Ibu kemarin. Tapi presedennya bagaimana? Tidak saya pindahkan, Ibu kembali ke sana," ujar Andra. Ia juga menegaskan, jika nanti muncul penolakan dari murid atau pihak lain terhadap kehadiran Dini, hal itu justru menunjukkan masih ada persoalan lain yang perlu diselesaikan di lingkungan sekolah. "Bu Dini bilang, 'Pak, nanti anak-anak menolak dan sebagainya'. Nah, berarti ada sesuatu yang lain. Itu kesimpulannya," katanya. Gubernur Andra memahami tindakan Dini yang sempat menegur keras siswanya hingga menyentuh ranah fisik adalah bentuk kepedulian seorang guru terhadap muridnya. Ia menegaskan bahwa tindakan itu bukan niat untuk mencederai, melainkan refleksi dari tanggung jawab moral seorang pendidik. "Bu Dini mengakui ada terselip emosi, tapi bukan emosi untuk mencederai. Itu bentuk niat baik guru kepada murid. Masa iya ada murid merokok tidak ditegur? Sekolah bukan tempat merokok. Bukan hanya siswa, guru pun tidak boleh merokok," tegas Andra. Andra pun mengingatkan agar peristiwa ini tidak membuat para guru takut menegur murid yang berbuat salah, hanya karena khawatir akan dilaporkan ke pihak berwajib. "Ini pelajaran bagi guru, jangan sampai kejadian seperti ini membuat guru takut menegur murid karena khawatir dilaporkan ke polisi. Jangan seperti itu," ujarnya. Andra juga memastikan bahwa konflik antara Dini dan siswa yang ditampar telah selesai secara damai. Kedua pihak sudah saling meminta maaf dan memaafkan melalui proses mediasi yang difasilitasi langsung oleh Gubernur Banten. Dengan pencabutan penonaktifan ini, Dini Fitri kini resmi kembali memimpin SMAN 1 Cimarga dan diharapkan menjadi contoh bagaimana ketegasan dan kepedulian guru tetap harus berjalan beriringan di dunia pendidikan.

Dini Fitri kembali bertugas setelah penonaktifan akibat menampar siswa, Gubernur Banten pastikan situasi sekolah kondusif.

Guru yang Tampar Siswa kembali jadi Kepala SMAN 1 Cimarga, Andra Soni: Masa Iya Murid Merokok Nggak Ditegur?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/antarafoto-simulasi-pembelajaran-tatap-muka-di-sdn-cikarang-151220-fm-2_1.jpg" alt="Seorang guru mengukur suhu tubuh siswa yang akan masuk ke sekolah mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di SDN Karang Raharja 02, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Fakhri Hermansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Seorang guru mengukur suhu tubuh siswa yang akan masuk ke sekolah mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di SDN Karang Raharja 02, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Fakhri Hermansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang guru honorer berinisial VN di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dikabarkan diberhentikan, usai mengunggah jumlah gaji ke media sosial Facebook. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin merasa prihatin adanya kabar tersebut.  "Saya sangat prihatin jika berita tentang pemecatan guru honorer di sebuah Sekolah Dasar Negeri 169 di Sadar, Kecamatan Tellu Limpie, Bone, Sulawesi Selatan, tersebut benar yang dikarenakan dipecat karena mengunggah rincian gajinya (bersumber dari dana BOS) di sehelai kertas sebesar Rp700 ribu selama 4 bulan," katanya, melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Jumat.  Sultan mendukung langkah Komisi IV DPRD Bone untuk menelusuri kebenaran mengenai masalah tersebut.  "Saya yakin Bupati Bone akan bijak mengambil tindakan dalam kasus ini," kata Wakil Ketua DPD dari Provinsi Bengkulu tersebut.  Menurut dia, persoalan mengenai kesejahteraan guru honorer selalu menjadi persoalan yang mengemuka, bahkan selalu menjadi wacana yang diaspirasikan selama ini.  Berkaitan dengan isu guru honorer, pemerintah melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler yang menjelaskan tentang tata aturan fleksibilitas penggunaan dana BOS, adalah langkah awal pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honor di sekolah negeri maupun swasta.  "Walaupun aturan pemerintah tersebut belum dapat memuaskan banyak pihak atas permasalahan kesejahteraan guru honorer, tapi saya tetap mengapresiasi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam Permendikbud itu memberikan kebebasan besaran penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji honorer. Apalagi dana BOS saat ini juga sudah diterima oleh sekolah swasta," katanya.  Ia juga mengharapkan Kemendikbud segera mengatasi masalah lain tentang kebutuhan saat ini terhadap guru di luar PNS.  Berdasarkan data hasil perhitungan Kemendikbud dari Dapodik, kebutuhan guru saat ini mencapai satu juta guru, dan angka tersebut di luar guru yang berstatus PNS.  Ia menyebutkan pertumbuhan jumlah ASN guru hanya sekitar dua persen per tahun, sementara saat ini hanya ada 60 persen dari jumlah kebutuhan guru ASN yang tersedia di sekolah negeri dan jumlah tersebut terus menurun sebanyak enam persen per tahun dalam empat tahun terakhir.  "Negara harus benar-benar hadir dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia, karena ini berhubungan langsung dengan kehidupan generasi kita di masa yang akan datang, dan pembenahan awal harus dimulai dari tenaga pengajar. Maka kita menunggu rencana program kebijakan Kemendikbud untuk menyeleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini (2021)," ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/31/12/2020/keputusan-tiadakan-rekrutmen-guru-pns-pada-2021-akan-jadi-bom-waktu/">Keputusan Tiadakan Rekrutmen Guru PNS pada 2021 Akan Jadi Bom Waktu</a>  Menurut dia, rencana seleksi PPPK terbuka untuk memenuhi kebutuhan guru, sebagai awal penyelesaian status guru honorer.  "Realisasi program seleksi mesti kita pastikan segera berjalan, dengan begitu maka kita akan mendapatkan guru-guru yang berkompeten dalam mendidik, dan mengatasi kedua masalah yaitu baik bagi kesejahteraan guru melalui penghasilan yang layak atau peningkatan ketersediaan guru ASN," katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=K9UisKea6cs

DPD Prihatin Ada Guru Dipecat Usai Unggah Gaji Rp 700 Ribu ke Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gara-gara-kuliah-s2-guru-sdlb-di-tuban-dipecat_m_.jpg" alt="Guru Tidak Tetap (GTT) di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri di Kabupaten Tuban, Setiawan Gema Budi." width="100%">
<figcaption>Guru Tidak Tetap (GTT) di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri di Kabupaten Tuban, Setiawan Gema Budi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiawan Gema Budi, seorang Guru Tidak Tetap (GTT) diputus kontraknya diduga gara-gara menempuh program S2 sambil tetap mengajar. Guru yang menyandang tuna netra tersebut sepihak diputus dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri di Kabupaten Tuban. Setiawan mengatakan, sampai saat ini belum jelas apa yang menyebabkan dirinya dikeluarkan oleh pihak sekolah. Bahkan, sampai saat ini merasa dipersulit pihak sekolah, untuk kuliah sambil mengajar. Padahal, dia telah mengabdi selama kurang lebih setahun. "Padahal sebelum menempuh kuliah saya telah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dan sudah diizinkan untuk menempuh S2," kata Setiawan, Kamis (9/8). Dirinya menambahkan, melalui kebijakan Kepala Sekolah (Kepsek), setiap GTT semestinya diberi hak untuk melanjutkan S2. Sedangkan, Kepsek cukup mengetahui, dan tidak perlu surat pengantar belajar dari Dinas Pendidikan. Kendati demikian, setelah terdaftar menempuh S2, pihak sekolah justru memecatnya tanpa alasan yang jelas. "Jauh-jauh hari saya juga pernah negosiasi dengan Kepsek, dan bilang iya mengizinkan kuliah lagi. Anehnya lagi saya tidak dikasih SP3 tapi langsung dipecat sepihak," bebernya. Akibat pemecatan sepihak, dirinya mengaku kebingungan mau berbuat apa. Sebab, sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyandang disabilitas masih digodok di DPRD Tuban. Apabila mau dibawa ke ranah hukum, tentu belum kuat karena belum ada payung hukumnya. "Kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Disana persoalan ini bisa diselaikan, dengan hasil GTT bisa kuliah dengan tetap aktif mengajar," ungkap pria yang juga menjadi Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Tuban ini. Dirinya memaparkan, saat ini namanya sudah masuk di sistem dan untuk bisa tetap mengajar di SDLB Negeri. Jadwal kuliahnya pun hanya masuk dua hari. "Sebelumnya saya sempat konsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Hasilnya dinas merestuinya, karena PNS saja disetujui apalagi yang guru kontrak untuk kuliah," ungkapnya. Terpisah, Kepala SDLB Negeri Tuban, Hendro Yulianto, menampik kalau Setiawan diputus kontrak gara-gara melanjutkan studinya. Keluarnya GTT tersebut atas kemauannya sendiri, bukan karena pihak sekolah. "Siapa yang diputus kontrak, tidak ada itu," dalihnya. Hendro mengungkapkan, jika Setiawan kuliahnya setiap hari, sehinga tidak bisa menyesuaikan jadwal sekolah. "Jalan yang terbaik bagi GTT yang mengabdi setahun itu, adalah dengan keluar dulu," jelasnya. Sementara itu, di SDLB Negeri Tuban memiliki sembilan GTT. Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Jatim sudah turun langsung untuk lima GTT termasuk dirinya. Sedangkan lainnya SK ditandatangani oleh Kepsek. Setiawan pertama kali mengajar sebagai tenaga sukwan di SDLB Negeri terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2017, sesuai SK Kepsek SDLB N nomor: 424/31/414.042.001.51/2017. Ditambah Surat Tugas dari Kepsek Hendro Yulianto, kepada Setiawan nomor: 800/09/414.042.001/2018. Dimana surat tugas ini berlaku mulai 2 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Sementara SK dari Gubernur untuknya, bernomor: 188/669/KPTS/013/2017, tentang penugasan GTT pada SMAN, SMKN, dan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus negeri Pemprov Jatim tahun anggaran 2017.

Gara-gara Kuliah S2, Guru SDLB di Tuban Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ridwan-kamil-undang-rabiatul-guru-sd-yang-dipecat_m_224245.jpeg" alt="Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengundang guru SD Islam Terpadu Bekasi, Rabiatul Adawiya ke Bandung." width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengundang guru SD Islam Terpadu Bekasi, Rabiatul Adawiya ke Bandung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengundang guru SD Islam Terpadu Bekasi, Rabiatul Adawiya ke Bandung. Guru tersbeut sempat viral akibat diberhentikan dari tempatnya mengajar karena mendukung pasangan Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) pada Pilgub Jabar 2018 lalu. Wali Kota Bandung itu mengundang Rabiatul di Bandung untuk mengatakan ucapan terima kasih atas dukungan dalam kontestasi Pilgub Jabar. Rabiatul pun ditemani sang ayah dan kakaknya. Rabiatul pun mengaku berterima kasih kepada pria yang kerap disapa Kang Emil atas undangannya di Bandung. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Rabiatul, karena Alhamdulillah berkat dukungannya, salah satunya yang menjadikan ikhtiar saya dan juga seluruh pendukung memperoleh hasil yang kita harapkan," kata Kang Emil di Bandung, Minggu (1/7). Kang Emil menyadari, potensi dinamika sosial di masyarakat seperti yang dihadapi Rabiatul di Bekasi ini kerap terjadi. Menurutnya, hal seperti ini merupakan sebuah ujian. "Ini ujian dan Alhamdulillah dalam prosesnya sudah terjadi islah antara Rabiatul dan pihak yayasan, sehingga saya mengajak agar masalah ini tidak diperpanjang," ujarnya. Karena sudah diberhentikan pihak sekolah dan Rabiatul menolak mengajar kembali di SD tersebut akhirnya Kang Emil menjanjikan pekerjaan. Namun karena yang bersangkutan ingin tetap tinggal di Bekasi, ia akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait setelah dilantik sebagai Gubernur. Rabiatul mengaku sangat gembira dapat bertemu dengan calon Gubernur Jabar yang kini unggul versi quick count dan real count. Selain memenuhi undangan, kata Rabiatul juga menjelaskan bahwa sudah terjadi islah antara dirinya dengan yayasan. "Sudah islah dan sudah saya maafkan, sehingga tidak perlu diperpanjang lagi," ungkap Rabiatul kepada Kang Emil. Terkait janji pekerjaan yang akan diberikan kepadanya, Rabiah menyampaikan bahwa ia akan menunggu saja, informasi dari Kang Emil. Sebagimana diketahui, pemberhentian Rabiatul yang berawal dari percakap dengan pengurus yayasan tempatnya bekerja yang kemudian viral di media sosial dan media massa setelah diposting Kang Emil melalui akun Instragramnya.

Ridwan Kamil Undang Rabiatul, Guru SD yang Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/robiatul-dipecat-karena-nyoblos-rindu-begini-respons-ridwan-kamil_m_223992.jpeg" alt="Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerelaan dan kebesaran hati&nbsp;Robiatul Adawiyah, 28, seorang guru SD yang dipecat dari Yayasan Daarunnajat Maza mengugah rasa simpati dari Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Wali Kota Bandung itu mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Robiatul karena rela mencoblos dia pada saat Pilgub Jawa Barat yang berujung pemecatan. Dimana, pencoblosan itu berujung dengan pemecatan tidak hormat dari pihak yayasan. "Ibu Rabiatul Adawiyah, warga Jati Asih Bekasi, saya menghaturkan terima kasih karena hati nurani dan jari ibu sudah memilih saya kemarin. Tanpa diduga Konsekuensinya ternyata ibu diberhentikan oleh sekolah tempat ibu mengajar hanya dengan via WA, hanya karena beda coblosan dengan arahan sekolah. Sabaaar ya bu. Di Setiap cobaan hidup, selalu hadir juga pertolongan Allah," tulis Ridwan Kamil dalam akun Instagram resminya, Jumat (29/6). Apalagi, dalam tulisan pria yang akrab disapa Kang Emil, perbuatan Robiatul yang memaafkan tindakan pemecatan sepihak itu sangat luar biasa.&nbsp;"Di setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Ibu juga orang baik karena sudah memaafkan mereka yang melanggar hak asasi ibu . Ahlak Ibu lah yang akan selalu kami jadikan contoh dan teladan. Insya Allah nanti saya sepenuh hati bantu untuk mencarikan ibu pekerjaan di tempat yang ibu nyaman lahir batin. Hatur nuhun pisan untuk pengorbanannya. Cerita Ibu ini tidak akan pernah saya lupakan. Dan menjadi penyemangat agar saya selalu amanah dan menjaga kepercayaan mereka yang berkorban untuk keyakinannya menitipkan mimpinya kepada saya. Hatur Nuhun," pungkas dia mengakhiri tulisannya di media sosial itu. Tulisan Kang Emil langsung mendapatkan respons pengguna media sosial cukup banyak. Setidaknya ada 222.843 netizen yang ikut berkomentar soal pemecatan guru SD karena memilih Ridwan Kamil saat Pilgub Jabar. Sebelumnya, usai berdamai dengan pihak Yayasan Daarunnajat Maza, seorang guru yang dipecat karena mencoblos paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum memutuskan tidak akan kembali lagi untuk mengajar di SDIT Daarul Maza, Bekasi. Robiatul Adawiyah, 28, menganggap perbedaan pilihan itu wajar adanya. Dia bahkan tidak mengetahui jika staf guru ditempatnya mengajar itu memiliki tuntutan untuk mencoblos paslon yang sama. &ldquo;Kalau di sekolah itu saya pribadi itu tidak ada (arahan untuk mencoblos paslon),&rdquo; ujarnya di kediamannya, RT 01 RW 03, Jatisari, Jatiasih, Bekasi, Jumat (29/6). Menurutnya, tidak pernah ada kesepakatan untuk menyamakan pilihan. Sejak awal bekerja, tidak ada pernyataan yang mengatur hal tersebut. &ldquo;Dari yayasan secara tertulis baik itu pada saat saya melamar kerja di sana, tidak ada yang namanya pernyataan bahwa saya harus memilih sesuai dengan pilihan yayasan atau sesuai dengan tuntunan yayasan, itu tidak ada,&rdquo; tegas dia. Sebelumnya, Robiah, sapaan akrabnya, mengaku telah memaafkan pihak sekolah yang memecatnya secara tidak resmi itu. Dia menceritakan, Ustaz Fahrudin bersama beberapa jajaran yayasan telah datang ke rumahnya dengan maksud untuk islah atau berdamai. Dari keluarga besar Robiah sendiri, dengan ikhlas sudah memaafkan dan berdamai. &ldquo;Saya berharap masalah ini tidak menimbulkan masalah yang baru. Kita sudah berdamai kita sudah baik-baik saja,&rdquo; kata dia. Terlanjur sakit hati, perempuan berusia 28 tahun itu sudah tidak mau kembali mengajar di SDIT Daarul Maza meski telah diminta secara langsung pada pertemuan tersebut. Dirinya justru memilih sekolah lain. &ldquo;Pihak yayasan meminta saya untuk bergabung kembali, meminta maaf atas segala kelalaian yang sudah mereka lakukan, dan saya memutuskan untuk tidak bergabung lagi di situ,&rdquo; pungkasnya. Beberapa foto pertemuan berujung islah antara kedua belah pihak sudah terlebih dahulu diunggah oleh sang suami Andriyanto Putra Valora. Dalam postingannya, dia juga berharap kasus itu dapat dijadikan pelajaran baginya dan pihak yayasan. &ldquo;Insya Allah dimanapun nantinya ibu Robiatul Adawiyah akan mengabdikan diri selaku pendidik dapat keberkahan dan kebahagiaan, aamiin. Kami berharap baik dari pihak yayasan maupun pihak keluarga setelah Islah ini tidak ada lagi permasalahan tambahan yang nantinya akan banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak,&rdquo; tutur Adriyanto.&nbsp;

Robiatul Dipecat Karena Nyoblos Rindu, Begini Respons Ridwan Kamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pecat-guru-karena-coblos-ridwan-kamil-begini-tanggapan-pihak-yayasan_m_223989.jpeg" alt="Guru SDIT Daarul Maza bernama Robiatul Adawiyah dipecat hanya karena memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum." width="100%">
<figcaption>Guru SDIT Daarul Maza bernama Robiatul Adawiyah dipecat hanya karena memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilkada serentak 2018 yang digelar pada Rabu (27/6) lalu menunjukkan beragamnya pilihan masyarakat terhadap pemimpinnya. Namun, perbedaan pilihan ternyata berdampak buruk bagi seorang guru sekolah dasar di Bekasi, Jawa Barat. Guru SDIT Daarul Maza bernama Robiatul Adawiyah dipecat hanya karena memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Bahkan, pemberhentian kerja sepihak itu dilakukan melalui WhatsApp. Kabar tersebut tiba-tiba viral lantaran sang suami, yakni Andriyanto Putra Valora mengunggah bukti pemecatan ke media sosial Facebook. Di dalam percakapan itu, seorang guru atau pimpinan Yayasan Daarunnajat Maza, yakni Ustaz Fachrudin menyatakan kekecewaannya karena Robiatul tak sejalan dengan arahannya. JawaPos.com mencoba menghampiri SDIT Daarul Maza di Jalan Gapin Mayasari, Jatisari, Jati Asih, Bekasi, Jumat (29/6) siang. Kondisi sekolah terpantau kosong karena saat ini siswa sedang memasuki masa libur kenaikan kelas. Letak sekolah itu berada di gang yang cukup sempit cukup untuk dua motor saja. Beberapa rumah membentuk sebuah kavling terlihat di ujung gang. Salah satu warga yang tidak ingin menyebutkan namanya, memberikan informasi bahwa sekolah tersebut adalah benar yang tengah viral di media sosial. Tetapi menurutnya, permasalahan itu sudah selesai hari ini. &ldquo;Iya benar ini sekolahnya. Tadi sih kata tetangga juga baca di Facebook katanya (kedua belah pihak) sudah islah (berdamai). Ustaznya ke rumah bu guru itu,&rdquo; ujar penjual makanan ringan dan minuman itu tak jauh dari lokasi sekolah. Sementara itu, JawaPos.com masih berusaha menghubungi pihak sekolah dan Ustaz Fahrudin sendiri, baik melalui WhatsApp maupun sambungan telepon. Namun, belum membuahkan hasil. &ldquo;Mohon maaf bila ingin bertanya mengenai sekolah, saya belum bersedia,&rdquo; ujar staf pengajar SDIT Daarul Maza Ustaz Bayu Nurul saat dihubungi JawaPos.com. Seperti diberitakan sebelumnya, usai berdamai dengan pihak Yayasan Daarunnajat Maza, seorang guru yang dipecat karena mencoblos paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum memutuskan tidak akan kembali lagi untuk mengajar di SDIT Daarul Maza, Bekasi. Robiatul Adawiyah menganggap perbedaan pilihan itu wajar adanya. Dia bahkan tidak mengetahui jika staf guru ditempatnya mengajar itu memiliki tuntutan untuk mencoblos paslon yang sama. &ldquo;Kalau di sekolah itu saya pribadi itu tidak ada (arahan untuk mencoblos paslon),&rdquo; ujarnya di kediamannya, RT 01 RW 03, Jatisari, Jatiasih, Bekasi. Menurutnya, tidak pernah ada kesepakatan untuk menyamakan pilihan. Sejak awal bekerja, tidak ada pernyataan yang mengatur hal tersebut. &ldquo;Dari yayasan secara tertulis baik itu pada saat saya melamar kerja di sana, tidak ada yang namanya pernyataan bahwa saya harus memilih sesuai dengan pilihan yayasan atau sesuai dengan tuntunan yayasan, itu tidak ada,&rdquo; tegas dia. Sebelumnya, Robiah, sapaan akrabnya, mengaku telah memaafkan pihak sekolah yang memecatnya secara tidak resmi itu. Dia menceritakan, Ustaz Fahrudin bersama beberapa jajaran yayasan telah datang ke rumahnya dengan maksud untuk islah atau berdamai. Dari keluarga besar Robiah sendiri, dengan ikhlas sudah memaafkan dan berdamai. &ldquo;Saya berharap masalah ini tidak menimbulkan masalah yang baru. Kita sudah berdamai kita sudah baik-baik saja,&rdquo; kata dia. Terlanjur sakit hati, perempuan berusia 28 tahun itu sudah tidak mau kembali mengajar di SDIT Daarul Maza meski telah diminta secara langsung pada pertemuan tersebut. Dirinya justru memilih sekolah lain. &ldquo;Pihak yayasan meminta saya untuk bergabung kembali, meminta maaf atas segala kelalaian yang sudah mereka lakukan, dan saya memutuskan untuk tidak bergabung lagi di situ,&rdquo; pungkasnya. Beberapa foto pertemuan berujung islah antara kedua belah pihak sudah terlebih dahulu diunggah oleh sang suami Andriyanto Putra Valora. Dalam postingannya, dia juga berharap kasus itu dapat dijadikan pelajaran baginya dan pihak yayasan. &ldquo;Insya Allah dimanapun nantinya ibu Robiatul Adawiyah akan mengabdikan diri selaku pendidik dapat keberkahan dan kebahagiaan, aamiin. Kami berharap baik dari pihak yayasan maupun pihak keluarga setelah Islah ini tidak ada lagi permasalahan tambahan yang nantinya akan banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak,&rdquo; tutur Adriyanto.&nbsp;

Pecat Guru Karena Coblos Ridwan Kamil, Begini Tanggapan Pihak Yayasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/20-guru-kontrak-dipecat-10-orang-gajinya-ditahan-ini-gara-garanya_m_130047.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya akhirnya bersikap tegas. Gerah dengan ulah oknum guru yang mangkir dari tugas dan tanggung jawabnya, Pemkab Lanny Jaya terpaksa menahan gaji dan memberhentikan oknum guru tersebut. Padahal selama ini Pemkab Lanny Jaya sudah menyediakan rumah dinas serta tunjangan sekitar Rp 5 juta hingga Rp 8 juta perbulan, namun masih ada juga oknum guru yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Parahnya lagi, puluhan oknum guru dilaporkan mangkir selama berbulan-bulan sehingga pendidikan jadi terbengkalai. Sekretaris Daerah Lanny Jaya, Christian Sohilait mengaku terpaksa menahan gaji 10 orang guru berstatus pegawai negeri serta memberhentikan 20 orang guru kontrak. &ldquo;Kami lakukan ini karena puluhan oknum guru ini sudah mangkir dari tugas selama berbulan-bulan,&rdquo; ungkapnya kepada Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group) di Wamena, Sabtu (13/5). Sohilait menyesalkan masih adanya oknum guru yang mangkir dari tugas. Padahal Pemkab Lanny Jaya sudah memperhatikan kesejahteraan mereka diantaranya dengan memberia fasilitas rumah dinas dan tunjangan guru yang besarnya sekitar Rp 5 hingga Rp 8 juta perbulan. &ldquo;Kami berharap dengan adanya sanksi tegas ini, tidak ada lagi oknum guru yang bermain-main dalam bertugas apalagi sampai mangkir berbulan-bulan,&rdquo; pungkasnya. (gin/nat/sad/JPG)

20 Guru Kontrak Dipecat, 10 Orang Gajinya Ditahan, Ini Gara-garanya

guru dipecat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#guru dipecat

Berita Terkini