<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/pns-2760597228.jpg" alt="Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD." width="100%">
<figcaption>Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Target penuntasan 1 juta guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 sepertinya masih jauh dari harapan. Pasalnya, masih banyak daerah yang pengajuan formasi untuk guru di bawah kebutuhan. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, baik dari jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disertai dengan kualitas rekrutmennya menjadi prioritas Pemerintah. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka kebijakan formasi khusus bagi pengadaan tenaga pendidikan dan kesehatan pada rekrutmen 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024 berjumlah 2.302.543 formasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22, 45 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah. &rdquo;Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.146 atau 22,45 persen untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah,&rdquo; ujar Azwar Anas dalam keterangan resminya, Selasa (27/2). Detailnya, untuk kebutuhan ASN di instansi daerah sebesar 483.575 calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk lowongan teknis dan 1.383.758 kebutuhan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sementara, untuk kebutuhan instansi pusat terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Begitu pula untuk PPPK, jumlah kebutuhannya mencapai 221.936 yang juga akan dibuka lowongannya untuk guru, tenaga Kesehatan, serta tenaga teknis. Menurut Anas, usulan formasi sedianya sudah ditutup pada akhir Januari lalu. Per saat ini, telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru. Dari jumlah ini, sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS. Sedangkan 467 instansi daerah sudah mengusulkan 155.151 usulan PPPK guru. Angka ini tentu jauh dari angka 419.146 kebutuhan yang dialokasikan oleh pusat. Karena jika ditotal, sejauh ini formasi guru yang diajukan pemda hanya 177.293 formasi. Separuhnya saja belum. "Kami menghimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah,&rdquo; tegasnya. Anas pun menekankan, pihaknya berkomitmen penuh dalam upaya pemenuhan guru. Sejak tahun 2021, KemenPANRB telah menetapkan formasi guru lebih dari 50 persen dari formasi nasional sebagai upaya pemenuhan satu juta guru yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hasilnya, tingkat keterisian formasi guru diklaim naik menjadi lebih dari 78 persen dari sebelumnya sekitar 58 persen. Di sisi lain, Anas juga berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang targetnya rampung pada akhir tahun ini. &rdquo;Penyelesaian tenaga non-ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di BKN,&rdquo; sambungnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013726752/tips-dan-trik-lulus-seleksi-administrasi-cpns-dan-pppk-2024-persiapkan-6-hal-berikut-dengan-matang">Tips dan Trik Lulus Seleksi Administrasi CPNS dan PPPK 2024: Persiapkan 6 Hal Berikut dengan Matang</a> Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja menambahkan, pihaknya hingga saat ini masih membuka ruang lebih untuk usulan guru dari daerah. Khusus instansi daerah di regional 2 disebutnya masih bisa mengusulkan kebutuhan guru melalui e-formasi hingga 2 Maret 2024. &rdquo;Dengan afirmasi ini, harapannya daerah bisa mengoptimalkan usulan guru, bahkan kalau bisa hingga memenuhi target satu juta guru,&rdquo; tandasnya.

Target penuntasan 1 juta guru dengan status PPPK tahun 2024 sepertinya masih jauh dari harapan. Usulan guru dari daerah masih rendah.

Pemerintah Terima 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024, Usulan Formasi Guru dari Daerah Masih Rendah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/sscasn-new-3-1-2329838205.png" alt="Ilustrasi: PPPK.(bkn.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PPPK.(bkn.go.id)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Peningkatan kualitas tenaga pendidik, baik dari jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disertai dengan kualitas rekrutmennya menjadi prioritas Pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membuka kebijakan formasi khusus bagi pengadaan tenaga pendidikan dan kesehatan pada rekrutmen tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, dari total kebutuhan ASN tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.146 atau 22,45 persen untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah,&rdquo; kata Menteri Anas pada pembukaan Rakor Pengadaan ASN Guru pada Instansi Daerah Tahun 2024 secara virtual, Senin (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebutuhan instansi pusat terdiri dari 207.247 CPNS yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis.&nbsp; Sedangkan 221.936 kebutuhan PPPK akan dibuka lowongan guru, tenaga Kesehatan, serta tenaga teknis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk kebutuhan instansi daerah sebesar 483.575 CPNS untuk lowongan teknis, serta 1.383.758 kebutuhan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usulan formasi sedianya sudah ditutup pada akhir Januari lalu. Per saat ini, telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru. Sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS. Sedangkan 155.151 usulan PPPK diajukan oleh 467 instansi daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pemerintah membuat kebijakan khusus untuk usulan formasi guru. &ldquo;Kami mengimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah,&rdquo; imbau Menteri Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian PANRB telah berkomitmen dalam pemenuhan guru. Sejak tahun 2021, Kementerian PANRB menetapkan formasi guru lebih dari 50 persen dari formasi nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai upaya pemenuhan satu juta guru yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian PANRB berhasil meningkatkan tingkat keterisian formasi Guru menjadi di atas 78 persen dari sebelumnya sekitar 58 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sisi lain, Menteri Anas juga berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang targetnya rampung pada akhir tahun ini. &ldquo;Penyelesaian tenaga non-ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di BKN,&rdquo; tegas Menteri Anas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014378231/wulan-guritno-gugat-mantan-pacarnya-soal-dana-talangan-netizen-kalau-cewek-lebih-tua-itu-pasti-dimanfaatkan-uangnya-sama-brondong">Wulan Guritno Gugat mantan Pacarnya Soal Dana Talangan, Netizen: Kalau Cewek Lebih Tua Itu Pasti Dimanfaatkan Uangnya Sama Brondong!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, Kementerian PANRB membuka ruang lebih untuk usulan guru. Khusus instansi daerah di regional 2 masih bisa mengusulkan kebutuhan guru melalui e-formasi hingga 2 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan afirmasi ini, harapannya Kemendikbudristek bisa mengoptimalkan usulan guru, bahkan kalua bisa hingga memenuhi target satu juta guru,&rdquo; ujar Aba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dari total kebutuhan ASN tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.

Kabar Gembira! Pemerintah Siapkan Lowongan ASN Guru di Daerah Sebanyak 419.146 Formasi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kemendikbud-gelontorkan-rp-100-m-untuk-organisasi-guru_m_107667.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menepati janji untuk memberikan dana bantuan kepada organisasi guru di daerah. Organisasi sasaran pemberian dana itu adalah kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS).  Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menjelaskan, anggaran yang disiapkan menyasar 2.669 unit kelompok kerja di seluruh Indonesia. Dengan nilai total anggaran mencapai Rp 100 miliar. &rdquo;Satu unit kelompok kerja mendapatkan bantuan Rp 35 juta sampai Rp 40 juta,&rdquo; katanya.  Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menjelaskan bahwa pengucuran bantuan tersebut terkait dengan program peningkatan mutu guru serta tenaga kependidikan dasar dan menengah di daerah. Khususnya terkait dua agenda besar Kemendikbud, yakni penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan penguatan pendidikan karakter (PPK).  Pranata menjelaskan, anggaran bantuan operasional yang disiapkan Kemendikbud itu terbatas. Karena itu, dia berharap program tersebut bisa direplikasi atau dicontoh pemerintah daerah. Dana bantuan dari daerah itu diharapkan dipecah menjadi dua. Yakni 70 persen sampai 80 persen untuk pembuatan soal USBN dan 20 persen sampai 30 persen untuk program PPK.  Untuk menindaklanjuti program pemberian dana bantuan tersebut, Pranata berharap kepala dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi melayangkan usul nama KKG, MGMP, dan MKKS ke Kemendikbud. &rdquo;Kami sudah menetapkan syarat kriteria yang berhak mendapatkan alokasi dana bantuan,&rdquo; ucapnya.  Kriteria itu adalah organisasi wajib memiliki struktur kepengurusan yang disahkan dinas pendidikan setempat. Kepengurusan meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian punya catatan aktif menjalankan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dibuktikan dengan laporan kegiatan berkala dan bukti fisik kegiatan. Kriteria terakhir harus memiliki NPWP dan nomor rekening di bank pemerintah atas nama organisasi, bukan perorangan.  Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, di Jakarta belum ada kabar pencairan dana bantuan untuk KKG, MGMP, maupun MKKS. &rdquo;Khususnya untuk MGMP PPKn, saya belum mendengar ada pencairan,&rdquo; kata guru PPKn SMAN 13 Jakarta itu.  Retno berharap pemberian dana bantuan tersebut dapat memberdayakan MGMP atau sejenisnya. Dia juga meminta ada kontrol terhadap penggunaan dana bantuan itu supaya tidak menguap percuma.  Kondisi MGMP atau sejenisnya, jelas Retno, cukup beragam. Ada yang bagus, tetapi ada pula yang tidak. Umumnya MGMP didominasi guru-guru PNS. &rdquo;Guru yang dilibatkan kegiatan MGMP itu-itu saja. Guru swasta sering tersisih,&rdquo; ungkapnya.  Retno menceritakan, pada 2016 Kemendikbud juga memberikan dana bantuan kepada MGMP. Pengalaman tahun lalu, anggaran terserap cukup baik. Sebab, tahun lalu Kemendikbud berfokus pada kegiatan membahas modul guru pembelajar. (wan/c9/agm)

Kemendikbud Gelontorkan Rp 100 M untuk Organisasi Guru

guru daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#guru daerah

Berita Terkini

Pemerintah Terima 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024, Usulan Formasi Guru dari Daerah Masih Rendah

Kabar Gembira! Pemerintah Siapkan Lowongan ASN Guru di Daerah Sebanyak 419.146 Formasi

Kemendikbud Gelontorkan Rp 100 M untuk Organisasi Guru

Download Aplikasi JawaPos.com