<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/3cd5be91-f5bb-44ee-a10b-6cdc4ef122f2-3043500500.jpg" alt="Nadiem Makarim di sidang eksepsi pada Senin (5/1) di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Nadiem Makarim di sidang eksepsi pada Senin (5/1) di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan publik.&nbsp;Sidang lanjutan kasus tersebut digelar Kamis (8/1), memantik perdebatan luas soal batas antara kebijakan publik dan ranah pidana. Di tengah polemik itu, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. Etty Indriati menyampaikan pandangan kritis namun berimbang. Dia menilai kebijakan pengadaan Chromebook perlu dilihat dalam konteks situasi krisis saat pandemi Covid-19, bukan semata-mata melalui kacamata hukum pidana. Menurut Prof. Etty, publik kerap melupakan bahwa kebijakan tersebut lahir ketika sistem pendidikan nasional berada dalam kondisi darurat. Sekolah ditutup, pembelajaran jarak jauh menjadi satu-satunya opsi, dan pemerintah dituntut mengambil keputusan cepat. &ldquo;Dalam situasi krisis, menteri memiliki ruang diskresi untuk mengambil kebijakan. Itu bagian dari tanggung jawab jabatan, bukan otomatis perbuatan pidana,&rdquo; ujar&nbsp;Etty Indriati memberikan perspektif saat persidangan. <h3>Relevansi Chromebook untuk Pendidikan Dasar</h3> Dari sisi antropologis dan fungsional, Prof. Etty menilai pemilihan Chromebook bukan keputusan yang muncul tanpa dasar. Dia mencontohkan praktik serupa di Amerika Serikat, di mana perangkat tersebut lazim digunakan untuk pendidikan dasar dan menengah. &ldquo;Chromebook dirancang untuk kebutuhan belajar. Guru dan administrator bisa memantau aktivitas siswa secara real-time, termasuk membatasi akses ke konten negatif seperti pornografi atau judi online. Ini penting dalam konteks perlindungan anak,&rdquo; jelas Etty Indriati. Namun, dia juga mengakui Chromebook memiliki keterbatasan. Ketergantungan pada koneksi internet yang stabil serta kemampuan terbatas untuk aplikasi berat menjadi catatan penting. Meski begitu, menurutnya, untuk kebutuhan pembelajaran dasar, perangkat tersebut masih tergolong memadai. Prof. Etty mengingatkan, polemik hukum yang terlalu jauh terhadap kebijakan administratif berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Salah satunya adalah munculnya ketakutan di kalangan pejabat publik untuk berinovasi. &ldquo;Jika setiap kebijakan strategis dipersoalkan secara pidana tanpa dasar kuat, pejabat akan bermain aman. Akibatnya, tidak ada terobosan, tidak ada inovasi. Ini berbahaya bagi tata kelola pemerintahan,&rdquo; tegas Etty Indriati. Sebagai penulis buku Pola dan Akar Korupsi, Prof. Etty menekankan bahwa inti dari tindak pidana korupsi tetap harus merujuk pada prinsip dasar adanya keuntungan pribadi yang dibuktikan melalui aliran dana. &ldquo;Parameter paling sederhana adalah follow the money. Jika tidak ada aliran dana ke pengambil kebijakan, maka sulit menyebutnya sebagai korupsi. Kebijakan bisa diperdebatkan, dievaluasi, bahkan dikritik, tapi jangan langsung dikriminalisasi,&rdquo; kata Etty Indriati. Meski membela pentingnya konteks kebijakan, Prof. Etty menegaskan pengawasan anggaran tetap krusial. Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, harus terus dijaga agar program digitalisasi pendidikan benar-benar memberi manfaat bagi publik. Dia berharap polemik hukum tidak menghentikan upaya transformasi pendidikan, termasuk program pengadaan perangkat belajar digital, selama dilakukan dengan tata kelola yang baik. &ldquo;Fokuskan pengawasan pada integritas anggaran, bukan pada upaya menghambat kebijakan yang lahir dari kebutuhan mendesak,&rdquo; tandas Etty Indriati. Kasus ini pun menjadi ujian bagi penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan, bagaimana memastikan akuntabilitas tanpa mengorbankan ruang inovasi kebijakan publik, terutama di masa krisis.

Guru Besar UGM menilai kebijakan Chromebook era Nadiem lahir di masa krisis pandemi dan mengingatkan risiko kriminalisasi kebijakan publik

Guru Besar UGM Nilai Kebijakan Chromebook Era Nadiem Makarim Bersifat Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/5mHzWZBMP0pbZobpfzfVeIUavgdE1t9ZcOkwuYmN-1-1630675322.jpg" alt="Bareskrim Polri menyampaikan keterangan terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri menyampaikan keterangan terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bareskrim Polri telah menyatakan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang sempat dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Hal itu setelah Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan forensik berupa dokumen ijazah milik Jokowi. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Marcus Priyo Gunarto, menegaskan bahwa pernyataan Bareskrim tersebut telah menjawab dua hal penting.&nbsp; "Pertama, apakah Jokowi benar pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan dinyatakan lulus? Kedua, apakah ijazah yang dikuasai Jokowi saat ini adalah asli?" kata Marcus saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (23/5). Marcus menyatakan, pendekatan ilmiah melalui metode forensik yang dilakukan Bareskrim telah memberikan kesimpulan yang meyakinkan terkait keaslian ijazah Jokowi. "Dua hal tersebut telah disimpulkan oleh Bareskrim melalui pendekatan ilmu forensik bahwa benar Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan dan lulus, dan yang kedua bahwa ijazah yang dikuasai oleh Jokowi saat ini adalah asli," tuturnya. Ia menekankan, dalam konteks hukum, yang memiliki wewenang untuk menyatakan keabsahan suatu dokumen adalah otoritas resmi negara. Oleh karena itu, hasil investigasi Bareskrim sudah seharusnya menjadi rujukan sah bagi publik maupun pihak-pihak yang mempermasalahkan keaslian ijazah Jokowi. "Karena yang menyatakan menurut hukum adalah otoritas yang berwenang," tegas Marcus. Karena itu, Marcus menekankan jika masih ada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah Jokowi akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. "Maka kalau ada yang mempermasalahkan lagi keasliannya, yang bersangkutan akan berhadapan dengan aparat penegak hukum," cetusnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Penyelidikan panjang atas dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) telah dihentikan, karena tidak ditemukan unsur pidana. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, menegaskan penyidik telah memverifikasi keaslian ijazah Jokowi dari tingkat SD, SMP, SMA hingga Sarjana Kehutanan UGM. Bahkan, dokumen asli ijazah Jokowi telah diuji secara laboratoris dan dibandingkan dengan ijazah milik tiga rekan kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). &ldquo;Hasilnya identik. Artinya ijazah Presiden Jokowi berasal dari satu produk yang sama. Tidak ada tindak pidana, sehingga penyelidikan dihentikan,&rdquo; ujar Djuhandhani di Bareskrim Polri, Kamis (21/5). Djuhandhani juga memastikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memenuhi seluruh syarat kelulusan di UGM. Penyidik juga memeriksa langsung skripsi Jokowi, serta menelusuri kegiatan akademiknya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Bareskrim Polri memastikan keaslian ijazah Jokowi, UGM menegaskan siap hadapi pihak yang masih meragukan.

Bareskrim Polri Nyatakan Ijazah Jokowi Asli, Guru Besar UGM: Jika Masih Ada yang Mempermasalahkan, Berhadapan dengan Aparat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/Paracetamol-2485696983.jpg" alt="Media sosial digemparkan dengan postingan seorang wanita yang menambahkan paracetamol ke dalam daging olahannya." width="100%">
<figcaption>Media sosial digemparkan dengan postingan seorang wanita yang menambahkan paracetamol ke dalam daging olahannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Baru-baru ini media sosial digemparkan dengan postingan seorang wanita yang menambahkan paracetamol ke dalam daging olahannya. Isi video itu menyebutkan kalau&nbsp;obat yang biasanya digunakan untuk menyembuhkan demam dan sakit kepala itu bisa membuat daging cepat empuk. Sontak, postingan yang dia bagikan jelas menimbulkan kegaduhan. Terdapat beragam reaksi pro dan kontra terkait postingan tersebut. Namun, anehnya, banyak netizen mengaku melakukan hal sama ketika memasak daging. Tak banyak pula yang menanyakan perihal keamanan menggunakan paracetamol untuk memasak. Menanggapi kehebohan di internet, ahli farmasi sekaligus guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zullies Ikawati memberikan penjelasan. Sebetulnya, praktik memasak daging menggunakan paracetamol sudah lama dilakukan. Tetapi praktik itu dilakukan oleh warga Nigeria. Hal itu langsung dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Nigeria (NAFDAC). "Sebenarnya penggunaan paracetamol untuk mengempukkan daging awalnya dilakukan orang-orang di Nigeria dan itu sudah dilarang BPOM sana," kata Prof. Zullies dilansir dari Radar Kudus. Perihal pendapat paracetamol untuk mengempukkan daging, Prof. Zullies mengaku belum ada penelitian lebih lanjut. "Secara mekanisme belum ada yang menjelaskan secara pasti apakah memang paracetamol bisa digunakan untuk mengempukkan daging," lanjut guru besar Fakultas Farmasi UGM tersebut. Namun, sudah jelas, kebiasaan penggunaan paracetamol untuk memasak harus dihentikan. Prof. Zullies menjabarkan bahwa bahan dalam paracetamol hanya digunakan untuk obat. Karenanya, kebiasaan itu bisa berbahaya. Obat sakit kepala, paracetamol, dapat terhidrolisis jika dipanaskan. Proses itu dapat memunculkan senyawa beracun berupa 4-aminofenol. "Penting untuk dicatat bahwa paracetamol jika dipanaskan ketika mengempukkan daging dapat terhidrolisis menjadi senyawa beracun yang dikenal sebagai 4-aminofenol," jelas Prof. Zullies. Bahkan, wanita kelahiran tahun 1968 itu menambahkan jika senyawa tersebut dapat merusak organ hati dan ginjal apabila masuk ke dalam tubuh. "Senyawa beracun ini dapat merusak hati dan ginjal. Selain itu 4-aminofenol juga dapat mengakibatkan kegagalan organ," pungkasnya.

Media sosial digemparkan dengan postingan seorang wanita yang menambahkan paracetamol ke dalam daging olahannya. tujuannya agar empuk.

Guru Besar Farmasi UGM Tanggapi Postingan Memasak Daging Menggunakan Paracetamol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20211215_212936.jpg" alt="Ilustrasi Universitas Gadjah Mada. UGM/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Universitas Gadjah Mada. UGM/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Selama periode Januari hingga Agustus 2023, Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, sudah melahirkan 50 guru besar baru. Adapun 40 lainnya masih dalam proses untuk meraih gelar serupa di tahun ini. Direktur SDM UGM Suadi menuturkan, 50 guru besar baru tersebut berasal dari 14 fakultas. Perinciannya, fakultas ekonomika dan bisnis (1); farmasi (3); fakultas geografi (3); fakultas ilmu budaya (1); fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (1); fakultas kedokteran gigi (2); fakultas kedokteran hewan (3); fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, dan keperawatan (4); fakultas kehutanan (4); FMIPA (3); fakultas pertanian (5); fakultas peternakan (2); fakultas teknik (17), dan fakultas teknologi pertanian (1). &rdquo;Data per Agustus 2023 ini, ada penambahan 50 orang guru besar. Dengan begitu, sampai saat ini terdapat 415 guru besar aktif di UGM,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Dia mengakui, jumlah guru besar di UGM terus bertambah signifikan sejak akhir 2022. Jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir, penambahan di tahun ini pun terbilang cukup besar. Sebelumnya, pada 2021, penambahan guru besar baru mencapai 19 orang. Sementara itu, pada 2022, ada 41 dosen yang mendapat gelar profesor tersebut. Capaian tersebut, menurut dia, tak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan kampus untuk mempercepat proses kenaikan pangkat/jabatan dosen. &rdquo;Secara internal, UGM telah membangun dashboard untuk memetakan posisi capaian dosen terkait kinerja pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (tridarma),&rsquo;&rsquo; jelasnya. (mia/c6/ttg)

Selama periode Januari hingga Agustus 2023, Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, sudah melahirkan 50 guru besar baru.

UGM Cetak 50 Guru Besar Baru

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto mengomentari soal Judical Review (JR) terkait kewenangan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut perkara korupsi. Ia menilai jika JR dikabulkan justru akan memunculkan kekacauan penegakkan hukum. "Kecil kemungkinan gugatan tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena tak ada alasan fundamental untuk mengabulkan (JR)," kata Sigit, Ahad (4/6). Menurut Sigit ada sejumlah implikasi yang muncul jika gugatan tersebut dikabulkan. Salah satunya terjadi kekacauan penegakan hukum. "Jika dikabulkan, justru akan terjadi chaos penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi," ucapnya. Sigit menambahkan, sebagai institusi hukum yang mewakili dan bertugas melindungi&nbsp; kepentingan publik dan negara, sudah selayaknya kejaksaan memiliki kewenangan mengusut kasus korupsi. Menurutnya hal tersebut berlaku universal di seluruh dunia. "Tak ada argumen tentang kerugian hak-hak konstitusional para pihak yang meminta JR tersebut," ungkapnya. Sebelumnya sejumlah advokat mengajukan judicial review atas kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan perkara korupsi. Sejumlah pihak mengkritisi upaya tersebut. Komisi Kejaksaan (Komjak) misalnya yang menilai ada agenda terselubung yang digencarkan sejumlah pihak dari kalangan advokat atau pengacara dalam upaya mendegradasi serta memperdaya peran Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindak hukum para pelaku tindak pidana korupsi.&nbsp; Hal senada juga disampaikan Pengurus Besar Al Washliyah yang menilai upaya yang dilakukan sejumlah advokat melalui JR tersebut untuk meredupkan dan melemahkan pemberantasan korupsi.

Kecil kemungkinan gugatan tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena tak ada alasan fundamental untuk mengabulkan (JR) itu.

Guru Besar UGM: Tak Ada Alasan Fundamental Wewenang Jaksa Digugat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PROF-ADI.jpg" alt="PENELITI BERPENGALAMAN: Prof Adi Utarini punya rekam jejak panjang dalam dunia akademik dan riset. (Prof Adi Utarini FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENELITI BERPENGALAMAN: Prof Adi Utarini punya rekam jejak panjang dalam dunia akademik dan riset. (Prof Adi Utarini FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>Jalan Panjang Prof Adi Utarini sampai Jadi Peneliti dan Tokoh Berpengaruh  Ketelatenan meneliti serta kegemaran menulis Prof Adi Utarini didapat berkat bimbingan sang ayah. Sudah menelurkan puluhan karya riset dan publikasi ilmiah internasional.  ILHAM WANCOKO, Sleman  ---  ADI Utarini menempuh S-3 saat itu. Namun, dengan sengaja dia melamar menjadi asisten juru malaria desa (JMD).  ”Saya harus bisa bergaul dan menyelami apa yang mereka lakukan,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Di Jepara, Jawa Tengah, pada 1999 itu, Prof Uut –demikian sapaan guru besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, tersebut– tidak sedang mencari pendapatan tambahan. Dia tengah melakukan penelitian bertema malaria. Dan, JMD adalah juru tombak pemberantasan malaria di desa-desa.  Riset di Jepara itu hanya satu di antara sekian banyak penelitian sepanjang karier akademik perempuan 56 tahun tersebut. Yang membawanya ke dalam daftar 10 peneliti paling berpengaruh di dunia versi jurnal ilmiah Nature pada Desember 2020.  Juga masuk daftar 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia 2021 versi majalah terkemuka Time berkat penelitian Utarini dan tim tentang Wolbachia yang dilakukan sejak 2011. Mereka menginokulasi nyamuk penyebab demam berdarah Aedes aegypti dengan Wolbachia. Yaitu, bakteri yang tidak berbahaya bagi manusia, tetapi bisa mencegah nyamuk menularkan demam berdarah melalui gigitannya.  ”Ayah saya yang mengenalkan kesederhanaan serta ketekunan dalam meneliti dan menulis,” kata putri Prof M. Ramlan (almarhum), guru besar Fakultas Ilmu Budaya UGM, tersebut.  Ketekunan dan kegigihan itu pula yang dia tunjukkan di Jepara. Sebagai asisten, dia harus bekerja sama dengan para JMD yang saat itu mayoritas lelaki dari beragam latar belakang.  Selain itu, dalam praktiknya, tentu saja Utarini harus membawa berbagai peralatan JMD dan mengendarai sepeda motor berkeliling di desa-desa. ”Mencari warga yang katisen atau menggigil dan terindikasi sakit malaria,” ungkapnya.  Setelah penelitian itu selesai, silaturahmi antara Utarini dan para JMD tidak putus begitu saja. Beberapa kali mereka yang sangat membantunya melakukan penelitian itu diajak jalan-jalan ke Jogjakarta. ”Piknik ke Jogja bareng-bareng. Hubungan kekeluargaan terjalin sangat baik. Ini yang sebenarnya mematangkan sebagai peneliti,” jelas perempuan yang menyelesaikan S-3 di Universitas Umea, Swedia, tersebut.  Kisah penelitian lain terjadi pada 2004. Saat itu Utarini meriset strategi DOTS (directly observed treatment short course) dalam penanganan tuberkulosis (TB). Program itu hanya dijalankan di puskesmas. ”Pertanyaannya tentu mengapa hanya puskesmas,” katanya.  Padahal, strategi DOTS efektif dalam menemukan dan mengobati pasien TB. Dengan beragam fasilitas kesehatan yang ada seperti klinik dan rumah sakit, apakah ada kesulitan menerapkan strategi DOTS.  Utarini lalu memulainya dengan mencari data dokter praktik, klinik, hingga bidan dan perawat yang berpraktik di Jogjakarta. Masalahnya ditemukan. Ternyata dinas kesehatan belum tentu mempunyai data-data tersebut.  ”Sebab, puskesmaslah yang memiliki kewajiban melapor ke dinas kesehatan. Nah, dokter praktik tidak memiliki kewajiban melapor ke siapa-siapa,” jelasnya.  Saat itulah Utarini mulai mencocokkan data yang dimiliki dinas kesehatan dengan data organisasi profesi. Tujuannya, menemukan, menyurvei, dan meneliti dokter praktik yang memungkinkan menangani pasien TB. ”Juga berupaya agar dokter praktik mau bekerja sama dengan puskesmas,” terangnya.  Caranya, setiap dokter praktik yang memiliki jaringan ke puskesmas bisa mendapatkan obat TB gratis. Dia mengungkapkan bahwa penelitian ini sebenarnya bertujuan membuat jejaring penanganan pasien TB antara swasta dan puskesmas. Lewat jejaring tersebut, akhirnya dapat diketahui dengan pasti jumlah pasien TB yang sebenarnya. ”Ternyata pasien TB di swasta itu bisa mencapai 15–20 persen dari total pasien TB,” jelasnya.  Penelitian itu pun mampu menemukan 15–20 persen pasien TB sejak dini di Jogjakarta. Jadi, mereka nanti bisa mendapatkan obat program TB secara gratis. ”Tapi, saya tidak berani menyebut mereka mendapat obat program seluruhnya. Mungkin ada yang mendapat dan mungkin ada yang tidak bisa mendapat,” ujarnya.  Yang pasti, penelitiannya mendorong perluasan DOTS untuk dokter praktik dan klinik. Setelah Jogjakarta, membangun jejaring untuk DOTS ini juga dilakukan di Denpasar, Bali.  Karena kecintaannya terhadap penelitian, Utarini terus mendorong terwujudnya iklim penelitian yang baik walau harus dengan susah payah. Itu dia wujudkan salah satunya saat menjadi wakil dekan Fakultas Kedokteran UGM pada 2012–2016. ”Ketika itu saya menjumpai kesulitan praktis,” terangnya.  Terkait dengan penulisan jurnal di jurnal internasional. Ada dosen yang produktif. Namun, ada pula yang bahkan satu kali pun tidak pernah menulis jurnal. ”Saya tanya itu kenapa. Jawabannya, kalau menulis naskah jurnal dengan membayar article processing fee, itu berat,” jelasnya.  Article processing fee merupakan biaya pengolahan artikel, bisa juga disebut biaya publikasi yang dibayarkan ke jurnal tersebut. Biaya itu biasanya dibebankan kepada penulis agar karyanya bisa diakses secara terbuka. ”Itu dilakukan agar karyanya dibaca banyak orang. Biayanya bisa sampai Rp 30 juta lho. Yang semacam ini butuh support,” tuturnya.  Masalah lain yang ditemukan, Utarini menyebut bahwa ada peneliti yang tulisannya begitu bagus. Namun, ternyata peneliti itu belum bisa menulis dalam bahasa Inggris. Akhirnya didatangkanlah editor dari penutur asli.  Beragam masalah lainnya juga muncul. Misalnya, dosen yang baru selesai studi S-3 di Jepang mengeluhkan saat pipet atau alat pengetes cairan kimia yang harus dibeli sendiri. Padahal, di Negeri Matahari Terbit, alat tersedia lengkap dan gratis.  Dia mengakui, memang saat ini dana penelitian belum tersedia banyak. Namun, dana itu sudah mulai disediakan. ”Tapi, kalau sekadar menyuapi, tidak betul juga,” ujar ilmuwan yang masih kerap meminta nasihat dari profesor lainnya seperti Prof dr Mohammad Hakimi SpOG(K) PhD dan Prof Sangkot Marzuki tersebut.  Karena itu, Utarini kini memilih mendorong menyediakan dana untuk membuat proposal penelitian yang kompetitif. Yang bisa menargetkan funding atau pendanaan yang signifikan.  Utarini merasa beruntung bimbingan sang ayah yang merupakan seorang ahli bahasa membuatnya dekat dengan kegiatan tulis-menulis sejak SMP. Bahkan, dia kerap mengikuti berbagai lomba menulis.  Salah satu pengalaman berharga yang dirasakan Utarini adalah pertemuannya dengan mantan istri pemilik Microsoft, Melinda Gates. Pertemuan itu terjadi pada 2017 saat Melinda mengunjungi laboratorium serangga World Mosquito Programme di Jogjakarta.  Dalam pertemuan tersebut, Melinda mengungkapkan kekagumannya kepada perempuan yang memberikan berbagai bentuk dukungan untuk program pelepasan nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia. ”Saya rasa dia kagum bagaimana perempuan menggerakkan kader, memberikan informasi, dan meyakinkan masyarakat,” tuturnya.  Melinda-lah yang mewawancarai dan menulis profil tentang Prof Uut. ”Saya bangga bisa menulis tentang apa yang dilakukan Dr Utarini untuk #Time100 tahun ini,” tulis filantropis bernama lengkap Melinda French Gates tersebut.  Kini Utarini telah memiliki lebih dari 30 karya penelitian dengan jumlah publikasi internasional lebih dari 60 karya. Dari setiap karyanya, Utarini merasakan setiap penelitian itu membawa pelajaran dan pengalaman tersendiri.  Jadi, sulit baginya menjawab penelitian mana yang paling disukai. Yang pasti, dia ingin menularkan spirit sebagai dosen, ilmuwan, dan peneliti kepada semua anak bangsa. Pesannya, ”Do the best you can (lakukan yang terbaik yang kamu bisa)”.

Sempat Jadi Asisten Juru Malaria Desa, Berkeliling Cari Warga Katisen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/sri-adiningsih.png" alt="SRI ADININGSIH - JAWA POS" width="100%">
<figcaption>SRI ADININGSIH - JAWA POS</figcaption>
</figure>Covid-19 yang kita hadapi hampir setahun ini telah mengubah kehidupan, mesti menerapkan new normal, dan berdampak luas bagi perekonomian. Bahkan, instabilitas ekonomi makro sempat terguncang karena kekhawatiran masyarakat pada awal pandemi. Pembatasan pergerakan/kegiatan telah menurunkan permintaan sehingga terjadi deflasi pada Juli, Agustus, dan September 2020.  ---  DATA BPS menunjukkan, ekonomi Indonesia yang biasanya tumbuh sekitar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan tajam menjadi 2,97 persen pada kuartal pertama 2020. Bahkan, akhirnya terjadi kontraksi -5,32 persen dan -3,49 persen di kuartal II dan III tahun 2020.  Kontraksi besar dialami sektor transportasi, akomodasi &amp; makanan minuman, jasa perusahaan, serta perdagangan dan industri. Meski, sektor informasi dan komunikasi tumbuh sekitar 10 persen. Pertanian dan produksi untuk pemenuhan kebutuhan pokok masih bergerak.  Keterpurukan ekonomi meningkatkan pengangguran dari 5,28 persen pada 2019 menjadi 7,07 persen pada Agustus 2020 di mana peningkatan terbesar berada di perkotaan. Pandemi meningkatkan pengangguran 2,56 juta dari Februari hingga Agustus 2020, banyak masyarakat yang dirumahkan ataupun menutup bisnisnya, dan menambah kemiskinan. Dampak pandemi merata di seluruh dunia meski tentu saja derajat keterpurukan antarnegara tidak sama, bergantung pada karakteristik ekonominya dan kebijakan yang diambil otoritasnya. Indonesia termasuk negara yang terpuruk meski tidak parah.  Proses Pemulihan Ekonomi  Dalam menghadapi pandemi, otoritas Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan darurat yang diperlukan untuk mengatasi Covid-19 dan dampaknya serta pemulihan ekonomi. Di antaranya, mengeluarkan UU No 2 Tahun 2020. Dana yang diperlukan untuk mengatasi pandemi cukup besar (Rp 695,2 triliun) sehingga defisit APBN menjadi 6,32 persen dari PDB 2020. Sebanyak Rp 87,55 triliun dianggarkan untuk bidang kesehatan dan Rp 607,65 triliun untuk pemulihan ekonomi. Dana untuk demand side (perlindungan sosial seperti program PKH, sembako, bansos, kartu prakerja, diskon listrik, dan BLT dana desa) Rp 203,9 triliun dan supply side Rp 403,75 triliun. Program untuk pemulihan ekonomi, termasuk untuk UMKM (subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi, penjamin kredit modal kerja, pajak yang ditanggung pemerintah), insentif usaha (seperti pajak ditanggung pemerintah dan pembebasan PPh 22 impor), pembiayaan korporasi (seperti talangan modal kerja dan penyertaan modal negara), serta sektoral dan pemda (seperti untuk program padat karya, insentif pariwisata dan perumahan). Serapan anggarannya mencapai Rp 481,61 triliun atau mendekati 70 persen hingga 14 Desember 2020. Meski serapan dana belum maksimal, hasilnya mulai tampak. Berbagai indikator ekonomi mulai positif.  Kabar baiknya adalah bahwa keterpurukan ekonomi diyakini sudah mencapai dasarnya. Ekonomi mulai menggeliat lagi. Meski kontraksi ekonomi masih akan terjadi hingga akhir 2020, kontraksinya mengecil.  Kita beruntung bahwa transformasi ekonomi digital tengah berlangsung di Indonesia sebelum pandemi. Sehingga begitu kita mesti menerapkan gaya hidup baru, menggunakan online, bisa dilakukan. Ekonomi digital mengalami perkembangan yang pesat, semakin dalam, luas dan merata di seluruh tanah air, flight to digital. Sehingga ekonomi dan bisnis tertolong oleh digitalisasi pada masa pandemi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/09/2020/guru-besar-ugm-sebut-pandemi-covid-19-berakhir-februari-2021/">Guru Besar UGM Sebut Pandemi Covid-19 Berakhir Februari 2021</a>  Syukur, banyak pihak yang membantu meningkatkan akses dan literasi digital di seluruh tanah air. Sebagai contoh, di Papua dengan Gerakan Belanjain UMKM, Acil Asmah di Kalimantan Selatan, dan Sonjo di Jogja sehingga sekarang semakin banyak UMKM ataupun pedagang di pasar rakyat, petani, dan nelayan yang memanfaatkan digital. Pada 2020, 37 persen konsumen yang memanfaatkan internet adalah baru, di mana mayoritas (56 persen) di luar metropolitan Jakarta. Ekonomi internet masih tumbuh 11 persen, mulai 2019 hingga 2020. Bahkan, belanja online mengalami pertumbuhan 110 persen pada masa pandemi, tertinggi di ASEAN. Demikian juga pemanfaatkan mobile banking tumbuh tahunan 44 persen pada Januari−September 2020 (Google, Temasek, dan Bain &amp; Company 2020) yang menunjukkan bahwa ekonomi internet bertumbuh meski tentu saja berbagai permasalahan juga merebak.  Prospek Ekonomi  Faktor pandemi akan banyak memengaruhi ekonomi Indonesia ke depan. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan di beberapa negara. Indonesia diharapkan mulai tahun depan. Selain itu, kebijakan pemulihan ekonomi yang menjadi faktor penting kebangkitan ekonomi akan diteruskan hingga tahun depan. Demikian juga Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang diharapkan bisa menjadi tonggak penting kebangkitan bisnis dan investasi.  Selain itu, pertumbuhan ekonomi dunia (mitra bisnis) diperkirakan meningkat. Purchasing managers index (PMI), keyakinan konsumen, serta penjualan semen dan mobil dalam negeri naik beberapa bulan ini. Permintaan masyarakat mulai meningkat dengan kembalinya inflasi sejak Oktober. Serta transformasi digital yang semakin luas di mana mayoritas konsumen online baru (97 persen) akan meneruskan pemanfaatan online meski pandemi berlalu. Pertumbuhan ekonomi internet diperkirakan 37 persen per tahun rata-rata hingga 2025 di mana nonmetropolitan Jakarta akan dua kali lebih pesat (Google, Temasek, dan Baik &amp; Company 2020). Dengan begitu, kita bisa optimistis bahwa ekonomi akan membaik. Bahkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Bank Dunia, IMF, ADB, dan OECD adalah antara 4 persen hingga 6,1 persen untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/tahun-baru-2021/">tahun 2021</a>, sementara proyeksi pemerintah 5 persen.  Kita berharap, pada 2021 akan terjadi kebangkitan ekonomi seperti proyeksi tersebut. Meski demikian, kita mesti waspada bahwa vaksinasi masal perlu waktu dan adanya mutasi baru Covid-19 membuat tahun depan tetap perlu new normal. Sebagai catatan, Barro dkk (NBER Working Paper, April 2020) menyampaikan bahwa kemerosotan ekonomi (GDP dan konsumsi) mencapai hingga 6 persen pada masa pandemi 1918−1920. Data juga menunjukkan, dampak pandemi 1918 pada perekonomian dunia bisa bertahun-tahun. Pada 1918, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -3,4 persen. Pada tiga tahun berikutnya, ekonomi mulai tumbuh positif meski hanya sampai 0,4 persen dan baru tumbuh 5,7 persen pada 1922 (International Energy Agency). Itu berarti diperlukan waktu empat tahun untuk pulihnya ekonomi. Tentu saja, saat ini kondisinya tidak sama dengan berbagai kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Kita bisa menyongsong tahun 2021 dengan optimistis, ekonomi akan tumbuh, mudah-mudahan 4 persen hingga 6,1 persen. Namun, tetap berjaga-jaga berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk jika pertumbuhan separo dari proyeksi. Untuk itu, kita perlu tetap bersemangat dan menjaga kesehatan. (*)  *) Prof. SRI ADININGSIH, Guru Besar FEB UGM dan Founder Institute of Social Economic and Digital  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=E4NrgCU8DNU

Menatap 2021 dengan Optimistis, namun Tetap Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Ridwan-Kamil-Vaksin-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunjukkan tanda suntik vaksin di Puskesmas Garuda, Kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat. M. Agung Rajasa/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunjukkan tanda suntik vaksin di Puskesmas Garuda, Kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat. M. Agung Rajasa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada Tri Wibawa meminta masyarakat tetap mematuhi penerapan protokol kesehatan meskipun telah menerima vaksin Covid-19.  ”Saat ini kita masih menunggu hasil penelitian berapa angka proteksi vaksin terhadap virus korona baru. Meski sudah divaksin, masyarakat harus tetap memproteksi diri dengan berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Tri Wibawa seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Menurut dia, solusi dari pandemi Covid-19 tidak hanya bertumpu pada vaksinasi, tetapi juga kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Meski telah dilakukan vaksinasi, pandemi tetap memiliki potensi berlanjut apabila masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan.  Terkait vaksin, Tri Wibawa menyampaikan, suatu vaksin dapat diberikan atau diaplikasikan ke masyarakat jika keseluruhan proses uji klinis telah dijalankan. Vaksin dapat digunakan termasuk untuk mengatasi Covid-19 jika telah memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya sudah teruji keamanannya serta tidak menimbulkan efek samping yang berarti.  ”Efektif memberikan proteksi terhadap penyakit yang ditargetkan dan kualitasnya terjaga dalam lini produksi,” ujar Tri Wibawa, pakar mikrobiologi itu.  Untuk pemberian vaksin Covid-19, lanjut dia, diprioritaskan diberikan kepada kelompok yang paling rentan terhadap infeksi. Selain itu juga kelompok yang memiliki peran dalam penularan virus korona baru.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pZzAfTJCNu4&ab_channel=jawapostvofficial

Pakar UGM Sebut setelah Divaksin Warga Tetap Jaga Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/UGM-1.jpg" alt="Guru Besar Statistika Universitas Gadjah Mada (UGM) Dedi Rosadi. Humas UGM/Antara" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Statistika Universitas Gadjah Mada (UGM) Dedi Rosadi. Humas UGM/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Guru Besar Statistika Universitas Gadjah Mada (UGM) Dedi Rosadi memperkirakan persebaran infeksi Covid-19 di Indonesia akan berakhir pada pertengahan Februari 2021. Diperkirakan total kasus konfirmasi positif minimal 322 ribu penderita.  ”Akhir pandemi sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam mengendalikan laju persebaran penyakit Covid-19 ini,” kata Dedi Rosadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Kamis (24/9).  Menurut dia, berdasar pelacakan data terakhir dan menggunakan berbagai pendekatan pemodelan data-driven (berbasis pergerakan data), terdapat kenaikan nilai proyeksi kasus positif pada akhir pandemi yang cukup signifikan dibanding rilis terakhir pada akhir Juli 2020. Prediksi paling optimistis, diperoleh dengan menggunakan model hybrid kompartemen SIR-Regresi-runtun-waktu diperkirakan pandemi akan berakhir pertengahan Februari 2021 dengan total kasus positif minimal 322 ribu penderita.  Sementara itu, dengan model Probabilistic Data Driven Model (PDDM) Covid-19 Indonesia yang disusun Dedi Rosadi bersama Alumni FMIPA UGM Joko Kristadi dan Fidelis Diponegoro, diperoleh pandemi akan berpuncak pada pertengahan November sampai awal Desember dan berakhir di akhir Mei 2021 dengan estimasi total kasus positif sekitar 700 ribu penderita.  Sedangkan dengan tim lain, Dedi Rosadi melakukan kajian dengan pendekatan model kurva Richard dan kurva pertumbuhan logistik, yang menunjukkan proyeksi akhir pandemi berada di antara April 2021 sampai dengan awal 2022 dengan kisaran prediksi total penderita yang sangat mirip dengan hasil model SIR-Regresi dan PDDM.  Menurut Dia, dari pantauan kurva insidensi harian penderita terlihat bahwa penambahan jumlah pasien harian belum mencapai puncaknya sampai sekarang. Sedangkan angka penularan saat ini (Rt) masih di atas 1 yakni bernilai 1,07 pada 23 September. Namun demikian dengan model SIR-Regresi-runtun-waktu dapat disimpulkan terjadi sedikit peningkatan laju infeksi persebaran penyakit yang dibarengi dengan peningkatan yang cukup tinggi terhadap laju kesembuhan pasien.  ”Berdasar prediksi tersebut, menurut Dedi Rosadi, perlu dilakukan pengendalian persebaran Covid-19 secara optimal dengan menggencarkan 3T yakni tracing, testing, dan treatment di episentrum utama Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sulawesi Selatan. Demikian pula di provinsi lain, perlu juga dilakukan pengendalian persebaran secara lebih optimal dengan lebih menggencarkan gerakan 3T.  ”Secara nasional dalam jangka waktu dekat juga penting untuk dipantau secara seksama kemungkinan kemunculan klaster Pilkada yang muncul karena mobilitas penduduk mendukung proses kegiatan ini baik sebelum hari H maupun pada hari H kegiatan Pilkada,” ujar Dedi.  Selain itu, perlu meningkatkan kewaspadaan penularan lokal di beberapa wilayah provinsi atau kabupaten yang menjadi episentrum persebaran Covid-19. Hal itu penting dilakukan mengingat angka perhitungan Rt (angka reproduksi/angka penularan) Covid-19 Indonesia dalam beberapa hari terakhir masih di sekitar 1,07.  Dedi mengatakan penurunan laju penularan dapat dilakukan secara optimal dengan berbagai upaya. Utamanya dengan pendisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan khususnya penggunaan masker dan menjaga jarak, pengaturan mobilitas penduduk secara lebih berhati hati dan pemberian vaksin masal.  ”Penemuan teknologi obat akan meningkatkan laju kesembuhan, sehingga secara bersama sama upaya-upaya tersebut akan dapat mengakhiri pandemi Covid-19 secara lebih cepat,” ucap Dedi.

Guru Besar UGM Sebut Pandemi Covid-19 Berakhir Februari 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Imunisasi-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) memberikan imunsiasi kepada balita di Puskesmas Karawaci Baru, Kota Tangerang, Banten, JUmat (15/5/2020). Pelayanan imunisasi tersebut tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19 demi menjaga kesehatan anak den" width="100%">
<figcaption>Petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) memberikan imunsiasi kepada balita di Puskesmas Karawaci Baru, Kota Tangerang, Banten, JUmat (15/5/2020). Pelayanan imunisasi tersebut tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19 demi menjaga kesehatan anak den</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penemuan obat, termasuk untuk Covid-19, bukan sesuatu yang mudah. Masyarakat diharapkan tidak cepat percaya terhadap klaim penemuan obat atau ramuan herbal antibodi untuk penyakit itu. ”Jika ada berita-berita yang mengklaim penemuan obat Covid-19, jangan cepat percaya. Sebab, penemuan obat Covid-19 tidak semudah itu. Carilah info-info berimbang pada lembaga-lembaga yang terpercaya seperti Badan POM,” kata Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Zullies Ikawati seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta. Menurut dia, pernyataan penemuan antibodi Covid-19 yang berasal dari herbal merupakan istilah yang tidak tepat. Sebab, antibodi adalah suatu protein yang dibentuk sistem imun ketika menghadapi paparan antigen/patogen. Bisa berupa virus, bakteri, jamur, dan lainnya, termasuk terhadap virus penyebab Covid-19. ”Jadi kalau ada orang yang mengklaim menemukan atau menciptakan antibodi, tentu itu hal yang sangat tidak tepat,” kata Zullies Ikawati. Dia menjelaskan, antibodi adalah senyawa yang dihasilkan sel-sel imun, yaitu oleh sel limfosit B yang bekerja melawan antigen. Dalam hal Covid-19 yang bisa disebut sebagai produk antibodi adalah plasma convalescent dari pasien Covid-19 yang sudah sembuh. ”Pasien Covid-19 yang sudah sembuh akan memiliki antibodi terhadap Covid-19. Nah ini yang kemudian diisolasi plasma darahnya lalu ditransfusikan kepada pasien sakit. Plasma darah ini mengandung antibodi Covid-19,” kata Zullies. Dalam konteks lain, lanjut dia, suatu antibodi bisa diisolasi dari makhluk hidup dan mungkin dikemas menjadi satu sediaan, misalnya anti bisa ular (ABU). Serum anti bisa ular dibuat dengan cara memberikan bisa ular ke dalam tubuh hewan, seperti kuda atau domba. Proses penemuan vaksin dan obat, kata Zullies, adalah proses yang berbeda. Obat bisa berasal dari senyawa kimia atau diisolasi dari herbal atau sumber lain dengan target tertentu di tubuh manusia. Namun sebelum diujicobakan ke manusia, calon obat harus menjalani dulu serangkaian uji pre-klinik pada hewan atau pada sel. Selain itu juga harus diuji keamanannya. ”Kalau vaksin bukanlah obat, melainkan suatu senyawa berupa antigen yang lemah yang bekerja memicu produksi antibodi pada tubuh orang yang divaksin,” terang Zullies Ikawati. Untuk vaksin Covid-19, menurut dia, bisa dibuat antigen berupa keseluruhan virus yang dilemahkan atau bagian dari virus yang kemudian ditempelkan pada virus pembawa lain atau berupa RNA virus SARSCoV2. Orang yang menerima vaksin itu akan menghasilkan antibodi terhadap virus penyebab Covid-19, sehingga menjadi lebih kebal dan tidak mudah terinfeksi. ”Penelitian tentang vaksin di Indonesia sudah dimulai di Lembaga Eijkman bekerja sama dengan PT Bio Farma, tetapi prosesnya masih panjang untuk sampai ke pasar,” kata Zullies Ikawati. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=iYNk8Lpegh8 &nbsp; https://www.youtube.com/watch?v=VtZryA9CL0o &nbsp; https://www.youtube.com/watch?v=D3ZqQT4Keww

Guru Besar UGM Sebut Penemuan Obat Covid-19 Tidak Mudah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#guru besar ugm

Berita Terkini