<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/IMG_9291JPG-3111205868.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero dipolisikan oleh Andi Kusuma, salah seorang pengacara asal Bangka Belitung. Dia dipolisikan terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah yang melibatkan terdakwa Harvey Moeis. Bambang Hero Saharjo merupakan ahli yang diminta Kejaksaan Agung menghitung kerugian negara kasus timah mencapai Rp 271 triliun. "Kita resmi melaporkan Prof Bambang Hero ke Polda Babel. Laporan itu terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi timah Rp 271 triliun," kata Andi Kusuma kepada wartawan, Rabu (8/1). "Laporan ini Pasal 242 KUHP. Sebab ketika ditanya sebagai saksi yang ditunjuk Kejagung, Bambang Hero malas menjawab rincian kerugian kasus tata niaga timah," sambungnya. Andi mengklaim penghitungan kerugian negara itu merugikan masyarakat Bangka Belitung. "Kami menilai perhitungan itu tidak benar. Banyak masyarakat, Profesor Mahfud MD, dan Presiden Prabowo Subianto ikut terkena prank," ucapnya. Ia juga mempertanyakan soal metode penghitungan dan pengambilan sampel melalui citra satelit yang tidak berbayar. Ia menyebut, tindakan Bambang tidak menjelaskan hitungan kerugian saat ditanya sebagai saksi ahli di persidangan.&nbsp; "Dampak dari penilaian saudara Bambang, ekonomi Bangka Belitung terpuruk, banyak perusahaan ditutup, dan pekerja dirumahkan," pungkas Andi. Tak dipungkiri, kasus dugaan korupsi timah menyita perhatian publik. Sebab, terdakwa Harvey Moeis yang dituntut pidana 12 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU), hanya divonis 6,5 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, suami dari aktris Sandra Dewi itu juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. &nbsp;

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero dipolisikan oleh Andi Kusuma, salah seorang pengacara asal Bangka Belitung.

Guru Besar IPB yang Hitung Kerugian Negara Kasus Timah Rp 271 Triliun Dipolisikan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Screenshot_20231223-112118-1731999550.jpg" alt="Ilustrasi pemberian bansos../Jawa Pos/tanpa nama pembuat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemberian bansos../Jawa Pos/tanpa nama pembuat</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin Damhuri menilai, kenaikan harga beras yang melambung tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh masifnya penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Didin saat menjadi ahli dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024, yang dihadirkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangan harga besar pada 1 Januari hingga 17 Maret 2024, harga beras premium naik terus hingga rata-rata mencapai Rp 15.500 tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh hingga Rp 20.000. Hingga sekarang harga beras belum bisa diturunkan meskipun operasi pasar dari Bulog dilakukan besar-besaran," kata Didin di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Didin, seharusnya penyaluran bansos tidak menjelang Pemilu 2024. Ia menyebut, penyaluran bansos ada kaitannya dengan naiknya harga beras hingga saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi menurut saya, memang ada korelasi penggelontoran beras di masa elektoral terhadap tidak terkendalinya harganya (beras) sampai hari ini," ucap Didin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Didin juga memandang penyaluran bansos menjadi alat kampanye terselubung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Seharusnya bansos tak digunakan sebagai alat politik untuk meningkatkan suara elektoral.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014504108/jadi-ahli-di-mk-faisal-basri-ungkap-penyaluran-bansos-sangat-ugal-ugalan-untuk-memenangkan-prabowo-gibran">Jadi Ahli di MK, Faisal Basri Ungkap Penyaluran Bansos Sangat Ugal-ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggelontoran bansos menjelang pencoblosan Pilpres, dalam bentuk BLT Mitigasi Risiko Pangan yang belum masuk UU APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin, diklaim sebagai bantuan dari Jokowi, dalam rangka pemenangan paslon 02," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Jadi menurut saya, memang ada korelasi penggelontoran beras di masa elektoral terhadap tidak terkendalinya harganya (beras) sampai hari ini

Ahli IPB Sebut Harga Beras Melambung Gegara Penyaluran Bansos pada Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/bulog-456408046.jpg" alt="Pasokan beras Bulog di Jatim sekitar 300 ribu ton dan itu aman untuk memenuhi permintaan selama Nataru. (Andy Satria/radar surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pasokan beras Bulog di Jatim sekitar 300 ribu ton dan itu aman untuk memenuhi permintaan selama Nataru. (Andy Satria/radar surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa sekaligus Research Associate Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengatakan ada potensi kenaikan produksi beras nasional sebanyak 0,9 juta hingga 1,5 juta ton pada 2024.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Anada potensi kenaikan produksi beras nasional sebanyak 0,9 juta hingga 1,5 juta ton pada 2024

Guru Besar IPB Sebut Kenaikan Produksi Beras Nasional 2024 Berpotensi hingga 1,5 Juta Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pexels-rodnae-productions-49102361.jpg" alt="Ilustrasi memasak menggunakan minyak goreng. Pexels/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memasak menggunakan minyak goreng. Pexels/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Sedarnawati Yasni mengatakan, penggunaan minyak jelantah sangat berbahaya bagi kesehatan. Mulai meningkatkan risiko kanker hingga menjadi sumber berbagai penyakit lainnya seperti obesitas.  ”Selain meningkatkan risiko kanker, minyak jelantah juga bisa menjadi sumber munculnya berbagai penyakit seperti infeksi bakteri, obesitas, hingga penyakit degeneratif,” kata Sedarnawati seperti dilansir dari Antara, Rabu (22/3).  Dia menjelaskan, minyak jelantah dapat menjadi media penyerapan radikal bebas yang akan ikut terserap ke dalam makanan yang digoreng. Zat tersebut kemudian akan menjadi karsinogen penyebab kanker yang akan menyerang sel tubuh seseorang yang mengonsumsi makanan tersebut.  Penelitian para ahli dari University of the Basque Country di Spanyol menunjukkan minyak jelantah mengandung senyawa organik aldehid yang dapat berubah menjadi zat karsinogen yang memicu penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, alzheimer, dan parkinson. Minyak goreng yang sudah dipakai berkali-kali juga menjadi sarang untuk perkembangbiakan berbagai jenis bakteri.  ”Bakteri tersebut hidup dan berkembang dengan memakan remah-remah sisa gorengan yang mengendap di minyak jelantah atau yang menempel pada wajan,” ujar Sedarnawati.  Selain itu, minyak jelantah juga mengandung kadar kalori dan lemak trans yang akan terus meningkat. Itu yang akan memicu obesitas, yang akhirnya dapat berujung pada berbagai komplikasi serius seperti diabetes atau penyakit jantung.  Di samping aspek kesehatan, Sedarnawati yang juga merupakan auditor senior Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) itu mengatakan, minyak jelantah juga perlu dicermati aspek kehalalannya.  Menurut dia, risiko mengonsumsi minyak jelantah yang tidak halal menjadi lebih tinggi ketika masyarakat membeli gorengan dari para penjaja makanan yang belum bersertifikat halal. ”Pedagang jenis ini umumnya menggunakan minyak jelantah yang dibeli dari restoran kemudian dimurnikan kembali. Memang lebih hemat, namun sangat diragukan kehalalannya, karena tidak diketahui minyak goreng tersebut sebelumnya digunakan untuk menggoreng makanan halal atau tidak,” jelas Sedarnawati.  ”Jika minyak goreng di restoran tadi digunakan untuk memasak makanan yang tidak halal, jelantahnya juga menjadi tidak halal,” lanjut dia.  Untuk itu, dia pun mengingatkan masyarakat untuk selalu membeli minyak goreng yang telah bersertifikat halal, kemudian hindari gunakan minyak goreng secara berulang-ulang. ”Maksimal penggunaan cukup dua sampai tiga kali penggorengan sambil dicermati perubahan warna,” terang Sedarnawati.  Dia menambahkan, hindari membeli minyak goreng jelantah yang tidak jelas sumbernya dan jika ingin membeli gorengan, pastikan pedagangnya menggunakan minyak goreng yang bersertifikat halal dan bukan minyak jelantah.

Penggunaan Minyak Jelantah Tingkatkan Risiko Kanker Hingga Obesitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/sehektare_rumput.jpg" alt="SERAP LOGAM: Prof Hamim di depan rumput lembang (Typha angustifolia L.) saat melakukan penelitian fitomining. (DOKUMENTASI PRIBADI)" width="100%">
<figcaption>SERAP LOGAM: Prof Hamim di depan rumput lembang (Typha angustifolia L.) saat melakukan penelitian fitomining. (DOKUMENTASI PRIBADI)</figcaption>
</figure>Guru Besar IPB Kembangkan Teknologi Fitomining  JawaPos.com – Fitomining atau menambang menggunakan media tanaman masih asing di telinga masyarakat Indonesia. Tetapi, di Malaysia, fitomining sudah dilakukan dalam skala riset dan menghasilkan nikel. Dengan potensi sumber daya alamnya, fitomining di Indonesia berpotensi menghasilkan logam emas (Au).  Teknologi fitomining tersebut dipaparkan guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Hamim.  Dia menjelaskan, teknologi fitomining di Indonesia masih relatif baru. Padahal, teknologi ini sendiri sudah lama. Tantangan dalam fitomining adalah mencari tanaman yang paling besar kemampuannya dalam menyerap logam berat. Selain itu, bagaimana cara ekstraksi supaya menghasilkan logam yang tinggi pula.  ’’Ketika tanaman itu menyerap logam mulia seperti emas, akan menjadi satu kesatuan. Maka, perlu diabukan,’’ katanya saat diwawancarai kemarin (29/11). Setelah diolah jadi abu, bisa diekstraksi untuk diambil kandungan logamnya saja. Fitomining di Malaysia dilakukan dengan ekstraksi getah tanaman dengan hasil akhir nikel.  Hamim mengungkapkan, tujuan riset fitomining yang dia kerjakan sejatinya adalah mengatasi persoalan tailing atau bekas lahan garapan tambang emas. Lahan garapan seperti itu kerap ditinggal begitu saja. Akibatnya, lingkungan menjadi rusak. Padahal, sejatinya setiap lahan bekas tambang emas masih memiliki kandungan emas.  ’’Meski masih memiliki kandungan emas, tetapi rendah dan tidak ekonomis untuk ditambang,’’ tuturnya. Nah, untuk mengatasi persoalan itu, di area bekas tambang tersebut bisa ditanami tumbuhan yang mampu menyerap logam berat. Seperti timbang (Pb), merkuri (Hg), atau bahkan emas.  Hamim menerangkan, ketika menanam tanaman untuk menyerap logam berat seperti Pb dan Hg saja, industri atau masyarakat mungkin kurang tertarik. Sebab, tujuannya sekadar memperbaiki lingkungan. Tetapi, jika tanaman tersebut juga bisa menghasilkan emas, tentu akan ada nilai tambah.  Namun, sekali lagi dia mengatakan, sampai saat ini masih dicari jenis tanaman hiperakumulator apa yang memiliki kemampuan menyerap logam berat paling besar. Sampai saat ini tanaman yang memiliki kemampuan terbesar adalah Typha angustifolia L. yang sering disebut rumput lembang. Tanaman ini banyak ditemukan di seluruh penjuru Indonesia. Ketinggian batangnya bisa mencapai 1,5 meter. Dalam perhitungannya, satu hektare lahan tanaman rumput lembang bisa menghasilkan 5–7 gram emas.  Hamim memaparkan, meski rumput lembang bisa menyerap logam mulia atau logam berat lainnya, bukan berarti di setiap tanaman tersebut ada kandungan emasnya. Semua bergantung lahan atau tanah tempat bertumbuh. Jika tanah tersebut tidak memiliki kandungan logam berat atau logam mulia, tanamannya tidak memiliki kandungan logam. Dia juga mengingatkan, lahan yang mengandung logam sebaiknya tidak ditanami tanaman pangan. Sebab, tanaman pangan juga bisa menyerap logam, meski kadarnya kecil. Jika tanaman tersebut dikonsumsi manusia, kandungan logam beratnya bisa terbawa masuk ke dalam tubuh.

Sehektare Rumput Lembang Bisa Hasilkan 7 Gram Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IHSG-Naik-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (25/9/2020). IHSG kembali bangkit setelah empat hari berturut-turut berada di zona merah dengan ditutup menguat 103,03 poin atau 2,13 persen ke posisi 4.945,79. Fo" width="100%">
<figcaption>Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (25/9/2020). IHSG kembali bangkit setelah empat hari berturut-turut berada di zona merah dengan ditutup menguat 103,03 poin atau 2,13 persen ke posisi 4.945,79. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini. Langkahnya dengan mendorong pengusaha untuk berinvestasi.  Menurut <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-besar-ipb/">Guru Besar IPB</a> University Prof. Dr Ir. Yanto Santosa, mendorong kemudahan investasi bakal berimplikasi terhadap peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun untuk menuju semua itu perlu ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi.  Yanto Santosa menyebut prasyarat yang pertama adalah pelaku usaha harus dijadikan sebagai mitra yang sejajar. Bukan sebagai pihak yang dicurigai atau diwaspadai. "Dengan status tersebut maka bentuk interaksi atau hubungan antara pemerintah dan pengusaha akan bersifat saling membantu dan membutuhkan," ujarnya kepada wartawan, Minggu (3/1).  Prasyarat selanjutnya, jenis usaha harus dibedakan menjadi dua. Yakni, usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pemerintah dan usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pelaku usaha.  Untuk jenis usaha yang diinisiasi pemerintah, seyogyanya seluruh perizinan diurus pemerintah, sehingga pelaku usaha hanya tinggal melakukan operasional usahanya saja.  Sementara untuk jenis usaha yang diinisiasi pelaku usaha, proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pelaku usaha dengan senantiasa dibantu oleh pemerintah.  Upaya untuk mendapatkan kemudahan perizinan usaha tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebab, salah satu tujuan dari UU sapu jagat itu membentuk iklim usaha yang bagus di Indonesia. Caranya dengan mendorong <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemudahan-investasi/">kemudahan investasi</a> dan peningkatan lapangan kerja di tanah air.  "Ketika investasi meningkat, tentu lapangan kerja juga meningkat. Ini tujuan UU Cipta kerja sebenarnya demi kesejahteraan masyarakat. Artinya, kehadirannya dapat menjadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19," terang Yanto Santosa.  Selanjutnya, dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/dorong-investasi/">mendorong investasi</a> untuk pemulihan ekonomi nasional, harus ada jaminan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat, pemprov, pemkab/pemkot.  Hal ini selaras dengan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan bahwa UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum dan kemudahan standar persyaratan dan proses perizinan berusaha. Tujuan dari semua itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.  Sebelumnya, Pakar Hukum Pembangunan Ekonomi UKI Dhaniswara K Harjono mengatakan, Indonesia dihadapkan dengan tantangan pada bonus demografi pada 2030 yang puncaknya pada 2040. Pada masa itu, jumlah usia produktif komposisinya akan jauh lebih besar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/gubernur-ridwan-kamil-beberkan-alasan-harus-berinvestasi-di-jawa-barat/">Gubernur Ridwan Kamil Beberkan Alasan Harus Berinvestasi di Jawa Barat</a>  "Kita perlu solusi untuk mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatkan lapangan kerja,” kata pakar hukum pembangunan ekonomi UKI Dhaniswara K Harjono kepada wartawan, Sabtu (2/1).  Rektor UKI itu menuturkan, ketersediaan lapangan kerja yang begitu banyak berawal dari kemudahan dalam investasi. Jika perizinan usaha untuk berinvestasi diberikan pemerintah, maka modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Anggaran modal untuk investasi bisa dieksplor lebih luas lagi. “Tentunya tenaga kerja dibutuhkan cukup banyak pula,” ujar Dhaniswara.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/NcLC6uxznyI

Guru Besar IPB Kemukakan Dua Prasyarat untuk Dorong Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/antarafoto-pembagian-kelambu-gratis-anti-malaria-201020-ith-3-1.jpg" alt="Ilustrasi seorang petugas mempraktikkan cara memasang kelambu Antinyamuk Malaria. Indrayadi T.H./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang petugas mempraktikkan cara memasang kelambu Antinyamuk Malaria. Indrayadi T.H./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Hewan IPB University Upik Kesumawati Hadi mengatakan, masyarakat harus mewaspadai nyamuk. Sebab, merupakan pembunuh nomor satu di dunia.  ”Nyamuk menyebabkan lebih banyak penderitaan kepada manusia jika dibandingkan organisme lain. Tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga hewan,” kata Upik Kesumawati Hadi seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Upik mengatakan, badan kesehatan dunia atau WHO dalam World Malaria Report 2019 memperkirakan, ada 228 juta kasus malaria terjadi pada 2018. Sedikit berbeda dengan kasus pada 2017 dengan jumlah 210 juta di seluruh dunia. ”Jumlah kematian akibat malaria sebanyak 405.000 pada 2018 dan 416.000 selama 2017. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak di Sub-Sahara Afrika dan Asia,” terang Upik.  Hal tersebut, menurut dia, merupakan laporan kerugian akibat satu penyakit, yaitu malaria. Belum termasuk kematian akibat penyakit tular nyamuk lainnya. Selain malaria, ada berbagai jenis arbovirus yang ditularkan nyamuk, yakni virus dengue, chikungunya, japanese encephalitis, dan lain-lain yang secara endemik ditemukan di Indonesia.  Terkait penularan penyakit tersebut, dia mengatakan, dapat terjadi karena banyak faktor. Namun, yang jelas terjadi ketika manusia memiliki mobilitas tinggi yang memungkinkan terjadinya kontak erat dengan nyamuk. Misalnya saat melakukan aktivitas perjalanan, perdagangan, dan pariwisata, baik di dalam maupun luar negeri atau dari daerah non-endemis menuju daerah endemis.  ”Nyamuk adalah serangga kecil, mulai dari badan, sayap, kaki-kaki, dan mulutnya yang langsing serta keberadaannya di sekitar permukiman menjadi pengganggu kenyamanan,” ujar Upik.  Selain mengisap darah dan menyebabkan gatal-gatal, nyamuk juga dapat menularkan berbagai macam penyakit, di antaranya malaria, demam berdarah dengue, radang otak, filariasis, dirofilariasis, chikungunya, dan zika.  Upik menjelaskan, upaya-upaya pengendalian nyamuk dapat dilakukan masyarakat. Seperti kegiatan 3M, yakni menguras, menutup dan mengubur, ditambah gerakan satu rumah satu jumantik membersihkan selokan dari genangan air, menghilangkan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk, menggunakan repelan, kelambu, dan antinyamuk lainnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=R2na7gdVDyg&ab_channel=jawapostvofficial

Pakar IPB Minta Warga Waspadai Nyamuk Pembunuh Nomor Satu Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/produk-hortikultura-kementan-1.jpeg" alt="Produk komoditas hortikultura domestik semakin menguasai pasar. Upaya itu akan terus digenjot untuk memperluas pasar ekspor. (Kementan)" width="100%">
<figcaption>Produk komoditas hortikultura domestik semakin menguasai pasar. Upaya itu akan terus digenjot untuk memperluas pasar ekspor. (Kementan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan berbagai terobosan untuk menguasai pasar baik domestik maupun ekspor pada komoditas hortikultura. Tercatat produksi hortikultura Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.  Berdasar catatan BPS, sepanjang 2018 produksi buah-buahan mencapai 21,5 juta ton; sayuran 13 juta ton; tanaman hias 870 juta tangkai; dan tanaman obat mencapai 676 ribu ton. Kinerja volume ekspor hortikultura pada 2018 mencapai 435 ribu ton. Naik 10,36 persen dibanding 2017, sebanyak 394 ribu ton.  Guru Besar Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) M. Firdaus mengatakan, pemerintah harus tetap fokus menggarap komoditas hortikultura tertentu yang strategis. Upaya itu untuk menggebrak dan menguasai ekspor. Upaya itu sesuai kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaimen yang menggerakkan ekspor dan investasi pertanian.  "Peningkatan daya saing hortikultura Indonesia menjadi agenda penting dan mendesak. Permintaan dunia ke depan masih terus meningkat untuk produk pertanian primer dan hasil olahannya, khususnya hortikultura," ujar Firdaus usai pemaparan Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura di Jogjakarta, Jumat (12/7).  Firdaus menekankan, untuk lebih menguasai pasar global, pengembangan buah dan sayur harus lebih fokus pada peningkatan kualitas dan persaingan harga. Pada tanaman hias dan obat fokus pada kuantitas dan kontinuitas produksi.  Apalagi persaingan dagang di tingkat global dan regional kini semakin ketat. Selain penurunan tarif, pemenuhan tuntutan nontarif serta blok dagang regional bisa mempengaruhi daya saing ekspor produk pertanian khusunya hortikultura.  "Jadi penting kita mengetahui karakteristik konsumen dan potensi TBT (Technical Barrier to Trade, red) negara tujuan,” terangnya.  Oleh karena itu, kata Firdaus, konsep kawasan buah Satu Desa Satu Varietas (One Village One Variety/OVOV). Semua itu bagus dikembangkan untuk pengendalian mutu, harga, dan kuantitas. Pemerintah siapkan benih yang berkualitas, kalau perlu dibagikan secara gratis kepada masyarakat namun tetap dalam skala ekonomi tertentu.  "Sistem logistik hortikultura seperti yang sudah ada untuk beras dan jagung selayaknya juga dibangun."  Di tempat yang sama, Dirjen Hortikultura Suwandi mengatakan, produksi komoditas hortikultura Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Semua itu harus diimbangi dengan penguatan sistem pemasarannya, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk memperluas ceruk pasar ekspor.  “Butuh penguatan market intelligence dan diplomasi perdagangan internasional untuk bisa mendobrak pasar dunia. Harus lebih cerdik dan progresif, jangan terlalu konservatif dalam mendorong protokol ekspor,” katanya.  Suwandi menegaskan saat ini produk hortikultura Indonesia bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Beberapa komoditas ekspor Indonesia yang sudah banyak mengisi pasar ekspor antara lain nenas, pisang, guava, mangga, manggis, durian, kobis, bawang merah, kunyit, kapulaga dan berbagai jenis tanaman hias.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/produk-hortikultura-kementan-2-750x459.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (Kementan)  “Kita sudah ekspor lebih dari 113 negara. Trend ekspor juga meningkat. Khusus untuk pasar ekspor buah ke Tiongkok masih perlu dipacu lagi. Indonesia baru bisa memasukkan 5 komoditas buah yaitu pisang, salak, lengkeng, manggis dan buah naga," tegasnya.  Suwandi mengatakan, sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementan terus melakukan perbaikan sistem distribusi, logistik dan, pemasaran produk hortikultura. Ditjen Hortikultura sudah mengembangkan aplikasi bernama SARTIKA untuk menghubungkan produsen, pelaku, pemasar, hingga lembaga sertifikasi.  "Saat ini juga tengah dibangun pusat grosir hortikultura modern di Sidoarjo yang mengkoneksikan antara hasil pertanian dengan konsumen strategis seperti perhotelan, restoran, chef, perusahaan katering, tokoh buah modern, supermarket, grosir, bahkan langsung terhubung dengan pasar ekspor dengan membangun warehouse dan wholesale produk Indonesia di Singapura, Malaysia, China, Hongkong, Jepang dan lainnya," kata Suwandi.  Direktur Government Relations and External Affair PT Great Giant Pineapple (GGP) Lampung, Welly Soegiono, menekankan pentingnya pemetaan pasar dan kemitraan dalam pengembangan hortikultura nasional.  Produksi hortikultura harus berorientasi pasar supaya petani mendapat kepastian harga dan pemasaran. Perencanaan produksi hortikultura harus berbasis kebutuhan pasar, bukan sebaliknya pasar yang dipaksa membeli apa yang bisa diproduksi.  "Kami di GGP sudah mengembangkan kemitraan berbasis corporate shared value dimana kami tidak hanya berperan sebagai off-taker, tetapi juga melakukan pendampingan bagi petani mulai dari penanaman, perawatan, panen, pengepakan, distribusi hingga pemasarannya," ujar Welly.

Guru Besar IPB: Kebijakan Amran Menggebrak Pasar Ekspor Hortikultura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ditolak-mk-guru-besar-ipb-khawatir-lgbt-makin-meluas_m_174877.jpeg" alt="Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Gedung MK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Euis Sunarti, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) mengaku kecewa atas putusan dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pasal 284, 285, dan 292 KUHP tentang perzinahan, pemerkosaan, dan pencabulan anak. Penolakan atas tiga pasal itu membuat komunitas LGBT begitu mudah menyebarkan perilaku seks yang menyimpang. "Kami tentu sedih, karena kami berharap banyak," ungkap Euis yang merupakan salah satu dari 12 pemohon atas gugatan ketiga pasal KUHP tersebut di Gedung MK Jakarta, Kamis (14/12). Kekecawaan Euis berdasarkan realita bahwa seks menyimpang di masyarakat sudah sangat kritis sehingga harus segera ditangani. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang yang jelas untuk menekan perbuatan tersebut. "Agar masalah penyimpangan seksual minim," lanjut Euis Dengan ditolaknya pengkajian ini, maka akan menjadi warning bagi para orang tua dalam pengawasan dan mendidik anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam perilaku seks menyimpang. "Ini sangat mengancam, mengintimidasi orang tua," papar Euis. Namun Euis dan 11 pemohon lainnya menyatakan menerima hasil sidang putusan ini, namun akan terus melakukan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan penanganan tindak perzinahan, dan perilaku seks menyimpang. "Pada akhirnya kami dapat menerima (putusan) ini," pungkas Euis Sebelumnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat telah memutuskan menolak permohonan Euis dan 11 rekannya untuk mengubah pasal 284, 285, dan 292 tentang perzinahan, pemerkosaan, dan pencabulan anak. Menurut Arief, MK tidak memiliki wewenang untuk mengubah undang-undang. MK hanya berhak melakukan pengakajian apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Sementara itu, aktivis LGBT yang juga pendiri GAYA NUSANTARA, Dede Oetomo mengatakan, putusan hakim sudah tepat. Menurutnya, memang tidak ada urgensinya soal aturan seputar ranah privat. "Ya ini langkah bijak MK, bisa memilahkan mana yang jadi wewenangnya (menguji konstitusionalitas perundang-undangan) dan mana yang jadi wewenang DPR (merevisi per-UU-an)" ujar Dede kepada JawaPos.com, Kamis (14/12). Artinya, MK menolak permintaan jika LGBT masuk ranah pidana baru. Dede menilai permohonan pemohon uji materi justru mengkriminialisasi semua seks di luar nikah. "Sekarang sih secara nasional tidak ada (kriminalisasi). Permohonan Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia itu yang mau mengkriminalisasi semua seks di luar nikah," ucapnya.

Ditolak MK, Guru Besar IPB Khawatir LGBT Makin Meluas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#guru besar ipb

Berita Terkini