<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/JKT_SALEMBA-BERGERAK_HANUNG-HAMBARA_20052025-13-4219687774.jpg" alt="Sejumlah guru besar dan aluminium Fakultas Kedokteran (FK) UI menggelar mimbar bebas Salemba Bergerak di Aula IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Selasa (20/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah guru besar dan aluminium Fakultas Kedokteran (FK) UI menggelar mimbar bebas Salemba Bergerak di Aula IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Selasa (20/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para Guru Besar Fakultas Kedokteran kembali melakukan aksi untuk memprotes Kementerian Kesehatan. Ada 372 guru besar FK seluruh Indonesia yang melakukan aksi di berbagai universitas. Aksi ini runutan dari aksi yang digelar pada 16 dan 20 Mei lalu. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani 372 Guru Besar Kedokteran Indonesia, mereka menyerukan ada tindakan nyata dari pemerintah atas aksi yang dilakukan selama ini. Selain itu, dalam surat tersebut juga menyatakan bahwa para guru besar ini tidak dapat mengembalikan kepercayaan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Khususnya untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti serta kebijaksanaan kolektif bangsa dalam mencapai tujuan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ketua Senat Akademik UI Prof dr Budi Wiweko SpOG menyatakan bahwa aksi kedua yang digelar kurang dari sebulan dari aksi yang pertama karena mengingat urgensi yang ada. Dia menyebutkan kebijakan Kemenkes sekarang mengancam ekosistem pendidikan kedokteran. &ldquo;Nantinya juga akan mengancam pelayanan kesehatan,&rdquo; tuturnya sesuai membacakan seruan di FK UI, Kamis (12/6). Alasannya, kebijakan Kemenkes telah mengkotakkan antara pendidikan dan pelayanan kesehatan, padahal dua hal ini saling berkaitan. Aksi di FKUI hari ini, tidak hanya dihadiri oleh guru besar dan civitas akademika FK saja. Namun ada guru besar dari fakultas lain, yakni Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum UI prof dr Sulityowati Irianto. Dia menyatakan para guru besar ini kembali bersuara karena insan kedokteran khawatir dengan intervensi Menkes. &ldquo;Barangkali ini bukan yang kedua, akan ada suara berikutnya. Kami sedang mengatakan tidak percaya lagi segala kebijakan yang sudah dikeluarkan itu. Mungkin kebijakan itu punya legalitas, tapi kehilangan legitimasi sosial karena kami tidak mempercayainya lagi,&rdquo; ucapnya. Guru Besar FKUI lainnya Prof dr Teddy Prasetyono SpBP(K) menyatakan bahwa tidak terlihat ada perubahan yang terjadi setelah adanya tuntutan terhadap Kemenkes. Tuntutan itu antara lain terkait independensi kolegium dan otonomi perguruan tinggi. &ldquo;Kami menyatakan sulit bagi kami memberikan kepercayaan dalam kemajuan pembangunan di dunia kesehatan,&rdquo; ucapnya. Ketika ditanya apakah jika ke depan ada undangan untuk diskusi dari Kemenkes mereka akan datang, Teddy tidak menjawab dengan pasti. &ldquo;Kalau jadi anak, waktu bapaknya tidak percaya, kan susah,&rdquo; ucapnya. Memang sebelumnya Kemenkes telah mengundang dekan dan guru besar fakultas kedokteran tapi mereka memilih untuk absen dalam undangan tersebut. Sementara itu Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyatakan bahwa Kemenkes menghargai aspirasi guru besar fakultas kedokteran yang disampaikan secara terbuka. Dia juga menyinggung absennya guru besar dan dekan pada diskusi yang diselenggarakan Kemenkes. &ldquo;Apabila forum guru besar berinisiatif mengundang, kami siap hadir dan berdialog secara terbuka,&rdquo; tuturnya. Dia juga mengajak semua pihak untuk taat terhadap UU 17/2023 tentang Kesehatan. Ini merupakan payung hukum dalam transformasi kesehatan nasional, dalam hal ini termasuk tata kelola kolegium dan organisasi profesi. &ldquo;Kami tetap berkewajiban menjalankan secara konsisten dan transparansi demi kepentingan masyarakat luas dengan tetap membuka ruang partisipasi konstruktif dari seluruh pihak,&rdquo; tuturnya. Aji pun mengajak seluruh pihak, termasuk akademisi, untuk bersama membangun sistem kesehatan yang lebih baik.&nbsp;

Guru Besar Fakultas Kedokteran kembali melakukan aksi protes terhadap Kemenkes, menuntut reformasi dan tata kelola kesehatan yang lebih baik

Guru Besar FK Gelar Aksi Protes Jilid 2, Sampaikan Ketidakpercayaan Terhadap Menkes Budi Gunadi Sadikin

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r1f:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/JKT1-Raker-Polusi-Udara-eca1-3137548425.jpg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Istana akhirnya buka suara perihal konflik antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Kasus itu, sudah menjadi catatan istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kasus itu bagian dari evaluasi presiden. "Kita tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran, teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5). Pras memastikan, apa yang menjadi masukan para dokter sudah diterima. Baik yang secara resmi disampaikan maupun mengikuti dari media massa. Diakuinya, presiden masih mempelajari kasus tersebut. "Kita mempelajari betul, mempelajari betul untuk sekali lagi kemudian masalahnya apa nah kita cari jalan keluarnya," imbuhnya. Pras meyakini, baik Menteri Kesehatan maupun para guru besar dan dokter pasti punya niat baik dalam isu koligium. Namun, mungkin ada catatan dalam prosesnya yang harus diperbaiki. Dia berharap, perbedaan itu bisa ditangani bersama. Jangan sampai mengganggu pelayanan publik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Terkait isu reshuffle, Pras menyebut belum ada pembahasan mengenai reshuffle. Meskipun secara rutin, Presiden melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja seluruh pembantunya di Kabinet Merah Putih. "Kami semua diimbau oleh Bapak Presiden untuk fokus bekerja, memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan diimbau untuk menghindari menyampaikan sesuatu yang dapat menimbulkan kegaduhan," kata dia. Kalaupun ada kebijakan akan pernyataan yang membuat kegaduhan, Pras menyebut tidak selalu otomatis direshuffle. Sebab, Prabowo mengutamakan pendekatan evaluasi dan pembinaan dalam mengelola kinerja kabinet. "Belum tentu sesuatu yang disampaikan kurang pas itu sudah pasti kinerjanya tidak baik. Artinya nggak langsung melanggar kemudian akan dilakukan reshuffle, enggak seperti itu," pungkasnya. Sebelumnya, guru besar FK UI juga memprotes dan meminta agar kolegium kedokteran kembali independen. Hal itu didasarkan pada adanya perubahan tata kelola kolegium yang saat ini berada di bawah Kementerian Kesehatan. Guru Besar FK UI khawatir perubahan tata kelola kolegium di bawah Kementerian dapat menggangu independensi serta objektivitas, terutama dalam penentuan standar pendidikan dan kompetensi profesi. </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200"></label>​</div> </div> </div>

Istana akhirnya buka suara perihal konflik antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan guru besar Fakultas Kedokteran UI

Konflik Menkes-FKUI, Istana Jadikan Catatan, Belum ada Reshuffle

guru besar FK UI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#guru besar FK UI

Berita Terkini

Guru Besar FK Gelar Aksi Protes Jilid 2, Sampaikan Ketidakpercayaan Terhadap Menkes Budi Gunadi Sadikin

Konflik Menkes-FKUI, Istana Jadikan Catatan, Belum ada Reshuffle

Download Aplikasi JawaPos.com