<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h2> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20220419_112922_0000_copy_800x534.jpg" alt="THR dan gaji ke-13. Muhammad Arif Hidayat/Antara" width="100%">
<figcaption>THR dan gaji ke-13. Muhammad Arif Hidayat/Antara</figcaption>
</figure> </h2> JawaPos.com&ndash;Guru aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menerima kucuran dana sekitar Rp 40 miliar. Dana itu untuk pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dialokasikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 375 Tahun 2025. Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Susi Widyorini membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut. Namun, pihaknya tidak mengetahui secara rinci detail penganggaran yang diterima Pemerintah Kabupaten Blora. Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran BPPKAD Blora Ahmad Nafik Udin menjelaskan, Kabupaten Blora memperoleh total anggaran sekitar Rp 40 miliar khusus untuk pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 bagi guru ASN. &rdquo;Blora total mendapatkan Rp 40 miliar untuk gaji 13 dan 14. Khusus guru,&rdquo; ujar Ahmad Nafik Udin seperti dilansir dari Antara. Dia menegaskan, anggaran tersebut merupakan tambahan. Selama ini, guru yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) belum memperoleh gaji ke-13 dan ke-14. &rdquo;Guru yang sudah sertifikasi selama ini hanya menerima TPG selama 12 bulan dan belum mendapatkan gaji 13 dan 14,&rdquo; terang Ahmad Nafik Udin. Menurut Nafik, dana gaji ke-13 dan ke-14 tersebut sebelumnya memang belum diterima daerah. Namun, pemerintah pusat kini telah mentransfer anggaran tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Blora. &rdquo;Gaji 13 dan 14 sebelumnya belum ada. Sekarang dari pusat sudah ditransfer ke RKUD,&rdquo; tandas Ahmad Nafik Udin. Dia menambahkan secara administrasi pengelolaan anggaran telah disiapkan. Pencairan dana dapat dilakukan setelah perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penjabaran anggaran diselesaikan. &rdquo;Kita sudah melakukan perubahan Perbup penjabaran. Selanjutnya tinggal Dinas Pendidikan yang mengajukan pencairan,&rdquo; ucap Ahmad Nafik Udin. Nafik memperkirakan dana tersebut mulai dicairkan dan kemungkinan telah ditransfer ke rekening masing-masing guru pada akhir Desember 2025. &rdquo;Kalau detail pencairan ada di Dinas Pendidikan. Intinya gaji 13 dan 14 sudah masuk kas daerah. Kemungkinan tanggal 31 Desember sudah ditransfer ke rekening guru,&rdquo; kata Ahmad Nafik Udin. Dia juga menambahkan pencairan pada awal tahun tidak memungkinkan karena anggaran tersebut masuk dalam skema tahun anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten Blora mengupayakan agar dana tersebut dapat dicairkan pada tahun anggaran 2025.

Guru ASN di Kabupaten Blora menerima kucuran dana sekitar Rp 40 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR)

Guru ASN di Blora Terima Kucuran Rp 40 Miliar untuk Gaji Ke-13 dan THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/tunjangan-ASN-2028717320.jpg" alt="Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) langsung dari APBN ke rekening para Guru ASN. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) langsung dari APBN ke rekening para Guru ASN. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke rekening para guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga 31 Agustus 2025, tercatat sudah disalurkan senilai Rp 33,3 triliun dari total alokasi mencapai Rp 66,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, penyaluran langsung ini bertujuan memastikan TPG diterima tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan sistem baru ini, para guru diharapkan bisa lebih merasakan manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan. "Mulai 2025 dilakukan penyaluran tunjangan profesi guru langsung dari APBN ke rekening guru. Ini tahun pertama kita melakukan di 2025 dan realisasi sampai dengan Agustus, kita lihat bahwa ini sudah 50 persen pencairan tahap I, tahap II, 33,3 triliun adalah sekitar 50 persen dari total TPG (Tunjangan Profesi Guru) yang dialokasikan Rp 66,9 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9). Lebih lanjut, Suahasil merinci, pada Tahap I Tunjangan Profesi Guru sudah disalurkan ke sebanyak 1.438 juta guru di 544 daerah dengan anggaran mencapai Rp 16,70 triliun. Sementara untuk tahap II sudah tersalurkan sebanyak Rp 16,57 triliun untuk 1.437 juta guru di 544 daerah. "Jadi, kita rasa untuk tahap I, tahap II ini telah on track, dan dengan demikian maka kita bisa lanjutkan terus ke depan," lanjutnya. Dengan mekanisme baru tersebut, Suahasil memastikan para guru akan menerima tunjangan secara langsung tanpa perantara. Hal ini diyakini dapat mempercepat distribusi sekaligus meminimalkan hambatan dalam pencairan. "Sehingga para guru kita dapat menerima Tunjangan Profesi Guru-nya langsung ke rekeningnya masing-masing. Sehingga tepat waktu, tepat jumlah, dan juga nanti bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan guru," tegasnya. Berdasarkan rinciannya, paling banyak guru di Pulau Jawa yang memperoleh Tunjangan Profesi Guru terbanyak mencapai 631.500 guru dengan total anggaran mencapai Rp 14,5 triliun. Kemudian disusul oleh para guru di Pulau Sumatera yang mencapai 380.000 guru dengan anggaran mencapai Rp 8,9 triliun. Selanjutnya, Pulau Sulawesi sebanyak 167.050 guru dengan anggaran mencapai Rp 3,9 triliun. Lalu, para guru di Pulau Kalimantan dengan mencapai 112.300 orang mencapai Rp 2,6 triliun dan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp 2,4 triliun untuk 106.500 guru. Dan paling sedikit di Pulau Papua dengan realisasi anggaran mencapai Rp 0,9 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 40.500 guru.

Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru langsung dari APBN, mencapai Rp 33,3 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

Pemerintah Sudah Salurkan Rp 33,3 Triliun Tunjangan Profesi Langsung ke Rekening Guru ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/IMG_5614-3177280056.jpeg" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kebingungan para guru soal isu kenaikan gaji atau kesejahteraan tahun depan akhirnya dijawab oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Kenaikan ini bukan naik dua kali gaji.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mu'ti menjelaskan, bagi guru non aparatur sipil negara (ASN) yang sudah lulus sertifikasi di tahun 2024 maka akan mendapatkan tunjangan prestasi guru (TPG) sebesar Rp 2 juta. Sementara bagi guru non-ASN sertifikasi yang sudah lulus sebelum tahun 2024, maka tunjangannya dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, ada kenaikan sebesar Rp 500 ribu," ujarnya dalam sambutannya di acara peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional 2024, di Jakarta, Sabtu (14/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015422551/ernando-ari-tak-gentar-bermain-di-bawah-guyuran-hujan-deras-persebaya-surabaya-siap-tundukkan-semen-padang">Ernando Ari Tak Gentar Bermain di Bawah Guyuran Hujan Deras, Persebaya Surabaya Siap Tundukkan Semen Padang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, bagi guru-guru ASN yang lulus sertifikasi mulai 2024, TPG-nya diberikan sesuai dengan aturan yang sudah berjalan. Yakni satu kali gaji pokok. Lalu, bagaimana dengan guru ASN yang sudah tersertifikasi sebelum itu? Dia menegaskan, tidak ada kenaikan. Artinya, mereka akan menerima besaran TPG seperti sebelum-sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon maaf, mungkin jumlahnya belum sebanyak yang diharapkan oleh bapak dan ibu sekalian. Maka sekali lagi kami mohon maaf belum dapat memberikan tunjangan yang setinggi-tingginya," ungkapnya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isu kenaikan kesejahteraan guru ini pertama kali dihembuskan oleh Presiden Prabowo Subianto saat Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024. Pernyataan Presiden sempat menimbulkan multitafsir di kalangan guru, khususnya guru ASN yang sudah tersertifikasi sebelum 2024. Banyak yang mengartikan kenaikan tersebut juga berlaku bagu guru ASN tersertifikasi. Sehingga TPG mereka akan naik 2 kali lipat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengapresiasi langkah pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan guru ini. Oleh karena itu, dia berharap TPG ini tidak dihapuskan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Menteri, titip betul ya pak, bahwa kiranya dalam Rancangan Perubahan UU Sisdiknas, mohon kiranya TPG tetap dipertahankan. Itulah satu-satunya kebanggaan guru Pak," tutur Unifah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015422513/sempat-viral-di-media-sosial-begini-kronologi-lengkap-penganiayaan-dokter-koas-di-palembang">Sempat Viral di Media Sosial, Begini Kronologi Lengkap Penganiayaan Dokter Koas di Palembang&nbsp;</a>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia juga berharap agar sertifikasi guru segera dapat dituntaskan dengan model yang lebih sederhana, yang tentunya sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Dengan begitu, pemerataan kesejahteraan guru yang dinanti oleh para guru dapat segera dirasakan. Mengingat, hingga hampir 20 tahun usia sertifikasi, masih ada 40 persen guru yang berlum disertifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu kita mendengar dan membaca berita bahwa pemerintah akan melakukan percepatan sertifikasi guru hingga 800 ribu guru, tentu kami sangat senang, pak," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Unifah pun turut menyatakan komitmen para guru yang tergabung dalam PGRI untuk mendukung langkah pemerintah. Menurutnya, tiga juta guru anggota PGRI siap beradaptasi dan bertransformasi sesuai tuntutan zaman. Para guru juga akan tetap setia mengabdi pada bangsa dan negara.</div>

Kebingungan para guru soal isu kenaikan gaji atau kesejahteraan tahun depan akhirnya dijawab oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Kebingungan Soal Kenaikan Gaji Guru Akhirnya Terjawab, Mendikdasmen: Mohon Maaf, Mungkin Jumlahnya Belum Sebanyak yang Diharapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/Screenshot_2024-11-28-19-14-36-88_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-4122115241.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru tahun 2025 saat puncak peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru tahun 2025 saat puncak peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer pada tahun 2025. Kenaikan gaji guru ASN itu mencakup PNS dan PPPK. "Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru. Karena saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," kata Prabowo dalam Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11). "Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk menteri keuangan yang paling keras," sambungnya. Prabowo memastikan gaji guru PNS dan PPPK naik sebesar satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru honorer naik menjadi Rp 2 juta. "Kita telah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS, PPPK, serta guru-guru non-ASN. Guru ASN dapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok," jelas Prabowo. "Guru-guru Non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan," imbuh sosok yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa Prabowo akan mengumumkan kenaikan gaji guru honorer sebesar Rp 2 juta, khusus bagi yang telah mengikuti sertifikasi. Sedangkan untuk guru ASN kenaikannya sebesar gaji pokok. "Nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru. Non-ASN sebesar Rp 2 juta dan peningkatan gaji guru ASN sebesar satu kali gaji pokok yang mereka miliki," kata Mu&rsquo;ti usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Mu&rsquo;ti juga memastikan bahwa guru honorer akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp2 juta. Ini menjadi nilai tambah dari besaran gaji yang tidak beragam setiap bulannya. &ldquo;Jadi guru honorer non ASN itu yang dapat sertifikasi, maka pendapatan dia akan menjadi Rp 2 juta, itu di luar gaji dia di sekolah asalnya,&rdquo; ungkap Mu&rsquo;ti. &ldquo;Jadi dia kan sudah punya gaji di sekolah asalnya itu, yang gajinya bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi sebesar Rp 2 juta itu,&rdquo; sambungnya. Mu&rsquo;ti juga menyebut kenaikan pendapatan guru honorer Rp 2 juta ini akan berlaku di seluruh tingkat pendidikan, baik sekolah swasta maupun negeri. Dia juga memastikan bahwa kenaikan kesejahteraan ini akan sejalan dengan peningkatan kualifikasi. &ldquo;Semua. Yang ASN malah (kenaikan) hanya gaji pokok saja, sesuai dengan gaji pokok dia. Satu kali gaji pokok,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer pada tahun 2025.

Prabowo Resmi Umumkan Kenaikan Gaji Guru Tahun 2025, Guru ASN Naik 1 Kali Gaji, Tunjangan Profesi Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/mendikdasmen-725958200.jpg" alt="Mendikdasmen Abdul Mu&rsquo;ti. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)" width="100%">
<figcaption>Mendikdasmen Abdul Mu&rsquo;ti. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebijakan peningkatan kesejahteraan guru dengan tambahan Rp2 juta untuk guru non-ASN dan satu kali gaji pokok untuk guru ASN.

Prabowo Subianto menyetujui kebijakan peningkatan kesejahteraan guru dengan tambahan Rp2 juta untuk guru non-ASN dan satu kali gaji pokok

Presiden Prabowo Setujui Tambahan Rp 2 Juta untuk Guru Non-ASN dan 1 Kali Gaji Pokok untuk Guru ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Polpem-ilsutrasi-waspada-anak-rentan-tepapar-covid-alfian-rizal_4.jpg" alt="Ilustrasi guru mengajar di kelas. Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru mengajar di kelas. Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak semua guru yang lolos passing grade (PG) pada seleksi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 akan diangkat tahun ini. Hal itu disampaikan Plt Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani dalam webinar Sapa GTK pada Rabu (5/10).  Nunuk menyampaikan, dari 293 ribu guru yang lolos seleksi PPPK 2021, ada sekitar 193 guru yang belum diangkat. Sebanyak 17 persen di antaranya belum mendapat penempatan. Lalu, 14 persen lainnya telah mendapat penempatan, namun belum mendapatkan kuota formasi tahun ini.  Itulah yang membuat lulusan seleksi PPPK 2021 tidak bisa diangkat seluruhnya tahun ini. ’’Saya informasikan kepada seluruh guru ASN PPPK dan seluruh daerah bahwa tidak semua guru yang lulus passing grade 2021 dapat diangkat tahun ini,’’ ujarnya.  Dia menjelaskan, banyak hal yang memicu tidak bisa diangkatnya lulusan PG 2021. Di antaranya, tak tersedianya formasi di daerah. Kemudian, ada kelebihan jumlah guru di sekolah-sekolah.  Nunuk pun memberi solusi dengan penempatan di sekolah lain di kota yang sama. ’’Namun, jika di sekolah lain di Kota Bima semuanya sudah terpenuhi, maka inilah yang belum bisa diangkat tahun ini,’’ paparnya.  Solusi lainnya, guru dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Dia mencontohkan guru mata pelajaran IPA yang melamar pada penempatan di SMP. Namun, karena tak ada formasi, bisa dialihkan menjadi guru kelas.  Diharapkan, dengan beberapa solusi tersebut, para guru yang lolos PG seleksi PPPK 2021 bisa mulai penempatan pada Oktober hingga awal November. Jika masih terhalang, dia memastikan seluruhnya bakal selesai tahun depan.

Tak Semua Guru ASN PPPK Bisa Diangkat Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/AICE4.jpg" alt="Ilustrasi seorang guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar dalam ujicoba pembelajaran tatap muka Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar dalam ujicoba pembelajaran tatap muka Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Niat pemerintah pusat untuk segera memenuhi kebutuhan guru aparatur sipil negara (ASN) sulit terpenuhi. Sebab, pemda yang mengajukan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru masih rendah.  Hingga kini, total usulan formasi guru ASN PPPK 2022 dari pemda yang telah diverifikasi/validasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) baru sekitar 319 ribu.  Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, jumlah tersebut hanya berkisar 41 persen dari total kebutuhan.  Dia menerangkan, kebutuhan guru untuk satuan pendidikan negeri sejatinya mencapai 2,4 juta. Angka tersebut termasuk kebutuhan guru agama. Untuk menutupi kebutuhan tersebut, saat ini tersedia 1,3 juta guru ASN dan 319 ribu dari sumber individu lain seperti guru DPK, guru yang telah lulus passing grade seleksi ASN 2021, serta produksi PPG prajabatan. Dengan demikian, masih ada kekurangan guru ASN di sekolah negeri mencapai 781 ribu. ”Semua provinsi sudah membuka formasi, tetapi ada yang timpang,” katanya dalam keterangan resmi kemarin (27/9).  Sebagai contoh, Kepulauan Riau hanya mengusulkan 718 dari total kebutuhan 3.064 guru. Lalu, Jawa Barat mengajukan 3.800 dari 26 ribu kebutuhan. Karena itu, dia mendorong pemda untuk memaksimalkan kuota formasi ASN PPPK di wilayah masing-masing. Dengan begitu, kebutuhan guru di daerah bisa terpenuhi.  Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menambahkan, semua seleksi ASN menggunakan standar mekanisme yang sama. Karena seleksi PPPK guru ini merupakan bagian dari sistem seleksi calon aparatur sipil negara (SSCASN), pendaftaran bisa dilakukan melalui sistem tersebut. ”Karena sistem seleksi guru ini tertutup, artinya yang diizinkan mendaftar adalah mereka yang sudah terdaftar di data dapodik dan data THK II-nya BKN yang tentu saja berprofesi guru,” paparnya.

Kebutuhan Guru PPPK Capai 781 Ribu, Pemda Hanya Ajukan 319 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-dianiaya-siswanya-pgri-usulkan-uu-perlindungan-guru_m_188864.jpeg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>Nadiem Tegaskan RUU Sisdiknas Dorong Kesetaraan Guru ASN dan Non-ASN  JawaPos.com – Polemik hilangnya pasal tentang tunjangan profesi guru (TPG) di RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) masih menggelinding. Pernyataan Kemendikbudristek bahwa TPG tidak dihapus dinilai Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebatas janji lisan. Sebab, tidak tertulis di naskah RUU Sisdiknas.  Ketentuan TPG dalam RUU Sisdiknas tertuang di pasal peralihan. Aturannya, TPG tetap diberikan kepada guru-guru yang sudah mendapatkan hingga RUU Sisdiknas baru diterbitkan. Sementara itu, guru-guru yang belum menerima TPG hingga RUU Sisdiknas diterbitkan bakal terdampak aturan yang baru.  Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyoroti kondisi di kalangan guru aparatur sipil negara (ASN). Di naskah RUU Sisdiknas, guru ASN akan menerima tunjangan fungsional. ’’Mesti disadari, tunjangan profesi berbeda dengan tunjangan fungsional yang melekat pada jabatan atau kepangkatan seseorang,’’ paparnya kemarin (15/9).  Di UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang berlaku saat ini, besaran TPG adalah satu kali gaji pokok guru. Untuk tunjangan fungsional, selama ini belum ada penjelasan detail dari Kemendikbudristek. Apakah nominalnya setara dengan TPG atau lebih rendah.  Selanjutnya, nasib semakin tidak jelas bagi guru-guru non-ASN. Unifah mengatakan, dalam draf RUU Sisdiknas, pengaturan gaji guru non-ASN atau guru swasta merujuk pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. ’’Tidak ada lagi kekhususan untuk dunia pendidikan dan profesi guru, melainkan disamakan dengan buruh,’’ katanya.  Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu melanjutkan, menyerahkan penghasilan guru swasta ke UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja seolah mengenyampingkan kondisi sekolah-sekolah swasta di Indonesia. Secara finansial, kondisi sekolah swasta berbeda-beda.  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim masih bersikukuh bahwa RUU Sisdiknas merupakan hadiah indah bagi guru. Terutama para pendidik di pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, dan pondok pesantren. Terlebih, peran pendidik PAUD dalam pengembangan karakter begitu besar. ’’Kami di Kemendikbudristek merasa sudah saatnya mengakui mereka sebagai guru,’’ ucapnya.  Dengan diakui statusnya sebagai guru, para pendidik itu berhak mendapat tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan seperti guru lainnya.  Dia mengakui, ada narasi dan opini yang marak beredar di masyarakat atas RUU Sisdiknas. Yakni, tunjangan profesi guru dihilangkan. Padahal sebaliknya. Dalam RUU Sisdiknas, Kemendikbudristek ingin mendorong perbaikan taraf hidup guru.  Nadiem menambahkan, RUU Sisdiknas mendorong terwujudnya kesetaraan guru berstatus ASN maupun non-ASN. (wan/mia/c18/fal)

PGRI: TPG Beda dengan Tunjangan Fungsional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/enak-banget-dua-tahun-mangkir-ngajar-tunjangan-diterima-terus_m_.jpg" alt="ILUSTRASI guru yang rajin mengajar. Di Kabupaten Sintang, ada sejumlah oknum guru berstatus ASN yang makan gaji buta alias magabut. Bahkan ada yang dua tahun tak mengajar, tapi tetap terima tunjangan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI guru yang rajin mengajar. Di Kabupaten Sintang, ada sejumlah oknum guru berstatus ASN yang makan gaji buta alias magabut. Bahkan ada yang dua tahun tak mengajar, tapi tetap terima tunjangan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendikbudristek/">Kemendikbudristek</a>) kembali membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode 2022. Total formasi yang dibuka sebanyak 758.018 orang.  Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah baru mengusulkan sebanyak 17,3 persen atau 131.239 formasi, termasuk Guru Agama, Guru Seni Budaya, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dan Guru Kelas TK.  Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Iwan Syahril mengatakan, pihaknya bersama-sama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kemenkeu dan Kemendagri akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Diharapkan, usulan formasi bisa ditambah.  “Saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/pppk/">PPPK</a> untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh pemda sesegera mungkin. Ini kami lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2021 dan tidak terjadi lagi pada 2022 sehingga proses rekrutmennya menjadi lebih baik,” ujar Iwan kepada wartawan, Rabu (13/4).  Salah satu penyempurnaannya, kata Iwan adalah formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada, dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Sehingga total formasi yang tersedia tahun 2022 sebesar 970.410.  “Formasi ketiga tahun 2021 tidak akan hilang, tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi 2022,” jelasnya.  Iwan mengatakan, aturan baru yang disempurnakan itu mempertimbangkan agar guru yang telah lulus passing grade bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi. Selain itu, juga ditujukan untuk memperbesar kuota formasi.  “Karena kita sebenarnya mengetahui jika formasi diajukan secara maksimal, maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade akan mendapatkan formasinya,” imbuhnya.  Iwan menyampaikan, pihaknya juga akan berupaya mencegah terjadinya lebih banyak pergeseran antarguru di sekolah induk. “Penyempurnaan mekanisme rekrutmen <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-pppk/">guru PPPK</a> tahun 2022 ini diharapkan dapat mempercepat penuntasan pemenuhan satu juta <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-asn/">guru ASN</a>,” ucapnya.

Formasi Guru ASN PPPK Tahun 2022 Dibuka Untuk 758.018 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-dianiaya-siswanya-pgri-usulkan-uu-perlindungan-guru_m_188864.jpeg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rekrutmen guru ASN kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menyisakan persoalan. Sebab, banyak guru tetap yayasan yang ditarik ke sekolah negeri setelah dinyatakan lolos seleksi PPPK. Karena itu, pihak yayasan selaku pengelola lembaga pendidikan swasta meminta para guru tersebut dikembalikan ke tempat mengajar semula.  Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyayangkan penarikan guru-guru tetap yang lolos seleksi PPPK ke sekolah negeri. Dia menuturkan, rekrutmen PPPK sejatinya digunakan untuk menuntaskan persoalan guru honorer di sekolah negeri. ”Pertama, fenomena ini menunjukkan bahwa guru-guru di sekolah swasta itu berkualitas,” katanya di Jakarta tadi malam (10/1).  Unifah menegaskan, niat awal seleksi PPPK adalah menuntaskan persoalan guru honorer di sekolah negeri. Dengan kondisi saat ini, tutur dia, rekrutmen guru PPPK tidak menyelesaikan persoalan. Pihaknya tidak keberatan jika guru-guru mereka lolos menjadi PPPK. Tetapi, dia meminta mereka dikembalikan ke sekolah tempat mengajar sebelumnya.  Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Ki Saur Panjaitan XIII menyampaikan sudah menggelar audiensi dengan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek akhir pekan lalu. Dalam pertemuan itu pihaknya meminta guru tetap yayasan yang lolos seleksi PPPK tetap ditempatkan di sekolah asal. Sebab, guru yang lolos PPPK tetap mendapatkan hak kesejahteraannya dari pemerintah. Dari sisi yayasan, keberadaan guru-guru tersebut akan meningkatkan mutu sekolah.  ”BMPS mengalami kerugian karena kehilangan guru-guru terbaik, berpotensi, dan tersertifikasi,” katanya. Kerugian itu muncul karena selama ini yayasan sudah melakukan pembinaan dengan baik. Padahal, mencari guru baru tidak mudah dan butuh waktu. Jika guru-guru tetap ditarik ke sekolah negeri, dia khawatir kegiatan pembelajaran di sekolah swasta terhenti. (wan/c9/oni)

Yayasan Protes Penarikan Guru yang Lolos PPPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Guru ASN

Berita Terkini