<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/83e9a124-d16d-46b0-87f2-53fa8e7b99e5-1352138149.jpg" alt=" Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati saat melakukan reses di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. (Dokumentasi pribadi)" width="100%">
<figcaption> Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati saat melakukan reses di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. (Dokumentasi pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati menyoroti persoalan banjir yang belum tertangani secara merata oleh pemerintah, seperti yang terjadi di wilayah Gunung Anyar Tambak. Berada sangat dekat dengan pesisir dan sebagian merupakan bekas kawasan konservasi, warga Gunung Anyar Tambak mengeluhkan banjir setinggi paha saat musim hujan tiba. Pasalnya saat hujan deras mengguyur, genangan air bisa mencapai setinggi paha orang dewasa. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak jelasnya sistem pembuangan air (drainase) yang belum memadai. &ldquo;Saat sidak, warga benar-benar mengeluh. Outlet-nya tidak jelas semua, sehingga air berputar-putar dan tidak tahu ujungnya ke mana. Akibatnya banjir bisa setinggi paha,&rdquo; ucap Anik saat melakukan reses, Minggu (22/2). Menurutnya, persoalan ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Surabaya karena menyangkut keselamatan dan hak dasar warga untuk mendapatkan perlindungan dari risiko banjir. &ldquo;Wilayah yang dekat pesisir dan dulunya kawasan konservasi ini harus dipetakan dengan serius sistem drainasenya. Ini bukan sekadar catatan reses. Harus ada penyelesaian konkret agar warga tidak terus dirugikan,&rdquo; tegasnya. Masalah lain yang juga dikeluhkan warga adalah terkait masih banyaknya pengembang perumahan belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah kota. Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan infrastruktur, termasuk sistem drainase menjadi tidak optimal. Bahkan, terdapat pengembang yang pembangunan kawasannya justru memicu banjir di permukiman warga sekitar. &ldquo;Ini masih mendominasi. Pengembang yang belum menyerahkan PSU harus segera dituntaskan. Target serah terima PSU harus diselesaikan agar pemkot bisa mengambil alih penanganan banjir,&rdquo; pungkas Aning. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan tidak ada titik banjir baru di Kota Pahlawan. Sebaliknya sejak 2021, pemerintah kota berupaya menangani 350 titik rawan banjir secara bertahap. "Nggak ada titik banjir baru. Kita kan punya 350 titik banjir, itu (data) 2021), yang sudah bisa kita selesaikan 100 titik banjir, artinya masih ada 250 titik banjir, maka akan kita selesaikan (bertahap)," tutur Eri pada awal Januari 2026. Tahun ini, ia menyebut proyek penanganan banjir akan difokuskan di Kelurahan Simo dan Tanjungsari. Terlebih banjir di wilayah Simo Kalangan dan Simo Hilir sudah terjadi selama bertahun-tahun. &ldquo;Banjir di kawasan Simo ini memang sudah lama terjadi. Karena itu di 2026 ini, Pemkot Surabaya memfokuskan penanganan banjir di Simo Kalangan, Simo Hilir, Simo Rejo A, Simo Rejo 1A dan 1B, serta Tanjungsari,&rdquo; pungkas Eri. &nbsp;

DPRD Surabaya dengar curhat warga banjir setinggi paha di Gunung Anyar Tambak akibat drainase buruk. Dorong penuntasan PSU dan tindakan.

Drainase Amburadul, DPRD Surabaya Dicurhati Warga Gunung Anyar Tambak Soal Banjir Setinggi Paha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/8FM30RNqArlygtUtJo7MKF5f2AEEJapzRBxoupb6-1-552324136.jpg" alt="Musang pandan bersembunyi di balik AC ouutdoor di Dapur rumah Warga Gunung Anyar Tambak Surabaya. (DPKP Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Musang pandan bersembunyi di balik AC ouutdoor di Dapur rumah Warga Gunung Anyar Tambak Surabaya. (DPKP Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aldi, Warga Wisma Indah II Gunung Anyar Tambak Surabaya, dibuat kaget bukan kepalang saat hendak menyiapkan makan malam di dapur rumahnya baru-baru ini. Dapurnya berantakan. peralatan masaknya diobrak abrik.&nbsp;Panci, kompor dan perabotan dapur berhamburan. Termasuk peralatan dapur yang menempel di dinding. Rupanya, ada tamu tak diundang datang ke rumahnya dan langsung nyelonong ke dapur. Tamu nakal itu adalah seekor musang pandan, dengan panjang sekitar 30 cm dan diameter tubuh 15 cm. &rdquo;Ya nggak jadi (memasak), dan pintu akses ke dapur saya tutup,&rdquo; ujarnya, dikutip Kamis (3/7). Tujuannya agar musang tidak masuk ke ruang utama dan mengobrak-abrik seisi rumah, apalagi bila sampai masuk kamar. Tentu akan menjadi PR baru bila hewan liar yang punya bau mirip pandan itu berhasil menembus ruang utama. Sebab, musang seperti berusaha mencari tempat yang lebih tinggi untuk kabur. Tapi gagal. Akhirnya, musang kebingungan di area terbuka dekat dapur lalu bersembunyi di bawah pengapian dan ditemukan terjebak di dekat AC outdoor. Aldi lalu mengontak nomor darurat 112, Tak lama, tim Damkar Pos Gunung Anyar menerima laporan dan langsung melakukan evakuasi. Proses itu cukup alot, sebab musang berpindah-pindah tempat menghindar cegatan petugas.&nbsp; &rdquo;Kami punya alat khusus, sejenis jaring besar dan lebar untuk menangkap musang, tapi memang tidak mudah,&rdquo; kata Kabid Pemadaman DPKP Surabaya, Wasis Sutikno. Evakuasi berlangsung kurang dari 30 menit. Musang pandan akhirnya berhasil diamankan saat terjebak di celah AC outdoor dekat dapur. Menurut Wasis, area itu cukup lebar sehingga memudahkan petugas menggiring musang masuk ke jaring. &rdquo;Jangan coba-coba menangkap sendiri. Kami siap membantu evakuasi dengan alat dan prosedur yang sesuai,&rdquo; imbuhnya. Hmmm... jangan-jangan si musang juga sedang lapar dan mau ikut bantu memasak. Siapa tahu kebagian jatah.&nbsp;&nbsp;

Warga Gunung Anyar Tambak Surabaya dikejutkan dengan kemunculan musang pandan di dapur rumah saat hendak menyiapkan menu makan malam.

Mau Masak Makan Malam, Dapur Rumah Warga Gunung Anyar Tambak Surabaya Diobrak-Abrik Musang Pandan, Damkar Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Armuji-di-lahan-konservasi-1.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat menemui warga yang tinggal di kawasan konservasi tepatnya di Perumahan Wisma Tirta Agung Asri, Gunung Anyar Tambak, Rabu (8/6). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat menemui warga yang tinggal di kawasan konservasi tepatnya di Perumahan Wisma Tirta Agung Asri, Gunung Anyar Tambak, Rabu (8/6). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Surabaya menyatakan siap memperjuangkan nasib 99 warga yang telanjur tinggal di kawasan konservasi di Perumahan Wisma Tirta Agung Asri, Gunung Anyar Tambak.  ”Nanti akan kami lakukan pendataan serta pemetaan ulang warga yang terdampak. Bagaimanapun mereka juga warga Surabaya sehingga harus hati-hati dalam mengambil keputusan,” kata Wakil Wali Kota Armuji seperti dilansir dari Antara.  Kedatangan Wawali Armuji ke lokasi perumahan setelah menerima laporan dari warga masyarakat yang menuntut keadilan pada Selasa (7/6).  Armuji menyebutkan, persoalan tersebut sudah lama terjadi. Namun sampai saat ini, belum mendapatkan titik temu.  Menurut dia, perlu dilakukan konsultasi kepada jajaran samping serta kajian yang mendalam sehingga sama-sama mendapatkan jalan keluar. ”Prinsipnya kami akan melindungi warga, lalu saya perintahkan agar camat dan lurah juga komunikatif sehingga warga masyarakat juga tenang,” ujar Armuji.  Sementara itu, perwakilan warga setempat, Andrian mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kepedulian Wawali Armuji yang berkenan mendengarkan aspirasi warga.  ”Alhamdulillah ada langkah positif. Pihak kelurahan dan kecamatan telah menghubungi kami. Semoga ada titik terang dan dapat terselesaikan,” tutur Andrian.  Ratusan rumah warga di kawasan Gunung Anyar Tambak sebelumnya ditetapkan Pemkot Surabaya masuk dalam kawasan konservasi atau kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) sejak 2017. Pemkot Surabaya mempersoalkan berdirinya bangunan rumah tersebut karena tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).  Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya saat itu menyarankan agar pemkot membeli lahan milik ratusan warga Gunung Anyar Tambak yang sudah terlanjur dibeli melalui calo tanah. Mendapati hal itu, Pemkot Surabaya kemudian menganggarkan pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau di Pamurbaya sekitar Rp 10 miliar untuk tahun anggaran 2018.  Pembebasan lahan tersebut dilakukan secara bertahap. Total lahan Pamurbaya dari Kenjeran hingga Gunung Anyar seluas 2.500 hektare. Sedangkan penggunaan lahan konservasi untuk Kebun Raya Mangrove (KRM) di Pamurbaya yang ditaksir mencapai 30 hektare.

Wawali Surabaya Perjuangkan Warga Wisma Tirta Agung Asri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Bintang-mangrove.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kawasan pesisir pantai identik dengan kesan kumuh dan kotor. Seringkali sampah di sekitarnya dianggap sebelah mata oleh masyarakat, Selain membuat kondisi lingkungan menjadi tak nyaman, hal itu juga dapat mengganggu kehidupan ekosistem yang ada sehingga membuat hasil tangkapan ikan tidak maksimal.  Kondisi ini yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Sebelum tahun 2011, kelurahan yang berada di muara sungai perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo ini sering menghadapi masalah sampah.  Padahal, saat itu wilayah ini sering didatangi oleh banyak tamu dari berbagai lembaga pemerintah serta korporasi karena ditetapkan sebagai lokasi proyek penanaman pohon bakau oleh Pemkot Surabaya. Karena menjadi lokasi proyek penanaman bakau tak seharusnya wilayah ini terlihat kumuh.  Atas kesadaran Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Program PLN Peduli turut hadir dan terlibat dalam kepeduliannya terhadap lingkungan. PLN lantas menawarkan solusi, Alih-alih memberikan uang untuk membayar masyarakat melakukan pembersihan sampah, PLN mencetuskan ide untuk membangun bank sampah.  Pada April 2012, bank sampah di Gunung Anyar Tambak mulai beroperasi. Sebagai modal awal, bank sampah ini mendapatkan bantuan dari desa sebesar Rp 400.000. Tak disangka, masyarakat cukup antusias untuk menyetorkan sampah ke bank sampah yang bernama Bintang Mangrove. Tak hanya sampah domestik, warga sekitar juga berinisiatif mengumpulkan sampah-sampah dari muara sungai, bahkan hingga ke laut.  Di tangan masyarakat kampung nelayan di kawasan Gunung Anyar Tambak, Surabaya ini sampah menjadi sesuatu yang membawa keuntungan, tidak hanya secara ekonomi, melainkan juga kesehatan bagi masyarakat setempat.  Kesuksesan ini yang kemudian membuat Bintang Mangrove menjadi pilihan studi banding sejumlah tamu dari mancanegara untuk mengetahui metode peningkatkan taraf ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. ’’Kami sampai dikunjungi oleh para tamu dari berbagai negara di ASEAN untuk melihat keberhasilan pengelolaan sampah di pesisir,’’ kata Kusniyati  warga setempat, sekaligus pencinta lingkungan.  Tak hanya itu akibat dari kesuksesan Bank Sampah Bintang Mangrove yang kini telah menjadi salah satu objek wisata andalan di kawasan Gunung Anyar Tambak, Surabaya mampu mencuri perhatian para influencer-influencer dari Jakarta untuk berkunjung.  Seperti yang diceritakan Eka Julia salah satu influencer yang berkunjung ke Bintang Mangrove dirinya ikut serta berkontribusi nyata dengan ikut serta dalam penanaman tanaman mangrove.  Dan ternyata tanaman Mangrove selain bermanfaat untuk melindungi pantai dari abrasi, buahnya ternyata juga bisa dimanfaatkan . Buah dari tanaman mangrove ini diolah oleh warga menjadi minuman sirup. ’’Nah di sini aku dan teman2 berkesempatan mencoba minuman buah mangrove buatan warga sini,’’ ungkap dia. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qrFmWIYEwvQ

Bank Sampah Bintang Mangrove, Bintang Kehidupan Perekonomian Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/penyelesaian-kasus-pamurbaya-ombudsman-tunggu-respons-pemkot_m_136211.jpeg" alt="grafis Laporan ORI Jatim Triwulan I" width="100%">
<figcaption>grafis Laporan ORI Jatim Triwulan I</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Warga Gunung Anyar Tambak melapor ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada 4 April lalu. Penyebabnya, ada 99 rumah di Wisma Tirto Agung Asri (WTAA) yang disegel satpol PP karena dianggap menyalahi peruntukan. Sampai dua bulan ini, belum ada respons dari Ombudsman maupun pemkot.  Warga menyatakan tidak mengetahui bahwa di tanah yang mereka beli tidak boleh ada bangunan. Sebab, tidak ada penanda jelas pada kawasan pantai timur Surabaya (pamurbaya). Hanya ada 25 patok yang tersebar di wilayah seluas 2.500 hektare tersebut. Beberapa patok itu juga tertutup semak-semak dan tidak diketahui warga.  Warga berani membangun rumah karena lurah setempat menandatangani surat sporadik dengan peruntukan hunian. Karena melihat ketidakadilan itulah, warga akhirnya melaporkan masalah tersebut ke ORI Jatim.  Terkait dengan hal itu, ORI Jatim telah memanggil lurah Gunung Anyar Tambak dan camat Gunung Anyar. Asisten Pemerintahan Yayuk Eko Agustin Wahyuni juga dimintai keterangan.  Saat itu terjadi perdebatan tentang boleh tidaknya bangunan dibebaskan. Sebab, bangunan yang berdiri di lahan hijau itu tidak sesuai peruntukan. Namun, pemkot berupaya agar bangunan milik warga bisa dibebaskan. Alasannya, bangunan tersebut berdiri di atas alas hak yang sah.  Kepala ORI Jatim Agus Widiyarta berencana melayangkan surat klarifikasi kedua. Kali ini surat tersebut langsung dikirimkan ke wali kota. &rdquo;Mungkin Minggu depan,&rdquo; ujarnya.  Kasus pamurbaya masuk kategori III atau kasus paling berat. Kasus itu harus ditangani selama tiga bulan. Lantas, bagaimana bila masalah tersebut tidak tuntas hingga Juli nanti? ORI bakal meminta pemkot untuk mengambil keputusan secepatnya.  Ketua Komisi A DRPD Surabaya Herlina Harsono Njoto telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu. &rdquo;Kata Kadis, tanah tidak bisa (membebaskan bangunan, Red),&rdquo; ujar politikus Partai Demokrat itu.  Masalah tersebut juga menjadi perhatian komisi A. Namun, sama dengan ORI, pembahasan di komisi A juga terhenti. Herlina belum bisa memastikan kapan pihaknya memanggil warga terdampak.  Sementara itu, ORI Jatim juga sedang menyusun laporan pengaduan pada triwulan kedua. Laporan tersebut dikeluarkan pada akhir Juni. Menurut lembaga itu, pengaduan tanah masih mendominasi pada triwulan pertama.  Pada laporan triwulan pertama, terdapat 26 kasus pertanahan yang dilaporkan. Di posisi kedua, ada laporan kepolisian, peradilan, dan administrasi kependudukan yang sama-sama 10 pengaduan. Untuk ketenagakerjaan, ada sembilan pengaduan. Bila ditambah dengan laporan lain, jumlah pengaduan pada triwulan pertama mencapai 118 kasus. Artinya, rata-rata pengaduan setiap hari mencapai empat perkara.  Surabaya menduduki peringkat tertinggi sebagai pelapor. Yakni, sebanyak 42 laporan. Disusul Sidoarjo dengan 15 laporan dan Sumenep 6 laporan. Ada juga Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik yang sama-sama mendapat 5 laporan. (sal/c7/git)

Penyelesaian Kasus Pamurbaya, Ombudsman Tunggu Respons Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/minta-pemkot-jelaskan-batas-kawasan-lindung-pamurbaya_m_122392.jpeg" alt="MENUNGGU KEPASTIAN PEMKOT: Kawasan lindung di Medokan Ayu harus bebas bangunan." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU KEPASTIAN PEMKOT: Kawasan lindung di Medokan Ayu harus bebas bangunan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketidakjelasan batas kawasan lindung pantai timur Surabaya (pamurbaya) membuat warga, pengembang, bahkan lurah, merasa kebingungan. Agar nasib warga tidak digantung, mereka meminta pemkot segera menegaskan koordinat kawasan lindung yang sebenarnya. Warga yang tinggal di sana kini resah. Mereka meminta pemkot segera datang. Dengan begitu, warga dapat mengetahui apakah rumahnya masuk kawasan lindung atau tidak. Bila rumah itu masuk kawasan lindung, mereka bakal mempertanyakannya kepada pengembang dan aparat pemerintah. &rdquo;Kalau nggak masuk, ya biarkan kami hidup tenang,&rdquo; kata salah seorang warga. Jawa Pos juga mendatangi salah seorang pengembang yang telah menjual rumah di kawasan lindung tersebut. Menurut Ridu S., karyawan Griya Barokah Putra, banyak nasabah yang mulai mempertanyakan peruntukan lahannya. Tepatnya setelah pemkot memasang patok batas di salah satu sudut perempatan jalan pada 2014. &rdquo;Tapi, kami tidak tahu mana batasnya,&rdquo; ucap Ridu, Minggu (9/4). Dia lalu menunjukkan surat sporadik salah seorang nasabah. Dalam surat itu, terdapat keterangan bahwa warga menggunakan lahan tersebut sebagai tempat tinggal. Padahal, sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW), kawasan itu difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. &rdquo;Lurah menandatangani surat ini. Dia kan juga perwakilan pemkot. Makanya, juragan berani membangun,&rdquo; tuturnya. Pembangunan memang masih berlangsung. Sebab, pemkot tidak pernah melakukan sosialisasi tentang kawasan lindung. Setelah pematokan, pemilik lahan yang membangun rumahnya juga tidak diberi tahu untuk menghentikan pembangunan. Saat ini ada puluhan rumah yang terbangun. Lurah Medokan Ayu Bambang Hariyanto menandatangani surat sporadik warga. Dia menyatakan, tindakannya mengikuti tradisi lurah-lurah sebelumnya. Dia baru mengetahui adanya kawasan lindung setelah komisi C mengundang lurah-lurah di kawasan pamurbaya untuk hearing. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji berjanji menindaklanjuti temuan tersebut. Karena akhir pekan itu masih libur, dia berniat menerjunkan petugas untuk sidak pekan ini. &rdquo;Kami segera cek agar bisa diambil langkah pengendalian selanjutnya,&rdquo; ujar mantan kepala dinas cipta karya dan tata ruang itu. Bappeko tidak akan sendirian saat turun ke lapangan. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan Asisten 2, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman cipta karya dan tata ruang (DPRKP CKTR), serta lurah dan camat. Di sisi lain, Kepala DPRKP CKTR Eri Cahyadi menyebutkan, bila rumah warga terbukti masuk lahan hijau, izin mendirikan bangunan (IMB) tidak bisa diterbitkan. Sebab, bangunan yang berdiri dianggap menyalahi peruntukan. Hal itu telah terjadi pada 99 rumah warga di Wisma Tirta Agung Asri Gunung Anyar Tambak. &rdquo;Perlakuannya sama kayak yang sekarang terbangun,&rdquo; kata alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember tersebut. (sal/c18/oni/sep/JPG)

Minta Pemkot Jelaskan Batas Kawasan Lindung Pamurbaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ombudsman-periksa-lurah-gunung-anyar-tambak-dulu_m_122228.jpeg" alt="Kondisi Kawasan Lindung Medokan Ayu" width="100%">
<figcaption>Kondisi Kawasan Lindung Medokan Ayu</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Permasalahan bangunan di pamurbaya sudah sampai di Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jatim. Badan yang bertugas menyelidiki keluhan masyarakat itu bakal mengirimkan surat untuk memanggil sejumlah pejabat pemkot. Kepala ORI Jatim Agus Widyarta mendapat aduan dari warga Wisma Tirta Agung Asri di Gunung Anyar Tambak Selasa lalu (4/4). Setelah mempelajari kasus tersebut, pihaknya telah menentukan siapa saja yang akan dimintai keterangan. &rsquo;&rsquo;Lurahnya dulu yang akan kami panggil,&rdquo; jelas Agus. Lurah yang dia maksud adalah Lurah Gunung Anyar Tambak Rachmat Hermoko Subagio. Namun, Hermoko dianggap tidak mengetahui pokok permasalahan karena masa jabatannya belum genap dua bulan. Agus tidak mempermasalahkan hal itu. Dia menilai lurah yang baru juga harus menguasai masalah tersebut. Setelah lurah, Agus bakal memeriksa camat. Setelah itu, pejabat di dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman cipta karya dan tata ruang (DPRKP CKTR) serta dinas pengelolaan bangunan dan tanah (DPBT). &rsquo;&rsquo;Pihak yang menjual juga perlu dimintai keterangan,&rdquo; lanjutnya. Agus menganggap warga dirugikan. Salah satu indikasinya adalah ditemukan bukti surat sporadik yang dipegang warga. Dalam isi surat tersebut, peruntukan tanah ditulis sebagai rumah hunian. Fatalnya, surat itu ditandatangani lurah Gunung Anyar Tambak yang menjabat periode sebelumnya. Dia juga meminta pemkot tidak tergesa-gesa membongkar bangunan milik warga. Sebab, warga bisa melakukan perlawanan hukum karena bangunan yang didirikan berdiri di lahan milik sendiri. &rsquo;&rsquo;Itu memungkinkan (gugatan masyarakat, Red),&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Lalu, bagaimana dengan kasus di Medokan Ayu? Agus bakal melakukan penyelidikan serupa. Toh, masalah yang terjadi tidak jauh berbeda dengan kasus di Gunung Anyar Tambak. (sal/c17/oni/sep/JPG)

Ombudsman Periksa Lurah Gunung Anyar Tambak Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/polemik-pantai-timur-surabaya-minta-camat-punya-buku-sakti_m_117809.jpeg" alt="ALOT: Ketua dan anggota Komisi C Syaifuddin Zuhri (berdiri kiri dan kanan) dan Ahmad Suyanto saat hearing Pamurbaya, Senin (20/3) di DPRD Surabaya." width="100%">
<figcaption>ALOT: Ketua dan anggota Komisi C Syaifuddin Zuhri (berdiri kiri dan kanan) dan Ahmad Suyanto saat hearing Pamurbaya, Senin (20/3) di DPRD Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perubahan fungsi kawasan lindung sebagai permukiman menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya. Kemarin mereka mengundang lurah dan camat di kawasan pantai timur Surabaya (pamurbaya). Selama ini, mereka dianggap tidak paham batas kawasan lindung. Akibatnya, ratusan bangunan telanjur berdiri. Hearing itu dihadiri camat Gunung Anyar, Sukolilo, dan Mulyorejo. Ada juga lurah Gunung Anyar Tambak, Medokan Ayu, Mulyorejo, Keputih, Dukuh Sutorejo, Kejawan Putih Tambak, dan Kalisari. Ketua Komisi C Syaifuddin Zuhri menerangkan, lurah harus dibekali pengetahuan mengenai batasan lahan konservasi. Tujuannya, lurah menjadi ujung tombak agar pemkot tidak kecolongan seperti saat ini. Dia menerangkan, saat ini kebanyakan modus pengavlingan dilakukan oleh pengusaha. Mereka memilih untuk menjual tanah ketimbang membangun perumahan. &rdquo;Enak jualan kavling, nggak ribet,&rdquo; terang politikus PDIP tersebut. Pemilik lahan yang mengavling tanahnya tidak perlu menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) layaknya pengembang perumahan. &rdquo;Kenapa aku kok ngerti? Karena aku yo ngelakoni (melakukan, Red),&rdquo; jelas Ipuk &ndash;panggilan Zuhri. Selain itu, tanah pethok D bisa dipecah hingga ratusan bidang. Proses transaksi tidak perlu menggunakan surat keterangan rencana kota (SKRK). Proses jual beli tanah kavling dengan pethok itu hanya perlu diketahui lurah. &rdquo;Masalahnya, lurah ini tidak tahu batas kawasan lindungnya,&rdquo; ucap dia. Salah satu contoh, sudah berdiri 99 rumah di Wisma Tirto Agung di Gunung Anyar Tambak. Ipuk mengatakan, pemilik rumah di kawasan lindung tidak bisa memprotes penjual kavling. Sebab, transaksi yang terjadi adalah jual beli lahan, bukan bangunan. &rdquo;Warga tidak bisa menuntut pengembang,&rdquo; lanjutnya. Dia meminta permasalahan pembebasan lahan diselesaikan oleh pemkot. Masalah pembebasan itu juga sudah dibahas komisi A. Karena itu, dia ingin berkonsentrasi agar kejadian tersebut tidak terulang. Ipuk mengusulkan lurah memegang buku &rdquo;sakti&rdquo;. Untuk membuatnya, lurah harus berkoordinasi dengan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman cipta karya dan tata ruang (DPRKP CKTR). Buku tersebut mencantumkan data setiap persil pethok D dan titik koordinat kawasan konservasi. &rdquo;Sehingga kalau ada orang yang mau beli, lurahnya bisa mengingatkan bahwa lahan ini tidak bisa dibangun,&rdquo; terangnya. Menurut anggota komisi C Muchamad Machmud, pembuatan &rdquo;sakti&rdquo; saja belumlah cukup. Dia mengusulkan, harus ada tiang-tiang pembatas yang terhubung dengan tali. &rdquo;Biar masyarakat langsung tahu bahwa ini batasnya,&rdquo; jelas politikus Demokrat tersebut. Namun, usulan itu dianggap Ipuk kurang pas. Sebab, patok atau tiang bisa dipindahkan. Karena itu, upaya pertama adalah membuat buku tersebut. &rdquo;Selama lurah paham koordinatnya, tak jamin tidak akan kecolongan,&rdquo; timpal Ipuk. Camat Gunung Anyar Dewanto Kusumo menerangkan, saat ini pihaknya sudah memiliki peta batas di kecamatan. Peta tersebut baru dibuat setelah kasus mencuat. &rdquo;Kami tempel besar agar masyarakat tahu,&rdquo; jelasnya. Dewanto menerangkan, pembebasan lahan untuk warga Gunung Anyar Tambak masih terus dibahas. Saat ini ada dana pembebasan hingga Rp 70 miliar di dinas pengelolaan bangunan dan tanah (DPBT).   &rdquo;Dananya ada, tapi itu sebenarnya bukan untuk wilayah saya saja, kecamatan lain juga ada,&rdquo; kata camat yang memimpin sejak akhir 2013 tersebut. (sal/c11/oni/sep/JPG)

Polemik Pantai Timur Surabaya, Minta Camat Punya Buku ”Sakti”