<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Novel-di-PTUN.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos. com - Sidang gugatan 49 eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam Indonesia Memanggil 57 (IM57+) mengungkap adanya fakta baru. Diduga ada indikasi upaya penyingkiran yang dilakukan pimpinan KPK terhadap para pegawai lembaga antirasuah tersebut.  Dalam sidang lanjutan gugatan atas tidak dijalankannya rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM, terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang malaadministrasi dan melanggar HAM, salah seorang saksi atas nama Novel Baswedan, mengungkapkan faktan secara blak-blakan. Bahwasannya Ketua KPK Firli Bahuri pernah mencoba mendekatinya dan mengingatkan agar tidak terus menyerang. Peristiwa itu terjadi pada masa-masa pembahasan Perkom KPK sebagai acuan pelaksanaan TWK pegawai KPK yang akan menjadi aparatur sipil negara (ASN).  Usai persidangan, kepada JawaPos.com Novel menceritakan bahwa kejadian itu terjadi pasca dirinya memimpin penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhi Prabowo.  “Tanggal 25 November 2020, setelah ekspose perkara, dia (Firli) temui saya di toilet waktu saya habis buang air kecil dan ke wastafel. Yang bersangkutan juga ke wastafel bilang ’Jangan nyerang-nyerang dong’,” kata Novel kembali mengingat peristiwa itu, Jumat (1/7).  Atas kata-kata Firli, mantan penyidik senior KPK yang kerap menangkap para pelaku korupsi kelas kakap ini pun tak menggubrisnya. Novel juga menolak ajakan Firli untuk sering-sering beranjangsana ke ruangannya pada malam hari, seperti halnya yang dilakukan loyalis Firli.  “Saya menolak dan saya sampaikan bila ada pekerjaan saya siap diundang kaitan dengan kedinasan,” tegas pria yang kini menjadi Wakil Ketua Satgassus Pencegahan Korupsi Polri ini.  Selanjutnya, tak sampai sebulan dari penangkapan itu, para penyidik yang dekat dengan Novel menangkap Menteri Sosial yang juga kader PDIP, Juliari Batubara. Dari dua penangkapan koruptor kelas kakap itu, Firli menurut Novel dikabarkan tambah meradang.  “Dia merasa terserang lagi karena banyak high profile yang terlibat. Tetapi tidak diusut tuntas sampai dengan sekarang. Bahkan tidak ada upaya sama sekali untuk bisa mengembalikan kerugian keuangan negara pada kasus Bansos,” tukas Novel. Tak lama ucapan itu terbitlah Perkom soal TWK, dalam tataran pelaksanaanya Novel bersama 75 orang lain dinyatakan tak lolos TWK.  Terpisah, ketika diminta konfirmasi perihal adanya keterangan Novel, hingga berita ini diturunkan Ketua KPK Firli Bahuri tidak membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.  Dilain pihak, dari hasil persidangan lanjutan dengan agenda keterangan saksi-saksi itu, terdapat beberapa kesaksian yang membuktikan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan TWK.  Adapun beberapa kejanggalan itu antara lain, adanya backdate kontrak kerja pelaksanaan TWK antara KPK dengan BKN, dimana pelaksanaan kerja dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya kontrak kerja. Kemudian adanya pihak KPK berusaha untuk menemui Pimpinan ORI untuk menukar dokumen yang pernah disampaikan KPK.  “Namun permintaan tersebut ditolak oleh Pimpinan ORI,” kata mantan Direktur PJAKAKI KPK Sujanarko.  Di lain pihak, dalam sidang yang digelar hampir sepuluh jam lamanya, saksi-saksi mengungkapkan berbagai kerugian yang dialami, antara lain: stigmatisasi, pelabelan, kerugian psikis, kerugian materil, dan kerugian korban tidak bisa berkontribusi dalam kerja pemberantasan korupsi.  “Para saksi juga mengkonfirmasi pelabelan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK berdampak pada terhambatnya karir masing-masing korban. Diketahui beberapa korban berupaya melamar pekerjaan di BUMN, perusahaan IT, PKPA, dsb, namun prosesnya dihentikan setelah diketahui para korban diberhentikan karena TWK dan label merah,” papar Sujanarko.  Untuk diketahui, Gugatan PTUN ini diselenggarakan sejak 10 Maret 2022. Gugatan ditujukan kepada Pimpinan KPK sebagai tergugat I, Kepala BKN sebagai tergugat II, dan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat III, karena tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM.  Disamping itu, banding atas putusan sengketa informasi publik juga telah diajukan oleh perwakilan IM57+: Hotman Tambunan dan Tata Khoiriyah. Sidang telah diselenggarakan dengan nomor perkara: 100/G/KI/2022/PTUN-JKT pada Senin, 13 Juni 2022. Banding putusan sengketa informasi ini merupakan bentuk keberatan IM57+ atas keputusan majlis komisioner KIP yang tidak menggunakan pasal 18 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bahan pertimbangan.  Berjalannya dua advokasi litigasi IM57+ Institute adalah perlawanan atas kesewenang-wenangan Pimpinan KPK dengan menggunakan dalih Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Padahal faktanya Ombudsman RI telah menyatakan bahwa pelaksanaan TWK maladministratif dan Komnas HAM menyatakan penyelenggaraan TWK terdapat 11 pelanggaran HAM.  “IM57+ Intitute berharap bahwa para hakim dapat mempertimbangkan bukti dan saksi yang ada dengan benar dan seadil-adilnya,” pungkas Sujanarko.

Novel Baswedan Pernah Diperingati Firli, Jangan Terus Menyerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Novel-di-PTUN.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kembali menggelar sidang lanjutan gugatan eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/6). Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, salah seorang saksi atas nama Chandra Sulistio Reksoprodjo, membuka kejanggalan yang dilakukan KPK, saat laporan dugaan malaadministrasi penyelenggaran Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tengah diselidiki pihak Ombudsman RI.  Ditemui usai persidangan, Chandra mengungkapkan, jika kejanggalan itu dia rasakan, saat dirinya bertemu dengan dua Komisioner Ombudsman sekitar Mei 2021 silam.  Dalam pertemuan tertutup itu, pimpinan Ombudsman bercerita jika Kabiro Hukum KPK Ahmad Burhanudin, diam-diam mencoba menemui dirinya.  “Saya diceritakan, Pak Burhan (Kabiro Hukum KPK) sempat datang menemui pimpinan di kantor Ombudsman,” kata Chandra usai bersaksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (30/6).  Atas pertemuan mendadak tersebut, Komisioner Ombudman pun kaget, karena tidak ada janji sebelumnya. Selain itu, karena berkas dokumen data sudah diberikan sebelumnya, pihak Ombudsman menolak penyerahan dokumen baru yang akan dilakukan Burhanudin.  “Ombudsman menolak karena berkas sudah masuk. Kalau mau dokumen baru dimasukan bukan tukar dokumen,” tegas Chandra menirukan kata-kata Komisioner Ombudsman kepadanya.  Terkait adanya hal ini, Kabiro Hukum KPK Ahmad Burhanudin awalnya ingin mencoba mengklarifikasinya. Namun ditolak pihak kuasa hukum dari para mantan Pegawai KPK.  Sementara itu, ketika ditanya siapa pihak pimpinan ombudsman yang ditemui Burhanudin dan apakah benar ada pegawai KPK itu bermaksud ingin menukar dokumen saat proses investigasi berlangsung, salah seorang Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng tidak membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.  Untuk diketahui, dalam hasil pemeriksaan Ombudsman, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng membeberkan adanya malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK, yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dia menyebut, proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021. Dia menyebut, saat itu belum muncul klausul TWK.  Menurutnya ide TWK muncul sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir, tepatnya pada 25 Januari 2021. TWK diduga disisipkan dalam syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.  “Ombudsman Republik Indonesia berpendapat, proses panjang sebelumnya dan harmonisasi empat hingga lima kali tidak muncul klausul TWK, sekaligus mengutip notulensi 5 Januari 2021. Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Munculnya di bulan terakhir proses ini,” ujar Robert dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).  Dalam hasil penelusuran Ombudsman, pihaknya juga menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perkom 1/2021. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 23 tahun 2018, harmonisasi selayaknya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini Sekjen atau Kepala Biro, JPT, pejabat administrasti dan panja.  Tetapi hal itu dinilai tidak dipatuhi. Dalam rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021, yang hadir bukan lagi jabatan pimpinan tinggi atau perancang, melainkan para pimpinan lembaga. “Ada lima pimpinan yang hadir, yakni Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menkumham dan Menpan RB. Sesuatu yang luar biasa,” ungkap Robert.  Dia pun mempersoalkan terkait berita acara rapat harmonisasi, yang justru ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir dalam rapat, seperti Kepala Biro Hukum KPK, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemkumham.  “Sekali lagi yang hadir pimpinan, tapi yang tanda tangan berita acara adalah yang tidak hadir, yakni level JPT,” papar Robert menandaskan

Terungkap, Utusan KPK Temui Komisioner Ombudsman Coba Tukar Dokumen

Gugatan TWK KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gugatan TWK KPK

Berita Terkini

Novel Baswedan Pernah Diperingati Firli, Jangan Terus Menyerang

Terungkap, Utusan KPK Temui Komisioner Ombudsman Coba Tukar Dokumen

Download Aplikasi JawaPos.com