<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/1000479875-1928930920.jpg" alt="Mimbar bebas organisasi pers bersama kelompok masyarakat sipil KKJ merespons gugatan Amran Sulaiman kepada Tempo di depan Pengadilan Tinggi Sulteng Kota Palu, Minggu (16/11). (KKJ Sulteng/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mimbar bebas organisasi pers bersama kelompok masyarakat sipil KKJ merespons gugatan Amran Sulaiman kepada Tempo di depan Pengadilan Tinggi Sulteng Kota Palu, Minggu (16/11). (KKJ Sulteng/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koalisi organisasi pers yang mengatasnamakan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak pihak pengadilan menolak gugatan perdata Amran Sulaiman kepada PT Tempo Inti Media terkait pemberitaan berjudul Poles-Poles Beras Busuk. &rdquo;Kami turun ke jalan untuk memberikan dukungan kepada Tempo atas gugatan dilayangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman senilai Rp200 miliar,&rdquo; kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu Agung Sumandjaya seperti dilansir dari Antara di Palu, Minggu (16/11). Menurut dia, gugatan Amran Sulaiman ke Pengadilan Jakarta Selatan sangat mencederai kebebasan pers, oleh sebab itu Pengadilan perlu mempertimbangkan langkah hukum tersebut. Bila gugatan itu dikabulkan akan menjadi yurisprudensi bagi pejabat negara lainnya melakukan hal serupa dan kekerasan Pers semakin terkekang. &rdquo;Harusnya sengketa Pers diselesaikan di tingkat Dewan Pers,&rdquo; ujar Agung Sumandjaya. Aksi mimbar bebas oleh sejumlah organisasi pers bersama kelompok masyarakat sipil tergabung dalam sebagai bentuk dukungan moril kepada Tempo. Sementara itu, Koordinator lapangan Muhajir mengatakan, sengketa pers Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Tempo bermula dari aduan terhadap pemberitaan Tempo yang tayang di akun X dan Instagram Tempo.co pada 15 Mei 2025. Judul tersebut mewakili artikel mengungkap penyerapan gabah oleh Bulog melalui kebijakan any quality dengan harga tetap Rp 6.500 per kilogram. Atas kebijakan itu petani menyiram gabah berkualitas bertambah berat, akibatnya gabah diserap Perum Bulog pun menjadi rusak dan kerusakan gabah juga diakui Menteri Pertanian, seperti dalam kutipan artikel berjudul Risiko Bulog Setelah Cetak Rekor Cadangan Beras Sepanjang Sejarah. &rdquo;Persoalan itu telah dibawa ke Dewan Pers sebagai lembaga berwenang menangani sengketa pers,&rdquo; ucap Muhajir. Dewan Pers kemudian mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor 3/PPR-DP/VI/2025 Dewan Pers menyatakan, pemberitaan Tempo melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 (tidak akurat dan melebih-lebihkan) serta Pasal 3 (mencampur fakta dan opini yang menghakimi). &rdquo;PPR tersebut merekomendasikan supaya Tempo mengganti judul poster, meminta maaf, melakukan moderasi konten, dan melaporkan pelaksanaan rekomendasi kepada Dewan Pers. Tempo telah memenuhi rekomendasi tersebut dalam batas waktu 2x24 jam,&rdquo; tutur dia. Meski rekomendasi itu telah dilaksanakan, Amran tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 684/Pdt:G/2025/PN JKT SEL, menilai Tempo tetap melakukan perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian materil dan inmaterial bagi Kementerian Pertanian. Langkah Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggugat Tempo ke pengadilan, menunjukkan kekeliruan dalam memahami kedudukan pers sebagaimana diatur undang-undang. &rdquo;Membawa perkara ke pengadilan umum merupakan bentuk pembungkaman melalui jalur hukum," kata dia. Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/1 2024, kata Muhajir, tuduhan pencemaran nama baik hanya dapat diajukan oleh individu, bukan lembaga pemerintah. &rdquo;Kami menolak segala bentuk intimidasi maupun kriminalisasi terhadap jurnalis dan aktivis yang menjalankan tugas-tugas publik. Kami juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers,&rdquo; ucap dia.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulteng mendesak pengadilan tolak gugatan perdata Amran Sulaiman kepada Tempo terkait pemberitaan

Pers di Sulteng Desak Pengadilan Tolak Gugatan Amran kepada Tempo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/6Rw3JKsmh5nHFUph6yfcfiE8zQLQ3TsjxP4Qyypo-2454651109.jpg" alt="Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka, Senin (8/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka, Senin (8/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka, Senin (8/9). Gugatan tersebut diajukan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal yang menuntut Gibran bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) membayar ganti rugi sebesar Rp 125 triliun. Dalam gugatannya, Subhan menilai Gibran tidak memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di Indonesia. Ia menuding hal itu membuat pencalonan Gibran sebagai wakil presiden cacat hukum. Subhan menyebut, jika gugatan dikabulkan majelis hakim, uang Rp 125 triliun itu akan masuk ke kas negara dan dibagikan untuk seluruh rakyat Indonesia.&nbsp; &ldquo;Harus dibagikan kepada seluruh warga negara nanti, berupa pemasukan negara bukan pajak. Kalau dihitung dari jumlah warga negara, dari Rp 125 triliun itu, kita kebagian Rp 5 ribu,&rdquo; ujarnya. Ia menilai, kerugian immaterial yang ditimbulkan dari perkara ini tidak terhingga. Karena itu, angka Rp 125 triliun merupakan bentuk rasionalisasi yang bisa dibagikan ke masyarakat.&nbsp; &ldquo;Kalau kita minta umpama Rp 10 ribu, lebih besar itu kerugiannya. Itu ya rasionya begitu. Bukan Rp 125 triliun tiba-tiba datang,&rdquo; tuturnya. Dalam gugatannya, Subhan juga meminta pengadilan menyatakan Gibran tidak sah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia periode 2024&ndash;2029. Ia menuding KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap meloloskan pencalonan Gibran. Lebih jauh, ia mendesak agar Gibran dan KPU secara terang-terangan membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 125 triliun kepada dirinya dan seluruh rakyat Indonesia. Dasar gugatan itu, lanjut Subhan, dugaan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan umum. Ia menyebut Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School, Singapura, sehingga dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum pendidikan Indonesia.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Wapres Gibran Rakabuming, Subhan minta ganti rugi Rp 125  T.

Sidang Perdana Gugatan Perdata Wapres Gibran Digelar, Subhan Beberkan Alasan Minta Ganti Rugi Rp 125 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/IMG_1704-4132120027.jpg" alt="Petugas KPLP Kementerian Perhubungan mengawasi keberadaan Kapal MT Amran 114 di perairan Batu Ampar, Kota Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPLP Kementerian Perhubungan mengawasi keberadaan Kapal MT Amran 114 di perairan Batu Ampar, Kota Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) mengagendakan pembacaan putusan banding atas perkara gugatan perdata kapal supertanker berbendera Iran MT Arman 114 yang diajukan Kejaksaan Negeri Batam pada 25 Juli 2025. Humas PT Kejari Bagus Irawan mengatakan, PT Kepri telah menunjuk majelis hakim yang memeriksa perkara sejak gugatan banding diterima dari PN Batam. &rdquo;Setelah pengajuan banding diterima, langsung dibentuk majelis hakim yang memeriksa perkara, setelahnya Hakim PT Kepri akan memutus perkara pada 25 Juli,&rdquo; kata Bagus seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, majelis hakim yang memeriksa banding putusan perdata kapal itu diketuai Ahmad Salihin yang juga Ketua Pengadilan Tinggi Kepri didampingi dua hakim anggota, yakni Igantius Eko Purwanto dan Dahli. Majelis hakim PT Kepri sedang bersidang dengan memeriksa berkas-berkas memori banding dan kontra banding yang diajukan dari pihak penasihat hukum. Setelah dipelajari, majelis hakim akan bermusyawarah sebelum menjatuhkan vonis dan membacakan putusannya. &rdquo;Hakim pengadilan tinggi itu tidak memeriksa saksi-saksi, yang kami periksa adalah berkas-bekas memori banding, kontra banding, itu yang dipelajari,&rdquo; ujar Bagus Irawan. &rdquo;Nanti, mereka (majelis hakim) musyawarah, setelah itu baru menjatuhkan dan membacakan putusannya,&rdquo; lanjut dia. Bagus menambahkan, sidang banding ini merupakan perkara perdata yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Btm yang dalam putusannya mengabulkan bahwa kapal supertanker MT Arman 114 beserta awak kapal, surat-surat dan muatannya adalah betul milik pemilik kapal, yakni Ocean Mark Shipping Inc. &rdquo;Dalam putusan Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa kapal beserta muatannya adalah milik penggugat,&rdquo; ujar Bagus Irawan. Dalam putusan perdata itu, Hakim Pengadilan Negeri Batam juga menyatakan bahwa putusan perkara pidana MT Arman 114 yang menyatakan nakhoda kapal sebagai terdakwa dan kapal dirampas untuk negara, bahwa frasa tersebut tidak mempunyai daya berlaku. Artinya kapal tersebut harus diserahkan dari pihak Kejaksaan selaku penasihat hukum negara kepada pemilik kapal yakni Ocean Mark Shipping Inc. &rdquo;Atas putusan yang diputus Pengadilan Negeri Batam itu kan, Kejaksaan Negeri Batam itu mengatakan banding dan banding sudah diterima Pengadilan Tinggi Kepri pada 4 Juni,&rdquo; ungkap Bagus Irawan. Sengketa atas kapal bermuatan ligt crude oil sebanyak 166,975.36 metrik ton itu terjadi sejak kasus pembuangan limbah pada Juli 2023. Lalu masuk persidangan dan diputus pada Juli 2024. Sementara itu gugatan perdata bergulir sejak Agustus 2024.

PT Kepri agendakan pembacaan putusan banding gugatan perdata kapal supertanker berbendera Iran MT Arman 114 yang diajukan kejari Batam

PT Kepri Putuskan Perkara Kapal Supertanker Iran MT Arman pada 25 Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/lisa-mariana-anak-RK-2458288003.jpg" alt="Kolase foto Lisa Mariana, anak Lisa Mariana, dan Ridwan Kamil. (Istimewa/Instagram Lisa Mariana)" width="100%">
<figcaption>Kolase foto Lisa Mariana, anak Lisa Mariana, dan Ridwan Kamil. (Istimewa/Instagram Lisa Mariana)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lisa Mariana melalui kuasa hukumnya menyatakan dirinya siap untuk melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung buntut atas perseteruannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait sengketa pengakuan anak. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan Lisa Mariana apabila gugatan itu benar-benar dilakukan. "Kalau ada gugatan perdata ke PN Bandung, kami siap menghadapi," ujar Muslim Jaya Butarbutar. Dia juga mengatakan, apabila nantinya ada panggilan untuk menghadiri persidangan, pihak Ridwan Kamil siap untuk menghadirinya. "Kalau diminta menghadiri persidangan, ada panggilan resminya, kami siap menghadapi. Kami menyikapinya santai," papar pengacara Ridwan Kamil. Terkait masalah tes DNA yang sebetulnya dinanti-nantikan oleh banyak orang supaya ada kejelasan, pihak Ridwan Kamil menegaskan akan mengikutinya selama ada perintah dari aparat penegak hukum. "Kalau ada perintah kami siap melakukannya. Kalau perintah kan itu kewajiban jadi harus kita lakukan," paparnya. Sebelumnya, Jhonboy Nababan selaku kuasa hukum Lisa Mariana mengatakan, pihaknya tidak akan melaporkan Ridwan Kamil secara pidana kendati telah dilaporkan kasus pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Pihak Lisa Mariana justru akan melakukan gugatan perdata ke Ridwan Kamil dan kabarnya sedang dipersiapkan untuk segera dimasukkan ke PN Bandung supaya kasusnya jadi lebih terang secara hukum. "Gugatan itu intinya untuk memberikan pembelaan hak-hak LM dan anaknya," ujar Jhonboy Nababan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (28/4). &nbsp;

Lisa Mariana akan menggugat Ridwan Kamil ke PN Bandung, kuasa hukum siap hadapi persidangan dan tes DNA.

Siap Hadapi Gugatan Lisa Mariana di PN Bandung, Ridwan Kamil Santai Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/WhatsApp-Image-2024-08-27-at-131056-796259611.jpg" alt="Warga Karelia Village, Kelurahan Medang, Kabupaten Tangerang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Warga Karelia Village, Kelurahan Medang, Kabupaten Tangerang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Viral, seorang ketua RW di Karelia Village, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang bersikap arogan kepada warga. Akibat sikapnya itu, warga mengajukan tuntutan perdata menuntut keadilan perlindungan hak mereka dengan gugatan perdata teregister dengan Nomor 507/Pdt.G/2024/PN Tng. Konflik warga dipicu karena pengelolaan klaster mandiri. Perilaku kepengurusan semakin arogan, tidak ada transparansi keuangan yang jelas dalam pengelolaan. &rdquo;Ketenangan kami warga hanya berlangsung 2 bulan, ketua RW berulah ketika menjelang perayaan 17 Agustus. Pak RW intervensi dengan melakukan pergantian petugas keamanan&nbsp;dan melibatkan preman,&rdquo; kata Kurniawan, salah satu warga Karelia Village. Kuniawan menceritakan, aksi Ketua RW pada Kamis (15/8). Ketika itu,&nbsp;ketua RW membuat aksi mengganti sekuriti sekitar pukul 08.00-12.00 di gerbang Karelia Village. Puluhan warga pun melawan dan nyaris terjadi kerusuhan.&nbsp; &rdquo;Sikap arogan RW 029 ini membuat kami resah dan waswas mengingat Paguyuban Warga telah terbentuk secara legal dan sudah ada AHU, tapi masih saja berulah. Lurah saja sudah merestui kenapa mencampuri dengan melibatkan preman, untungnya ada warga yang inisiatif menelepon Polsek Pagedangan karena takut terjadi bentrok fisik,&rdquo; jelas Kurniawan. Kurniawan menerangkan, konflik itu bermula dari sikap otoriter RT/RW dalam pembuatan dan penerapan peraturan lingkungan setelah menjadi klaster mandiri. Tidak adanya transparansi laporan keuangan dan tindakan-tindakan intimidatif dilakukan RT/RW kepada beberapa warga.&nbsp; Tindakan tersebut, kata Kurniawan tidak hanya meresahkan, tindakan tersebut juga memicu kericuhan. Sebab, kerap kali mengganggu ketertiban umum serta mengancam privasi warga. &rdquo;Sejumlah insiden serupa telah berulang kali terjadi, semakin memperburuk hubungan antara warga dan pengurus RT/RW,&rdquo; terang Kurniawan.&nbsp; Bahkan, lanjut dia, warga Karelia Village pernah menggelar aksi demo mosi tidak percaya terhadap pengurus RT/RW dan viral di beberapa platform media sosial. Konflik semakin memanas setelah RT/RW secara sepihak per Juli melakukan pencabutan fasilitas keamanan warga seperti memecat security dan hanya meninggalkan satu orang saja. Juga pencabutan boom gate di gerbang masuk, tanpa ada solusi apapun. &rdquo;Fasilitas seperti kolam renang, pengelolaan sampah, lampu penerangan juga ditelantarkan pengurus RT/RW,&rdquo; ucap Kurniawan.&nbsp; Perselisihan warga di Perumahan Cluster Karelia Village dan Ketua RT/RW sudah lama terjadi. Warga merasa geram dengan kepemimpinan RT dan RW di lingkungan itu. Konflik itu sudah dimediasi kelurahan dan kecamatan namun,&nbsp;belum usai. Menurut&nbsp;data warga, Perumahan Karelia dihuni 256 Kepala Keluarga. Sementara itu, Ketua RW Karelia Village Gading Serpong Didik Prihadi Sambodo, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp soal keresahan warga tidak respons.

Viral, seorang ketua RW di Karelia Village, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang bersikap arogan kepada warga

RW Diduga Arogan, Resahkan Warga Karelia Village Gading Serpong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/RS-Sentosa-bogor-3035595135.jpeg" alt="RS Sentosa Bogor akhirnya nonaktifkan beberapa bidan dan perawat akibat kasus bayi tertukar. (Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>RS Sentosa Bogor akhirnya nonaktifkan beberapa bidan dan perawat akibat kasus bayi tertukar. (Radar Bogor)</figcaption>
</figure> TERTUKARNYA Bayi Gal dan Bayi El mengundang perhatian Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia (ADHKI). Mereka menyoroti kasus itu dari sisi hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Ahli hukum pidana M. Arif Setiawan mengatakan bahwa dalam laporan yang diajukan ke Polda Jabar, pihak rumah sakit disangkakan Pasal 277 KUHP. Namun, ancaman enam tahun dalam pasal pidana itu mensyaratkan unsur kesengajaan. "Nah, apakah dalam kasus itu memang ada kehendak untuk menukar? Ini yang harus dibuktikan,&rdquo; ungkap dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja itu dalam diskusi ADHKI pada Rabu (13/9) lalu. Selain pelaporan dengan sangkaan Pasal 277 KUHP, laporan lainnya berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tepatnya, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun, sama seperti dugaan pidana berdasar sangkaan sebelumnya, laporan yang mengacu pada pasal perlindungan konsumen itu pun perlu dibuktikan unsur kesengajaannya. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ADHKI Endang Wahyati Yustina mengatakan bahwa kasus serupa pernah terjadi pada 1987. Kasus yang mengilhami film berjudul Dewi dan Cipluk Semua Sayang Kamu itu terbukti sebagai pelanggaran pidana. "Dalam kasus tersebut, bayinya memang sengaja ditukar karena pihak yang tidak menghendaki,&rdquo; terangnya. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa rumah sakit adalah lembaga pelayanan publik yang tunduk pada norma dan asas pelayanan publik. Di antaranya, asas kehati-hatian dan akuntabilitas. Dalam perspektif tersebut, memang ada asas yang terlanggar. Yakni, asas kehati-hatian. "Kalau dalam pelayanan publik ada kelalaian, tentu perlu tindakan-tindakan pengawasan dalam ruang lingkup yang masuk hukum administrasi negara. Nantinya, jika ada tindakan koreksi pun, jangan sampai mematikan fungsi rumah sakit. Sebab, itu justru akan merugikan masyarakat,&rdquo; urainya. Sementara itu, Ketua ADHKI M. Nasser menegaskan bahwa kasus tersebut bisa diproses secara hukum perdata. Sebab, jelas ada kelalaian di sana. Pihak rumah sakit tidak melakukan cek dan ricek pada gelang bayi. Karena itu, rumah sakit harus bertanggung jawab sesuai Pasal 1376 KUH Perdata. &rsquo;&rsquo;Tentang membayar ganti rugi, sekiranya bisa dibicarakan secara kekeluargaan atau kemanusiaan,&rdquo; tuturnya. (gih/c7/hep)

TERTUKARNYA Bayi Gal dan Bayi El mengundang perhatian Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia (ADHKI). Mereka menyoroti kasus itu.

Imbas Tertukarnya Bayi El dan Bayi Gal, Pihak RS Bisa Digugat secara Perdata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertama-kali-bertemu-hakim-sudiwardono-meminta-sgd-100-ribu_m_192324.jpeg" alt="Ilustrasi sidang tipikor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang tipikor</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Proses mediasi gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar gagal atau tidak menemukan kesepakatan damai. Para tergugat tidak dapat memenuhi usul damai yang ditawarkan Bank OCBC NISP. Sehingga, proses dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. &rdquo;Di mediasi tidak menemukan kesepakatan damai. Kami sudah menyampaikan resume perkara dengan tawaran sesuai dengan yang tertuang dalam gugatan, antara lain para tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan pembayaran kerugian materiil sejumlah US$ 16,51 juta atau Rp 232 miliar kepada Bank OCBC NISP,&rdquo; kata Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan sesaat setelah mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Sidang digelar pada Rabu (12/4). Hasbi menambahkan, para tergugat dan turut tergugat beranggapan jika tuntutan Bank OCBC NISP bukan merupakan kewajibannya, sehingga terdapat perbedaan persepsi terkait dengan permasalahan itu yang mengakibatkan mediasi gagal. Bahkan atas ketidakhadiran tergugat 1 (T-1), Susilo Wonowidjojo, dalam agenda mediasi dianggap sebagai suatu itikad tidak baik dalam mengikuti proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1/2016 tentang Mediasi. Dengan tidak tercapainya perdamaian, proses mediasi antara penggugat dan para tergugat menjadi gagal. Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, agenda selanjutnya adalah pembacaan gugatan dan akan memanggil para pihak melalui panggilan resmi pengadilan untuk melanjutkan persidangan di PN Sidoarjo. Hasbi menjelaskan, pembahasan dalam mediasi terkait perbuatan yang dilakukan para tergugat, dan dampaknya menimbulkan kerugian bagi Bank OCBC NISP. Yakni adanya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham di PT HSI tanpa seizin penggugat. Soal perizinan itu tercantum dalam perjanjian kredit. Setelah perubahan itu, PT HSI diajukan pailit oleh salah satu kreditur dengan nilai yang jauh lebih kecil dari utangnya kepada penggugat. Akibatnya seluruh aset dan bisnis PT HSI berhenti. Sedangkan sebelum dinyatakan pailit, pembayaran kredit dari PT HSI masih berjalan lancar. &rdquo;Inilah yang menjadi perhatian bagi kami agar di kemudian hari tidak ada lagi tindakan-tindakan dari debitur seperti ini yang dapat merugikan perbankan,&rdquo; ucap Hasbi. Nila Prasna Paramitra kuasa hukum dari T-1 (Susilo Wonowidjojo), T-2 (PT HMU), T-6 (Lianawati Setyo), dan T-10 (Daniel Widjaja) mengatakan. kliennya tidak ada sangkut paut dan tidak layak masuk gugatan. Sebab, kliennya tidak ikut menandatangani perjanjian kredit antara PT HSI dan Bank OCBC NISP. &rdquo;Kami sampaikan tidak ada hubungan sama sekali. Hubungan hukum yang ada adalah antara turut tergugat 1 (PT HSI) dan penggugat, tidak selayaknya kami diturutsertakan dalam gugatan ini,&rdquo; kata Nila. Sementara itu, Hasbi menjelaskan dalam perjanjian kredit kepada PT HSI telah disepakati bahwa segala perubahan susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris. diharuskan adanya pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada penggugat (Bank OCBC NISP). Namun faktanya, PT HSI melakukan perubahan susunan pengurus bahkan perubahan pemegang saham tanpa adanya pemberitahuan kepada penggugat. &rdquo;Jadi tidak relevan kalau tergugat menyatakan tidak ada kaitannya dengan gugatan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT HSI yang pada khususnya terkait dengan perubahan susunan pengurus, setiap keputusannya mesti dapat persetujuan dari pemegang saham, komisaris dan direksi. Jadi semua pihak terlibat dalam perubahan susunan pemegang saham ini,&rdquo; terang Hasbi. &nbsp;

Proses mediasi gugatan perdata Bank OCBC NISP terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar gagal atau tidak menemukan kesepakatan damai

Mediasi Gugatan Kredit Macet Bank OCBC NISP Terhadap Susilo Wonowidjojo Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-15-at-21.30.14.jpg" alt="Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap konglomerat Susilo Wonowidjojo di PN Sidoarjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap konglomerat Susilo Wonowidjojo di PN Sidoarjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap konglomerat Susilo Wonowidjojo di Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur memasuki tahap mediasi. Yakni terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar atas utang PT Hair Star Indonesia (HSI).  Proses mediasi merupakan hukum acara perdata yang membuka ruang bagi penggugat dan para tergugat mengupayakan penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Jika tidak menemukan penyelesaian perdamaian dalam mediasi, gugatan perdata kasus kredit macet Bank OCBC NISP yang melibatkan salah satu orang terkaya Indonesia versi Majalah Forbes Susilo Wonowidjojo, dilanjutkan dengan agenda jawaban dari para tergugat.  ”Oleh karena sidang kali ini dihadiri lengkap oleh para pihak dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mengupayakan agar perkara gugatan Bank OCBC NISP bisa dilakukan dengan mediasi untuk menemukan perdamaian yang difasilitasi mediator,” ujar Ketua Majelis Hakim Persidangan Moh Fatkan saat memimpin sidang di PN Sidoarjo, Rabu (15/3).  Seluruh pihak, penggugat dan para tergugat memutuskan untuk melanjutkan perkara ke tahap mediasi. Seluruh pihak menyerahkan penunjukan mediator ditetapkan majelis hakim.  Majelis hakim kemudian menunjuk mediator yang sekaligus hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo R.A. Didi Ismiatun. Disepakati mediasi pertama diadakan pada 29 Maret di PN Sidoarjo dengan menyampaikan resume perkara dan usul-usul perdamaian secara tertulis.  Pengadilan melalui panitera mengimbau kepada para pihak untuk menghadirkan masing-masing prinsipal untuk hadir secara langsung dalam agenda mediasi tersebut. Bagi para pihak selaku perusahaan dapat menghadirkan perwakilan perusahaan dengan melampirkan surat kuasa khusus mediasi.  Selanjutnya bagi para pihak perorangan diminta untuk langsung menghadirkan Susilo Wonowidjojo selaku tergugat 1, Hadi Kristanto Niti Santoso selaku tergugat 2, Dra Linda Nitisantoso selaku tergugat 5, Lianawati Setyo selaku tergugat 6, Norman Sartono selaku tergugat 7, Heroik Jakub selaku tergugat 8, Tjandra Hartono selaku tergugat 9, Daniel Widjaja selaku tergugat 10, serta Sundoro Niti Santoso selaku tergugat 11.  ”Keputusan untuk melakukan mediasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yakni melakukan perundingan untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian yang difasilitasi mediator. Penunjukan mediator kami serahkan kepada pengadilan,” kata kuasa hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan.  Dalam gugatan perdatanya, Bank OCBC NISP minta majelis hakim menghukum para tergugat yang menyebabkan kredit macet dengan harta kekayaan pribadi berupa kerugian materiil US$ 16,50 juta dan immateriil Rp 1 triliun.  Adapun pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP adalah pemegang saham, direksi, dan komisaris PT Hair Star Indonesia. Yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT HMU (2), PT Surya Multi Flora (3), Hadi Kristanto Niti Santoso (4), Dra Linda Nitisantoso (5), Lianawati Setyo (6), Norman Sartono M. A. (7), Heroik Jakub (8), Tjandra Hartono (9), Daniel Widjaja (10), dan Sundoro Niti Santoso (11), serta PT HSI (turut tergugat 1) serta Ida Mustika S.H (turut tergugat 2).  Hasbi Setiawan menjelaskan, unsur-unsur melanggar hukum dari para tergugat itu karena PT HSI untuk pertama kali pada Juni 2021 terlambat membayar kredit kepada Bank OCBC NISP senilai US$ 16,50 juta. Meski berdasar laporan keuangan, perusahaan pembuat rambut palsu atau wig asal Sidoarjo Jawa Timur itu mencatatkan laba signifikan dari periode 2015–2020. Bahkan dalam masa pandemi Covid-19, PT HSI tidak pernah mengajukan permohonan relaksasi kepada Bank OCBC NISP.  Selain itu, berdasar informasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya terdapat informasi bahwa PT HSI telah diajukan permohonan PKPU oleh CV Duta Prima tertanggal 15 Juni 2021 dengan perkara No. 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. Adapun utang HSI kepada CV Duta Prima sebesar Rp 340.250.000.  Sebelum diajukan PKPU, PT HSI tidak pernah sama sekali lalai dalam membayar utang terlihat dari laporan kartu fasilitas rekap periode 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021.  Kemudian, terjadi perubahan susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris, PT HSI yang tidak pernah diberitahukan dan tidak disetujui Bank OCBC NISP. Selanjutnya pada awal Juli 2021, PT HSI baru menginformasikan kepada Bank OCBC NISP bahwa PT Hari Mahardika Usaha (HMU) atau tergugat 2 yang 99,99 persen sahamnya dimiliki salah satu orang terkaya versi Majalah Forbes, Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), telah menjual seluruh kepemilikan saham di PT HSI kepada tergugat 4 (Hadi Kristanto Niti Santoso) sesuai akta tertanggal 17 Mei 2021. Hadi kemudian menjadi pemegang 50 persen saham di PT HSI, sisanya 50 persen oleh PT Surya Multi Flora (tergugat 3).  ”Perubahan susunan pemegang saham, direksi dan komisaris di PT HSI tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan dari Bank OCBC NISP, merupakan bukti para tergugat dan turut tergugat telah melanggar perjanjian pinjaman yang dibuat pada 1 Agustus 2016,” terang Hasbi.

Sidang Gugatan Bank OCBC NISP Berlanjut ke Mediasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/tempImage48bX2f1.jpg" alt="Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (Tatak) menunjukkan berkas gugatan perdata korban tragedi Kanjuruhan, di Pengadilan Negeri Malang, di Kota Malang, Rabu (21/12). Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (Tatak) menunjukkan berkas gugatan perdata korban tragedi Kanjuruhan, di Pengadilan Negeri Malang, di Kota Malang, Rabu (21/12). Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah korban tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober 2022 mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Malang.  Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (Tatak) Imam Hidayat mengatakan, gugatan perdata yang dilayangkan tersebut dilakukan mewakili tujuh orang dari keluarga korban peristiwa tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.  ”Meskipun nyawa tidak sebanding dengan rupiah, tapi kami berusaha untuk kepentingan korban dengan mengajukan gugatan 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab,” kata Imam seperti dilansir dari Antara.  Dalam gugatan tersebut ada delapan pihak tergugat, yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Dewan Pengawas PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), Panitia Penyelenggara Arema FC, dan Security Officer BRI Liga 1 2022-2023. Kemudian, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (AABBI), dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Selain itu, lanjut dia, ada pihak turut tergugat yakni Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Malang.  Anggota Tatak Haris Azhar menambahkan, dalam pihak turut tergugat, yakni Presiden Republik Indonesia bukan terkait dengan tuntutan ganti rugi melainkan menuntut agar Stadion Kanjuruhan tidak dilakukan pembongkaran.  Haris menjelaskan, dalam gugatan tersebut, pihak penggugat mengajukan ganti rugi kepada pihak tergugat senilai Rp 62 miliar. Angka tersebut terbagi dalam kerugian materiil senilai Rp 9,02 miliar dan imateriil senilai Rp 53 miliar.  ”Jadi seperti di sini ada tuntutan Presiden Republik Indonesia, tuntutan ganti rugi tidak akan ke situ (Presiden). Tapi kami menuntut supaya stadion tidak dibongkar. Jadi dalam gugatan ini tidak semata-mata meminta Rp 62 miliar,” ujar Haris Azhar.  Dia menambahkan, secara umum gugatan tersebut dilakukan melalui dalil perbuatan melawan hukum. Sejumlah korban tragedi Kanjuruhan tersebut meminta pertanggungjawaban kepada delapan pihak tergugat.  ”Misalnya pertanggungjawaban korporasi, lalu dari sisi keperdataan yang lain, kemudian dari sisi administrasi, dan sisi perlindungan konsumen. Ini semua adalah hal-hal yang kami dalilkan,” terang Haris Azhar.  Pada 1 Oktober 2022 terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah suporter turun dan masuk ke dalam area lapangan.  Akibat kejadian itu, sebanyak 135 orang dilaporkan meninggal dunia akibat patah tulang, trauma di kepala, leher, dan asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Selain itu, dilaporkan ada ratusan orang yang mengalami luka ringan termasuk luka berat.

Sejumlah Korban Tragedi Kanjuruhan Ajukan Gugatan Perdata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/hearing-darmo-hill.jpg" alt="Rapat dengar pendapat terkait dengan pengelolaan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) Perumahan Darmo Hill di Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa (27/9). Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat dengar pendapat terkait dengan pengelolaan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) Perumahan Darmo Hill di Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa (27/9). Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengembang perumahan Darmo Hill belum menyetujui permintaan mencabut gugatan perdata terkait dengan pengelolaan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) saat rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa (27/9).  ”Soal permintaan agar mencabut gugatan, kami masih belum bisa. Kami masih berproses di pengadilan. Kami menghormati keputusan itu nanti,” kata Legal Darmo Hill Dedy Prasetyo seperti dilansir dari Antara.  Diketahui bahwa akar perselisihan antara pengembang Darmo Hill dan warga berawal dari pengelolaan IPL. Warga meminta IPL tidak dikelola pengembang, tetapi pengurus rukun tetangga (RT) yang baru terbentuk.  Sengketa antara pengembangan dan warga soal pengelolaan IPL pun telah masuk pengadilan dan saat ini sidang perdata.  Begitu juga mengenai desakan adanya musyawarah antara pengembang dan warga, Dedy mengatakan, pihaknya siap bermusyawarah kapan pun tetapi tidak dengan mencabut tuntutan tersebut. Mengenai status pengembang yang hanya menjual tanah kapling bukan rumah sehingga tidak perlu ada penyerahan prasarana dan sarana serta utilitas umum (PSU) dan pembayaran IPL, Dedy mengatakan, hal itu masuk dalam materi persidangan. ”Yang jelas status kami masih developer,” terang Dedy.  Menurut Dedy, pihaknya telah menyerahkan sebagian PSU kepada Pemkot Surabaya menyusul adanya permintaan warga agar PSU diserahkan ke Pemkot Surabaya. Penyerahan PSU telah dilakukan secara bertahap sejak 2000.  Ketua Rukung Tetangga (RT) 04 RW 05 Darmo Hill Toni Suktikno mengatakan, selama ini warga pasrah karena tidak mengerti masalah hukum. ”Harapan kami, kalau bisa gugatan itu, ya, dicabut,” kata Toni.  Setelah kepengurusan RT 04 terbentuk di Darmo Hill, pihaknya berharap pengelolaan lingkungan dan pembayaran IPL bisa dikelola sendiri. ”Warga bisa gotong royong dengan pemkot dalam mengelola lingkungan kami sendiri. Jadi, lepas dari pengembang,” tutur Toni.  Mendapati hal itu, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri meminta agar pihak pengembang mencabut gugatan tersebut. ”Kami kasih batas waktu gugatan itu bisa dicabut. Kalau tidak, nanti persoalan ini diperdalam dengan mengundang pakar hukum dalam rapat berikutnya,” ujar Syaifudin Zuhri.  Sebelumnya, sejumlah warga di Perumahan Darmo Hill mengadukan persoalan PSU yang selama 20 tahun belum diserahkan pihak pengembang kepada Pemkot Surabaya. Padahal, selama itu, warga juga membayar IPL. Akibatnya warga setempat belum bisa menikmati PSU berupa fasum dan fasos.  Pada saat itu, Wali kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, pembayaran IPL tidak ada kaitannya dengan perawatan fasum dan fasos di lingkungan perumahan. ”Jadi, ada warga yang membeli perumahan misalnya, terus ada IPL-nya, bayar sampah, kebersihan, dan listrik. Tidak ada hubungannya IPL dan fasum itu. Fasum itu adalah fasilitas yang diserahkan kepada pemkot,” kata Eri.

Darmo Hill Surabaya Belum Setujui Cabut Gugatan Soal pengelolaan IPL

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gugatan perdata

Berita Terkini