<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/IMG_1303-1913443522.jpeg" alt="Elon Musk menghadapi OpenAI dan Microsoft dalam sengketa hukum bernilai hingga USD 134 miliar (Dok. Engadget)" width="100%">
<figcaption>Elon Musk menghadapi OpenAI dan Microsoft dalam sengketa hukum bernilai hingga USD 134 miliar (Dok. Engadget)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Konflik panjang antara Elon Musk dan OpenAI memasuki babak krusial. Pendiri Tesla dan SpaceX itu menggugat OpenAI serta mitra strategisnya, Microsoft, dengan tuntutan ganti rugi hingga USD 134 miliar, atau sekitar Rp 2.271 triliun dengan kurs Rp 16.900 per dolar AS. Gugatan ini bukan sekadar sengketa finansial, melainkan cerminan pertarungan arah bisnis dan prinsip tata kelola di industri kecerdasan buatan global. Dalam pengajuan terbaru ke pengadilan federal Amerika Serikat, Musk menuduh OpenAI telah menyimpang dari misi awalnya sebagai organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan AI untuk kepentingan publik. Menurut gugatan, perubahan arah bisnis OpenAI yang kini beroperasi secara komersial telah menghasilkan apa yang disebut sebagai "keuntungan yang diperoleh secara tidak sah" atau wrongful gains. Musk mengklaim memiliki hak atas sebagian nilai OpenAI saat ini, yang disebut-sebut telah mencapai valuasi sekitar 500 miliar dolar AS, mengingat kontribusinya pada fase awal perusahaan. Dia tercatat menyuntikkan sekitar 38 juta dolar AS sebagai pendanaan awal serta berperan aktif dalam merekrut talenta kunci, membuka akses jaringan bisnis, dan memberikan arahan strategis pada masa-masa awal pendirian OpenAI. Melansir dari&nbsp;Engadget, Senin (19/1/2026), nilai tuntutan Musk dihitung berdasarkan analisis ahli ekonomi keuangan C. Paul Wazzan yang dihadirkan sebagai saksi ahli. Dalam perhitungannya, OpenAI disebut telah memperoleh keuntungan yang dipersoalkan sebesar USD 65,5 miliar hingga USD 109,43 miliar, atau setara sekitar Rp 1.107 triliun hingga Rp 1.849 triliun. Sementara itu, Microsoft diperkirakan meraup USD 13,3 miliar hingga USD 25,06 miliar, atau sekitar Rp 225 triliun hingga Rp 423 triliun, dari keterlibatannya sebagai mitra utama. Kuasa hukum Musk, Steven Molo, menegaskan bahwa peran kliennya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi OpenAI. "Tanpa Elon Musk, tidak akan ada OpenAI. Dia menyediakan sebagian besar pendanaan awal, meminjamkan reputasinya, dan mengajari mereka semua yang dia ketahui tentang membangun bisnis," ujar Molo, seperti dikutip Reuters. Gugatan ini berakar sejak Maret 2024, ketika Musk pertama kali membawa OpenAI ke meja hijau dengan tuduhan pelanggaran komitmen nirlaba. Seiring waktu, Microsoft turut dimasukkan sebagai tergugat, terutama setelah OpenAI mengumumkan restrukturisasi korporasi yang memperkuat orientasi komersial perusahaan. Pihak OpenAI menepis tuduhan dan menilai langkah Musk sebagai bagian dari rangkaian tekanan hukum yang berulang dan dinilai tidak berdasar. Sementara itu, Microsoft menyatakan tidak terdapat dasar hukum yang menunjukkan perusahaan tersebut membantu atau mendukung perolehan keuntungan secara tidak sah dari OpenAI. Di luar nilai gugatan yang fantastis, para pengamat menilai perkara ini berpotensi menjadi preseden penting. Sengketa ini menyoroti batas antara idealisme misi nirlaba dan realitas komersialisasi teknologi mutakhir, khususnya ketika nilai ekonomi AI melonjak drastis dalam waktu singkat. Persidangan dengan agenda pemilihan juri dijadwalkan berlangsung pada April 2026 di Oakland, California. Hasilnya tidak hanya akan menentukan nasib hukum para pihak, tetapi juga dapat memengaruhi cara investor awal, pendiri, dan korporasi global menata ulang hubungan mereka dalam ekosistem kecerdasan buatan yang kian strategis secara global.

Gugatan hukum besar yang diajukan Elon Musk terhadap OpenAI dan Microsoft dengan nilai tuntutan hingga USD 134 miliar.

Elon Musk Tuntut OpenAI dan Microsoft Rp 2.271 Triliun atas Dugaan Keuntungan Tak Sah dari Perubahan Arah Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/IMG_20241206_134532-1957810251.jpg" alt="NewJeans. (Soompi)" width="100%">
<figcaption>NewJeans. (Soompi)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Belum usai perdebatan terjadi, kini girlgrup Korea Selatan NewJeans telah menyampaikan sikap mereka terhadap gugatan hukum yang diajukan ADOR. Dikutip dari Soompi, perkara ini dimulai pada tanggal 29 November, dimana NewJeans mengumumkan pemutusan kontrak karena adanya pelanggaran serta kegagalan ADOR untuk melakukan perbaikan. Lalu, tanggal 3 Desember, ADOR telah secara hukum mengonfirmasi keabsahan kontrak eksklusif mereka dengan NewJeans dan mengajukannya ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Menanggapi tindakan hukum itu, NewJeans merilis pernyataan, &ldquo;Halo, ini Minji, Hani, Danielle, Haerin, dan Hyein, kami mengetahui dari media bahwa ADOR mengajukan gugatan hukum untuk mendapat konfirmasi bahwa kontrak diantara kita masih berlaku.&rdquo; NewJeans menjelaskan, bahwa mereka telah mengembalikan laba lebih dari investasi kepada ADOR serta HYBE. Mereka &nbsp;mengungkap, ADOR juga telah membiarkan perundungan terjadi di bawah manajemen baru, yang sama saja dengan perusahaan harusnya melindungi malah membuat komentar jahat. Girlgrup tersebut merasa tak ada alasan untuk bekerja sama lagi, karena ADOR dan HYBE berulang kali melanggar ketentuan kontrak hingga gagal memenuhi tugas untuk melindungi artisnya. &ldquo;ADOR telah mengajukan gugatan untuk mendapatkan putusan pengadilan tentang legalitas pemutusan ini, tetapi ini hanyalah langkah prosedural agar mendapatkan konfirmasi post-facto dari pengadilan,&rdquo; tulisnya. NewJeans mengungkap bahwa setelah CEO diganti, ADOR gagal mengatasi berbagai masalah dengan HYBE, tidak melindungi, mencemarkan nama baik hingga menyebarkan informasi palsu. &ldquo;Bahkan setelah mengumumkan pemutusan kontrak eksklusif, kami tetap memenuhi sisa jadwal dari ADOR, tetapi para manajer dan direktur pertunjukan yang membantu malah &nbsp;dilecehkan dengan parah,&rdquo;tulisnya. ***

NewJeans menjelaskan, bahwa mereka telah mengembalikan laba lebih dari investasi kepada ADOR serta HYBE.

Merasa Dirugikan, NewJeans Menanggapi Terkait Gugatan Hukum yang Diajukan ADOR

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/EXO-CBX-by-Allkpop-1110259510.jpg" alt="SM Entertainment menggugat EXO-CBX./Allkpop" width="100%">
<figcaption>SM Entertainment menggugat EXO-CBX./Allkpop</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- SM Entertainment telah melayangkan gugatan hukum terhadap anggota EXO-CBX&nbsp;(Chen, Baekhyun, dan Xiumin).&nbsp; <div>&nbsp;</div> <div>Dilaporkan bahwa SM Entertainment, mengajukan gugatan ke pengadilan Distrik Timur Seoul pada tanggal 12 Juni KST (Korea Standard&nbsp;Times).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>SM Entertainment menuntut EXO-CBX untuk memenuhi kewajiban, yang digariskan dalam kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Memang benar, bahwa gugatan telah diajukan terhadap CBX. Masalah ini akan ditangani sesuai dengan hukum," jelas seorang perwakilan dari SM Entertainment pada tanggal 13 Juni KST.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebelumnya, Chen, Baekhyun, dan Xiumin memperbarui kontrak mereka dengan SM Entertainment pada bulan Desember 2022.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Namun, pada bulan Juni tahun berikutnya, ketiga anggota EXO mengajukan pemutusan kontrak mereka, mengklaim adanya ketidakadilan.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Perselisihan hukum terjadi selama kurang lebih satu bulan, yang mengakibatkan ketiga anggota mencapai kesepakatan dengan SM Entertainment.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014751328/kronologi-perseteruan-sm-entertainment-dan-inb100-dalam-kesepakatan-exo-cbx-mengenai-persyaratan-yang-tidak-adil">Kronologi Perseteruan SM Entertainment dan INB100 dalam Kesepakatan EXO-CBX Mengenai Persyaratan yang Tidak Adil</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Telah disepakati bahwa ketiganya akan melakukan promosi di bawah naungan SM Entertainment untuk aktivitas grup EXO, sementara mendapatkan kebebasan untuk promosi individu di bawah label baru yang independen.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selama durasi kontrak penyelesaian, sepuluh persen dari semua penjualan yang dilakukan oleh label baru akan dibayarkan kepada SM Entertainment.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Setelah itu, pada bulan Januari tahun ini, Baekhyun mendirikan agensinya INB100, mendaftarkan dirinya, Chen, dan Xiumin sebagai artis di bawah naungan label tersebut.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kemudian, awal minggu ini pada sepuluh Juni, pihak CBX mengadakan konferensi pers untuk mengklaim ketidakadilan atas pembayaran sepuluh persen yang diwajibkan dan diuraikan dalam kontrak penyelesaian mereka.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu, pihak CBX menuduh SM Entertainment tidak membayar 5,5 persen dari semua pendapatan dari penjualan album dan&nbsp;streaming, klausul lain yang diuraikan dalam kontrak penyelesaian.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Penerimaan sepuluh persen dari semua penjualan oleh label independen adalah standar yang ditetapkan, oleh pengadilan selama gugatan SM Entertainment sebelumnya terhadap anggota EXO asal Tiongkok."</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Oleh karena itu dianggap sebagai pembayaran yang masuk akal berdasarkan peraturan," jelas SM Entertainment yang menanggapi klaim dari pihak CBX.</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

SM Entertainment telah melayangkan gugatan hukum terhadap anggota EXO-CBX (Chen, Baekhyun, dan Xiumin).

 SM Entertainment Melanjutkan Gugatan Pembayaran yang Telah Jatuh Tempo Terhadap EXO-CBX

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221214_2043111.jpg" alt="Pengacara mantan sekda Sulsel Abdul Hayat Gani, Yusuf Gunco (kiri), menunjukkan SK pemberhentian kliennya dalam konferensi pers di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (14/12). Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengacara mantan sekda Sulsel Abdul Hayat Gani, Yusuf Gunco (kiri), menunjukkan SK pemberhentian kliennya dalam konferensi pers di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (14/12). Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pencopotan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani menuai kontroversi hingga berujung pada gugatan hukum di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.  Yusuf Gunco, pengacara Abdul Hayat Gani mengatakan, gugatan itu sehubungan dengan surat keputusan (SK) presiden tentang pemberhentian Abdul Hayat sebagai sekda provinsi.  ”Kami melakukan upaya hukum yang dianggap perlu, sehubungan dengan SK Presiden 142/TPA/2022 tentang pemberhentian Abdul Hayat selaku Sekda Provinsi Sulsel. SK ini ditetapkan di Jakarta pada 30 November 2022,” kata Yusuf Gonco seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, terdapat kekeliruan dalam SK yang baru disampaikan setelah tanggal ditetapkan berlaku. Selain itu, ada pula dugaan kekeliruan prosedur administrasi pemerintahan yang salah peruntukan.  Kesalahan berikutnya, lanjut Yusuf Gunco, surat penetapan SK tersebut berjalan sendiri. Seharusnya, dalam surat itu dilengkapi dengan konsideran dasar surat itu keluar.  ”Sebab, seseorang yang dicopot dari jabatannya harus jelas perkaranya apa. Meskipun ada petikan, tapi jika tanpa konsideran pemberhentian, akan menjadi pertanyaan dan diduga ada ketentuan administrasi yang dilanggar,” ucap Yusuf Gunco.  Bahkan, kata Yusuf, diduga ada resistensi atas surat Nomor 800/7910/BKD yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo, cq Menteri Sekretaris Kabinet, di Jakarta pada 12 September, perihal bersifat rahasia terkait permohonan pemberhentian Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani. Setelah diperiksa, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.  ”Saya selaku kuasa hukum, Jumat (16/12), mengajukan gugatan ke PTUN berkaitan masalah ini. Sedangkan untuk tim lima yang menilai kinerja sekda itu nanti berbentuk pidana. Kami menduga surat itu dibuat di luar pagar Pemprov Sulsel karena sebenarnya BKD tidak mengetahui sehingga tidak berkesesuaian,” ungkap Yusuf Gunco, mantan anggota DPRD Kota Makassar itu.  Sebelumnya, Abdul Hayat Gani menerima surat pencopotan dirinya dari Gubernur Sudirman pada Rabu (13/12). Surat dari petikan Keputusan Presiden Nomor 142/TPA Tahun 2022 itu diterbitkan pada 30 November 2022 yang ditandatangani Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Negara Farid Utomo.  Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Sulsel Imran Jausi menjelaskan, untuk mengisi kekosongan jabatan sekda Sulsel telah ditunjuk Andi Aslam Patonangi sebagai Pelaksana Harian (Plh). Andi Aslam Patonangi adalah mantan Bupati Pinrang periode 2009-2019 sekaligus pamong senior.  ”Untuk mengisi kekosongan, sementara jabatan sekda Sulsel diisi Asisten Pemerintahan Sulsel Andi Aslam Patonangi sebagai Pelaksana Harian,” terang Jausi.  Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, sudah mengumumkan Andi Aslam Patonangi sebagai Plh Sekda Provinsi Sulsel. Selain itu, sudah ada pula SK dari Presiden Jokowi terkait pemberhentian Abdul Hayat Gani per tanggal 30 November 2022.  ”Ini kan Plh dulu, kemudian Plh tahapnya itu tidak lama. Kan langsung akan ditunjuk dulu Pj. Kenapa? Karena pengisian definitif itu harus dilakukan seleksi terbuka, lelang jabatan. Biasanya lebih cepat lebih bagus. Kenapa? Karena jabatan sekda provinsi itu jabatan yang vital yah. Jadi harus ditetapkan yang definitif,” ujar Sudirman.

Pencopotan Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani Berujung Gugatan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/kisruh-densu-abd-rahman-jpc.jpg" alt="Ditya Andrista (tengah), mantan manajer Denny Sumargo, didampingi pengacaranya, Banggua Togu Tambunan, memberikan tanggapan terkait tudingan melakukan mark-up tariff Denny Sumargo. Abdul Rahman/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ditya Andrista (tengah), mantan manajer Denny Sumargo, didampingi pengacaranya, Banggua Togu Tambunan, memberikan tanggapan terkait tudingan melakukan mark-up tariff Denny Sumargo. Abdul Rahman/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permasalahan antara Denny Sumargo alias Densu dengan mantan manajernya, Ditya Andrista, semakin memanas dan bergulir di ranah hukum. Setelah Densu melaporkannya dengan tudingan melakukan penggelapan dan pemalsuan surat, apakah Ditya akan membuat laporan balik? Ditanya tentang hal tersebut, Ditya mengaku menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada kuasa hukumnya, Banggua Togu Tambunan.  Di sisi lain, Banggua mengungkapkan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih mengikuti perkembangan. Belum tahu apakah akan membuat laporan polisi atau tidak. ’’Kami masih akan berunding terkait apa yang akan kami lakukan kepada Denny Sumargo atau talent lain,” ucap Banggua Togu Tambunan dalam jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (5/10).  Terkait kliennya disebut menyebabkan kerugian hampir mencapai Rp 800 juta sebagaimana diungkapkan  Densu dan kuasa hukumnya, Banggua dengan tegas melayangkan bantahan. Ia menyebut hal itu tidak benar.  Banggua malah membuat tudingan balik kalau Densu belum membayarkan apa yang menjadi hak Ditya Andrista dengan nominal mencapai Rp 1,7 miliar.  Mengenai laporan Densu yang proses hukumnya sedang bergulir di Polda Metro Jaya, pihak Ditya Andrista menyatakan siap menghadapinya. Sang pengacara menyatakan kesiapannya untuk membuktikan kalau kliennya memang tidak bersalah.  Alih-alih membuat kerugian, Banggua mengungkapkan prestasi kliennya yang sukses mendatangkan banyak pekerjaan dengan penghasilan yang terus meningkat untuk Denny Sumargo. ’’Tahun 2018 (penghasilan Densu, Red) cuma Rp 700 juta saja, 2019 naik 200 persen jadi Rp 1,9 M, 2020 Rp 2,6 M, di 2021 sampai dengan Agustus sudah tembus Rp 2,9 M. Artinya harus bersyukur, berterima kasih. Toh sebenarnya mereka itu berteman,” paparnya.  Sebelumnya, Densu membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya terhadap Ditya Andrista terkait dugaan penggelapan dan penipuan. Dilaporkan dengan Pasal 372 KUHP terkait penggelapan dan Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan surat. (*)   &nbsp;

Mantan Manajer Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Denny Sumargo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dipecat-dari-gerindra-mantan-anak-buah-gugat-prabowo_m_.jpg" alt="Prabowo Subianto digugat mantan anak buahnya, Astrayuda Bangun." width="100%">
<figcaption>Prabowo Subianto digugat mantan anak buahnya, Astrayuda Bangun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto digugat mantan anak buahnya sendiri, Astrayuda Bangun. Astrayuda menggugat Capres nomor urut 02 itu setelah dipecat dari Gerindra. Dia bingung, apa alasan partai berlambang kepala burung garuda itu mendepaknya. Astrayuda sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan Negeri Medan dengan nomor surat Reg.741/Pdt.Sus-parpol/2018/PN.Mdn tanggal 30 Oktober 2018.&nbsp;"Alasan gugatan ini dikarenakan pemecatan Astrayuda Bangun selaku anggota partai dan diminta PAW (penggantian antar waktu,Red) dari DPRD Sumut," ujar salah satu tim kuasa hukum Astrayuda, Pandapotan Tamba, Kamis (1/11) Penyebab pemecatan itu lantaran nama Astrayuda dicantumkan di Daftar Caleg Sementara (DCS) DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Sumsel 1. Padahal, Astrayuda mengklaim bahwa dirinya tidak pernah menyerahkan berkas untuk pencalonan caleg tersebut.&nbsp; Sebelum DCS itu terbit, Astrayuda dan PDIP sudah membuat permohonan kepada KPU RI untuk tidak mencantumkan namanya di DCS Sumsel 1.&nbsp;Begitu juga setelah namanya diumumkan di DCS oleh KPU RI. Astrayuda mengajukan keberatan ke PDIP dan KPU RI agar namanya dicoret dan tidak dilanjutkan untuk proses Daftar Caleg Tetap (DCT).&nbsp; Astrayuda juga tidak pernah mengajukan pengunduran diri ke Partai Gerindra dan ke DPRD Sumut sebagaimana syarat formal untuk calon DPR RI sesuai PKPU No.20 Tahun 2018. "Atas pencantuman nama klien kami di DCS PDIP, Ketua DPP Partai Gerindra memecat Astrayuda Bangun dari keanggotaan sehingga berimplikasi bagi proses PAW di DPRD Sumut," ungkapnya.&nbsp; Astaryuda menggugat melalui surat gugatan SK DPP No. 09-0283/Kpts/DPP-Gerindra/2018 tanggal 6 September 2018 selaku Tergugat-1 dan Ketua DPD Sumut selaku Tergugat-2.&nbsp; "Dasar hukum guatan ini adalah SK yang dikeluarkan DPP telah bertentangan dengan UU Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai. Sebab prosedur pemecatan keangotaan harus melalui mekanisme Mahkamah Partai. Namun Partai Gerindra tidak melakukan sesuai yang ada dalam AD/ART, melainkan memecat anggota dengan sepihak," tukasnya. Sebelum Gugatan ke Ketua DPP Partai Gerindra, Astrayuda juga telah mengajukan Gugatan di PN Medan dengan nomor registrasi 689/Pdt.Sus/Parpol/2018/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2018. Gugatan itu ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut karena adanya Surat Permohonan Pengajuan PAW ke Ketua DPRD Sumut dari Partai Gerindra bernomor ST/10-156/A/DPD-Gerindra Sumut/2018 tanggal 4 Oktober 2018. "Oleh karena itu kami minta kepada Ketua DPRD Sumut, Gubernur dan Mendagri agar menghentikan proses PAW sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,&rdquo;tandasnya. &nbsp;

Dipecat dari Gerindra, Mantan Anak Buah Gugat Prabowo

gugatan hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gugatan hukum