<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Amien-Rais-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Amien Rais. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Amien Rais. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sejumlah petinggi Partai Ummat, termasuk pendirinya Amien Rais dan Ketua Umum Ridho Rahmadi, digugat oleh 34 kader partai dengan nilai tuntutan mencapai Rp 24 miliar.&nbsp; Gugatan itu didaftarkan pada 13 November 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1247/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN JKT.SEL. Para penggugat berasal dari berbagai wilayah, di antaranya Zul Badri, Niko Fransisco, Irsyadul Fauzi, dan Abdul Hakim. Mereka menggugat petinggi Partai Ummat, di antaranya Amien Rais selaku Ketua Majelis Syuro, menantunya yang juga Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Sekretaris Majelis Syuro Ansufri Idrus Sambo, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taufik Hidayat. Sidang perdana gugatan perdata ini dijadwalkan pada 24 November 2025. Namun, SIPP PN Jaksel belum memuat isi petitum gugatan tersebut. Menanggapi langkah hukum tersebut, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya telah menyiapkan strategi pembelaan, termasuk mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap para penggugat. &ldquo;Sebagai bentuk kesadaran hukum, kami menghormati, dan sangat siap untuk proses selanjutnya. Kami akan melakukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik,&rdquo; kata Ridho kepada wartawan, Selasa (18/11). Ridho menambahkan, pihaknya akan mengajukan gugatan balik sebagai bentuk perlindungan hukum atas tuduhan yang dialamatkan kepada pimpinan Partai Ummat.&nbsp; &ldquo;Kami insya Allah akan mengajukan gugatan balik. Kami harap para penggugat siap dan paham konsekuensinya,&rdquo; pungkasnya. (*)

Amien Rais dan Ridho Rahmadi menghadapi gugatan perdata senilai Rp 24 miliar dari kader Partai Ummat, sidang perdana dijadwalkan 24 November

Amien Rais dan Menantunya Digugat Rp 24 M oleh 34 Kader Partai Ummat, Siap Gugat Balik!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/RK-Dery-Ridwansah-1JPG-666753721.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lisa Mariana memasukkan nilai kerugian materiil dan immaterill dalam gugatannya ke Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat terhadap tergugat Ridwan Kamil masing-masing sebesar Rp 6,6 miliar dan &nbsp;Rp 10 miliar.&nbsp; Pihak Ridwan Kamil tentu tidak berdiam diri menghadapi gugatan perdata Lisa Mariana. Pria yang sempat berkompetisi di Pilgub DKI pada 2024 melayangkan gugatan balik terhadap selebgram dengan jumlah followers mencapai 1 juta itu. Ridwan Kamil menggugat Lisa Mariana dengan total kerugian mencapai Rp 105 miliar. Gugatan rekonvensi tersebut tercantum dalam dokumen jawaban atas gugatan dalam perkara dengan nomor perkara 184/Pdt.G/2025/PN.Bdg. Dokumen tersebut dimasukkan melalui e-court ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Ridwan Kamil memasukkan kerugian materiil sebesar Rp 5 miliar. Sedangkan kerugian immateriil yang dimasukkan mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam gugatan rekonvensi angkanya sebesar Rp100 miliar. Dengan demikian, total kerugian dialami RK mencapai Rp 105 miliar. Ridwan Kamil masukkan angka kerugian Rp 105 miliar atas kerugian materiil dan immateriil karena apa yang dilakukan Lisa Mariana dampaknya sangat besar bagi RK yang memiliki nama baik sebagai seorang tokoh publik selama ini.&nbsp; Apa yang dilakukan Lisa Mariana mengakibatkan nama baik dan reputasinya jadi tercoreng. Selain itu, sejumlah tuduhan Lisa juga berdampak pada penghasilan RK dan juga berpengaruh pada rumah tangganya. "Lisa Mariana menyebarkan tuduhan klien kami melakukan hubungan selayaknya suami istri di luar pernikahan, menyebabkan kehamilan, dan menyarankan aborsi. Semua itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dibuktikan melalui tes DNA," kata Muslim Jaya Butarbutar dalam keterangannya. Muslim mengaku, Ridwan Kamil menjadi korban atas serangkaian tuduhan tidak berdasar dilakukan Lisa Mariana sejak beberapa bulan belakangan. Dia pun menyebut, apa yang dilakukan Lisa menjadi bagian dari upaya untuk menghancurkan Ridwan Kamil. "Ini bukan sekadar sengketa personal, tapi kampanye penghancuran reputasi secara masif yang memanfaatkan ruang publik," ungkap Muslim Jaya Butarbutar. Kuasa hukum RK meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pada Lisa Mariana dengan memerintahkan menghapus seluruh unggahan bernada fitnah di media sosial. Selain itu, pihak RK juga menuntut permintaan maaf dari Lisa di media dan media sosial selama 7 hari berturut-turut. "Kami berharap gugatan balik ini dikabulkan seluruhnya, demi menjaga integritas hukum dan mencegah preseden buruk berupa upaya menjatuhkan kehormatan publik untuk motif ekonomi semata," kata Muslim Jaya Butarbutar.

Ridwan Kamil menggugat balik Lisa Mariana dengan total kerugian mencapai Rp 105 miliar akibat tuduhan yang merusak reputasinya.

Ridwan Kamil Gugat Balik Lisa Mariana, Tuntut Ganti Rugi Sebesar Rp 105 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/ypNyb9SczNDFnSQhK0Uvk0jOhZaRSkEzRH7OnwlB-980013975.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat memberi pernyataan akan melaporkan balik pihak perusahaan yang menahan ijazah mantan karyawan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat memberi pernyataan akan melaporkan balik pihak perusahaan yang menahan ijazah mantan karyawan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji akhirnya buka suara secara lebih tegas terkait pelaporan dirinya ke Polda Jawa Timur. Ia mengaku siap melawan dan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan balik pihak pelapor, yakni JHD, istri pemilik perusahaan CV Sentosa Seal. Dalam pernyataannya, Armuji menyampaikan apresiasi atas dukungan dari masyarakat yang terus mengalir setelah videonya viral saat berusaha memperjuangkan hak seorang mantan karyawan yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan. &ldquo;Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Surabaya, netizen, yang telah memberikan support, warga Jawa Timur maupun warga Indonesia lainnya yang telah melihat viralnya video atau medsos saya,&rdquo; kata Armuji dalam video keterangannya, Jumat (11/4). Ia menegaskan, aksinya mendatangi perusahaan tersebut bertujuan mulia, yakni membantu warga yang kesulitan mengambil ijazahnya setelah resign dari pekerjaan. Namun langkah itu justru berbuntut pada pelaporan terhadap dirinya dengan tuduhan pencemaran nama baik. &ldquo;Niat saya adalah baik untuk membantu masyarakat yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan yang punya, Diana. Tapi saya malah dikatakan mencemarkan nama baik dan dilaporkan di Polda Jawa Timur,&rdquo; ujarnya. Menurut Cak Ji, justru dirinya yang merasa difitnah karena saat datang ke lokasi secara baik-baik, ia malah dihina dan dituduh sebagai penipu oleh pihak perusahaan. &ldquo;Sebenarnya yang dicemarkan itu saya. Saya datang baik-baik, saya ketuk pintu, maka sesuai dengan video yang ada, saya dikatakan sebagai penipu. Jadi supaya ini dijadikan suatu pembelajaran bahwa tidak ada orang yang akan kebal hukum,&rdquo; tegasnya. Oleh karena itu, ia memastikan akan melaporkan balik JHD ke pihak berwajib. Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah pengacara dan masyarakat siap mendukung langkah hukumnya. &ldquo;Teman-teman dari para lawyer, masyarakat yang lainnya memberikan support pada saya untuk maju terus menyelesaikan permasalahan ini dengan tuntas,&rdquo; tutur Armuji. Seperti diketahui, sebelumnya Armuji dilaporkan oleh JHD ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik melalui konten media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube miliknya. Kasus ini kini tengah didalami oleh Direktorat Siber Polda Jatim.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji siap melawan pelaporan pencemaran nama baik, dukung warga yang terzolimi.

Dilaporkan ke Polda Jatim, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Siap Gugat Balik Istri Pemilik Perusahaan: Saya yang Justru Difitnah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221005_184639.jpg" alt="Togar Situmorang, pengacara Christoper Steffanus Budianto alias Steven, penggugat Jessica Iskandar terkait kasus gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Selatan,Rabu (5/10)./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Togar Situmorang, pengacara Christoper Steffanus Budianto alias Steven, penggugat Jessica Iskandar terkait kasus gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Selatan,Rabu (5/10)./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jessica Iskandar memasukkan gugatan rekonvensi dengan nilai kerugian sebesar Rp 60 miliar terhadap mantan rekan bisnisnya, Christopher Steffanus Budianto alias Steven, dalam perkara perdata yang kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai kerugian yang dimasukkan Jessica Iskandar lebih besar jika dibandingkan dengan gugatan Steven yang memasukkan kerugian Rp 50 miliar.  Menanggapi hal tersebut, Togar Situmorang selaku kuasa hukum Steven mengatakan langkah itu merupakan kewenangan dari pihak tergugat. Kendati demikian, nantinya akan diuji dalam persidangan sejauh mana pihak Jedar dapat membuktikannya.  "Tetapi pertanyaannya, rekonvensinya masuk nggak dalam substansi perkara atau gugatan yang kita mintakan? Gugatan ini terjadi cikal bakalnya kan dari pihak mereka, bukan klien kami," kata Togar Situmorang saat ditemui di bilangan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (18/1).  Togar kembali menyinggung awal mula permasalahan kliennya dengan Jessica Iskandar dan Vincent, suami Jedar. Gugatan lahir dari peristiwa jumpa pers yang mereka lakukan dengan menyebut Steven sebagai penipu.  "Gugatan korban yang mereka mintakan di Polda Metro Jaya kalau memang benar Jessica korban, itu kan jauh berbanding terbalik dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dia memasukkan rekonvensi. Jadi jomplang," paparnya.  Pihak Jessica Iskandar membantah telah melakukan pencemaran nama baik. Penyebutan nama Steven katanya dalam rangka menceritakan kronologi kasus yang dialaminya dan dilaporkan di Polda Metro Jaya. Pihak Jedar bahkan siap memutarkan video jumpa pers di dalam persidangan nanti. Apa kata pihak Steven terkait hal ini?  "Kita harapkan hakim nanti melihat secara utuh link yang mereka siapkan yang mereka lepas di media tanpa adanya istilahnya izin dari instansi terkait," tutur Togar.  "Karena mereka sudah lapor ke Polda Metro harusnya tunggu dulu dari Polda Metro Jaya. Polda saja menyebutkan klien kami dengan inisial, dan mereka pun belum ada rilis sampai detik ini dan selalu menggunakan diduga. Kalau ini, dia langsung menyebut penipu, posting, sudah kabur, dan lain-lain. Itu kita sayangkan," imbuhnya.  Masalah ini berawal Jessica Iskandar-Vincent Verhaag mengaku menjadi korban penipuan dari rekan bisnisnya Christoper Steffanus Budianto alias Steven saat melakukan kerja sama rental mobil. Ada 11 mobil yang diserahkan Jedar ke Steven yang kini tak diketahui keberadaanya. Jedar pun mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 9,8 miliar.  Jessica Iskandar-Vincent lantas membawa masalah ini ke ranah hukum. Steffanus dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan pada 15 Juni 2022. Laporannya terdaftar dengan nomor perkara LP/B/2947/VI/2022/SPKT/P0LDA METRO JAYA.  Pihak Steven tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, dia melakukan gugatan perdata yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan perkaranya masih berjalan sampai saat ini.

Reaksi Pihak Steven Digugat Balik Jessica Iskandar Rp 60 Miliar

gugat balik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gugat balik

Berita Terkini

Amien Rais dan Menantunya Digugat Rp 24 M oleh 34 Kader Partai Ummat, Siap Gugat Balik!

Ridwan Kamil Gugat Balik Lisa Mariana, Tuntut Ganti Rugi Sebesar Rp 105 Miliar

Dilaporkan ke Polda Jatim, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Siap Gugat Balik Istri Pemilik Perusahaan: Saya yang Justru Difitnah!

Reaksi Pihak Steven Digugat Balik Jessica Iskandar Rp 60 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com