<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/JKT_Rilis-Kasus-Penampungan-Kendaraan-Curian-di-Gudang-Zeni-TNI-AD-Sidoarjo_Salman-Toyibi7-2646121359.jpg" alt="Penampakan ratusan kendaraan hasil curian yang ditampung di Gudang Balkir Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (AD) di Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Penampakan ratusan kendaraan hasil curian yang ditampung di Gudang Balkir Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (AD) di Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Gudbalkir Pusziad Sidoarjo, Jawa Timur, biasa mengirim barang hasil curiannya ke Timor Leste. Para pelaku mengaku menjual mobil seharga Rp 100-200 juta per unitnya dan sepeda motor seharga Rp 10-20 juta per unit.&nbsp; "Tersangka telah melakukan kegiatan tersebut dari awal Februari 2022 sampai dengan 2024," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada wartawan, Senin (15/1). Tersangka dari warga sipil Eko Irianto alias EI dan Maryanto alias M bisa mendapat keuntungan sampai dengan Rp 4 miliar per tahun. Sedangkan 3 oknum anggota TNI AD mendapat bayaran sekitar Rp 30 juta per bulan sebagai jasa telah menyediakan lokasi penadahan sementara kendaraan. "Dari hasil kegiatan tersebut, berdasarkan hasil penelitian sementara kami mencoba menghitung besaran keuntungan dari pelaku per tahunnya bisa mencapai angka Rp 3-4 Miliar," jelasnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Kodam V/Brawijaya membongkar kasus penggelapan kendaraan bermotor. Kasus itu turut melibatkan oknum anggota TNI AD. Pengungkapan ini dilakukan di Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis (4/1). "Pomdam V/Brawijaya bersama Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tindak Pidana Penggelapan kendaraan bermotor yang diduga dilakukan oleh saudara EI (sipil) dan melibatkan Kopda AS, oknum anggota TNI AD," kata Kadispenad Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada JawaPos.com, Jumat (5/1). Tersangka sipil yakni Eko Irianto alias EI dan Maryanto alias M. Sedangka 3 oknum TNI yang membantu yak i Mayor Czi Bagus Pudjo Raharjo alias BP, Kopda Adi Saputra alias AS dan Praka Jazuli alias J. Kristomei mengatakan, saat ini Pomdam V/Brawijaya telah melakukan proses penyidikan terhadap Oknum anggota TNI AD. Sedangkan pelaku sipil ditangani Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur. "Hasil penyidikan akan diumumkan secara transparan kepada publik. Jika oknum anggota TNI AD tersebut terlibat dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan di proses hukum sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai komitmen TNI AD dalam penegakan hukum;" jelas Kristomei. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini merupakan pengembangan dari tersangka EI. Penyelidikan kemudian berkembang ke Sidoarjo. Pelaku dikabarkan menjadikan Markas Gudbalkir Pusziad di Buduran sebagai lokasi penampungan kendaraan curian. Di lokasi tersebut dikabarkan ditemukan 215 unit kendaraan roda dua dan 49 unit kendaraan roda empat.

Sindikat pencurian kendaraan bermotor di Gudbalkir Pusziad Sidoarjo, Jawa Timur, biasa mengirim barang hasil curiannya ke Timor Leste.

Dijual ke Timor Leste, Mobil Yang Disimpan di Gudang Markas TNI AD Dihargai Rp 200 Juta, Motor Rp 20 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/13_sindi_1-2029612069.png" alt="Kendaraan yang sempat ditampung di Gudang Balik PUsziad Sidoarjo kemarin dipajang di halaman Mapolda Metro Jaya." width="100%">
<figcaption>Kendaraan yang sempat ditampung di Gudang Balik PUsziad Sidoarjo kemarin dipajang di halaman Mapolda Metro Jaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Asal usul ratusan kendaraan bermotor curian yang disimpan di Gudang Balkir Pusat Zeni Angkatan Darat (Gudbalkir Pusziad), Buduran, Sidoarjo, akhirnya dibeber. Selain dari kasus pencurian dengan pemberatan, ada kendaraan yang diperoleh dari debitur yang tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan. Praktik tersebut telah berlangsung sejak awal 2022. Dari proses pengembangan perkara, penyidik menemukan barang bukti berupa 46 unit kendaraan roda empat dan 214 unit kendaraan roda dua dengan berbagai merek. Polda Metro Jaya (PMJ) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu. Ketiganya warga sipil, yakni Eko Irianto (EI), MY, serta seorang debitur berinisial GS yang kini berstatus buron alias masuk DPO (daftar pencarian orang). Sedangkan terkait keterlibatan tiga anggota TNI-AD, yakni Mayor P, Kopda AS, dan Praka J, prosesnya diserahkan kepada tim penyidik Pomdam V/Brawijaya. Dirreskrimum PMJ Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, kasus tersebut bermula dari pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan. Namun, berdasar informasi dari masyarakat dan saksi korban, diketahui ada beberapa pengajuan leasing terhadap kendaraan yang sudah menunggak. Setelah dilakukan penelusuran, kendaraan tersebut ternyata dialihkan kepada orang lain. &rdquo;Untuk waktunya periode 2022 sampai Januari 2024. Jadi sampai saat ini,&rdquo; katanya kemarin (10/1). Wira menyebutkan, korban adalah TS, IMF, dan lembaga pembiayaan kredit yang termasuk dalam anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Dari laporan yang diterima, Subdit Ranmor Ditreskrimum PMJ kemudian melakukan upaya penyelidikan. Hasilnya, ditangkap dua tersangka, yakni MY dan EI. &rdquo;M berperan sebagai pengepul dari kendaraan tersebut yang nantinya akan dikirim ke Timor Leste. Sedangkan tersangka EI pengepul sekaligus yang memberikan biaya untuk pengiriman ke Timor Leste,&rdquo; ungkapnya. Tersangka, jelas Wira, mendapatkan kendaraan berbagai merek tersebut dengan membeli dari pelaku curanmor. Ada juga yang didapat dari warga atau debitur yang tidak membayar utang cicilan. Karena itu, selain pasal terkait curanmor dan penggelapan, penyidik menjerat dengan pasal terkait UU Jaminan Fidusia. Yakni terkait pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. &rdquo;Tersangka membeli dari pelaku curanmor, penggelapan, ataupun pelaku fidusia dengan harga rata-rata kendaraan roda dua Rp 8 juta sampai Rp 10 juta,&rdquo; bebernya. Selanjutnya, kendaraan-kendaraan tersebut diletakkan di suatu tempat di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Tepatnya di Gudbalkir Pusziad, Buduran. &rdquo;Tersangka menyewa lahan untuk menyimpan kendaraan barang bukti di sebuah gudang kosong di Buduran, Jawa Timur, dengan membayar setiap parkir kontainer Rp 2 juta. Dengan estimasi per bulannya membayar Rp 20 juta sampai Rp 30 juta,&rdquo; ungkap Wira. Para tersangka, lanjut Wira, membeli kendaraan tersebut dengan menggunakan identitas palsu. Pun dengan para debitur yang rata-rata menggunakan identitas palsu untuk membeli kendaraan dari leasing. Menurut Wira, kendaraan roda empat maupun roda dua tersebut diperoleh dari sejumlah wilayah di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kendaraan itu rata-rata tidak dilengkapi STNK maupun BPKB sebagai identitas ketika dibeli ataupun ditampung para pelaku. Dari gudang di Buduran, terang Wira, kendaraan diangkut menuju Pelabuhan Tanjung Perak. &rdquo;Selanjutnya akan diberangkatkan menuju Timor Leste. Di Timor Leste ini sudah ada pemesan yang akan menampung di sana,&rdquo; paparnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/6_sindi-509255666.png" alt="SINERGI TNI-POLRI: Dari kiri, Brigjen Kristomei Sianturi, Mayjen Eka Wijaya Permana, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andika, dan Kombes Wira Satya Triputra di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/1)." width="100%">
<figcaption>SINERGI TNI-POLRI: Dari kiri, Brigjen Kristomei Sianturi, Mayjen Eka Wijaya Permana, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andika, dan Kombes Wira Satya Triputra di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/1).</figcaption>
</figure> Menurut Wira, tersangka mengenal para pembeli di Timor Leste melalui akun Facebook. Berdasar hasil penyelidikan, diketahui ada empat orang warga Timor Leste yang diduga terlibat. Pihaknya akan melakukan identifikasi terhadap unit kendaraan, baik R2 maupun R4, untuk mengetahui siapa yang mengajukan kredit kendaraan tersebut. &rdquo;Kami juga melakukan pengembangan terhadap pelaku lain agar bisa mengungkap jaringan lebih besar,&rdquo; ujarnya. Dari keterangan para tersangka, pengiriman kendaraan bodong tersebut ke Timor Leste biasanya dilakukan sebulan sekali atau dua bulan sekali. Pengiriman bergantung pada berapa banyak kendaraan yang sudah bisa ditampung. &rdquo;Kendaraan dijual kembali ke Timor Leste dengan estimasi harga antara Rp 15 juta sampai Rp 20 juta. Sedangkan untuk roda empat itu ditampung mereka dengan harga kisaran Rp 60 sampai 120 juta, tergantung merek kendaraan tersebut,&rdquo; katanya. Lalu, kendaraan itu dijual kembali Timor Leste dengan estimasi harga antara Rp 100 sampai 200 juta per unit. Dari hasil kejahatan tersebut, para tersangka setiap bulan diperkirakan mendapat uang sekitar Rp 400 juta. &rdquo;Berdasar hasil penelitian sementara, kami mencoba menghitung besaran keuntungan dari pelaku, per tahunnya bisa mencapai angka Rp 3 sampai 4 miliar,&rdquo; ungkapnya. Di tempat yang sama, Wadan Puspomad Mayjen Eka Wijaya Permana mengatakan, tiga oknum prajurit TNI-AD yang diduga terlibat sindikat tersebut kini ditahan di Puspomad. &rdquo;Pada saat ini memang sudah ada tiga terduga oknum anggota TNI yang sedang diperiksa dan diselidiki oleh Pomdam V/Brawijaya,&rdquo; ujarnya. Eka melanjutkan, proses hukum terhadap tiga oknum prajurit TNI tersebut masih terus berjalan. Pihaknya bersinergi dengan PMJ dan akan melakukan pengembangan lebih lanjut. (ygi/dya/c9/fal)

Asal usul ratusan kendaraan bermotor curian yang disimpan di Gudang Balkir Pusat Zeni Angkatan Darat (Gudbalkir Pusziad), Buduran, dibeber.

Seret 3 Oknum Tentara, Tersangka Curanmor dan Penggelapan Menyewa Gudang TNI Rp 30 Juta untuk Simpan Kendaraan Curian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/WhatsApp-Image-2024-01-05-at-143219-126027946.jpeg" alt="Polda Metro Jaya bersama Kodam V/Brawijaya membongkar kasus pencurian kendaraan bermotor. Kasus ini turut melibatkan oknum anggota TNI AD. Pengungkapan ini dilakukan di Sidoarjo, Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Polda Metro Jaya bersama Kodam V/Brawijaya membongkar kasus pencurian kendaraan bermotor. Kasus ini turut melibatkan oknum anggota TNI AD. Pengungkapan ini dilakukan di Sidoarjo, Jawa Timur.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - TNI AD langsung berbenah usai terungkap kasus pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor di Markas Gudbalkir Pusziad Sidoarjo, Jawa Timur. TNI AD memutuskan melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di Gudbalkir Pusziad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas perintah pimpinan, kami juga akan evaluasi SOP dalam pengamanan, pengawasan, dan serta pengendalian fasilitas yang diberikan oleh TNI AD. Serta penekanan kepada unsur komandan, unsur kepala satuan kerja, dalam rangka pengendalian dan pengawasan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing," ucap Kadispenad Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada wartawan, Kamis (11/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga meminta kepada tiga prajurit TNI yang terlibat ditindak tegas. Mereka harus dihukum sesuai aturan yang berlaku bila terbukti melanggar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013718854/demokrasi-indonesia-terus-disorot-pakar-bilang-begini">Demokrasi Indonesia Terus Disorot, Pakar Bilang Begini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yakin dan percayalah atas instruksi pimpinan TNI AD, bahwa kami akan menghukum anggota atau oknum anggota yg terlibat dan melanggar hukum. Dan kami akan kenakan ancaman hukuman secara maksimal," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Kodam V/Brawijaya membongkar kasus penggelapan kendaraan bermotor. Kasus ini turut melibatkan oknum anggota TNI AD. Pengungkapan ini dilakukan di&nbsp;Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis (4/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pomdam V/Brawijaya bersama Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tindak Pidana Penggelapan kendaraan bermotor yang diduga dilakukan oleh saudara EI (sipil) dan melibatkan Kopda AS, oknum anggota TNI AD," kata Kadispenad Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada JawaPos.com, Jumat (5/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tersangka sipil yakni Eko Irianto alias EI dan Maryanto alias M. Sedangka 3 oknum TNI yang membantu yak i Mayor Czi Bagus Pudjo Raharjo alias BP, Kopda Adi Saputra alias AS dan Praka Jazuli alias J.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013718841/kandungan-surat-al-maidah-ayat-11-ajarkan-kenikmatan-dan-perlindungan-dari-musuh-musuh-allah">Kandungan Surat Al-Maidah ayat 11, Ajarkan kenikmatan dan Perlindungan dari musuh-musuh Allah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kristomei mengatakan, saat ini Pomdam V/Brawijaya telah melakukan proses penyidikan terhadap Oknum anggota TNI AD. Sedangkan pelaku sipil ditangani Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasil penyidikan akan diumumkan secara transparan kepada publik. Jika oknum anggota TNI AD tersebut terlibat dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan di proses hukum sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai komitmen TNI AD dalam penegakan hukum;" jelas Kristomei.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini merupakan pengembangan dari tersangka EI. Penyelidikan kemudian berkembang ke&nbsp;Sidoarjo. Pelaku dikabarkan menjadikan Markas Gudbalkir Pusziad di Buduran sebagai lokasi penampungan kendaraan curian. Di lokasi tersebut dikabarkan ditemukan 215 unit kendaraan roda dua dan 49 unit kendaraan roda empat.&nbsp;</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga meminta kepada tiga prajurit TNI yang terlibat ditindak tegas.

Usai Gudang TNI Dijadikan Tempat Penimbunan Ratusan Kendaraan Curian, Begini Perintah Jenderal Maruli Simanjuntak