<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/zyro-image-1494862337.png" alt="Gubernur Bali Wayan Koster." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Bali Wayan Koster&nbsp;ingin agar rencana pembangunan Terminal Liquified Natural Gas (LNG) Sidakarya di Denpasar tetap berjalan. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tidak merekomendasikan proyek tersebut. &rdquo;Harapannya ya ini (proyek Terminal LNG) lolos, karena kita untuk kepentingan daerah Bali ya, dan sudah ada kesepakatan dengan wali kota dan empat desa adat yang ada di wilayah itu,&rdquo; kata Koster seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Jumat (14/4). Menurut dia, sudah tidak ada lagi permasalahan terkait proyek tersebut. Apalagi Terminal LNG disebut-sebut demi kepentingan Bali yang mandiri energi dan energi bersih sekaligus untuk meningkatkan daya saing pariwisata. Hingga saat ini, orang nomor satu di Pemprov Bali itu masih mengoordinasikan hal itu dengan Menko Marves. Gubernur telah mengirimkan surat kepada Luhut Binsar agar merestui proyek Terminal LNG di kawasan mangrove tersebut. &rdquo;Sudah sampai saya kira (suratnya) sedang dikaji, kita berikan kesempatan kepada Pak Menko Marves dan timnya untuk mempelajari studi kelayakan yang sudah dilakukan termasuk juga kesiapan untuk analisis data,&rdquo; ujar Koster. Adapun surat penjelasan yang disampaikan Koster kepada Menko Marves adalah hasil kajian aspek keamanan, keselamatan operasi, dan pelayaran, dalam pembangunan Terminal LNG yang membuktikan bahwa tidak ada isu lingkungan yang muncul. Hal itu menurut dia, sesuai dengan penjelasan Menteri LHK dalam laporan kepada Menko Marves. Namun, Luhut justru tidak memberikan&nbsp;rekomendasi melalui Menteri LHK di mana penyebabnya sendiri tak diketahui gubernur Bali. &rdquo;Sebenarnya sudah lama (kabar proyek LNG Sidakarya) cuma saya tidak tahu kenapa (baru ditolak). Belum berlanjut proyek, tapi persiapan jalan terus,&rdquo; tutur Wayan Koster.

Gubernur Bali Wayan Koster ingin rencana pembangunan Terminal LNG tetap jalan meski Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan beri rekmendasi

Gubernur Bali Ingin Proyek LNG Tetap Jalan usai Tak Didukung Luhut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Wayan-Koster-udeng-merah-edit_1.jpg" alt="Gubernur Bali Wayan Koster. Pemprov Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster. Pemprov Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tidak menolak Piala Dunia U-20, melainkan hanya menyampaikan penolakan kehadiran Timnas Israel bertanding di Bali. Hal itu didasarkan atas prinsip terkait kemanusiaan.  Koster menyampaikan, ada alasan yang menjadi dasar penolakan kehadiran Timnas Israel bertanding di Pulau Dewata. Yakni untuk menghormati konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945 khususnya dalam pembukaan alinea kesatu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.  ”Prinsip ini dipegang teguh oleh  Bung Karno sebagai Bapak Bangsa,” ujar Koster seperti dilansir dari Antara.  Selain itu menurut dia, Israel menjajah Palestina berpuluh-puluh tahun lamanya, yang tidak menghormati kedaulatan dan kemanusiaan Palestina. Hal itu tidak sesuai dengan garis politik Bung Karno. Alasan lain karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.  Koster menyatakan, pihaknya dengan penuh hormat melaksanakan prinsip dan ideologi yang digariskan Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dengan kokoh serta harus disuarakan dan disampaikan kepada masyarakat luas.  Koster menambahkan, mencermati secara seksama, kehadiran tim Israel pada Piala Dunia U-20 telah menimbulkan pro dan kontra di Indonesia terkait dengan konflik Israel-Palestina, terutama setelah terjadi perubahan pemerintahan di Israel oleh sayap kanan yang begitu keras terhadap Palestina.  ”Hal ini sangat berpotensi menjadi ancaman dan gangguan keamanan di Bali, baik ancaman bersifat terbuka dan tertutup,” ucap Koster.  Kehadiran Timnas Israel di Bali, lanjut dia, berpotensi menjadi sasaran dari berbagai pihak yang bisa membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, serta timnas Israel selama bertanding di Bali.  Koster menyatakan tidak mentolerir terhadap potensi gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat Bali yang lebih lanjut akan berdampak luas atas kerja keras semua pihak selama ini. Terutama dalam upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali, sehingga baru bisa pulih dan bangkit kembali pasca pandemi Covid-19.  Menurut dia, Bali merupakan Pulau Dewata yang menjadi pusat spiritual. Kedamaian dan kemanusiaan dikedepankan, yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya.  ”Sebagai pencinta bola, saya sebagai Gubernur Bali sesungguhnya sangat mengharapkan Dunia FIFA U-20 juga dilaksanakan di Bali, namun event ini tidak bisa dipisahkan dari prinsip kemanusiaan, sebagaimana diamanatkan konstitusi dan Bung Karno,” ujar Koster.  Oleh karena itu, Koster menyatakan, tidak berharap atas keputusan FIFA yang membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia.  ”Mengenai sikap penolakan saya atas kehadiran timnas Israel dalam Kejuaraan Dunia FIFA U-20 di Bali, merupakan wujud tanggung jawab saya sebagai Gubernur Bali, yang saya pertanggungjawabkan secara niskala-sakala (rohani-jasmani), karena didasarkan pada hal yang prinsip terkait kemanusiaan,” terang Koster.  ”Keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Dunia FIFA U-20, menjadi pelajaran yang sangat penting dalam membangun kesadaran bahwa sepak bola Indonesia harus dibangun sebagai bagian supremasi Indonesia, dan hal tersebut harus menyeluruh,” ujar Koster.  Dia mengajak masyarakat Bali untuk mendoakan bersama agar FIFA tergerak hatinya untuk tetap berlaku adil dengan mencoret timnas Israel dalam Piala Dunia U-20, sama dengan sikapnya ketika mencoret Timnas Rusia dalam Kejuaraan Dunia FIFA Tahun 2022 di Qatar.  ”Mari kita terus dukung bersama upaya memajukan sepak bola Indonesia dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan,” ucap Koster.

Gubernur Koster Tegaskan Tidak Menolak Piala Dunia U-20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230306-WA0122.jpg" alt="Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri upacara pemlaspasan fasilitas baru di Pura Agung Besakih, Kabupaten Karangasem, Senin (6/3). Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri upacara pemlaspasan fasilitas baru di Pura Agung Besakih, Kabupaten Karangasem, Senin (6/3). Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa biaya pembangunan fasilitas di lingkungan Pura Agung Besakih seluruhnya mencapai sekitar Rp 911 miliar.  Pada upacara pemlaspasan di Pura Agung Besakih, Kabupaten Karangasem, gubernur mengatakan, pembangunan fasilitas di lingkungan Pura Agung Besakih dilakukan menggunakan alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  ”Untuk membangun fasilitas ini seluruhnya sampai selesai di 2023 (biayanya) adalah Rp 911 miliar, yang bersumber dari APBN anggaran Kementerian PUPR sekitar Rp 427 miliar dan APBD Semesta Berencana sekitar Rp 483 miliar, yang sebagian untuk pembebasan lahan, lebih dari Rp 170 miliar,” papar Wayan Koster seperti dilansir dari Antara.  Pembangunan fasilitas di Pura Agung Besakih yang dimulai sejak 2020 mencakup restorasi dan pengembangan tempat suci serta pembangunan tempat parkir Kedungdung khusus untuk bus, gedung parkir area Manik Mas khusus untuk kendaraan roda empat dan roda dua, fasilitas untuk UMKM, gedung untuk desa dan Desa Adat Besakih, serta fasilitas pendukung lain.  Usai persembahyangan yang diikuti jajaran aparat pemerintah daerah, Wayan Koster memaparkan, pelaksanaan restorasi Pura Titi Gonggang, Pura Manik Mas, Pura Melanting Manik Mas, Pelinggih Tulak Tanggul, dan Patung Padma Bhuwana, di Bencingah.  Dia menyampaikan, fasilitas parkir yang baru dapat menampung hingga 250 bus serta dilengkapi dengan halte kendaraan listrik, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dan toilet. Selain itu, ada fasilitas parkir Kreta Graha Kulon untuk kendaraan beroda empat dan Rangga Graha Wetan untuk kendaraan beroda dua di gedung berlantai empat.  ”Parkir khusus untuk kendaraan roda empat dengan total kapasitas 1.541 unit, atap gedung parkir memakai PLTS dengan kapasitas 400 Kwh. Parkir khusus untuk kendaraan roda dua total kapasitas 1.268 unit, tersedia tangga dan elevator sebagai penghubung setiap lantai,” tambah Wayan Koster.  Penataan kompleks Pura Agung Besakih, menurut dia, juga mencakup pembangunan fasilitas dengan 272 kios dan 198 los di area Bencingah dan Manik Mas untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Gubernur menyampaikan, sebanyak 198 bilik toilet, termasuk bilik toilet khusus bagi penyandang disabilitas, juga dibangun di lingkungan pura.  ”Pengunjung pura bisa menggunakan fasilitas tersebut secara gratis,” tutur Wayan Koster.  Di samping itu, lanjut dia, bagi pengunjung Pura Agung Besakih yang hendak melakukan persembahyangan disediakan fasilitas pendukung seperti wantilan atau balai untuk beristirahat, gedung berkapasitas 215 orang, taman, hingga wahana kreativitas bagi anak muda.  Gubernur Bali membentuk badan pengelola kawasan suci Pura Agung Besakih guna memastikan penyelenggaraan pelayanan dan pemeliharaan pura berjalan dengan baik.

Biaya Pembangunan Fasilitas di Pura Agung Besakih Capai Rp 911 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230130-WA00081.jpg" alt="Arak Bali yang telah lolos izin BPOM dan dipamerkan saat perayaan Hari Arak Bali, Senin (30/1). Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Arak Bali yang telah lolos izin BPOM dan dipamerkan saat perayaan Hari Arak Bali, Senin (30/1). Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, setelah adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, produksi arak Bali semakin meningkat. Yakni mencapai 40,1 juta liter per tahun.  ”Jumlah produksi arak Bali meningkat menjadi sebanyak 40,1 juta liter per tahun dari sebelumnya 16,4 juta liter per tahun,” kata Koster seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Senin (30/1).  Dari angka tersebut, terlihat kenaikan produksi tahunan mencapai 23,7 juta liter, di mana jumlah tersebut sejalan dengan bertambahnya merek arak Bali yang telah lolos izin Badan POM dan berpita cukai.  Dalam pidato yang disampaikan serangkaian peringatan Hari Arak Bali, Gubernur Koster menyebut, hingga saat ini, sebanyak 32 merek arak telah terdaftar. Sebelumnya, hanya 12 merek, dengan dinaungi 10 koperasi yang mengelola.  Dengan itu pula, lanjut Wayan Koster, terdapat kenaikan jumlah tenaga kerja yang tertampung, dari yang sebelumnya 920 KK dan 1.820 orang, kini menjadi 1.486 KK dan 4.458 orang pekerja.  ”Harga tuak yang menjadi bahan baku arak Bali naik menjadi Rp 5.000-Rp 6.000 per liter, sebelumnya Rp 3.000-Rp 4.000 per liter,” ujar Wayan Koster.  Salah satu faktor pendorong meningkatnya dampak positif perekonomian dari arak Bali adalah telah ikut sertanya hotel-hotel berkelas dunia di Bali yang memasarkan dan memanfaatkan produk arak Bali untuk para wisatawan. Koster menilai, arak Bali telah nyata menjadi salah satu sumber dari kehidupan masyarakat Pulau Dewata, karena mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan mereka.  Dia berharap agar seluruh pelaku usaha arak Bali dari hulu ke hilir benar-benar melaksanakan Pergub yang ada dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.  ”Pelaku usaha arak Bali agar berkomitmen penuh kepada petani yang menghasilkan tuak sebagai bahan arak Bali, yakni membeli tuak dengan harga yang pantas, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka,” ucap Wayan Koster.  Koster juga berharap agar pelaku usaha terus menjaga dan meningkatkan kualitas, cita rasa, aroma, dan kemasan yang menarik memakai aksara Bali untuk memberi identitas yang unik. Para pelaku usaha juga diarahkan untuk memperluas jaringan pemasaran secara konvensional dan melalui marketplace, serta mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.  ”Pelaku usaha arak Bali agar memproduksi dengan mempertahankan cara pengetahuan tradisional karena telah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, dilarang keras memproduksi arak gula, yang merusak cita rasa arak tradisional, mengganggu kesehatan, dan merusak harga,” tutur Koster.  Dia mengimbau untuk pelaku usaha mengurangi secara drastis, bahkan tidak memakai produk minuman beralkohol impor, dan untuk masyarakat Bali diingatkan untuk mengonsumsi secara semestinya agar tidak merusak kesehatan.  Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, setelah adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, produksi arak Bali semakin meningkat. Yakni mencapai 40,1 juta liter per tahun.  ”Jumlah produksi arak Bali meningkat menjadi sebanyak 40,1 juta liter per tahun dari sebelumnya 16,4 juta liter per tahun,” kata Koster seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Senin (30/1).

Produksi Arak Bali Capai 40,1 Juta Liter Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221219-WA01421.jpg" alt="Gubernur Bali Wayan Koster saat menyerahkan penghargaan atas digitalisasi pembayaran nontunai kepada instansi terkait di Denpasar, Senin (19/12). Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster saat menyerahkan penghargaan atas digitalisasi pembayaran nontunai kepada instansi terkait di Denpasar, Senin (19/12). Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan resolusinya untuk 2023. Yakni menaikkan pangkat bagi pejabat yang berprestasi.  ”2023 kita akan memantapkan ini (prestasi 2022), tentu bagi jajaran saya yang sudah memberikan prestasi terbaiknya, kita akan memberikan apresiasi. Kalau dia ada di jabatan eselon III, mendapat apresiasi dengan naik ke eselon II,” kata Wayan Koster seperti dilansir dari Antara usai menyerahkan penghargaan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Jayasabha, Denpasar, Selasa (20/12).  Selain bagi pejabat berprestasi di jenjang eselon III, gubernur asal Kabupaten Buleleng tersebut juga berencana memperpanjang waktu sebelum pensiun para pejabat berprestasi di eselon II dengan mengangkat mereka menjadi fungsionaris.  ”Yang eselon II berprestasi dia kita jadikan fungsionaris, jadi umur pensiunnya bertambah lagi dari seharusnya usia 60 tahun jadi 65 tahun. Kalau orang-orang terbaik kita perlukan, mau pensiun kita jadikan fungsionaris agar lebih lama pengabdiannya lima tahun,” ujar Wayan Koster.  Menurut Koster, jika berbicara untuk kebaikan Bali, usia bukan jaminan, termasuk pertimbangannya apabila memberikan jabatan tinggi kepada usia muda namun kompetensinya belum cukup.  Sebelum menciptakan resolusi 2023 tersebut, Gubernur Wayan Koster terlebih dahulu berkaca pada prestasi yang diraih Bali selama 2022. Seperti di bidang tata kelola pemerintahan, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, kepegawaian menggunakan sistem merit, hingga keterbukaan informasi publik oleh lembaga-lembaga jajaran Pemprov Bali.  ”Saya terus terang di bidang tata kelola pemerintahan saya cek satu per satu itu sangat baik. Di antaranya kalau kaitannya dengan penggunaan APBD, hasil audit, Bali 9 kali berturut-turut Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian di bidang akuntabilitas program yang diselenggarakan KPK adalah program monitoring center prevention, Bali tertinggi terbaik di Indonesia,” ujar Wayan Koster.  Untuk kaitannya dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, kata dia, Bali baik di provinsi, kabupaten/kota, maupun lembaga vertikal bahkan berhasil mengalahkan kementerian. ”Kemudian juga dalam kepegawaian menggunakan sistem merit Bali terbaik, tanya kepala Badan Kepegawaian Daerah urusan kepegawaian sempurna. Juga keterbukaan informasi publik Bali tertinggi, saya kira ini pencapaian terbaik, saya dan Pak Cok Ace (Wagub Bali) bukan terbaik, tapi kita berupaya melakukan terbaik untuk pelayanan dan Pemprov Bali,” tutur Koster.

Gubernur Bali Bilang Pejabat Berprestasi Akan Naik Pangkat pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Pariwisata-Bali-3_2.jpg" alt="Ilustrasi wisatawan di Bali tak terpengaruh penetapan KUHP baru, Senin (12/12). Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wisatawan di Bali tak terpengaruh penetapan KUHP baru, Senin (12/12). Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Bali memastikan pasal yang menimbulkan polemik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru justru menjamin privasi wisatawan. Wisatawan yang berkunjung atau sudah ada di Bali sama sekali tidak perlu khawatir terhadap berlakunya KUHP, karena ketentuan yang baru justru lebih baik.  ”Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam KUHP yang baru lebih menjamin privasi dan kenyamanan setiap orang,” kata Gubernur Bali Wayan Koster seperti dilansir dari Antara, Senin (12/12).  Berdasar hasil pertemuan Gubernur Koster dengan sejumlah unsur pariwisata di Jayasabha, Denpasar, disampaikan bahwa selama ini, pemerintah dan masyarakat Bali selalu menghormati kedatangan dan keberadaan wisatawan termasuk privasinya.  Dia mengatakan, baik wisatawan asing maupun domestik selalu dilayani secara profesional, sopan santun, serta komunikatif dalam penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang bersumber pada kearifan lokal Sad Kerthi.  ”Pemerintah dan masyarakat Bali mengembangkan kepariwisataan berlandasan kebudayaan Bali yang bersumber pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berbasis taksu Bali sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali,” ujar Wayan Koster.  Namun sejak resminya KUHP baru DPR pada Selasa (6/12), muncul sejumlah pemberitaan yang menimbulkan kegelisahan bagi kepariwisataan Bali. Seperti kabar soal pembatalan penerbangan ke Bali dari Australia, hingga isu pengetatan perjalanan menuju Indonesia.  Koster menjelaskan, KUHP baru terutama pasal 411 yang mengatur perzinaan dan pasal 412 yang mengatur tentang hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan, baru berlaku tiga tahun sejak disahkan, dan sesungguhnya tidak secara khusus mengatur hubungan seksual pranikah.  ”Kedua ketentuan tersebut bukan dikualifikasikan sebagai delik umum yang pelakunya secara serta merta dapat ditangkap dan atau dituntut, melainkan merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada yang mengadukan,” terang Wayan Koster.  Adapun yang dapat mengadukannya telah diatur dalam KUHP baru yaitu suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.  Orang nomor satu di Pemprov Bali itu menyebut, ketentuan tersebut sejatinya bukan hal baru. Dalam KUHP terdahulu, pidana atas kasus serupa telah diatur dalam pasal 284, dan hingga saat ini belum pernah menimbulkan permasalahan bagi wisatawan, termasuk gangguan terhadap privasi wisatawan yang berkunjung atau tinggal di Bali.  Selain itu, Pemprov Bali juga memastikan, tidak akan ada pemeriksaan status perkawinan pada saat check in di akomodasi wisata, seperti hotel, vila, apartemen, guest house, pondok wisata, dan spa. Begitu pula dengan aksi sweeping atau pemeriksaan status perkawinan oleh aparat penegak hukum maupun kelompok masyarakat, serta menjamin kerahasiaan data wisatawan yang menginap di akomodasi wisata.  ”Pemprov Bali memastikan tidak ada perubahan kebijakan berkaitan dengan berlakunya KUHP yang baru serta memastikan kenyamanan dan privasi wisatawan melalui penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berkualitas serta bermartabat,” tegas Gubernur Wayan Koster.  Koster menunggu kedatangan wisatawan dan berharap mereka tidak ragu berkunjung ke Bali, karena Bali sama seperti sebelumnya yang nyaman serta aman dikunjungi.  ”Adanya pemberitaan melalui berbagai media yang menyebutkan terjadi pembatalan penerbangan dan pembatalan pemesanan kamar hotel adalah tidak benar. Data dari pelaku usaha perjalanan, akomodasi wisata, dan maskapai penerbangan, justru jumlah wisatawan dan maskapai penerbangan ke Bali dari Desember 2022 sampai dengan Maret 2023 cenderung meningkat,” kata Wayan Koster mengoreksi.  Dengan data tersebut, Wayan Koster mengimbau agar semua pihak lebih bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan agar KUHP baru tidak mengganggu pariwisata Pulau Dewata.

Gubernur Bali Pastikan KUHP Baru Justru Jamin Privasi Wisatawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221106-WA0008.jpg" alt="Gubernur Bali Wayan Koster. Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster. Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan larangan agar general manager hotel-hotel di Pulau Dewata memproduksi arak Bali dengan modal besar.  ”Saya memproteksi, jika ada pengusaha yang ingin memproduksi ini (arak Bali) dengan modal besar, saya larang. Kalau industri besar memproduksi ini (arak Bali) maka perajin mati, saya tidak mengizinkan,” kata Koster dalam jamuan makan malam perayaan masuknya arak Bali sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) seperti dilansir dari Antara di Denpasar.  Gubernur Bali menegaskan, jangan sampai hotel-hotel mengambil arak Bali di hulu, sementara dia mengimbau untuk melakukan distribusinya. Hal tersebut dilakukan agar arak Bali dapat menjadi milik rakyat sebagai wujud ekonomi kerakyatan, bukan menjadi milik satu orang. Sementara para petinggi hotel yang hadir diajak untuk menggunakan produk asli Bali tersebut di hotel dan restorannya.  ”Kalau pengusaha di hilir semua menggunakan ini, saya kira ini bisa menjadi kekuatan ekonomi luar biasa bagi Bali. Arak Bali, garam Bali, beras Bali, dan semuanya Bali dan itu memiliki kualitas yang luar biasa,” ujar Koster.  Wayan Koster meyakinkan pihak hotel agar tak ragu dengan minuman yang diproduksi dengan bahan-bahan alam itu, karena proses pembuatan arak Bali sendiri melalui aturan yang ketat yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali.  ”Saya yakinkan semuanya jangan ragu dengan produk- produk alam ini. Kalau harus diseleksi sesuai dengan standar hotel saya setuju, tapi dibina supaya menjadi baik karena petani dan perajin kita ini penurut,” tutur Koster.  Dia menjelaskan, saat ini arak Bali sudah naik kelas, dengan penerapan kebijakan Wayan Koster, petani arak kini tak lagi dikejar-kejar polisi dan bersembunyi agar tak ditangkap, karena telah mengikuti standar. Gubernur Bali meminta pula kepada para perajin dan pelaku arak agar tertib dan disiplin terutama dalam menjaga kualitas produksi.  ”Pak Bupati Karangasem, saya dan Pak Kapolda akan turun dan tidak boleh ada produksi arak gula yang diproses dengan cara fermentasi dan ada bahan kimianya, itu merusak. Saya ingin sekali para pelaku pariwisata ikut berkontribusi memajukan para perajin arak Bali, mulai dari hulu sampai di hilir supaya ekonomi Bali bergerak pasca pandemi Covid-19 memutar ekonomi kerakyatan di Provinsi Bali,” papar Koster.  Pesta yang digelar Gubernur Koster di Denpasar itu dalam rangka masuknya arak Bali sebagai WBTB, juga sekaligus sebagai perayaan hari suci Tumpek Landep, itu dikaitkan dengan merayakan produk arak yang menjadi warisan leluhur yang diharapkan mampu naik kelas hingga setara minuman lain di dunia.

Gubernur Koster Larang Hotel Produksi Arak Bali dengan Modal Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221103-WA0204.jpg" alt="Gubernur Bali Wayan Koster sambut arak Bali sebagai WBTB bersama manajer hotel di Denpasar. Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster sambut arak Bali sebagai WBTB bersama manajer hotel di Denpasar. Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Bali Wayan Koster meminta agar masyarakat utamanya perajin mempertahankan arak Bali usai resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.  ”Dengan telah ditetapkannya menjadi WBTB, proses destilasi tradisional pembuatan arak Bali harus dipertahankan, tidak boleh diubah dengan bebas, harus dipertahankan keasliannya,” kata Koster seperti dilansir dari Antara di Denpasar.  Gubernur Wayan Koster minta agar setelah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda, masyarakat tak lagi membuat arak gula dengan proses fermentasi. Sebab, akan merusak tradisi arak Bali.  Penetapan arak Bali sebagai WBTB juga tak terlepas dari sejumlah upaya Pemprov Bali dalam melindungi produsen minuman tersebut dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.  ”Akhirnya arak Bali mendapat perlindungan legalitas sekaligus izin edar. Para petani arak menyambut gembira dan berbagai kreativitas tumbuh, mulai dari kemasan yang elegan dan berkualitas hingga inovasi berbagai aroma dan rasa,” ujar Koster.  Usaha Pemprov Bali dalam melindungi, merawat, dan memajukan warisan leluhur, dalam hal ini bidang kemahiran kerajinan tradisional membuat minuman arak, tak berhenti sampai di peraturan. Gubernur menyampaikan, terus melakukan promosi, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, hingga akhirnya arak Bali masuk kategori minuman spirit ketujuh di dunia.  Minuman yang masuk kategori spirit dunia adalah minuman kategori golongan C, dengan kadar alkohol 25-45 persen yang dibuat dengan proses destilasi. Ketujuh minuman itu adalah Whiskey dari Irlandia, Rum dari India Barat, Gin dari Belanda, Vodka dari Rusia, Tequila dari Mexico, Brandy dari Belanda, dan arak Bali. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mendukung arak Bali akhirnya menunjukkan hasil positif bagi perajin dan pelaku usaha arak, sehingga sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Koster mengadakan jamuan makan malam dan pesta cocktail pada Sabtu (5/11).  Dalam acara tersebut, Wayan Koster mengaku akan mengundang para perajin arak se-Bali, manajer hotel, serta pengusaha pariwisata Bali.  ”Acara ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat terutama para pelaku usaha pariwisata bahwa arak Bali telah mendapat pengakuan nasional dan memenuhi standar kualitas minuman destilasi, sehingga sudah sangat layak dijadikan sebagai menu sajian di hotel-hotel dan restoran,” tutur Koster.  Dalam penetapan WBTB, arak Bali lolos bersama delapan warisan budaya lainnya, yaitu uyah (garam) Amed, jaja laklak, lontar Bali, sate lilit, karya pemijilan Ida Bhatara Sakti Ngerta Gumi, Berko, Mejaran-jaranan, dan sayur serombotan.  Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 414/P/2022 tentang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia 2022.

Gubernur Minta Arak Bali Dipertahankan usai Ditetapkan Sebagai WBTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220712-WA0002.jpg" alt="Warga Desa Adat Intaran memasang baliho penolakan Terminal LNG di kawasan mangrove. Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga Desa Adat Intaran memasang baliho penolakan Terminal LNG di kawasan mangrove. Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga Desa Adat Intaran Sanur kembali menyurati Gubernur Bali Wayan Koster terkait data lokasi sesungguhnya pembangunan Terminal LNG (Liquefied Natural Gas) di Denpasar. Desa Adat Sanur bersama pemerhati lingkungan dari Walhi Bali, Kekal Bali, dan Frontier Bali melakukan hal itu menanggapi pernyataan gubernur.  ”Pembangunan Terminal LNG katanya tak digarap di kawasan mangrove yang berbeda dengan ucapan PT Dewata Energy Bersih (DEB) selaku pemrakarsa. Humas PT DEB Ida Bagus Ketut Purbanegara mengatakan pembangunan Terminal LNG akan dilakukan di kawasan mangrove memanfaatkan lahan seluas 3 hektare,” kata Direktur Walhi Bali Made Krisna Dinata seperti dilansir dari Antara.  Selain itu, dalam sosialisasi yang dilakukan perusahaan pemrakarsa proyek Terminal LNG itu disebutkan izin-izin yang telah mereka kantongi. Seperti izin prinsip dari Gubernur Bali melalui Surat No.671/3023/V Disnakeresdm tanggal 21 April 2021.  Bahkan, ada juga Surat Dukungan Gubernur Bali No.B.23.671/1390/V/DISNAKERESDM tanggal 22 Februari 2022 perihal Dukungan Percepatan Pembangunan Terminal LNG Sidakarya sebagai fasilitas pendukung infrastruktur ketenagalistrikan Provinsi Bali.  Selain mengantongi izin, PT Dewata Energy Bersih juga memiliki persetujuan kerja sama strategis penggunaan lahan tahura yang telah diterbitkan melalui Surat Dirjen KSDAE Nomor S.372/KSDAE/RKK/KSA/ 0/3/2022, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat yang telah diterbitkan melalui OSS dengan Nomor 04042210215171063.  ”Mereka juga memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah diterbitkan melalui OSS dengan Nomor 28042210515100009. Hal ini disampaikan saat sosialisasi kepada warga Desa Adat Intaran,” terang Made Krisna Dinata.  ”DPRD Bali juga sempat memberikan opsi jika pembangunan Terminal LNG sebaiknya dilakukan di lepas pantai agar tidak merusak mangrove, namun usul itu tidak ada respons,” tambah Krisna.  Atas ketidakjelasan tersebut, lanjut dia, Desa Adat Intaran melalui kehadiran Prajuru Adat Desa I Wayan Mudana menindaklanjuti melalui surat. Diharapkan gubernur membuka data dan perizinan tentang pembangunan terminal di kawasan mangrove.  ”Berharap gubernur akan mendapat tanggapan dalam waktu tiga hari,” ucap Made Krisna Dinata.

Warga Intaran Surati Gubernur Bali Minta Data Lokasi Terminal LNG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Hadiah-pemenang-lomba-ogoh-ogoh.jpg" alt="Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kadis Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arya Sugiartha menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba ogoh-ogoh di Denpasar, Minggu (17/4). Pemprov Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kadis Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arya Sugiartha menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba ogoh-ogoh di Denpasar, Minggu (17/4). Pemprov Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Bali Wayan Koster serahkan secara simbolis hadiah dengan total Rp 1,7 miliar kepada para pemenang lomba ogoh-ogoh se-Bali Tahun 2022. Hadiah itu sebagai bentuk motivasi pemerintah daerah atas hasil karya kreatif para pemuda saat menjelang Hari Raya Nyepi.  ”Lomba ogoh-ogoh se-Bali tahun ini diadakan berawal dari audiensi Yowana MDA provinsi dan kabupaten/kota se-Bali, dengan mengajak para seniman ogoh-ogoh,” kata Koster seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Minggu (17/4).  Koster menceritakan saat audiensi tersebut, di antaranya dihadiri seniman ogoh-ogoh Nyoman Gede Sentana Putra alias Kedux dari Banjar Tainsiat, Denpasar, dan Ida Bagus Nyoman Surya Wigenam (Gusman) dari Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.  ”Saat audiensi, semua yowana (pemuda-pemudi) menyatakan komitmennya untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan saya tergugah hingga mengizinkan para yowana melakukan nyomya (pawai) ogoh-ogoh,” ujar Wayan Koster.  Guna menghormati dan memotivasi para generasi muda dengan karya ogoh-ogoh yang luar biasa, dia memiliki ide untuk melombakan dan memberikan hadiah dan piagam penghargaan. Ogoh-ogoh terbaik pertama untuk masing-masing kabupaten/kota di Bali mendapatkan hadiah sebesar Rp 50 juta. Terbaik kedua Rp 35 juta dan terbaik ketiga Rp 25 juta. Kemudian sebanyak 144 terbaik kecamatan se-Bali mendapat hadiah sebesar Rp 5 juta.  ”Secara keseluruhan total hadiahnya mencapai Rp 1,7 miliar,” ujar Koster.  Menurut dia, suksesnya penyelenggaraan lomba ogoh-ogoh tahun ini berkat semangat dari anak-anak muda yang begitu antusias membuat ogoh-ogoh dengan berbagai kreasi dan inovasi. ”Bahkan sempat saya kunjungi langsung para sekaa truna (kelompok pemuda-pemudi) yang begitu semangat mengerjakan ogoh-ogoh sampai dini hari, hingga saya bawakan nasi jinggo lengkap dengan kopi tanpa gula isi arak, supaya semangat,” kata Koster.  Gubernur menyampaikan rasa bangga, setelah melihat semangat para pemuda menyambut Nyepi dengan ogoh-ogoh dan berselang beberapa hari juga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Hal ini kemudian membuatnya bereksperimen dan meyakinkan pemerintah pusat untuk tidak perlu lagi ragu-ragu membuka wisatawan mancanegara ke Bali tanpa karantina.  ”Apa yang saya perjuangkan ke pemerintah pusat bersyukur terwujud pada 7 Maret, dimana wisman yang datang ke Bali diberlakukan tanpa karantina serta diberikan kebijakan khusus visa on arrival (VOA),” terang Wayan Koster.  Selain itu, wisman yang datang ke Bali setelah 7 Maret cukup banyak dan selama dua minggu diamati ternyata juga tidak menimbulkan kasus Covid-19.  Koster mengajak para pemuda untuk menjaga kebudayaan secara bersama-sama yang merupakan warisan adiluhung para leluhur dan tetua di Bali. ”Jagalah Bali, proteksilah Bali sekuat-kuatnya, agar Bali bisa eksis berkelanjutan di dalam memasuki peradaban baru, dengan memanfaatkan teknologi digital tanpa meninggalkan budaya Bali itu sendiri,” ucap Wayan Koster.

Gubernur Bali Serahkan Hadiah Lomba Ogoh-Ogoh Total Rp 1,7 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gubernur Wayan Koster

Berita Terkini