<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/29/WhatsApp-Image-2025-11-29-at-095225-1-2939197608.jpg" alt="Kilang Pertamina Internasional (KPI) meraih penghargaan dari Gubernur Sumsel di Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus, Kota Palembang, (Selasa, 25/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kilang Pertamina Internasional (KPI) meraih penghargaan dari Gubernur Sumsel di Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus, Kota Palembang, (Selasa, 25/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komitmen Pertamina dalam memulihkan ekosistem pesisir kembali mendapat pengakuan. Melalui Project Sumatera, Kilang Pertamina Internasional (KPI) meraih penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), pada momen Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) yang berlangsung di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus, Kota Palembang, (Selasa, 25/11). Penghargaan tersebut diberikan berkat kontribusi nyata KPI dalam penghijauan dan rehabilitasi lingkungan di kawasan mangrove Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Upaya penanaman pohon dilakukan KPI sejak 2023.&nbsp; "Total 18.800 batang pohon telah ditanam hingga tahun 2025, yang terdiri dari berbagai jenis tanaman pesisir dan mangrove (Rhizophora sp.)," kata Pjs. Corporate Secretary KPI, Milla Suciyani.&nbsp; Adapun penanaman dilakukan secara bertahap, mulai pada 2023, ditanam sebanyak 7.800 batang (tanaman kehutanan &amp; mangrove), dilanjutkan pada 2024 yang ditanam sebanyak 6.000 batang mangrove, dan pada 2025 yang ditanam sebanyak 5.000 batang mangrove. Dari jumlah tersebut, 11.000 batang atau tingkat keberhasilan hidup diatas 60%, telah berhasil tumbuh dan dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel dan Pemerintah Daerah sebagai data verifikasi pertumbuhan pohon. "Keberhasilan ini tak lepas dari dukungan dan kolaborasi para pemangku kepentingan yang dilibatkan, antara lain Pemerintah Desa Sungsang IV, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sungsang IV, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah III, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Banyuasin, serta dinas pariwisata provinsi dan kabupaten," jelas Milla. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru memberikan penghargaan sekaligus menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kontribusi dunia usaha di Sumsel, termasuk KPI dalam menjaga kelestarian lingkungan. &ldquo;Kita menanam semangat untuk generasi berikutnya. Kita berperan dalam mengurangi kuantitas perusakan lingkungan, dan acara pagi ini mengingatkan kita semua akan pentingnya kehijauan,&rdquo; ujarnya saat memberikan penghargaan di peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia. Herman juga menegaskan bahwa Palembang dan wilayah sekitarnya kini menjadi sasaran stimulan penghijauan, sejalan dengan target pemerintah provinsi yang mewajibkan setiap kota memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30&ndash;40%. Ia pun mengajak seluruh institusi pemerintah, dunia usaha, dan stakeholder lainnya untuk bergerak bersama. Senada, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Koimudin turut menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian dunia usaha dalam upaya penghijauan. &ldquo;Kami berterima kasih kepada perusahaan yang telah melakukan penanaman. Ini bukan kewajiban perusahaan, tetapi lahir dari kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan kita. Terima kasih kepada KPI atas partisipasi dan kontribusinya dalam penghijauan di Sumatera Selatan,&rdquo; kata Koimudin. Pohon-pohon yang ditanam KPI di Sungsang IV memiliki diameter pangkal secara rata-rata sebesar 3,44 cm2 dan tinggi pohon rata-rata 128,53 cm, dan atas perhitungan sendiri terdapat potensi penyerapan karbon sebanyak 457,17 kg karbon per tahun. <h2>Komitmen Berkelanjutan</h2> Sr. Project Manager Complex New DHT Dumai - PT KPI, Basuki Winarno, yang mewakili KPI menerima penghargaan tersebut, menyampaikan bahwa apresiasi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran KPI dan Pertamina untuk terus menyeimbangkan pembangunan energi dengan kepedulian lingkungan. &ldquo;Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah pembangunan kilang harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Melalui inisiatif penghijauan di Sungsang IV, kami berupaya memastikan bahwa keberadaan proyek tidak hanya memberikan nilai tambah bagi energi nasional, tetapi juga bagi keberlanjutan ekosistem. Komitmen ini akan terus kami perkuat, sejalan dengan visi Pertamina untuk menghadirkan operasi yang lebih hijau, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat,&rdquo; ujarnya. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, KPI berkomitmen memperkuat keberlanjutan ekosistem pesisir di Sungsang IV. Penghargaan ini menjadi pengakuan bahwa kolaborasi multipihak adalah kunci menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan Sumatera Selatan yang lebih hijau, asri, dan tahan iklim. &nbsp;

Penghargaan tersebut diberikan berkat kontribusi nyata KPI dalam penghijauan dan rehabilitasi lingkungan di Kabupaten Banyuasin Sumsel.

Pulihkan Ekosistem Pesisir, Kilang Pertamina Sabet Penghargaan dari Gubernur Sumsel

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/Screenshot_2025-04-15-17-04-25-525_comwhatsapp-edit-2709579846.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wagub Sumsel Cik Ujang menggelar Rakor Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wagub Sumsel Cik Ujang menggelar Rakor Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H Cik Ujang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2025. Hal itu dilakukan dengan tujuan menyatukan visi dan frekuensi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal lainnya, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Griya Agung Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Senin (14/4). Dalam rakor tersebut Gubernur Herman Deru mengungkapkan 55 hari sudah sejak dirinya bersama Wagub Cik Ujang dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Dan seharusnya rakor digelar dengan melibatkan instansi vertikal adalah mitra Pemprov Sumsel. "Hari ini kita berkumpul untuk menyamakan frekuensi. Dalam kapasitas kita sebagai anatomi (susunan tubuh) dalam menjalankan pemerintahan di Sumsel. Menyatukan visi misi kita, yakni Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,&rdquo; kata Herman Deru. Dijelaskannya secara struktural Pemerintah Republik Indonesia paling atas adalah Presiden, kemudian diikuti Mendagri sebagai koordinator pemerintahan daerah, kemudian di bawahnya lagi ada Kementerian/Lembaga, dan selanjutnya Gubernur yang mempunyai 2 peran (tugas) pokok yakni sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang bertugas mengkoordinasikan, membina dan mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Sejak reformasi 1998 lalu nomenklatur Kementerian selalu berganti-ganti setiap 5 tahun, sehingga mengakibatkan mitra kerjanya pun berganti. Menurut Herman Deru, ini bukan sebuah masalah, hanya saja harus ada jembatan informasi yang jelas tentang kemitraannya. Herman Deru juga menjelaskan, dia sepakat dengan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus birokrasi yang bertele-tele. "Saya minta agar perkantoran baik OPD maupun instansi vertikal untuk tidak meninggalkan simbol-simbol budaya Sumsel, karena ini sudah ada Perdanya. Seperti tanjak dan seragam yang menonjolkan motif kain khas Sumsel,&rdquo; tegasnya. Selain itu, guna menyatukan visi dan menyamakan frekuensi, dia menginginkan agar ada laporan rutin dari instansi vertikal yang sifatnya bukan internal (rahasia), dan ditembuskan ke Gubernur. Hal ini sebagai langkah bagi Kepala Daerah jika ada permasalahan yang timbul dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah. Ditambahkannya, berbicara tentang persoalan Sumsel yang terdiri dari 17 kabupaten/kota, namun luas wilayahnya tidak sama apalagi potensi yang dimiliki masing-masing daerah juga berbeda, pun permasalahan yang dihadapi juga berbeda. "Ada persoalan non kewenangan, seperti ilegal drilling contohnya, yang FGD-nya sudah ratusan kali diadakan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aksi ini yang sangat berbahaya, ekosistem menjadi rusak, yang jika dibiarkan akan berdampak pada pencanangan Sumsel sebagai penyangga pangan nasional bisa terancam jika terjadi kerusakan lingkungan. Harus ada koordinasi dengan satker yang sebidang,&rdquo; ucapnya. Adapun terkait efisiensi, Herman Deru menyebut, dirinya salah satu Gubernur yang tidak menjadikan efisiensi sebagai hambatan dalam melaksanakan pembangunan. Terkait pengelolaan aset menurut Herman Deru, ada diantaranya yang diserahkan kepada Kementerian, ada juga yang dikelola masyarakat. Namun yang lebih penting lanjut dia, adalah landasan yuridisnya yang harus diperjelas. &ldquo;Kemudian ada juga Kementerian yang tidak memiliki Kanwil di Sumsel. Meski demikian hal ini jangan menjadi penghambat,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH melaporkan kegiatan rakor ini ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat melalui instansi vertikal dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat di daerah. "Pak Gubernur, saat ini ada 34 instansi vertikal, 27 instansi hadir. Selanjutnya ada 59 Balai Besar, hadir saat ini 20 pimpinan Balai Besar dan OPD ada 52 orang", terangnya. Sementara, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sumsel Regina Ariyanti menjelaskan tentang visi Presiden yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Arah pembangunan ada 8 prioritas nasional, 17 program kerja, 8 program quick wins (hasil terbaik cepat) diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG). "RPJMD 2025-2029 Sumsel yaitu Sumsel Maju Berdaya Saing, mewujudkan masyarakat Sumsel yang cerdas, inovatif, berakhlak. Mewujudkan ketahanan ekonomi, mewujudkan keterkaitan yang kuat antara kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi,&rdquo; paparnya. Dijelaskannya ada 12 program prioritas Sumsel, diantaranya mewujudkan pelabuhan Palembang New Port, mewujudkan 100 ribu Sultan Muda di Sumsel, Sumsel interkoneksi. (*)

Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wagub Sumsel Cik Ujang menggelar Rakor Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2025.

Gubernur dan Wagub Sumsel Gelar Rakor untuk Satukan Visi-Misi bersama OPD dan Instansi Vertikal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/0-Gubernur-Sumsel-H-Herman-Deru-.jpeg" alt="Gubernur Sumsel H Herman Deru di dampingi Dirintelkam kombes Pol Ratno Kuncoro, Kadisnkes Sumsel Lesty Nuraini, dan tokoh agama, tadi siang. Gubernur jumpa pers terkait dana hibah covid-19 dari alm Mukidi Tio. (Dok Sumeks/ JPG)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel H Herman Deru di dampingi Dirintelkam kombes Pol Ratno Kuncoro, Kadisnkes Sumsel Lesty Nuraini, dan tokoh agama, tadi siang. Gubernur jumpa pers terkait dana hibah covid-19 dari alm Mukidi Tio. (Dok Sumeks/ JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Sumsel H Herman Deru, angkat bicara setelah mengetahui bahwa dana hibah untuk penanganan Covid-19 Rp 2 Triliun yang disumbangkan oleh keluarga Akidi Tio ternyata hoax. Dia pun meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas tersangka penipuan dana hibah itu.  Seperti diberitakan Sumeks.co (Jawa Pos Group), Deru meminta kepada pihak Kepolisian Polda Sumsel untuk menyelidiki kasus ini. “Saya atas nama pribadi, dan mewakili seluruh masyarakat Sumsel untuk menindak lanjuti kasus ini.," kata Deru saat jumpa di kantor Pemprov Sumsel, Senin (2/8).  Dia meminta mungkin untuk memberikan tindakan tegas kepada tersangka, yang telah melakukan ‘penipuan’ mengenai dana hibah Rp2 Triliun kepada masyarakat Sumsel. "Dan saya berharap diberikan dengan sanksi hukum yang berlaku setegas- tegasnya,” imbuh Deru.  Deru menegaskan dengan adanya hoax ini, jelas sangat merugikan. Khususnya untuk masyarakat Sumsel. Dikarenakan banyak masyarakat telah merasa senang dengan adanya kabar dana hibah tersebut.  Terlebih disebutkan bantuan tersebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid 19 dan PPKM. “Tentu ini sangat merugikan dan meresahkan sekali, di tengah keadaan ini masih ada saja yang ingin membuat kabar bohong seperti itu,” ungkapnya.

Respons Gubernur Sumsel Soal Hoax Dana Hibah Covid-19 Rp 2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Palembang-lagi-2-Alwi-copy-copy.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seluruh kepala daerah di Sumatera Selatan wajib menggunakan aspal karet untuk pembangunan jalan. Gubernur Sumsel Herman Deru pun bakal melayangkan surat edaran ke 17 kepala daerah baik bupati/walikota.  "Bahkan kepada instansi vertikal untuk menggunakan aspal karet sebagai campuran jalan di Sumsel," kata Herman Deru saat ditemui, Rabu (10/4).  Ia mengaku penggunaan campuran aspal karet ini untuk mengatasi persoalan harga karet baik petani. Dengan adanya kebijakan ini maka dapat menyerap karet masyarakat diatas harga pasaran.  Dia juga meminta penyerapan karet ini harus didapatkan dari Sumsel bukan dibeli dari daerah lain di luar Sumsel. Menurutnya, campuran aspal karet ini juga dapat digunakan untuk jalan tol.  Dengan begitu, Sumsel akan menjadi penyuplai karet secara nasional. Ia juga mengaku mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar karet hasil produksi petani Sumsel bisa dimanfaatkan untuk bantalan rel kereta api.  "Kalau dulu bantalan rel ini kayu tembesu, kemudian diganti beton. Nah, saya minta diganti pakai karet yang kaki jadi bisa fleksibel. Kalau ini disetujui maka karet jadi barang pelengkap infrastruktur dan serapan karet petani pun meningkat," tutupnya.  Seperti diketahui, pada 2019, Kementrian PUPR berencana memanfaatkan aspal yang dicampur karet sepanjang 30 kilometer di wilayah Sumsel. Nantinya, setiap kilometer jalan dibutuhkan 2,7 ton karet untuk campuran aspal.  Dengan adanya campuran karet maka aspal memiliki daya lentur yang tinggi dan saat terkena beban berat turunnya tidak terlalu banyak dibandingkan tanpa karet.

Gubernur: Jalan di Sumsel Wajib Gunakan Aspal Karet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/puluhan-buruh-perkebunan-di-ogan-ilir-geruduk-kantor-gubernur_m_.jpg" alt="Aksi yang dilakukan serikat buruh perkebunan di Pemprov Sumsel." width="100%">
<figcaption>Aksi yang dilakukan serikat buruh perkebunan di Pemprov Sumsel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Perkebunan (Serbuk) menggeruduk kantor Gubernur Sumsel, Kamis (21/3). Massa meminta Gubernur Sumsel, Herman Deru turun tangan mengatasi persoalan yang dialami buruh perkebunan di Ogan Ilir. Dalam orasinya, para buruh meminta perusahaan membayar hak yang seharusnya dibayarkan seperti BPJS, hak atas pensiun, dan lain sebagainya. Selain itu, para buruh juga meminta gubernur untuk menyelesaikan sengketa lahan antara PTPN VII Cinta Manis dan warga di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir, Sumsel. Ketua Gerakan Tani Sumsel, Aswin mengatakan sengketa lahan yang terjadi ini sudah terjadi sejak dua tahun lalu. Seharusnya lahan yang dikuasai perusahaan perkebunan tebu tersebut hanya 335 hektar dari total lahan di Desa Betung seluas 1253 hektar. Namun, dirinya menduga perusahaan tersebut menguasi lebih dari seharusnya. "Karena ini kami harap lahan yang tidak sesuai ini dikembalikan lagi ke warga," katanya saat ditemui usai aksi di Pemprov Sumsel, Kamis (21/3). Pihaknya telah mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan meminta bantuan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk dilakukan mediasi dengan perusahaan. Namun, hingga kini tidak kunjung ditanggapi. "Jadi kami minta Gubernur turun tangan untuk memediasinya," singkatnya. Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan bakal menindaklanjuti aksi tersebut. Untuk persoalan hak yang belum dibayarkan. Pihaknya akan memanggil Disnaker untuk mencari tahu kebenarannya. Jika memang ada hak yang belum dibayarkan dan tidak dipenuhi maka dirinya akan mengirimkan surat ke perusahaan tersebut untuk menjalankannya. "Kalau tidak diindahkan, saya akan cabut izinnya," katanya. Terkait sengketa lahan, ia mengaku akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan ini. Tim ini sendiri paling lambat dibentuk per 1 April mendatang. Dirinya juga meminta warga untuk memilih perwakilan untuk menceritakan sejarah dari sengketa tersebut sehingga dapat ditemukan solusinya. "Kami akan selesaikan setiap permasalahan yang ada saat ini," singkatnya.

Puluhan Buruh Perkebunan di Ogan Ilir Geruduk Kantor Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/siap-kelola-sriwijaya-fc-gede-widiade-berikan-3-saran_m_.jpg" alt="Gede Widiade minta dukungan penuh dari Pemprov Sumsel jika dia nanti jadi mengelola Sriwijaya FC." width="100%">
<figcaption>Gede Widiade minta dukungan penuh dari Pemprov Sumsel jika dia nanti jadi mengelola Sriwijaya FC.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Gede Widiade memberikan tiga masukan saat bertemu dengan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, beberapa waktu lalu. Ketiga masukan tersebut diperuntukkan bagi Sriwijaya FC, calon klub yang akan dikelola Gede. &ldquo;Tawaran itu memang ada. Kami menyarankan dulu,&rdquo; ucap Gede ketika menjawab tentang kemungkinannya menjadi pengelola Sriwijaya FC. Menurut Gede, kondisi yang sama juga ia lakukan sebelum menerima pinangan Persija Jakarta. &ldquo;Dulu di Persija saya juga bilang bahwa banyak pakar sepak bola di sini. Kenapa harus saya? Mereka menjawab, kalau bukan bapak, tidak bisa juara,&rdquo; sebut mantan Direktur Utama <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/18/03/2019/dianggap-remehkan-timnas-u-23-eks-persija-beri-respons" target="_blank">Macan Kemayoran </a>itu. &ldquo;Sama seperti di Jakarta. Bedanya, kalau di Palembang orangnya lebih realistis. Kedua, mereka punya pakar bola yang bagus-bagus. Ketiga, suporternya sudah terbentuk. Keempat, infrastrukturnya sudah siap,&rdquo; imbuh Gede. <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/18/03/2019/jadi-pemegang-saham-sriwijaya-fc-ini-yang-diharapkan-gede-widiade" target="_blank">Pengusaha asal Wonokromo</a>, Surabaya, ini memberikan tiga saran kepada Gubernur Sumsel. &ldquo;Satu, optimalkan seluruh potensi masyarakat yang ada di Palembang. Kedua, minta kontribusi dari Pemprov,&rdquo; sebut Gede. Kontribusi itu tidak berbentuk uang. Melainkan dukungan yang bersifat nonfinansial. Seperti kemudahan penggunaan fasilitas. Jika kedua aspek tersebut belum mencukupi untuk mendukung aktivitas Sriwijaya di Liga 2, baru dibutuhkan&nbsp;external support. &ldquo;Itu pun dengan syarat, pihak ketiga yang menjadi&nbsp;external support&nbsp;harus memahami sepak bola. Juga harus memahami karakter masyarakat Palembang. Serta punya koneksivitas dengan Palembang. Contoh <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/18/03/2019/tepis-nada-sumbang-umuh-saya-tak-cari-hidup-di-pssi-dan-persib" target="_blank">punya usaha</a> di sana. Kalau saya kan punya developer besar di sana,&rdquo; tutupnya. &nbsp;

Siap Kelola Sriwijaya FC, Gede Widiade Berikan 3 Saran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gubernur-minta-kuasa-angkat-guru-honorer-mendikbud-jawab-begini_m_.jpg" alt="Mendikbud, Muhadjir Effendy saat menghadiri Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palembang" width="100%">
<figcaption>Mendikbud, Muhadjir Effendy saat menghadiri Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Banyak honorer yang tidak dapat mengikuti tes penerimaa Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terbentur persyaratan. Hal ini menjadi perhatian Gubernur Sumsel Herman Deru. Karena itu, tepat dihadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Gubernur Sumsel meminta kuasa untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN. Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan saat ini masih banyak guru honorer yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun mulai dari SD hingga SMA. Namun, masih berstatus sebagai honorer. Bahkan, ia mengaku ada beberapa guru honorer sudah mencapai usai 42 tahun. &ldquo;Guru honorer ini seharusnya sudah diangkat sebagai ASN,&rdquo; katanya saat ditemui dalam kegiatan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palembang, Senin (4/3). Karena itu, dirinya meminta agar diberikan kuasa untuk mengangkat guru honorer ini menjadi ASN karena telah mengabdi puluhan tahun lamanya. &ldquo;Kalau saya bisa, saya akan angkat mereka,&rdquo; tutupnya. Sementara itu, Mendikbud RI, Muhadjir Effendy mengaku pemerintah sejak tahun lalu sudah sangat memperhatikan para guru honorer. Salah satu perhatian pemerintah yakni melakukan pengangkatan honorer melalui dua jalur. Jalur pertama yakni tes PNS, sedangkan jika terbentur persyaratan dapat mengikuti jalur tes khusus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jalur P3K ini dikhususkan untuk honorer yang sudah berusia mencapai 35 tahun. &ldquo;Kami harap ini mampu membantu para guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun tersebut,&rdquo; tutupnya.

Gubernur Minta Kuasa Angkat Guru Honorer, Mendikbud Jawab Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/saham-mayoritas-resmi-beralih-sriwijaya-fc-kini-punya-presiden-baru_m_.jpg" alt="Gubernur Sumsel telah menyerahkan seluruh saham mayoritas kepada Aspan Fikri." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel telah menyerahkan seluruh saham mayoritas kepada Aspan Fikri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru yang memegang sementara saham mayoritas Sriwijaya FC (SFC) akhirnya melepaskan amanat tersebut. Gubernur memberikannya kepada mantan Direktur Utama (Dirut) Bank di Sumsel, Aspan Fikri Sanaf.&nbsp; Selain memberikan saham mayoritas, Aspan Fikri Sanaf ini pun ditetapkan sebagai Presiden SFC yang baru menggantikan Dodi Reza Alex Noerdin. Dengan penyerahan saham mayoritas ini maka Sriwijaya FC seutuhnya menjadi milik Aspan. Sedangkan Pemprov Sumsel hanya memiliki sekitar 11 persen saham Sriwijaya FC. Memang sejak dari awal dirinya berkomitmen untuk tidak menjadikan klub sepak bola menjadi jualan politik. Sehingga, dirinya pun tidak menempatkan keturunannya untuk mengurus klub ini. Meskipun mengerti tentang sepak bola. &ldquo;Saya sudah tekankan, keluarga saya tidak boleh jadi pengurus. Karena itu, saya memilih beliau (Aspan) untuk mengurus SFC karena saya menganggapnya mampu,&rdquo; katanya saat ditemui, Rabu (20/2). Terkait rencana peralihan saham, ia mengaku nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada pemilik dan presiden baru ini. Ia berharap dengan adanya pemilik dan presiden baru ini mampu mengembalikan <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/21/02/2019/prediksi-sriwijaya-fc-vs-madura-united-tamu-main-lebih-enjoy" target="_blank">kejayaan Sriwijaya FC</a>. &ldquo;Ke depan juga jangan selalu ketergantungan kepada pemerintah, karena ada aturan di mana pemerintah dilarang mengintervensi,&rdquo; tutupnya. Seperti diketahui, kepemilikan saham mayoritas SFC sebelumnya dipegang Muddai Maddang. Namun, turunnya Laskar Wong Kito ke kasta Liga 2 membuat masyarakat meminta Muddai untuk turun. Akibatnya, Muddai pun menyerahkan saham mayoritasnya kepada Gubernur Sumsel untuk dikelola. Lantaran, terbatasnya langkah yang diambil. Gubernur pun akhirnya menyerahkan saham kepada Aspan Fikri Sanaf untuk dikelola dan dirawat agar Sriwijaya FC mampu <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/20/02/2019/andai-tak-bisa-gunakan-sugbk-di-afc-cup-persija-siapkan-stadion-ini" target="_blank">kembali ke kasta tertinggi </a>Liga 1.

Saham Mayoritas Resmi Beralih, Sriwijaya FC kini Punya Presiden Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-calon-pemegang-saham-sfc-gubernur-sumsel-punya-kejutan_m_.jpg" alt="Gubernur Sumsel dituntut bergerak cepat untuk mendapatkan calon pemilik baru SFC." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel dituntut bergerak cepat untuk mendapatkan calon pemilik baru SFC.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengaku sudah punya sosok incaran yang kelak akan jadi pemilik saham mayoritas di Sriwijaya FC. Namun, dia masih enggan memberi bocoran akan kepada siapa saham SFC ini akan diserahterimakan. Herman mengaku, saat ini dirinya memang menjadi pemegang saham sementara. Dia dipercaya pemilik saham sebelumnya, Muddai Maddang. Menurutnya, tahapan ini hanya sementara. Nantinya saham akan diberikan atau dijual kepada pengusaha. Dan hasil penjualan akan diberikan kepada pemilik saham sebelumnya. Menurut Herman, secara aturan Gubernur atau kepala daerah itu tidak boleh memiliki saham, terutama klub yang profesional. Karena itu, saham yang diberikan ini tujuannya agar dirinya bisa menunjuk dan mengarahkan kepada siapa saham ini akan diberikan atau dijual. Mengingat, pemilik sebelumnya sudah <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/20/01/2019/manajer-persib-buka-bukaan-soal-perubahan-dukungannya-kepada-edy" target="_blank">enggan mengurus</a>&nbsp;SFC lagi. &ldquo;Nanti saya akan carikan pengusaha yang mampu, kuat dalam keuangan dan tidak teriak-teriak. Siapa orangnya? Itu nanti kejutan saja,&rdquo; ucapnya. Di sisi lain, lambannya peralihan kepemilikan saham ini <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/20/01/2019/liga-1-2019-terancam-hanya-diikuti-10-klub-borneo-fc-silakan-saja" target="_blank">berimbas buruk </a>kepada tim. Sriwijaya FC jadi kesulitan mendapatkan pemain baru dan mempersiapkan diri menuju kompetisi musim 2019. Ketua Sriwijaya Mania, Edi Ismail, menegaskan kalau lambatnya langkah perekrutan pemain saat ini karena permasalahan saham yang terjadi di internal SFC. Ia berharap, pemain yang akan memperkuat nanti bisa membawa kembali SFC <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/20/01/2019/jabat-ketua-umum-pssi-joko-driyono-ini-amanah-statuta" target="_blank">ke Liga 1 Indonesia.</a> &ldquo;Kami harap juga manajemen dibenahi, sehingga ke depan manajemen juga ikut solid lagi,&rdquo; singkatnya. &nbsp;

Soal Calon Pemegang Saham SFC, Gubernur Sumsel Punya Kejutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tidak-ada-pesta-tahun-baru-gubernur-sumsel-cukup-doa-bersama-saja_m_.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Tidak akan ada pesta meriah di Sumatera Selatan (Sumsel) saat perayaan pergantian tahun nanti. Pempov Sumsel memilih untuk menggelar doa bersama. Tujuannya sebagai instropeksi diri agar masyarakat bisa lebih baik lagi ke depannya. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, momen tahun baru tentunya harus disyukuri oleh semua pihak. Namun, bukan berarti hanyut dalam kegembiraan. Oleh karena itu, pihaknya enggan menggelar pesta rakyat&nbsp;yang dikemas serba mewah. "Belum pantas itu (pesta meriah saat Tahun Baru) dilakukan di Sumsel. Jadi cukup dengan doa bersama saja," katanya ditemui JawaPos.com, Selasa (25/12). Dia melanjutkan, gelaran doa bersama itu dapat dijadikan wahana introspeksi diri. Sehingga, pada tahun depan, pencapaian hidup seluruh masyarakah Sumsel lebih baik ketimbang tahun ini. Selain itu, doa bersama juga sebagai wujud syukur kepada Tuhan karena telah diberikan kenikmatan, kesehatan dan lain sebagainya. "Semua ini harus disyukuri bukan dengan cara kemewahan tetapi dengan berdoa. Saya harap Sumsel tetap aman dan damai," terangnya. Tahun depan, pihaknya bakal lebih mengembangkan wisata religi, halal, dan edukasi. Namun tetap tidak melupakan peninggalan wisata yang telah digarap sebelumnya. Contohnya seperti&nbsp;Jakabaring Sport City (JSC). Warisan itu tentunya akan terus dijaga dan dikembangkan sebagai wisata olahraga di Sumsel. "Jadi wisata yang ada saat ini akan terus dijaga. Sedangkan pengembangan wisata yang diutamakan yakni wisata halal, religi, dan edukasi untuk tahun 2019 mendatang," tutupnya.

Tidak Ada Pesta Tahun Baru, Gubernur Sumsel: Cukup Doa Bersama Saja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur sumsel

Berita Terkini