<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/BOBBY-07-3274848349.jpg" alt="Gubernur Sumut, Bobby Nasution saat berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. /(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumut, Bobby Nasution saat berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. /(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 menjadi Rp 3.228.971 yang mengalami kenaikan sekitar 7,9 persen dari tahun sebelumnya. Dengan kenaikan tersebut, lanjut Bobby, jumlah UMP Sumut bertambah Rp 236.412 per bulan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 2.992.559. "Kita tetapkan UMP Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971. Kenaikan 7,9 persen ini sudah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan," kata Bobby dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (19/12). Atas penetapan UMP Sumut ini, Bobby meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara menyesuaikan besaran kenaikan upah itu. Gubernur berharap kebijakan ini dapat memperkuat sinergi, dan mendorong aktivitas perekonomian, khususnya di daerah. "Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan buruh di Sumatera Utara," ujarnya. Bobby juga mengajak para pekerja maupun serikat buruh di wilayah Sumatera Utara bersama-sama menjaga kondusivitas di daerah. Sebab, menurutnya, suasana yang aman dan kondusif sangat penting mendukung keberlangsungan dunia usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Baik serikat buruh dan para asosiasi, mari sama-sama kita jaga. Jadi apa yang sudah kita inginkan, sudah tercapai. Pekerjaan rumah kita, menjaga kondusivitas," jelas Bobby. Ia mengatakan, kondusivitas dalam bekerja, dan juga beraktivitas di bidang usaha masing-masing di seluruh kabupaten/kota se-Sumut. "Oleh karena itu, saya berharap hari ini sama-sama kita terus bergerak bersama menyejahterakan seluruh masyarakat," tutur Bobby. Gubernur juga mengintruksikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara Sulaiman Harahap agar melakukan pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Sumut. Karena saat ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut cuma berjumlah 35 orang, sedangkan jumlah industri yang harus diawasi terdapat ribuan. "Ini ngawasinnya keteteran. Tolong pak sekda didistribusikan dengan baik, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PPPK paruh waktu agar penempatan tidak berat sebelah," papar Bobby. "PPPK dan PPPK paruh waktu di dinas semua. Agar bisa bekerja untuk memastikan kebijakan pemprov, seperti UMP berjalan baik di lapangan," ungkap Bobby.

Bobby menjelaskan, jumlah UMP Sumut bertambah Rp 236.412 per bulan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 2.992.559.

Naik Rp 200 Ribuan, Bobby Nasution Tetapkan UMP Sumut 2026 sebesar Rp 3,22 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/BOBBY-18-A-601232312.jpg" alt="Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan keterangan pers setiap hari kepada wartawan mendapat apresiasi dari tokoh pers. Sebab, kebijakan itu dapat menyematkan Bobby Nasution sebagai simbol keterbukaan informasi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut), Farianda Putra Sinik kepada wartawan mengatakan, dengan keterbukaan informasi itu, semua program gubernur yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan melalui OPD bisa terpublikasikan dan disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara. "Kebijakan ini supaya wartawan bisa menyampaikan kepada publik bahwa berita-berita yang keluar tidak hoaks dan disinformasi," ujar Farianda, Rabu (17/9/2025). Menurutnya, informasi yang disampaikan langsung oleh Kepala OPD sangat jelas dan mempermudah wartawan menggali berita. Selain itu, para OPD juga bertanggungjawab terhadap program-program kerja yang dilaksanakan. "Untuk itu PWI Sumut mengapresiasi atas sikap Gubernur Bobby Nasution melakukan keterbukaan informasi sehingga memudahkan wartawan untuk mendapatkan informasi. Tak salah jika Gubernur sebagai simbol keterbukaan informasi di Sumut," jelasnya. Dia juga berharap kebijakan ini terus didukung supaya tidak menimbulkan berita-berita yang miring. Apalagi terhadap wartawan yang selama ini kesulitan memeroleh informasi. "Dalam pertemuan kami baru-baru ini, gubernur meminta agar tidak ada berita hoaks. Lain yang dibilang lain pula yang keluar. Jadi kalau wartawan mendapat informasi dari sumber yang benar, maka berita yang dihasilkan juga benar," tegasnya. Dengan Keterbukaan informasi yang dilakukan Gubernur Bobby Nasution ini, Farianda juga berharap, berita-berita miring dan hoaks yang terkesan mengganggu proses pembangunan Provinsi Sumatera Utara bisa diminimalisir. Sementara itu, Pemimpin Redaksi Tribun Medan Iin Sholihin menyambut baik langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution yang mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Sumut untuk berkolaborasi dengan awak media dalam menyampaikan informasi progres pembangunan di Sumut. &ldquo;Kolaborasi antara OPD dan jurnalis ini tentu sangat penting bagi masyarakat Sumut untuk mengetahui sejauh mana arah dan perkembangan pembangunan di Sumut,&rdquo; ujar Sholihin, Rabu (17/09/2025). Menurutnya, lewat temu pers berkala para kepala OPD dapat menyampaikan secara langsung sejauh mana program kerja OPD yang mereka pimpin. &ldquo;Dengan begitu masyarakat Sumut akan paham apa saja program prioritas gubernur dan wakil gubernur yang sudah berjalan,&rdquo; paparnya. Jurnalis, kata Iin, juga bisa memberikan masukan dan saran atas keluhan yang mereka jaring dari masyarakat di berbagai penjuru Sumut. Jurnalis, lanjutnya, juga dapat menjalankan fungsinya sebagai bagian dari pilar demokrasi. &ldquo;Ada banyak program unggulan Pemprov Sumut seperti dibidang kesehatan dan pendidikan. Dengan jumpa pers berkala ini, masyarakat akan tahu apa saja layanan yang sudah diberikan Pemprov kepada mereka,&rdquo; jelasnya. Iin berharap, program temu pers ini dapat terus berlangsung, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya untuk mendapatkan informasi terkini tetang pembangunan di daerah mereka. &ldquo;Temu pers ini akan menjadi wadah komunikasi jajaran OPD dan jurnalis untuk membahas perkembangan pembangunan di Sumut. Masyarakat akan mendapatkan informasi valid dari sumber utama terkait pembangunan di Sumut,&rdquo; tutupnya.

Dengan keterbukaan informasi, semua program gubernur melalui OPD bisa terpublikasikan dan disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara.

Wajibkan OPD Sampaikan Keterangan Pers Setiap Hari, Tokoh Pers Sebut Bobby Nasution Simbol Keterbukaan Informasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/JKT_Edy-Rahmayadi-Ikuti-UKK-di-PKB_MIFTAHUL-HAYAT-13-2769090874.jpeg" alt="Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi usai acara uji kelayakan dan kepatutan (UKK) kepada sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP PKB, Selasa (11/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi usai acara uji kelayakan dan kepatutan (UKK) kepada sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP PKB, Selasa (11/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Uji kelayakan dan kepatutan (UKK) calon kepala daerah (cakada) terus dilakukan DPP PKB. Kemarin (11/6) PKB mengundang mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi untuk mengikuti UKK. Setelah sebelumnya, menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, juga diundang untuk mengikuti UKK di PKB. Edy menjalani UKK sekitar satu jam di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Seusai UKK, Edy mengatakan bahwa dirinya ditanya terkait dengan visi-misi menjadi calon gubernur (cagub) Sumut. &rsquo;&rsquo;Saya jawab yang bagus-bagus,&rsquo;&rsquo; terangnya kepada awak media. Selain itu, Edy juga ditanya terkait dengan kontribusi terhadap PKB. Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu menegaskan bahwa dirinya akan membesarkan dan memberikan kontribusi yang nyata kepada partai yang dirikan para kiai NU itu. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semalam menyerahkan rekomendasi untuk Herman Deru dan Cik Ujang sebagai pasangan cagub/cawagub di pilkada Sumatera Selatan. AHY menegaskan bahwa rekomendasi itu diberikan setelah melewati berbagai mekanisme internal di Demokrat. &rsquo;&rsquo;Beliau (Herman Deru, Red) sebelumnya juga merupakan bupati di Ogan Komering Ulu Timur dua periode,&rsquo;&rsquo; kata AHY dalam konferensi pers di DPP Demokrat. (lum/tyo/c6/bay)

PKB mengundang mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi untuk mengikuti Uji kelayakan dan kepatutan (UKK) calon kepala daerah.

Seperti Menantu Jokowi, Edy Rahmayadi Ikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan di PKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/WhatsApp-Image-2023-09-03-at-225957-3938977145.jpeg" alt="Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama ulama di Kota Medan, Sabtu (2/9)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama ulama di Kota Medan, Sabtu (2/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi sebentar lagi lengser dari jabatannya. Selama menjadi orang nomor 1 di Sumut, para ulama merasa mendapat perhatian dari mantan pangkostrad tersebut. Kinerja Edy Rahmayadi selama menjabat gubernur di provinsi itu mendapat apresiasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut. "Banyak hal yang tidak bisa saya uraikan. Tapi posisi MUI sejak kepemimpinan beliau (Gubernur Edy Rahmayadi) terlihat dan nyata punya peran di Sumut," ungkap Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak di Medan akhir pekan lalu. Banyak perubahan dan perkembangan di tubuh MUI Sumut berkat campur tangan Edy selama menjadi gubernur Sumut. MUI diberi kewenangan dan tugas membantu para hafiz dan hafizah setiap bulan. "Tahun ini ada 27 imam yang dibantu dan dibiayai setiap bulan melalui MUI. Ini satu dukungan yang memang dibutuhkan untuk pengembangan masa-masa mendatang," tegas Maratua. Begitu juga dengan fatwa yang dikeluarkan MUI Sumut. Itu mendapat dukungan dari Edy Rahmayadi. "Kami merasakan mendapatkan tanggapan positif dari Pak Gubernur atas fatwa fatwa MUI selama ini," katanya. Semangat Edy untuk memajukan umat juga mendapatkan acungan jempol dari Maratua. Terbukti, dengan niatan Edy terhadap pembangunan Masjid Agung Sumut. "Masjid Agung itu salah satu keinginan beliau (Gubernur) untuk memajukan umat di Sumut ini," katanya. Sementara itu, Edy Rahmayadi mendorong ulama terus berperan membangun Sumut. Caranya, dengan mengeluarkan fatwa-fatwa. Menurut dia, rakyat membutuhkan tuntunan dan fatwa dari ulama. "Ulama-ulama inilah yang saya sangat harapkan untuk ikut membangun Sumut yang sama - sama kita cintai ini. Saya mohon ke depan dukunglah siapapun Gubernurnya," kata Edy. Selain itu, Edy berpesan kepada para ulama agar mengingatkan umat muslim di Sumut untuk senantiasa mengeluarkan zakatnya. Apalagi potensi zakat di Sumut mencapai Rp 8 triliun, namun yang terkumpul setiap tahun baru mencapai Rp 700 miliar. "Ayo bergandengan tangan para ulama. Kita bisa melakukannya," ajak Edy.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebentar lagi lengser dari jabatannya. Selama menjadi orang nomor 1 di Sumut, para ulama mendapat perhatian.

MUI di Sumut Beberkan Dukungan Edy Rahmayadi selama Jabat Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230322_121003_copy_800x493.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan venue yang tersebar di delapan kota dan kabupaten di provinsi tersebut. Venues itu nantinya digunakan untuk pertandingan sejumlah cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024.  Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara, Baharuddin Siagian di Medan, Rabu (22/3/2023), mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut tentang penetapan venue tersebut kepada seluruh pemerintah kota dan kabupaten terkait.  Penyerahan SK perubahan tersebut dilakukan untuk memastikan peta lokasi venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Sumut.​  Kedelapan kabupaten dan kota tersebut adalah Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar, dan Toba.  Dengan diserahkannya SK tersebut dan sesuai instruksi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, maka pemerintah daerah diminta segera mempercepat proses renovasi untuk seluruh venue yang ditunjuk maupun membangun venue baru sesuai standar nasional.  Sejumlah fasilitas yang perlu dipenuhi dalam renovasi venue di antaranya, ruang pertemuan, ruang kesehatan, ruang juri, ruang wasit, serta ruang ganti pakaian. "Minimal enam atau tujuh ruangan yang dipersyaratkan dalam venue olahraga harus ada," katanya, dilansir Antara.  Baharuddin menambahkan, penetapan venue disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah, misalnya untuk cabang olahraga ski air yang dipindahkan dari Parapat ke Toba usai Indonesia sukses menjadi tuan rumah F1 Powerboat Lake Toba 2023.  Begitu juga untuk venue renang perairan terbuka akan diperlombakan di Parapat, Simalungun.  Sedangkan kick boxing akan dipertandingkan di Pematang Siantar dan voli pantai di Sergai.  Di Deli Serdang akan digelar pencak silat, di Langkat digelar sambo, di Medan untuk BMX, dan gulat dipertandingkan di Binjai.

PON XXI/2024 di Sumut Digelar di Delapan Kabupaten dan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pesan-edy-rahmayadi-lebih-baik-beribadah-ketimbang-hura-hura_m_.jpg" alt="Gubernus Sumatera Utara Edy Rahmayadi." width="100%">
<figcaption>Gubernus Sumatera Utara Edy Rahmayadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menerbitkan surat edaran berisi imbauan kepada masyarakat yang akan merayakan malam tahun baru. Dalam urat edaran Nomor 302/13294/2018 tersebut, Edy mengimbau agar masyarakat mengisi malam pergantian tahun dengan beribadah. Edy mengingatkan warganya agar ikut meghormati para korban musibah di beberapa daerah lain di Indonesia dan Sumatera Utara. "Untuk pemeluk agama Islam bisa menggelar dzikir istighotsah dan doa agar terhindar dari berbagai musibah," ujar Edy dalam surat edaran tertaggal 27 Desember 2018 tersebut. Masyarakat Sumatera Utara juga diminta untuk&nbsp;tidak menyalakan kembang api&nbsp;maupun petasan. Edy juga meminta masyarakat agar tidak meniupkan terompet. "Kepada seluruh pemilik tempat hiburan, pengelolaan tempat wisata agar tidak melaksanakan atau memfasilitasi malam pergantian tahun baru dengan berlebihan," ungkapnya. Selain kepada masyarakat, Edy juga memberi instruksi kepada seluruh bupati/wali kota, tokoh masyarakat, alim ulama, dan seluruh ormas untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pergantian malam Tahun Baru 2019. "Kepada seluruh pihak keamanan baik TNI-Polri dan Satpol PP, untuk menjaga lingkungan yang dapat menggangu keamanan masyarakat dan ketertiban umum," pungkas Ketua Umum PSSI tersebut. Terpisah, Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto menegaskan kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas. Acap kali, setiap perayaan hari besar, masyarakat mengabaikan keselamatan. Contohnya seperti tidak memakai helm saat berendara. "Jadi, gunakan helm untuk keselamatan berkendara. Ingat, saat kita pergi keluar rumah, ada keluarga yang menunggu. Jadi sayangi mereka dan jangan melakukan hal yang membahayakan dan membuat mereka (keluarga) menangis," pesan Agus. Jenderal bintang dua itu tidak mempermasalahkan penyalaan kembang api pada malam tahun baru. Namun, ada ketentuan ukuran kembang api yang dibolehkan. "Asalkan kembang api harus di bawah dua inci," tandasnya.

Pesan Edy Rahmayadi, Lebih Baik Beribadah Ketimbang Hura-hura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dukung-edyout-manajer-persib-sudah-cukup-jadi-gubernur_m_.jpg" alt="Umuh Muchtar sebut Edy Rahmayadi cukup menjabat gubernur saja" width="100%">
<figcaption>Umuh Muchtar sebut Edy Rahmayadi cukup menjabat gubernur saja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Manajer Persib Bandung, <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/01/12/2018/soal-edy-rahmayadi-bos-persija-sindir-umuh" target="_blank">Umuh Muchtar</a>, beri penjelasan soal dukungan suara #EdyOut. Menurutnya, Edy Rahmayadi harusnya fokus saja pada jabatannya sebagai Gubernur Sumatera Utara. Belakangan, posisi Edy Rahmayadi sebagai ketum PSSI tengah jadi sorotan. Menurunnya prestasi Timnas Indonesia dan isu-isu sensitif dalam sepak bola Indonesia semakin memperburuk citra mantan Pangkostrad tersebut dalam memimpin PSSI. Terlebih, saat ini Edy memegang dua kendali sekaligus, yakni sebagai ketum PSSI dan gubernur Sumut. Berdasar itu, Umuh ingin ada perombakan dalam tubuh PSSI. "Saya juga tak mengerti Pak Edy ini maunya apa, mau ke mana, mencari apa. Gitu saja lah, kasihan dia kan tidak mengerti," beber Umuh. Umuh menganggap Edy memaksakan diri dengan terus menjalani dua kemudi sekaligus. "Kok kenapa harus memaksakkan diri. Serahkan saja kepada ahlinya yang benar, sudah cukup jadi gubernur," sambung dia. "Dulu juga gambling, ikut gubernur, ikut PSSI, nah kenapa waktu itu tidak lepas PSSI karena takutnya gubernur tidak lolos. Nah sekarang sudah lolos jadi gubernur, kenapa tidak dilepas jabatannya di PSSI," papar pria berkumis tebal tersebut. Menurutnya, ketum PSSI itu harus dipimpin oleh sosok yang fokus dan tidak terganggu tugas yang lain. "Jadi harus benar-benar karena memerlukan waktu fokus 24 jam kasarnya. Kalau sudah tidak sanggup, lepas salah satu. Jangan dianggap enteng, malah jadinya begini," tandas Umuh.

Dukung #EdyOut, Manajer Persib: Sudah Cukup Jadi Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disambut-seperti-raja-edy-itjek-dapat-pesan-dari-anggota-dpd-ri_m_.jpg" alt="Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah menyalami para tamu undangan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara" width="100%">
<figcaption>Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah menyalami para tamu undangan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ruangan utama Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara penuh sesak. Para tamu dari berbagai kalangan memenuhi ruangan berhias lampu mewah di dekat selasar samping. Mereka ingin mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Kedatangan Edy dan Musa disambut bak raja. Setibanya di ruang utama, keduanya langsung duduk di singgasana bernuansa melayu. Setelah itu, rangkaian acara penyambutan dimulai. Mulai dari doa, hingga tepuk tepung tawar oleh para tokoh. Di dalam ruangan ada Kapolda Sumatera Utara, Pangdam I/ Bukit Barisan, kepala dinas dan beberapa petinggi BUMN. Mereka tampak duduk di atas karpet, tepat menghadap ke arah singgasana. Beberapa konsul jenderal juga hadir dalam acara penyambutan itu. Usai acara inti, Edy dan Ijeck (sapaan akrab Musa Rajekshah) langsung menyalami para tamu undangan. Ruangan semakin sesak. Masyarakat dari berbagai kelas adu cepat berebut salaman. Ada juga yang mencoba menerobos ke depan. Aroma keringat bertebaran ke seisi ruangan. Memang tidak ada penjagaan khusus dalam acara penyambutan itu. Hanya beberapa protokoler yang ada di dekat Edy-Ijeck. Mereka berusaha mencegah sebisanya agar tidak menyerobot berjabat tangan dengan mantan Pangkostrad itu. Beberapa kali protokoler meminta agar masyarakat tidak berdesakan. Namun tetap diabaikan. Para tamu memilih ikut antrean panjang. Setidaknya mereka bisa menjabat tangan sang jenderal dan pengusaha sukses asal Medan itu. Selang beberapa saat, antrean justru semakin mengular. Panjangnya hingga keluar pintu utama. Rata – rata para tamu mengangkat gadget mereka. Mencoba mengabadikan momen sakral tersebut. Terlihat juga beberapa tamu yang lebih sibuk sendiri, yang penting bisa berswafoto tengah-tengah lautan manusia. Meski meladeni ribuan tamu, senyum semringah tetap terpancar dari diri Edy dan Ijeck. Padahal, sejatinya mereka cukup kelimpungan. Kadang keduanya juga harus meladeni permintaan tamu yang ingin berswafoto. ”Ayo cepat baris. Biar bisa foto sama Pak Edy dan Bang Ijeck," ujar seorang perempuan berhijab merah marun bersama sederet regunya. Waktu duhur tiba, pembawa acara mengumumkan kalau Edy dan Ijeck akan menunaikan salat. Kendati demikian para tamu tetap ngotot tidak mau meninggalkan ruangan. Di ruang makan, antrean panjang juga jadi pemandangan utama. Sejurus kemudian, pasukan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masuk membuat barikade. Tepat di depan singgasana Edy dan Ijeck. Antreanpun hanya bisa muat jadi dua baris. Edy-Ijeck perlahan meninggalkan singgasananya sambil menyalami satu persatu tamu. Dalam sambutannya, Edy menyampaikan rasa syukurnya. Tak lupa dia mengapresiasi masyarakat dan pendukung yang sudah rela menunggu kedatangan mereka. "Kami fokus kepada Sumut yang bermartabat. Alam demokrasi boleh berbeda. Tidak ada demokrasi kalau tidak berbeda. Tapi saya katakan ini sudah usai. Jadi perbedaan itu sudah tidak ada. Saat ini adalah Sumatera Utara," kata Edy yang memakai setelan kemeja putih berbalut songket kuning tersebut. Salah satu tamu penting yang datang pada acara penyambutan itu adalah Anggota DPD RI Rahmat Shah. Rahmat sendiri merupakan paman Ijeck. Kepada JawaPos.com, Rahmat berharap Edy dan Ijeck jadi pemimpin yang mendahulukan kepentingan Sumut. "Jangan lagi untuk kepentingan diri sendiri," ujarnya. Dia juga berpesan kepada Ijeck supaya tidak sombong karena menjadi pemimpin di Sumut. Dengan pengalaman Ijeck yang lama terjun di dunia bisnis, Rahmat yakin keponakannya itu bisa menjadi contoh bagi pemuda lainnya. "Kita akan memberikan doa, dukungan dan nasehat serta masukan yang positif. Nggak mungkin mereka berdua ini bisa melihat daerah-daerah yang terpencil," ucap Rahmat

Disambut Seperti Raja, Edy-Ijeck Dapat Pesan dari Anggota DPD RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/gubernur-sumut-minta-ini-pada-pertamina-untuk-kontrol-elpiji-3-kg_m_168592.jpeg" alt="Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat menerima Pertamina" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat menerima Pertamina</figcaption>
</figure>JawaPos.com &mdash; Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi meminta PT Pertamina mengeluarkan kartu kendali atas distribusi barang subsidi seperti gas 3 kg agar tepat sasaran. Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat bertemu GM PT Pertamina (Persero) MOR 1, Erry Widiastono di ruang kerja Tengku Erry di Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut di Medan, Selasa (14/11). Tengku Erry menyebutkan, pasokan gas subsidi yang selama ini diberikan kepada masyarakat tidak dapat diawasi pendistribusiannya&mdash;apakah tepat sasaran atau tidak. "Karena tak sepenuhnya bisa diawasi, peluang terjadinya pengoplosan dari tabung 3 kg ke tabung 5-12 kg dengan harga yang lebih mahal pun terbuka. Dampaknya, kuota gas subsidi untuk masyarakat miskin berkurang. Berapa sebenarnya kebutuhan gas subsidi itu bisa diambil datanya dari BPS (Badan Pusat Statistik). Tetapi yang terpenting adalah perlu ada pengawasan. Karena tanpa ada kendali, berapapun kuota yang diberikan, bisa saja masih tetap kurang,&rdquo; ujar Tengku Erry. Tengku Erry menjelaskan, akan adanya pengurangan kuota sebanyak 1.000 ton gas subsidi untuk tahun 2017 dari pemerintah pusat. Untuk itu pihaknya mendorong agar Pertamina mengeluarkan kartu kendali atas distribusi gas subsidi tersebut. "Penerapannya sendiri dapat dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam hal pengawasannya. Sebab, setidaknya ada 10 persen keluarga tergolong miskin dari data BPS atau sekitar 1,4 juta dari 14 juta jiwa penduduk Sumut," terangnya. &ldquo;Tetapi kalau memang ada aturannya, Pertamina harus konsisten. Tanpa kartu tidak bisa mendapatkan gas 3 kg. Makanya kita akan buat Pergub (Peraturan Gubernur) tentang pengawasan terpadu. Kalau kita bisa buat, tentu ini akan jadi langkah baik,&rdquo; timpalnya. Tengku Erry pun mengimbau agar masyarakat mampu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi menggunakan gas 3 kg yang merupakan hak dari warga kurang mampu (miskin). Ia pun mendorong penggunaan gas nonsubsidi bagi masyarakat mampu. Dirinya mengajak warga Sumut beralih menggunakan gas 5,5 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat bukan miskin. &ldquo;Kami mengimbau kepada masyarakat yang mampu, begitu juga ASN untuk tidak lagi menggunakan tabung gas 3 kg karena itu hak mereka yang kurang mampu. Makanya saya sampaikan agar dikeluarkan kartu kendali, jadi tidak semua bisa membeli gas subsidi kecuali mereka benar-benar tidak mampu. Kita konversikan saja kepada penggunaan gas nonsubsidi,&rdquo; pesan Erry. Sementara PT Pertamina (Persero) MOR 1 Erry Widiastono menyambut baik dukungan Pemprov Sumut untuk mengeluarkan kartu kendali penggunaan gas subsidi 3 kg. Sebab diakuinya dengan pengurangan kuota oleh pemerintah pusat pada APBN Perubahan 2017 sebanyak 1.000 ton gas dari 338.221 menjadi 337.221 ton pertahun, diprediksi akan terjadi kekurangan pasokan di akhir tahun mendatang khusus untuk &lsquo;gas melon&rsquo; tersebut. &ldquo;Jadi kami sangat menyambut apa yang disarankan Pak Gubernur, luar biasa sekali. Ini di luar dugaan kami, jadi beliau sangat mendukung untuk diterbitkannya kartu kendali. Kami akan terbitkan kartu kendali untuk masyarakat yang berhak menerima elpiji subsidi didasarkan kepada data BPS Sumut,&rdquo; katanya. Pihaknya juga berharap kartu kendali bisa segera diterapkan agar pendistribusian gas subsidi bisa tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu mereka juga berharap masyarakat mampu, mengalihkan penggunaan gas 3 kg ke 5,5 kg.

Gubernur Sumut Minta Ini pada Pertamina untuk Kontrol Elpiji 3 Kg

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur sumatera utara

Berita Terkini