<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-07-at-13.59.41.jpg" alt="Sidang pembacaan putusan terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/6/2022). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang pembacaan putusan terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/6/2022). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Alex Noerdin. Mantan gubernur Sumatera Selatan itu menjadi terdakwa kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dan kasus pembelian gas bumi PDPDE pada 2010-2019.  Penolakan tersebut berlaku untuk pengajuan kasasi dari pihak terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, sebagaimana termaktub dalam surat salinan Putusan Nomor 7300/I K/Pid.Sus/2022 yang ditandatangani Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Suharto, seperti diterima di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (7/2).  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Selatan Mohd Radyan mengatakan, dengan adanya penolakan kasasi tersebut, Alex Noerdin harus melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Palembang. Pengadilan Tinggi Palembang mengabulkan permohonan banding terdakwa Alex Noerdin pada September 2022, dengan menetapkan pengurangan masa hukuman pidana penjara dari vonis selama 12 tahun menjadi sembilan tahun penjara.  Menurut Radyan, putusan kasasi sifatnya harus segera dilaksanakan terdakwa, karena tidak ada istilah inkrah seperti putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. ”Ya, bila (terdakwa Alex Noerdin) memutuskan menempuh upaya hukum peninjauan kembali, syaratnya pun harus melaksanakan dahulu putusan kasasi,” jelas Mohd Radyan.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Palembang memvonis Alex Noerdin bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara. Alex dihukum atas kasus tindak korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) pada 2010-2019 dan dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.  Sidang vonis tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Yoserizal di Pengadilan Tipikor PN Palembang pada Rabu, 15 Juli 2022. Dalam persidangan saat itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Palembang juga menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa lain, yakni Muddai Madang, Caca Ica Saleh, serta A. Yaniarsah Hasan.  Muddai Madang divonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan uang pengganti senilai Rp 36 miliar. Kemudian, Caca Isa Saleh dan A. Yaniarsah Hasan masing-masing divonis hukuman pidana penjara selama 11 tahun, termasuk kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 10 miliar untuk A. Yaniarsah Hasan dan Rp 4,5 miliar untuk Caca Isa Saleh.  Mereka didakwa dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider pasal 3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Pakjo Klas 1 A Palembang.

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/F9EF6B56-1937-4B2F-BB77-B0F4086255A0.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru. Humas Pemprov Sumsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru. Humas Pemprov Sumsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemrov Sumsel) tidak akan menerima kedatangan tenaga kerja asing (TKA) selama adanya pandemi virus korona jenis baru penyebab Covid-19.  Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumsel akan lebih mengutamakan mengatasi pandemi Covid-19 yang saat masih berlangsung. ”Kami berkomitmen tidak akan menerima tenaga kerja asing, apalagi saat adanya pandemi Covid-19 sekarang ini,” kata Herman Deru seperti dilansir dari Antara di Palembang pada Selasa (19/5).  Gubernur minta pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel untuk selalu memantau perkembangan pekerja asing tersebut. Apalagi sekarang ini, dua kota telah disetujui untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yakni Palembang dan Prabumulih.  ”Ini berarti penyebaran virus korona cukup serius sehingga harus diatasi bersama termasuk Pemerintah Provinsi Sumsel,” ujar Herman Deru.  Oleh karena itu, lanjut gubernur, pihaknya lebih fokus untuk memutus mata rantai Covid-19 sehingga Sumsel tidak ada lagi warganya yang terpapar virus mematikan itu. Selain itu, memutus mata rantai Covid-9 penting karena dampaknya cukup besar, bahkan sangat berpengaruh dari berbagai sendi kehidupan.  Dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini, kata dia, masyarakat banyak kekurangan penghasilan karena aktivitas terbatas. ”Yang jelas saat ini, kami lebih fokus memutus mata rantai Covid-19 dan bukan mendatangkan TKA,” ungkap Herman Deru.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IewcVjX4QHQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=frbULXFMFWo

Gubernur Sumsel Tolak Tenaga Kerja Asing selama Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/gubernur-sumsel-beri-sinyal-rombak-manajemen-sriwijaya-fc_m_.jpg" alt="Skuad Sriwijaya FC saat melakoni latihan" width="100%">
<figcaption>Skuad Sriwijaya FC saat melakoni latihan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru memberikan sinyal untuk melakukan perombakan secara total di tubuh manajemen Sriwijaya FC. Dia menilai pembenahan harus ada demi mengembalikan kejayaan tim berjuluk Laskar Wong Kito tersebut. Herman kecewa sebab manajemen lama dinilai gagal mengangkat performa tim sehingga tak dapat bertahan di Liga 1 2019. Beriringan dengan itu, popularitas klub menjadi anjlok sehingga tak ada yang ingin mengakuisisi saham Sriwijaya. Untuk sementara Herman masih memegang amanat sebagai pengurus tim. Ia pernah berjanji, ke depannya akan memberi kejutan pada kesebelasan yang identik dengan kostum kuning tersebut "Karena itu, saya meminta waktu satu bulan untuk memberikan kejutan terkait dengan Sriwijaya FC. Nah, saat ini kan belum satu bulan. Jadi nantilah," katanya saat ditemui di Pemprov Sumsel, Jumat (15/2). "Kita tunggu saja tanggal 20 nanti kejutannya apa," sambungnya. Banyak yang menduga, kejutan tersebut merupakan orang-orang baru yang akan berada di jajaran manajemen Sriwijaya. Namun sejauh ini Herman enggan membocorkan identitasnya.

Gubernur Sumsel Beri Sinyal Rombak Manajemen Sriwijaya FC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/muddai-maddang-serahkan-saham-sriwijaya-ke-gubernur-sumsel_m_.jpg" alt="Sriwijaya FC terdegradasi ke Liga 2 2019" width="100%">
<figcaption>Sriwijaya FC terdegradasi ke Liga 2 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kisruh internal Sriwijaya FC mencapai titik puncak. Muddai Maddang selaku pengelola Sriwijaya FC akhirnya dipaksa mundur dan menyerahkan saham klub kepada Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Kini saham yang mencapai 88 persen tersebut sudah dipegang oleh Herman Deru. Namun dalam masalah ini, Herman tidak mau dipandang sebagai gubernur. Ia lebih memilih menyelesaikan persoalan ini secara pribadi. "Jadi saya minta saham ini diambil dan dilepas. Kami ingin SFC ini tetap dipertahankan," tegasnya. Nantinya Herman Deru akan memberikan kesempatan bagi semua orang yang ingin memiliki saham tersebut. Jika ada kelompok suporter ingin memilikinya, maka dapat membeli melalui koperasi dan lain sebagainya. Sementara itu, Sekda Sumsel, Nasrun Umar menyakini penyerahan saham dari Muddai Maddang kepada Herman Deru merupakan solusi terbaik. Ia berharap Sriwijaya bisa berada dalam kondisi lebih baik lagi. "Kami ingin eksistensi SFC terus dijaga. Nantinya kepada siapa gubernur menyerahkan tongkat estafet akan diputuskan setelah rembuk ini," ucap Nasrun. Sementara itu, Muddai Madang enggan berkomentar soal penyerahan saham klub berjuluk Laskar Wong Kito. "No comment lah, tanya ke yang lain saja," tandasnya.

Muddai Maddang Serahkan Saham Sriwijaya ke Gubernur Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sriwijaya-fc-sudah-sekarat-gubernur-sumsel-tak-kunjung-gerak-cepat_m_.jpg" alt="Sriwijaya FC masih belum bisa bernapas dengan lega usai terdegradasi ke Liga 2." width="100%">
<figcaption>Sriwijaya FC masih belum bisa bernapas dengan lega usai terdegradasi ke Liga 2.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi Sriwijaya FC usai terdegradasi ke Liga 2 tak kunjung membaik. Kondisi finansial klub masih kembang kempis. Napas mereka bahkan sudah Senin-Kamis.&nbsp; Untuk memperbaiki kondisi tim, Sriwijaya sangat butuh suntikan dana segar dari investor. Hal ini sudah ditanggapi langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dengan rencana melakukan pembelian saham PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM). Namun, hingga kini hal itu belum juga terealisasi. "Kami berharap Pak Gubernur secepatnya melakukan aksi pembelian saham PT SOM untuk selamatkan Sriwijaya FC. Kalau bisa, jangan sampai habis tahun 2018. Kini, kami butuh aksi nyata penyelamatan Sriwijaya FC," ungkap ketua suporter Sriwijaya FC berbendera Singa Mania, Ariyadi Eko Neori, Minggu (23/12). Sebagaimana diketahui sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru, ingin membeli 51 persen saham PT SOM, selaku badan hukum Sriwijaya FC. Pembelian dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Sumsel. Dipercaya, langkah ini bisa menjadi solusi mengurangi krisis finansial yang membelit Laskar Wong Kito. Saat ini, manajemen Sriwijaya FC belum bisa membayar dua bulan gaji pemainnya. Fakta itu terkuak setelah Eko Neori mendengarkan keluhan kapten tim, Yu Hyun Koo. Manajemen juga belum bisa berikan garansi masa depan para pemain yang sama-sama berjuang di Liga 1 musim 2018. Manajemen cenderung pasif karena belum punya dana untuk arungi kompetisi Liga 2 musim 2019. Bahkan, biaya dari kompetisi kemarin saja statusnya masih ada yang ngutang. "PSSI dan PT LIB, selaku operator kompetisi sepak bola Indonesia, tidak permasalahkan BUMD beli saham PT SOM asal sesuai ketentuan berlaku. Ini harus direspons cepat oleh Pak Gubernur agar Sriwijaya FC yang jadi kebanggaan kita ini<a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/24/12/2018/jebolan-persebaya-ingin-bawa-madura-united-berprestasi" target="_blank"> bisa tetap eksis</a> dan kembali ke Liga 1," ucapnya. Rencananya, Eko Neori juga akan menemui Gubernur Herman Deru untuk sampaikan keinginan suporter itu secara langsung. Waktunya dijadwalkan dalam sepekan ini. "Belum ada pemain yang pasti di musim 2019. Sampai kini, bahkan dua bulan gaji pemain musim 2018 belum dibayar dan mereka mayoritas habis kontrak akhir tahun ini. <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/24/12/2018/soal-skandal-psmp-johan-arga-kenapa-adik-saya-yang-dikorbankan" target="_blank">Jelas mengkhawatirkan</a> untuk masa depan Sriwijaya FC," terangnya. Setali tiga uang dengan ketua suporter Sriwijaya FC berbendera S-Man, Edy Ismail. Dia juga inginkan tindakan cepat Gubernur Herman Deru selamatkan Sriwijaya FC. "Sekarang tinggal <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/25/12/2018/eks-pelatih-pss-sleman-berharap-dalang-skandal-psmp-bisa-diungkap" target="_blank">gubernurnya suka bola</a> apa nggak? Mau selamatkan Sriwijaya FC apa nggak. Karena sudah nggak ada waktu lagi. Harus gerak cepat jika ingin Sriwijaya FC tetap eksis," tukas Edy.&nbsp;

Sriwijaya FC Sudah Sekarat, Gubernur Sumsel Tak Kunjung Gerak Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/jelang-pilgub-sumsel-irwansyah-diminta-jangkau-daerah-terpencil_m_170542.jpeg" alt="Wali Kota Pangkalpinang Muhammad Irwansyah." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pangkalpinang Muhammad Irwansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tensi politik di Provinsi Sumatera Selatan makin panas menjelang pemilihan gubernur 2018. Sejumlah kandidat mulai bersaing menyosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Salah satunya adalah Wali Kota Pangkalpinang Muhammad Irwansyah. Irwansyah sebelumnya mengaku, selama ini dirinya sudah mulai membangun simpul-simpul politik di basis masyarakat yang jarang disentuh oleh para rivalnya.&nbsp; Menanggapi hal itu, Pengamat Sosial Politik Universitas Sriwijaya, Bagindo Togar Butarbutar menilai, apa yang mulai dilakukan oleh Irwansyah cukup efektif. Pasalnya,&nbsp;Irwansyah memang mendekati masyarakat Sumsel yang selama ini belum pernah disentuh oleh elit-elit lama.&nbsp; Selama ini kata Bagindo, elit politik hanya menyentuh daerah yang mudah akses dan padat penduduknya. Sehingga timbul diskriminasi daerah yang berakibat pada tidak ratanya pembangunan.&nbsp; &ldquo;Sudah semestinya Irwansyah sudah sampai ke daerah-daerah yang ujung atau pelosok dan bukan padat penduduk. Jadi harus rata pembangunan di Sumsel ini. Ibaratnya kalau Jokowi sekarang kan Indonesia sentris, jadi dia bangung dari daerah," kata Ketua Ikatan Alumni Fisip UNSRI itu. Lebih lanjut, Bagindo meyakini setelah tanggal 27 November mendatang, Irwansyah akan lebih banyak hal yang dilakukan oleh Irwansyah bagi masyarakat Sumsel.&nbsp;"Soalnya calon lain kan belum ada progres itu. Itu bisa dimanfaatkan Irwansyah," kata dia. Diketahui, Irwansyah sudah dilirik oleh cagub Sumsel yang diusung PAN, Herman Deru. Hal senada juga dikatakan&nbsp;Irwansyah yang menyatakan siap diusung di Pilgub Sumsel. Bendahara DPD PDIP Bangka Belitung itu pun mengaku terus melakukan komunikasi politik dan bergerilya. "Kalau dipercaya oleh partai saya prinsipnya siap mengabdikan diri di tanah leluhur. Asal leluhur Ibu saya Nyimas Djamila dari Lematang Sumatera Selatan," kata Irwansyah.

Jelang Pilgub Sumsel, Irwansyah Diminta Jangkau Daerah Terpencil