<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/ab088cb1-8dfd-4073-ac7b-372785de9690-1462296012.jpg" alt="Mendagri sekaligus Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Tito Karnavian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendagri sekaligus Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Tito Karnavian. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka dan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman untuk membahas penyelesaian batas wilayah administrasi serta status dan pemanfaatan Pulau Kawi-Kawia. Audiensi tersebut digelar di Rumah Dinas Mendagri, pada Rabu (18/2). Pertemuan ini menjadi langkah progresif dalam mencari solusi yang konstitusional, dialogis, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pertemuan tersebut, Tito selaku fasilitator menawarkan formulasi penyelesaian dengan menegaskan bahwa Pulau Kawi-Kawia merupakan kawasan Balai Taman Nasional yang penetapannya didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan. &ldquo;Dengan landasan tersebut, pulau dimaksud berada dalam cakupan kawasan nasional," kata Tito. Tito memastikan, regulasi soal kawasan Balai Taman Nasional tidak akan menghilangkan aspek administrasi pemerintahan di wilayah tersebut. "Status sebagai kawasan nasional tidak menghilangkan aspek administrasi pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah yang tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,&rdquo; ujar Tito. Dalam forum tersebut disepakati bahwa pemanfaatan Pulau Kawi-Kawia dapat dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Buton Selatan, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Kesepahaman ini dinilai krusial, karena membuka ruang percepatan asistensi dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara serta Kabupaten Buton Selatan. Di sisi lain, langkah ini juga menjaga kepastian hukum serta harmonisasi hubungan antar daerah. Sementara, kedua gubernur menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan menyelesaikan persoalan batas wilayah secara dialogis, konstitusional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. &ldquo;Kami berkomitmen segera menyelesaikan persoalan batas wilayah dan pemanfaatan pulau ini secara terkoordinasi dengan pemerintah pusat, sambil tetap menjaga hubungan baik antar daerah,&rdquo; tegas Andi Sumangerukka. Pembahasan lanjutan dijadwalkan pada Jumat, 20 Februari 2026, di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Agenda tersebut bertujuan memperdalam sinkronisasi aspek administratif, tata ruang, serta pembahasan teknis terkait finalisasi draf kesepakatan bersama dan kepastian regulasi. &nbsp;

Mendagri Tito terima aspirasi Gubernur Sultra-Sulsel terkait sengketa Pulau Kawi-Kawia. Bahas batas wilayah, pemanfaatan, dan penetapan RTRW

Mendagri Tito Terima Aspirasi Gubernur Sultra dan Sulsel soal Sengketa Pulau Kawi-Kawia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Screenshot_2020_0506_222300_copy_800x540.jpg" alt="Gubernur Sultra Ali Mazi menyampaikan bahwa pemerintah tidak menolak kedatangan 500 TKA di Sultra, namun hanya minta ditunda karena memikirkan kondisi warga Sultra yang sedang berjuang melawan virus korona. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sultra Ali Mazi menyampaikan bahwa pemerintah tidak menolak kedatangan 500 TKA di Sultra, namun hanya minta ditunda karena memikirkan kondisi warga Sultra yang sedang berjuang melawan virus korona. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyoroti adanya penjabat bupati usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditolak oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi. Menurut Mardani, hal ini terjadi karena Pemerintah abai terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).  "Ini imbas sikap pemerintah yang abai pertimbangan MK (menerbitkan aturan teknis pengisian penjabat kepala daerah secara transparan). Prinsip demokrasi jelas dihiraukan, seperti usulan penjabat tidak diumumkan ke publik, serta tidak diketahui juga penentuannya," kata Mardani, Senin (23/5).  Politikus PKS ini menyebut, pemerintah perlu memperbaiki kebijakan penentuan kepala daerah dengan merumuskan aturan teknis, sesuai dengan putusan MK. Jika tetap memaksakan melantik tanpa mengikuti putusan MK, bisa terjadi cacat hukum.  "Publik dapat mengajukan uji materi terhadap aturan yang dijadikan dasar penunjukan pejabat tersebut. Jalannya pemerintahan pun bisa terganggu," ujar Mardani.  Karena pemulihan kondisi ekonomi dan menjaga stabilitas daerah menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi para penjabat. Sehingga Pj kepala daerah yang ditunjuk harus memiliki pengetahuan dan integritas dalam melanjutkan roda pemerintahan.  "Terkait hal itu, mereka tidak hanya dituntut memiliki waktu, pengetahuan, dan integritas, tetapi juga mesti diterima secara politik di daerahnya. Kehati-hatian perlu diterapkan sejak awal dalam penentuan penjabat," tegas Mardani.  Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Pilkada mengamanatkan perhelatan Pilkada digelar secara serentak pada November 2024. Peraturan ini berdampak pada peniadaan Pilkada 2022 dan 2023, tak dipungkiri sejumlah daerah mengalami kekosongan kepala daerah definitif lantaran habis masa jabatan.  Pada 2022, terdapat 101 daerah yang akan mengalami kekosongan kepala daerah definitif. Sementara secara total akan ada 271 daerah yang akan mengalami kekosongan hingga Pilkada Serentak 2024.  Oleh karena itu, guna mengantisipasi kekosongan kekuasaan, UU Pilkada memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengangkat penjabat kepala daerah dari kalangan ASN. Penjabat gubernur dipilih oleh Presiden, sedangkan penjabat setingkat bupati/wali kota dipilih Mendagri.

Gubernur Sultra Tolak Lantik Pj Bupati, PKS: Ini Imbas Pemerintah Abai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74515_93841_wna-tiongkok-konawe.jpg" alt="Sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berbelanja pada saat jam istirahat di Desa Morosi, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (30/11/2016)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) berbelanja pada saat jam istirahat di Desa Morosi, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (30/11/2016)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menerima kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Mereka akan masuk dalam waktu dekat melalui perusahaan pertambangan, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Morosi, Kabupaten Konawe.  Gubernur Sultra Ali Mazi menyatakan, pihaknya sepakat menerima kehadiran para TKA Tiongkok karena pemberlakukan kebijakan tatanan kehidupan baru (new normal).  "Masuknya para pekerja asing ini juga demi bergairahnya kembali aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan industri Morosi, termasuk di Sultra yang sempat sepi akibat virus korona," Ali Mazi seperti dilansir Antara, Senin (15/6).  Ali Mazi menyebut, kedatangan 500 TKA merupakan kebijakan pemerintah pusat yang telah membuka keran impor pekerja asing.  Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh mengungkapkan, pemerintah daerah (pemda) tidak menghalangi masuknya TKA. Sebab, semua itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat.  "Namun, perusahaan yang membawa TKA sebaiknya dievaluasi terlebih dulu kepatutan perusahaannya, kontribusi perusahaan kepada daerah, termasuk peran perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, atau local wisdom," kata Abdurrahman Saleh, di Kendari.  Politikus PAN Sultra itu menambahkan, yang terpenting atas rencana masuknya 500 TKA Tiongkok, yakni mereka harus benar-benar bersih dan bebas dari Covid-19 yang dibuktikan dengan menjalani proses protokol kesehatan yang ketat.  "Kita sepakat bahwa kita bukan antiinvestasi asing, tapi setelah diterapkan tatanan kehidupan baru atau new normal, maka kita memulai kehidupan yang produktif dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan," ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=G-G2yFWdBXA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PrA-9J9FJWc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=upbuhuiwtlg

New Normal, Gubernur Sultra Terima Kedatangan 500 TKA Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Screenshot_2020_0506_222300_copy_800x540.jpg" alt="Gubernur Sultra Ali Mazi menyampaikan bahwa pemerintah tidak menolak kedatangan 500 TKA di Sultra, namun hanya minta ditunda karena memikirkan kondisi warga Sultra yang sedang berjuang melawan virus korona. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sultra Ali Mazi menyampaikan bahwa pemerintah tidak menolak kedatangan 500 TKA di Sultra, namun hanya minta ditunda karena memikirkan kondisi warga Sultra yang sedang berjuang melawan virus korona. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyampaikan, pihaknya tidak menolak namun meminta menunda rencana kedatangan 500 orang tenaga kerja asing (TKA) yang akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe. Penundaan kedatangan ratusan TKA tersebut di wilayah Sulawesi Tenggara karena memikirkan suasana kebatinan warga di daerah itu yang tengah berjuang melawan Covid-19.  ”Bukan menolak, (tapi) menunda. Beda menolak dengan menunda. Karena regulasinya itu ada dari pemerintah pusat sudah ada,” kata Ali Mazi seperti dilansir dari Antara.  ”Kan namanya penundaan ini kan mekanisme regulasinya sudah ada, tapi kan belum bisa, suasana kebatinan kita hari ini belum bisa menerima hal seperti itu, ya kita tunda. Suasana kebatinan masyarakat Sulawesi Tenggara, saya harus menjaga masyarakatku,” kata tabah Ali Mazi.  Menanggapi keputusan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara yang menyatakan menolak kedatangan 500 orang TKA asal Tiongkok untuk bekerja di wilayah Sulawesi Tenggara, gubernur Sultra mengungkapkan hal itu merupakan hak DPRD.  ”Iya haknya masing-masinglah, DPRD kan wakil rakyat,” ucap Ali Mazi.  Sebelumnya diberitakan, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara tegas menolak rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Sultra yang bakal bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe. Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung DPRD Sultra, pada Rabu (29/4).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Sultra Bukan Menolak tapi Tunda Kedatangan 500 TKA Asal Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Ombutsman-ketua-1.jpg" alt="Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sultra Mastri Susilo. Azis Senong/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sultra Mastri Susilo. Azis Senong/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsaman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menyarankan agar gubernur Sultra segera membuat surat penolakan ke pemerintah pusat terkait rencana kedatangan 500 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok di Sultra.  Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sultra Mastri Susilo seperti dilansir dari Antara di Kendari mengatakan, gubernur seharusnya segera melakukan koordinasi atau membuat surat penolakan kedatangan 500 WNA. Sebab, akan berdampak negatif dan akan menimbulkan gejolak di masyarakat. ”Ini bisa membuat situasi daerah menjadi tidak kondusif. Apalagi di tengah suasana pandemi Covid-19,” ujar Mastri Susilo pada Kamis (30/4).  Menurut Mastri, di tengah pandemi Covid-19, pemerintah seharusnya menjadikan kesehatan masyarakat yang lebih utama. Dia mengatakan, investasi dan lain-lain bukan hal yang tidak penting. Namun, untuk saat ini hendaknya tidak dijadikan sebagai prioritas. Apalagi WNA yang akan masuk ke Sultra berasal dari Tiongkok yang merupakan daerah awal virus korona itu muncul.  ”Seharusnya pemerintah pusat dan daerah memikirkan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Saat ini, seharusnya pemerintah tidak mengutaman investasi di tengah keresahan masyarakat khususnya di Sultra,” tutur Mastri Susilo.  Lebih lanjut Mastri Susilo mengatakan, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara mendukung penuh Pemerintah Provinsi Sultra dan Forkominda untuk menolak rencana kedatangan TKA di Sultra. Dia juga menyarankan gubernur Sultra untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja agar membatalkan atau menunda penerbitan RPTKA sampai wabah Covid-19 berakhir.  ”Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga sudah berkoordinasi dengan anggota Ombudsman RI Laode Ida, dalam rangka mengbackup atau mensuport terkait dengan informasi rencana kedatangan WNA tersebut,” ujar Mastri Susilo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=W7Sk2R8oNWc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Anwl_HOdYXE   https://www.youtube.com/watch?v=twPy3M58JXk  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Ombudsman Sarankan Gubernur Tolak Rencana Kedatangan 500 TKA Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-cabut-hak-politik-gubernur-sultra-nur-alam_m_199785.jpeg" alt="Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi oranye saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/7) malam." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi oranye saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/7) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain hukuman pidana, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga memberikan hukuman tambahan, yakni berupa pencabutan hak politik Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam, untuk dipilih dan memilih selama lima tahun atas kasus korupsi pemberian izin pertambangan. "Mencabut hak politik selama 5 tahun selesai menjalani masa hukuman," ungkap Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, (28/3). Sementara itu, usai divonis, Nur Alam tak terima dan langsung mengajukan upaya hukum banding. "Saya nyatakan banding semoga majelis hakim memahami dan memberi keadilan, karena patut dipertimbangkan untuk saya sebagai aparatur negara yang sudah melakukan pembelaaan dan pembelaaan kami telak (ditolak)," kata&nbsp;Nur Alam&nbsp;usai di bacakan putusan oleh Majelis Hakim pada Rabu (28/3). Pengajuan upaya hukum ini dilakukan Nur Alam&nbsp;tanpa berkonsultasi dengan Penasehat hukumnya. "Saya gak pakai konsul (konsultasi) ke penasihat hukum, karena semua saya yang rasakan. Saya nyatakan ini dan tanpa menunda waktu untuk banding," tegasnya. Meskipun tak terima dan langsung mengajukan banding, Nur Alam juga memohon maaf atas semua kesalahannya yang sudah dilakukan baik sebelum, proses dan usai persidangan. "Mohon maaf atas kesalahan saat selama sidang berlangsung, terima kasih untuk JPU, hakim dan semua," tuturnya. Sebelumnya, majelis hakim memvonis Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan 12 tahun kurungan penjara. Padahal, Jaksa Penuntutan Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan masa hukuman 18 tahun penjara. "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, dan denda Rp 1 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," ungkap Ketua Majelis Hakim&nbsp;Diah Siti Basariah&nbsp;di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu Malam (28/3) Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Nur Alam senilai Rp 2,7 miliar setelah keluarnya putusan pengadilan. "Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Premier Estate Kaveling I No 9 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang disita KPK. Apabila terdakwa tidak membayar, akan dipidana 1 tahun penjara," bebernya. Dalam pertimbangan, hakim menyatakan Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Hingga akhirnya Nur Alam mengeluarkan surat Izin Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). "Permohonan yang diajukan PT AHB dilakukan tanpa dilengkapi rekomendasi Bupati Buton atau Bupati Bombana padahal wilayah IUP itu meliputi Kabupaten Buton maupun Bombana, yang diserahkan Burhanuddin selaku Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Prov Sultra yang semuanya bertanda tangan mundur," urai majelis hakim. Majelis hakim menyebut Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena lahan yang dimohonkan PT Anugerah Harisma Barakah itu sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi kontrak karya PT International Nickel Indonesia (INCO) pad ablok Malapulu di Pulau Kabaena. Namun, terdakwa memerintahkan agar tetap menerbitkan izin IUP tersebut. "Bahkan Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena wilayah tersebut masuk PT INCO. Atas perintah terdakwa memerintahkan Atikurrahman yang isinya pencabutan rekomendasi PT AHB dan pernyataan seluruh kegiatan PT AHB sudah sesuai prosedur," sambung hakim. Hakim juga menyatakan Nur Alam terbukti menerima gratifikasi Rp USD 4,4 juta atau Rp 40,2 miliar saat menjabat Gubernur Sulawesi Tengggara dari Richcorp International Ltd. Uang gratifikasi itu diterimanya melalui rekening polis asuransi AXA Mandiri. Atas perbuatannya, Nur Alam terbukti melanggar melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Nur Alam juga dinilai melanggar Pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Karena, terdakwa bersama-sama dengan saksi Burhanuddin dan saksi Widdi Aswindi juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,5 triliun atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberap hal. Hal-hal yang memberatkan ialah Nur Alam tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, dan banyak mendapatkan penghargaan saat menjabat sebagai Gubernur Sultra.

Hakim Cabut Hak Politik Gubernur Sultra Nur Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-terima-divonis-12-tahun-gubernur-sultra-langsung-ajukan-banding_m_199777.jpeg" alt="Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi oranye saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07) malam." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi oranye saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam langsung mengajukan upaya hukum banding, usai dirinya divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim. "Saya nyatakan banding semoga majelis hakim memahami dan memberi keadilan, karena patut dipertimbangkan untuk saya sebagai aparatur negara yang sudah melakukan pembelaaan dan pembelaaan kami telak (ditolak)," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/47036/nur-alam" target="_blank">Nur Alam</a> usai di bacakan putusan oleh Majelis Hakim pada Rabu (28/3). Pengajuan upaya hukum ini dilakukan Nur Alam&nbsp;tanpa berkonsultasi dengan Penasehat hukumnya. "Saya gak pakai konsul (konsultasi) ke penasihat hukum, karena semua saya yang rasakan. Saya nyatakan ini dan tanpa menunda waktu untuk banding," tegasnya. Meskipun tak terima dan langsung mengajukan banding, Nur Alam juga memohon maaf atas semua kesalahannya yang sudah dilakukan baik sebelum, proses dan usai persidangan. "Mohon maaf atas kesalahan saat selama sidang berlangsung, terima kasih untuk JPU, hakim dan semua," tuturnya. Sebelumnya, majelis hakim memvonis Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan 12 tahun kurungan penjara. Padahal, Jaksa Penuntutan Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan masa hukuman 18 tahun penjara. "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, dan denda Rp 1 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," ungkap Ketua Majelis Hakim&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/47036/nur-alam" target="_blank">Diah Siti Basariah </a>di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu Malam (28/3) Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Nur Alam senilai Rp 2,7 miliar setelah keluarnya putusan pengadilan. "Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Premier Estate Kaveling I No 9 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang disita KPK. Apabila terdakwa tidak membayar, akan dipidana 1 tahun penjara," bebernya. Dalam pertimbangan, hakim menyatakan Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Hingga akhirnya Nur Alam mengeluarkan surat Izin Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). "Permohonan yang diajukan PT AHB dilakukan tanpa dilengkapi rekomendasi Bupati Buton atau Bupati Bombana padahal wilayah IUP itu meliputi Kabupaten Buton maupun Bombana, yang diserahkan Burhanuddin selaku Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Prov Sultra yang semuanya bertanda tangan mundur," urai majelis hakim. Majelis hakim menyebut Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena lahan yang dimohonkan PT Anugerah Harisma Barakah itu sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi kontrak karya PT International Nickel Indonesia (INCO) pad ablok Malapulu di Pulau Kabaena. Namun, terdakwa memerintahkan agar tetap menerbitkan izin IUP tersebut. "Bahkan Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena wilayah tersebut masuk PT INCO. Atas perintah terdakwa memerintahkan Atikurrahman yang isinya pencabutan rekomendasi PT AHB dan pernyataan seluruh kegiatan PT AHB sudah sesuai prosedur," sambung hakim. Hakim juga menyatakan Nur Alam terbukti menerima gratifikasi Rp USD 4,4 juta atau Rp 40,2 miliar saat menjabat Gubernur Sulawesi Tengggara dari Richcorp International Ltd. Uang gratifikasi itu diterimanya melalui rekening polis asuransi AXA Mandiri. Atas perbuatannya, Nur Alam terbukti melanggar melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Nur Alam juga dinilai melanggar Pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Karena, terdakwa bersama-sama dengan saksi Burhanuddin dan saksi Widdi Aswindi juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,5 triliun atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberap hal. Hal-hal yang memberatkan ialah Nur Alam tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, dan banyak mendapatkan penghargaan saat menjabat sebagai Gubernur Sultra.

Tak Terima Divonis 12 Tahun, Gubernur Sultra Langsung Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rugikan-negara-rp-15-t-gubernur-sultra-divonis-12-tahun-penjara_m_199775.jpeg" alt="Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi orange saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07) malam." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi orange saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam divonis 12 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah. Dia menyatakan, Nur Alam terlibat korupsi terkait pemberian persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," terang <a href="https://warta.jawapos.com/news/199775/Diah Siti Basariah" target="_blank">Diah Siti Basariah</a> saaat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu Malam (28/3). Selain hukuman pidana, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Nur Alam senilai Rp 2,7 miliar setelah keluarnya putusan pengadilan. "Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Premier Estate Kaveling I No 9 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang disita KPK. Apabila terdakwa tidak membayar, akan dipidana 1 tahun penjara," tegasnya. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang sebelumnya menuntut agar majelis hakim menghukum <a href="https://warta.jawapos.com/news/199775/Diah Siti Basariah" target="_blank">Nur Alam</a> dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidier satu tahun kurungan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Hingga akhirnya Nur Alam mengeluarkan surat Izin Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). "Permohonan yang diajukan PT AHB dilakukan tanpa dilengkapi rekomendasi Bupati Buton atau Bupati Bombana, padahal wilayah IUP itu meliputi Kabupaten Buton maupun Bombana, yang diserahkan Burhanuddin selaku Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Prov Sultra yang semuanya bertanda tangan mundur," urai majelis hakim. Majelis hakim menyebut, Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena lahan yang dimohonkan PT Anugerah Harisma Barakah itu sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi kontrak karya PT International Nickel Indonesia (INCO) pada blok Malapulu di Pulau Kabaena. Namun, terdakwa memerintahkan agar tetap menerbitkan izin IUP tersebut. "Bahkan Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena wilayah tersebut masuk PT INCO. Atas perintah terdakwa memerintahkan Atikurrahman yang isinya pencabutan rekomendasi PT AHB dan pernyataan seluruh kegiatan PT AHB sudah sesuai prosedur," sambung hakim. Dalam putusannya, majelis hakim juga menyatakan Nur Alam terbukti menerima gratifikasi Rp USD 4,4 juta atau Rp 40,2 miliar saat menjabat Gubernur Sulawesi Tengggara dari Richcorp International Ltd. Uang gratifikasi itu diterimanya melalui rekening polis asuransi AXA Mandiri. Atas perbuatannya, Nur Alam dinilai terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selain itu, Nur Aalam juga dinilai terbukti melanggar Pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Ini karena,&nbsp;Nur Alam&nbsp;bersama-sama dengan saksi Burhanuddin dan saksi Widdi Aswindi juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,5 triliun atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan, Nur Alam tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, dan banyak mendapatkan penghargaan saat menjabat sebagai Gubernur Sultra.

Rugikan Negara Rp 1,5 T, Gubernur Sultra Divonis 12 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/gubernur-sultra-nur-alam-jalani-pemeriksaan-usai-ditahan_m_145693.jpeg" alt="Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi orange saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07) malam." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi orange saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait izin pertambangan di Sulawesi Tenggara. Untuk melengkapi berkas penyidikan, Hari ini (21/7), KPK kembali memanggil Gubernur Sultra Nur Alam untuk diperiksa pasca dilakukan penahanan pada 5 Juli 2017 lalu. "NA (Nur Alam) akan diperiksa sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi. Sebelumnya, pada 5 Juli lalu KPK menahan Nur Alam untuk 20 hari pertama. Dia ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Dalam perkara ini,dia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014. Orang nomor satu di Sulawesi Tenggara tersebut, diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. Penyidik KPK menduga Nur Alam menerima pemberian dari pihak swasta dalam setiap penerbitan izin pertambangan yang dikeluarkan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.  &nbsp;

Gubernur Sultra Nur Alam Jalani Pemeriksaan Usai Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64107_83194_uang-jawapos.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uang dugaan hasil korupsi yang diperoleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam tidak dinikmati sendiri. Uang haram itu diduga mengalir ke banyak pihak. Ada sejumlah artis yang kecipratan duit hasil penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) itu.&nbsp; Sumber Jawa Pos menyatakan, uang yang diperoleh Nur Alam dari tindak pidana korupsi cukup besar nilainya. Perizinan tambang memang sangat mengiurkan. Apalagi tindakan melanggar hukum itu sudah lama dilakukan. &quot;Banyak yang menerima aliran dana dari Nur Alam,&quot; ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu. Jika pria yang masih aktif menjadi gubernur itu dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka asal harta dan kemana uang itu dialirkan akan terbongkar. Siapa saja yang menerima akan diketahui. &quot;Kalau tidak dijerat dengan pencucian uang, maka aliran uang tidak bisa terbongkar,&quot; ujar dia. Menurut dia, yang mencegangkan, banyak artis yang menerima aliran dana dari Nur Alam. Maka, muncul tanda tanya, kenapa para artis itu menerima uang hasil korupsi itu. Tentu akan ramai jika aliran dana tersebut dibuka.&nbsp; Namun, sumber tersebut enggan menjelaskan siapa saja artis yang menerima uang haram tersebut. &quot;Nanti akan diketahui kalau dia dikenai TPPU,&quot; ungkapnya. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih enggan membuka siapa saja yang menerima uang dari Nur Alam.&nbsp; Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, jika unsur pencucian itu terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan Nur Alam akan dijerat dengan Undang-Undang TPPU. Sampai sekarang, komisi antirasuah belum menjerat pejabat itu dengan undang-undang tersebut. &quot;Penyidik masih terus mendalami,&quot; terang mantan jenderal polisi bintang dua itu. Nur Alam baru sekali diperiksa sebagai tersangka. Basaria menyatakan, pemeriksaan akan terus dilakukan. Baik terhadap sang gubernur maupun saksi lainnya. Namun, dia belum bisa memastikan kapan orang nomor satu di Pemprov Sultra itu akan diperiksa lagi. Penyidik yang lebih mengetahui jadwal pemeriksaan. Bakal banyak saksi yang akan diperiksa. Sebab, pengurusan izin melibatkan banyak pihak. Baik penyelenggara negara maupun pihak swasta. Jadi, KPK membutuhkan waktu yang cukup untuk menjerat pelaku lain. Basaria berharap para saksi yang diperiksa agar kooperatif dan menyampaikan kesaksian sesuai dengan fakta.&nbsp; Saat diperiksa KPK pada 24 Oktober lalu, Nur Alam melalui kuasa hukumnya, Ahmad Rifai menyatakan, pihaknya tidak akan mempengaruhi saksi yang sudah dan akan diperiksa KPK. Saksi bisa menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Jadi, Nur Alam tidak ada usaha untuk mengatur saksi agar memberikan keterangan sesuai pesanan.&nbsp; &quot;Tidak benar kalau klien kami mengatur saksi,&quot; terang dia. Menurut dia, Nur Alam akan menjelaskan semuanya. Siapa yang saya yang mengetahui kasus itu dan seperti apa izin pertambangan dikeluarkan. Dia tidak bisa menyebutkan perusahaan mana saja yang terlibat.&nbsp; Seperti diberitakan, pada 23 Agustus lalu, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2009-2014.&nbsp; Dia diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang &nbsp;untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan mengeluarkan SK persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan SK persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi.&nbsp; Adapun perusahaan perusahaan itu adalah PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sultra. SK yang dikeluarkan kepada perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Billy Indonesia itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nur Alam diduga menerima USD 4,5 juta atau sekitar Rp 60 miliar dari seorang pengusaha tambang bernama Mr Chen. Pengusaha asal Taiwan itu memiliki hubungan bisnis dengan PT Billy Indonesia, perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Tenggara. (lum)

Uang Pak Gubernur Ini Diduga Banyak Mengalir ke Sejumlah Artis, Buat Apa?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur sultra

Berita Terkini