<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220425_200016.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta menengarai kasus suap perizinan pendirian bangunan apartemen yang menjerat mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti (HS) sebagai pintu masuk KPK untuk mengusut perizinan lain.  ”Ya mungkin ke arah perizinan yang lain entah itu hotel, entah itu apartemen, entah itu apa. Kemarin itu hanya salah satu untuk masuk saja. Tapi kan saya tidak tahu urusannya apa wong itu wewenangnya dia (wali kota),” kata Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan, Jogjakarta.  Menurut Sultan, mestinya KPK tidak hanya mencari bukti terkait suap perizinan pendirian pembangunan apartemen itu. Mestinya penegak hukum mencari bukti tidak hanya ini, mungkin yang lain kan juga mesti akan dilakukan, dengan kantornya ditutup dan sebagainya mungkin membawa surat-surat yang lain,” terang Sultan.  Meski demikian, Sultan mengaku tidak tahu persis kasus suap apartemen yang menjerat mantan Wali Kota Jogjakarta itu. Sebab, bukan dalam lingkup wewenang gubernur.  ”Kan wewenangnya ada di kota. Saya kan enggak tahu proses itu. Hanya masalahnya kan beliau (Haryadi Suyuti) sudah pensiun, kenapa pertemuan ada di rumah dinas wali kota yang sebetulnya dia kan sudah tidak ada di situ,” tutur Sultan.  Dia berharap Haryadi Suyuti dapat menghadapi seluruh proses hukum dengan baik. Raja Keraton Jogjakarta itu menyetakan, Haryadi telah melanggar janjinya terkait komitmen antikorupsi.  ”Dihadapi saja proses hukum itu, kalau memang melakukan, karena Mas Haryadi juga melanggar janjinya sendiri karena kan juga menandatangani pakta integritas, kan gitu. Jadi ya berproses begitu ya dilakukan dengan baik saja,” kata Ngarsa Dalem sapaan Sultan HB X.

Gubernur Jogjakarta Tengarai Kasus Suap Haryadi Suyuti Pintu Masuk KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220428_114427.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan warganya bahwa pandemi belum berakhir. Saat ini kasus harian Covid-19 di provinsi itu telah melandai.  ”Selama (status) pandemi ini belum dicabut di mana kita masih di (PPKM) level 2 berarti masih pandemi,” kata Sultan seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan, Jogjakarta.  Menurut Sultan, tidak adanya penambahan kasus harian Covid-19 di DIJ pada Senin (23/5), hanya mengindikasikan bahwa situasi penularan korona telah melandai.  ”Kondisinya sudah ke arah landai tapi kita tidak bisa mengatakan Jogjakarta sudah endemi. Itu tidak boleh karena ketentuannya yang bisa mengatakan endemi itu WHO. Kita hanya bicaranya landai,” ujar Sultan.  Dengan demikian, menurut Raja Keraton Jogjakarta itu, protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Termasuk menggunakan masker sekalipun nanti berada pada PPKM level 1.  ”Kalau level 1 sudah lebih bebas, tetapi level 1 tetap pandemi. Dalam keadaaan masyarakat dibebaskan belum dikatakan endemi berarti tetap nganggo (memakai) masker,” ujar Ngarsa Dalem sapaan Sultan HB X.  Sebelumnya, Pemda DIJ mencatat lima kabupaten/kota di provinsi itu nol penambahan kasus Covid-19 pada Senin (23/5). Meski demikian, pada Selasa (24/5) kasus harian Covid-19 di DIJ kembali bertambah enam kasus sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 220.647 kasus.

Sultan HB X Ingatkan Warga, Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220331_191554.jpg" alt="Ilustrasi pengguna otoped atau skuter listik. Akbar Nugroho Gumay/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengguna otoped atau skuter listik. Akbar Nugroho Gumay/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi melarang penggunaan skuter listrik di sejumlah ruas jalan utama di Kota Jogjakarta, termasuk di Jalan Malioboro.  Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. SE itu ditandatangani Sultan HB X di Jogjakarta, Kamis (31/3).  ”Guna mendukung lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, serta memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, tidak diperkenankan penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya,” demikian kutipan dalam SE tersebut seperti dilansir dari Antara.  Dalam SE itu disebutkan, kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik yang dilarang beroperasi meliputi skuter listrik, hoverboard, electric unicycle, dan otoped listrik. Larangan penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik dikecualikan bagi pelaksanaan tugas pihak yang berwenang.  Tertulis dalam SE itu, pelarangan operasional kendaraan dengan penggerak motor listrik terkait dengan upaya mewujudkan satuan ruang strategis sumbu filosofis yang memerlukan penataan kawasan, yang meliputi tiga ruas jalan di Kota Jogjakarta tersebut.  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jogjakarta Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, penerbitan SE tersebut merupakan tindak lanjut dari keinginan gubernur agar Malioboro bebas dari kendaraan yang secara operasional belum diatur. Mengacu Permenhub Nomor 45 Tahun 2020, kendaran dengan penggerak listrik meliputi, skuter listrik, sepeda listrik, otoped, hingga sepeda roda satu atau unicycle, masuk kategori kendaraan khusus yang memiliki jalur tersendiri atau hanya dapat dioperasikan di kawasan tertentu.  SE Gubernur DIY tersebut, menurut Made, bisa langsung diterapkan tanpa menunggu aturan turunan dari Pemkot Jogjakarta. ”Saya kira sangat bisa karena salah satu bagian kewenangan Bapak Gubernur adalah mengatur juga kawasan satuan ruang strategis keistimewaan yang antara lain adalah sumbu filosisfi,” kata Made.  Sementara itu, Pemerintah Kota Jogjakarta siapkan aturan turunan Surat Edaran (SE) Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta yang berisi larangan operasional otoped listrik dari Tugu, Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Jogjakarta.  ”Kami akan buat aturan turunan dari edaran tersebut supaya bisa mengatur lebih teknis,” kata Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti.  Menurut Haryadi, Pemerintah Kota Jogjakarta sebenarnya juga sudah menyiapkan aturan terkait larangan operasional kendaraan tertentu berpenggerak motor listrik di kawasan Malioboro. ”Tetapi karena sudah ada surat edaran (SE) dari gubernur, SE ini akan jadi payung hukum. Kita jadikan pedoman,” kata Haryadi.

Gubernur Jogjakarta Larang Penggunaan Skuter Listrik di Malioboro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/DD553FD5-7CF1-473B-86D1-909DEE161677.jpg" alt="Ilustrasi suasana PKL di kawasan wisata Malioboro, Jogjakarta. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana PKL di kawasan wisata Malioboro, Jogjakarta. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X minta relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro direalisasikan secepatnya. Para pedagang saat ini minta eksekusi relokasi ditunda.  ”PKL minta relokasi ditunda, aku minta (relokasi) cepat,” kata Sultan HB X seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan, Jogakarta.  Raja Keraton Yogyakarta itu mengaku telah bersabar menunggu selama 18 tahun untuk memindahkan PKL Malioboro ke lokasi yang baru. Oleh sebab itu, menurut Sultan, permintaan PKL agar proses relokasi ditunda tidak bisa dipenuhi.  ”Enggak-enggak aku wis nunggu (sudah menunggu) 18 tahun,” ucap Ngarsa Dalem.  Menurut Sultan, lokasi yang selama ini ditempati para PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Malioboro merupakan milik pemerintah serta pemilik toko. ”Bukan fasilitas kaki lima,” ujar dia.  Sebanyak 1.700 PKL yang membuka lapak di sisi barat dan sisi timur Malioboro bakal direlokasi ke dua lokasi yang telah disiapkan. Lokasi pertama yakni di Gedung Bioskop Indra, Ngupasan, Gondomanan, Kota Jogjakarta dan lokasi kedua menempati bekas Kantor Gedung Dinas Pariwisata Jogjakarta. Keduanya masih berada di kawasan Malioboro yang kemudian diberi nama Teras Malioboro 1 dan 2.  Kepala Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) Jogjakarta Srie Nurkyatsiwi menuturkan, relokasi tersebut sebagai upaya memuliakan PKL Malioboro agar mendapatkan tempat yang lebih representatif. Selain mewujudkan kenyamanan berdagang, relokasi tersebut bertujuan menata kawasan Malioboro sebagai bagian dari upaya Pemda Jogjakarta mengajukan kawasan sumbu filosofi Jogja sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO.  ”Kami ini kan pemda memuliakan mereka, bagaimana memberikan ruang yang legal, representatif,” ujar Srie Nurkyatsiwi.  Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi memastikan penataan PKL di Malioboro tidak akan menghilangkan keberadaan mereka dari kawasan utama wisata di Kota Jogjakarta itu. Tetapi justru memberikan ruang khusus untuk aktivitas jual beli.  ”Saya kira, dengan penataan yang dilakukan justru akan memberikan dampak yang baik. Dilihat saja nanti dan dibuktikan sendiri karena tujuan penataan ini untuk pengelolaan di masa yang akan datang,” ujar Heroe.  Sebelumnya, PKL Malioboro berharap pemda menunda rencana relokasi atau penataan selama satu hingga tiga tahun karena saat ini pedagang masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.  ”Pandemi membuat kami terpuruk karena ada kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat sehingga wisatawan pun sepi,” ujar Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma) Yati Dimanto.  Dia juga berharap agar konsep penataan PKL di kawasan Malioboro tidak dilakukan dengan cara relokasi tetapi mempercantik lokasi berjualan PKL. ”Misalnya dengan seragam yang bagus, gerobak yang sama atau urutannya. Jadi tidak perlu dipindah tetapi dipercantik saja. Apalagi kami yang jualan kuliner tidak bersinggungan langsung dengan toko,” kata Yati yang sudah berjualan selama 18 tahun di Malioboro.  Berdasar hasil pertemuan terakhir dengan Dinas Kebudayaan Kota Jogjakarta, Yati menyebutkan bahwa proses relokasi akan dilakukan pada awal Februari.  Sebagai respons atas keresahan PKL terkait rencana relokasi tersebut, DPRD Kota telah membentuk Panitia Khusus Penataan PKL Malioboro. Ketua DPRD Kota Jogjakarta Danang Rudiatmoko menuturkan, pansus bertugas sebagai mediator yang akan menjembatani komunikasi antara pedagang atau perwakilan PKL dengan Pemerintah Kota Jogjakarta khususnya kepala daerah dan instansi teknis yang terlibat langsung dalam rencana relokasi tersebut.

Sudah 18 Tahun, Sultan HB X Ingin Relokasi PKL Malioboro Secepatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211201_223426.jpeg" alt="Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan HB X (kanan) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan penandatanganan kesepakatan sinergi Jogjakarta-Jawa Barat dalam berbagai bidang. Victorianus Sat Pranyoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan HB X (kanan) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan penandatanganan kesepakatan sinergi Jogjakarta-Jawa Barat dalam berbagai bidang. Victorianus Sat Pranyoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sepakat untuk melupakan sejarah masa lalu terkait hubungan Jawa-Sunda yang tidak harmonis untuk bersama membangun persatuan bangsa Indonesia.  ”Kita punya sejarah terkait hubungan Jawa-Sunda yang tidak harmonis, tetapi itu masa lalu. Sekarang kita memasuki NKRI. Jadi kita sepakat memulai membangun hubungan persaudaraan untuk persatuan bangsa Indonesia,” kata Sri Sultan Hamengku Buwono X seperti dilansir dari Antara seusai acara malam Pesona Jawa Barat di Panggung Ramayana Candi Prambanan, Rabu (1/12) malam.  Menurut Sultan, sebenarnya jika merunut narasi sejarah atau dokumen-dokumen atau manuskrip-manuskrip sejarah, fakta perselisihan Jawa-Sunda itu tidak pernah ada. ”Jika kita bicara sejarah, sebenarnya Perang Bubat itu tidak pernah ada,” papar Sultan.  Namun, lanjut Sultan, apapun yang terjadi, peristiwa tersebut sudah berlalu selama 700 tahun yang lalu. Hal itu sudah bukan urusan saat ini dalam hal persatuan bangsa.  ”Itu sudah terjadi sudah 700 tahun, sudah bukan urusan. Saat ini kita berbicara sebagai NKRI. Kenapa kita harus punya dendam yang tidak pernah selesai,” tutur Sultan.  Raja Keraton Jogjakarta itu juga menegaskan, saat ini yang dilakukan adalah bersatu dengan kesadaran sebagai anak bangsa. ”Ini tentunya berbeda dengan zaman Kerajaan Majapahit dahulu, melalui Sumpah Palapa dari Patih Gadjah Mada, di mana saat itu yang dilakukan adalah penaklukan. Zaman sudah berbeda dan harus bersama meninggalkan hal yang menghambat persatuan sebagai bangsa,” ujar Sultan.  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil mengharapkan kesepakatan itu dapat menjadi percontohan untuk persatuan bangsa yang saat ini begitu mudahnya terjadi perpecahan antarsaudara.  ”Saat ini, kita dapat merasakan atau melihat sering terjadi pertengkaran di ruang-ruang informasi, sehingga terasa begitu bising, sehingga kami perlu melakukan ini untuk menarasikan untuk persatuan bangsa,” ucap Ridwan Kamil.  Dia mengatakan, pada zaman Sri Sultan Hamengku Buwono X, penguatan sinergi budaya Jawa-Sunda mewujud konkret yang sejak beratus tahun tidak pernah ada.  ”Ini telah diawali Sultan HB X sejak 2017 dengan memberi nama beberapa jalan di Jogjakarta dengan Jalan Padjajaran dan Jalan Siliwangi. Di Jawa Barat juga demikian, dengan adanya nama Jalan Majapahit dan Hayam Wuruk di Bandung,” kata Ridwan Kamil.  Kang Emil mengharapkan, sinergi Jawa dan Sunda dapat menjadi penyejuk di situasi bangsa yang sedang dalam situasi banyak membesar-besarkan perbedaan.  Dalam kesempatan tersebut, dilakukan naskah kesepakatan bersama untuk menjalin sinergi antara Daerah Istimewa Jogjakarta dengan Jawa Barat yang dilakukan Sri Sultan HB X dan Ridwan Kamil.  Acara Pesona Jawa Barat di Jogjakarta tersebut dimeriahkan dengan berbagai seni budaya dari Jawa Barat dan Jogjakarta, yang kemudian ditutup dengan pementasan spektakuler Sendratari Ramayana.

Sultan-Kang Emil Sepakat Lupakan Masa Lalu untuk Persatuan Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211119_121437-1.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 naik 4,30 persen. UMP 2022 menjadi Rp 1.840.915,53 dari sebelumnya sebesar Rp 1.765.000.  Sultan HB X mengatakan, kenaikan UMP sebesar Rp 75.915,53 itu berdasar rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan unsur akademisi.  ”Kami sepakat penetapan UMP tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan,” kata Sultan HB X seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan Jogjakarta, Jumat (19/11).  Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jogjakarta, lanjut Sultan, mengalami kenaikan sebesar Rp 84.440 atau 4,08 persen dibanding 2021 menjadi Rp 2.153.970. UMK Kabupaten Sleman pada 2022 sebesar Rp 2.001.000, naik Rp 97.500 atau 5,12 persen dibanding 2021.  Kenaikan UMK Kabupaten Bantul adalah yang terendah se-Jogjakarta yakni naik Rp 74.388 atau 4,04 persen dari tahun lalu menjadi Rp 1.916.848. Sedangkan UMK Kabupaten Kulon Progo naik Rp 99.275 atau 5,50 persen menjadi Rp 1.904.275. Untuk Kabupaten Gunung Kidul mengalami kenaikan UMK tertinggi yakni Rp 130.000 atau 7,34 persen menjadi Rp 1.900.000.  Keputusan UMP Jogjakarta 2022 itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 372/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Adapun besaran UMK kabupaten/kota tahun 2022, ditetapkan melalui SK/373/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimun Kabupaten/Kota Tahun 2022.  Sultan menuturkan, terdapat perbedaan penghitungan UMP/UMK 2021 dengan 2022. Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP dan UMK dihitung berdasar formula penghitungan upah minimum, menggunakan data BPS yang meliputi pertumbuhan ekonomi atau inflasi daerah, rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya anggota rumah tangga, dan banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja.  ”Kalau yang kemarin (UMP/UMK 2021) inflasi dan pertumbuhan ekonominya itu nasional, sekarang inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi. Jadi kalau provinsi pertumbuhannya bagus ya otomatis pengupahannya akan bagus,” tutur Sultan.  Sri Sultan menambahkan, dalam keputusan gubernur, sesuai peraturan, terdapat penambahan klausul di mana ketetapan pengupahan itu tidak boleh ditangguhkan. ”Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum kabupaten/kota serta tidak melakukan penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten/kota tahun 2022. Jika itu dilakukan akan ada aturan hukum sendiri,” ucap Sultan.  Raja Keraton Yogyakarta itu juga meminta dengan besaran pengupahan yang lebih baik para buruh dapat mengimbangi dengan kualitas kinerja yang meningkat. Dengan kemaun pengusaha membayar dengan nilai lebih mahal, para buruh juga diharapkan meningkatkan produktivitas dan kualifikasi sebagai tenaga kerja yang lebih terampil.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Arya Nugrahadi menambahkan, besaran UMP/UMK yang telah ditetapkan gubernur Jogjakarta berlaku mulai 1 Januari 2022. Formula penghitungan upah minimum dengan mengacu PP 36 Tahun 2021 memiliki semangat mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan upah antar wilayah.

Sultan HB X Tetapkan UMP Jogjakarta 2022 Naik 4,30 Persen