<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/JKT-1-SIDANG-VONIS-LUKAS-ENEMBE-FED-1JPG-2645540273.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Lukas Enembe menyapa pendukunggnya usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Lukas Enembe menyapa pendukunggnya usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sembari duduk di kursi roda, mantan Gubernur Papua Lukas Enembe menerima vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dia dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Vonis itu lebih rendah dua setengah tahun daripada tuntutan jaksa penuntut umum KPK.</p> <p>Hakim Peng Rianto Adam Pontoh menyebut beberapa pertimbangan sehingga Lukas divonis bersalah melakukan korupsi dan menerima gratifikasi. Yakni, suap dengan total Rp 17,7 miliar dan gratifikasi Rp 1,99 miliar.</p> <p>Lukas dinyatakan melanggar Pasal 12 Huruf a dan Huruf B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &rdquo;Terdakwa dijatuhi hukuman pidana delapan tahun dan denda sebesar lima ratus juta rupiah,&rdquo; kata Rianto dalam pembacaan putusan kemarin (19/10). Jika tidak mampu membayar, diganti pidana kurungan empat tahun.</p> <p>Majelis hakim juga meminta Lukas mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 19,6 miliar. Uang tersebut harus dikembalikan paling lambat satu bulan sejak putusan dibacakan. Jika tidak bisa mengganti, harta benda Lukas akan disita dan dilelang.</p> <p>Tak hanya itu, hak Lukas juga dicabut untuk tampil dalam kontestasi politik selama lima tahun. Terhitung setelah tuntas menjalani pidana pokoknya.</p> <p>Sebelumnya, jaksa menuntut hukuman 10 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 1 miliar subsider kurungan pengganti 6 bulan. Lukas juga dikenai pidana tambahan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 47,8 miliar.</p> <p>Meski vonisnya lebih ringan, Lukas tetap tidak menerima. Melalui kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyona, dia menyatakan banding. Sementara itu, jaksa masih pikir-pikir menanggapi putusan hakim yang lebih rendah daripada tuntutan itu. <strong>(elo/c7/fal)</strong></p>

Sembari duduk di kursi roda, mantan Gubernur Papua Lukas Enembe menerima vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Lukas Enembe Divonis 8 Tahun, Hak Politik Dicabut 5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/JKT-1-SIDANG-DUPLIK-LUKAS-ENEMBE-FED-5JPG-3904312315.jpg" alt="Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dikabarkan tidak bisa menghadiri persidangan pembacaan vonis majelis hakim pada Senin (9/10)." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dikabarkan tidak bisa menghadiri persidangan pembacaan vonis majelis hakim pada Senin (9/10).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Lukas terbukti menerima suap dan gratifikasi dari pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.</p> <p>"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lukas Enembe dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/10).</p> <p>Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 19.690.793.900 terhadap Lukas. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu satu bulah setelah vonis berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Jika tidak dilunaskan, maka harta benda Lukas akan disita untuk menutupi kewajiban uang pengganti. Namun, jika harta bendanya tak mencukupi maka akan dipidana selama dua tahun.</p> <p>"Apabila tepidana tidak memiliki harta benda mencukupi maka dipidana dua tahun," tegas Hakim Rianto.</p> <p>Selain itu, Lukas juga diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, setelah menjalani pidana pokok.</p> <p>Lukas Enembe terbukti menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 46,8 miliar. Penerimaan uang itu di antaranya suap sebesar Rp 45.843.485.350 atau Rp 45,8 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar.</p> <p>Lukas terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 B UU Tipikor.</p> <p>Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Lukas Enembe dengan hukuman 10 tahun penjara. Lukas juga dituntut dengan hukuman denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Lukas juga dituntut membayar uang pengganti, sebesar Rp 47.833.485.350. Pidana tambahan itu harus dibayarkan Lukas selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>

Lukas terbukti menerima suap dan gratifikasi dari pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi, Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe Divonis 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-1JPG-1411130866.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/9/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur (nonaktif) Papua Lukas Enembe memasuki tahap pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum (JPU) meminta hakim memvonis Lukas dengan hukuman 10,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.</p> <p>Lukas juga diminta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 47,8 miliar. Pengembalian harus dilakukan selambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan. &rdquo;Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita,&rdquo; ujar JPU pada KPK Wawan Yunarwanto.</p> <p>Tuntutan itu dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (13/9). Jaksa menuding Lukas terbukti menerima suap dan gratifikasi untuk memuluskan sejumlah proyek di Papua. Proyek tersebut dikerjakan dua tim yang membantu pemenangan Lukas dalam pilkada.</p> <p>Sebelum membacakan tuntutan, jaksa menyebut ada hal-hal yang memberatkan tuntunan Lukas. Antara lain, Lukas sering berbelit-belit memberikan keterangan selama persidangan. Dia juga dinilai tidak sopan karena pernah mengumpat dan membanting mikrofon sidang.</p> <p>Sedangkan faktor yang meringankan, Lukas belum pernah dihukum dan memiliki keluarga. Sanksi lain yang membuntutinya adalah tidak diperbolehkan mengikuti kontestasi sebagai pejabat publik selama lima tahun.</p> <p>Selama persidangan Lukas hanya mengucapkan dua hal. Pertama, di tengah persidangan, dia minta izin ke kamar mandi. Dan di akhir, setelah JPU membacakan tuntutannya, dia menyanggah singkat. &rdquo;Keberatan,&rdquo; pekiknya.</p> <p>Otto Cornelis Kaligis, kuasa hukum Lukas, seusai persidangan mengatakan, pihaknya akan membuat nota pembelaan atas tuntutan tim jaksa KPK. Pengacara senior itu menilai jaksa hanya copy paste dari materi dakwaan. Padahal, seharusnya tuntutan didasarkan pada keterangan dan bukti selama persidangan. <strong>(elo/c9/oni)</strong></p>

Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur (nonaktif) Papua Lukas Enembe memasuki tahap pembacaan tuntutan.

Lukas Enembe Dituntut 10,5 Tahun Penjara, Bayar Rp 47,8 Miliar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/LUKAS-ENEMBE-DIPERIKSA-KPK-FEDRIK-TARIGAN-6.jpg" alt="Gubernur Non Aktif Papua Lukas Enembe tiba menggunakan kursi roda di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Lukas menjalani pemeriksaan perdana dan langsung di Tahan di rutan Pomdan Jaya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Gubernur Non Aktif Papua Lukas Enembe tiba menggunakan kursi roda di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Lukas menjalani pemeriksaan perdana dan langsung di Tahan di rutan Pomdan Jaya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Lukas akan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (12/6).</p> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, Lukas tidak datang langsung ke PN Jakpus. Melainkan, akan mengikuti proses persidangan dari gedung merah putih KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi dari tim JPU online dari gedung merah putih KPK," kata Ali Fikri dikonfirmasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali Fikri tak memberikan alasan mengapa Lukas tak hadir langsung ke PN Jakpus. Ia hanya menyebut, sidang akan digelar sekitar pukul 10.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang diagendakan jam 10.00 WIB," ucap Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Gubernur Papua&nbsp;Lukas&nbsp;Enembe&nbsp;(LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.&nbsp;Lukas&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01665151/kpk-periksa-kadis-pupr-papua-dan-pengacara-lukas-enembe">KPK Periksa Kadis PUPR Papua dan Pengacara Lukas Enembe</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01574277/ditahan-kpk-pengacara-lukas-enembe-pasrah-gagal-jadi-caleg-perindo">Ditahan KPK, Pengacara Lukas Enembe Pasrah Gagal Jadi Caleg Perindo</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lukas&nbsp;Enembe&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lukas&nbsp;diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan&nbsp; perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 Miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga&nbsp;Lukas&nbsp;Enembe&nbsp;juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan,&nbsp;Lukas&nbsp;Enembe juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Diduga,&nbsp;Lukas&nbsp;membelanjakan aset dari hasil suap dan gratifikasi.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Lukas diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan  perusahaannya  dalam rangka menang tender

Lukas Enembe Jalani Sidang Perdana Terkait Kasus Korupsi Proyek Papua

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Gubernur-Papua-Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe dikawal ketat saat tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/1/2022). Lukas Enembe menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menetapkan Lukas Enembe tersang" width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe dikawal ketat saat tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/1/2022). Lukas Enembe menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menetapkan Lukas Enembe tersang</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan terhadap aset milik Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe senilai Rp 60,3 miliar. Penyitaan ini dilakukan dalam rangka memulihkan keuangan negara dari dugaan tindakan kejahatan yang dilakukan Lukas Enembe.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari beberapa rangkaian pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik dengan satu diantaranya kembali melakukan penyitaan. Adapun nilai aset mencapai kisaran Rp 60,3 miliar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (28/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, aset yang mencapai puluhan miliar itu terdiri dari tujuh aset bernilai ekonomis yang berkaitan dengan Lukas Enembe. Aset itu berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Papua, DKI Jakarta dan Bogor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain tanah dan bangunan, kata Ali, KPK juga turut menyita sejumlah uang dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Penyitaan ini sebagai upaya untuk menambah alat bukti dan menguatkan sangkaan KPK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK berkomitmen tuntaskan perkara ini dengan terus kembangkan data yang kami miliki," tegas Ali.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Gubernur Papua&nbsp;Lukas&nbsp;Enembe&nbsp;(LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur.&nbsp;Lukas&nbsp;<wbr />ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lukas&nbsp;Enembe&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikaso. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lukas&nbsp;diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan&nbsp; perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 Miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga&nbsp;Lukas&nbsp;Enembe&nbsp;juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Lukas Enembe juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Diduga, Lukas membelanjakan aset dari hasil suap dan gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun aset berupa tanah dan bangunan yang disita itu di antaranya:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">1. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya berupa hotel yang berlokasi di Jalan S. Condronegoro Kelurahan Angkasapura Kecamatan Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura, Provinsi Papua&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Tanah seluas 2.000 m2 beserta bangunan diatasnya yang berlokasi di Kel. Doyo Baru, Kec. Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Tanah seluas 682 m2 beserta bangunan diatasnya yang berlokasi di Kel. Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura, Provinsi Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Tanah seluas 2.199 m2 beserta bangunan diatasnya yang berlokasi di Desa Doyo Baru, Kecamatan Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Satu Unit Apartemen The Groove Masterpiece Jakarta Selatan yang berlokasi di Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Rumah Cluster Violin 3, Golf Island, Jl Pantai Indah Barat, PIK Kel Kamal Muara Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Tanah seluas 862 m2 beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Babakan Lebak Kel. Balumbang Jaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor.</div> </div> </div> </div>

Selain tanah dan bangunan, KPK juga turut menyita sejumlah uang dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini.

KPK Sita Aset Milik Lukas Enembe yang Nilainya Rp 60,3 Miliar, Tersebar dari Papua Hingga Bogor 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Kedua tersangka baru itu merupakan swasta yang diduga menyuap Lukas Enembe.</p> <p>"Setelah menemukan kecukupan alat bukti pada proses penyidikan dengan tersangka LE. Saat ini KPK kembali menetapkan dua orang tersangka pemberi suap kepada Lukas Enembe selaku Gubernur Papua periode 2018-2023," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (18/4).</p> <p>Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua tersangka itu yakni karyawan PT Tabi Bangun Papua, Fredrik Banne, dan pemilik PT Melonisia Mulia, Piton Enumbi. Menurut Ali, penyidik masih terus kumpulkan bukti untuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki.</p> <p>"Pasti akan kami umumkan nanti pada waktunya apabila penyidikan tersebut sudah cukup," ucap Ali.</p> <p>Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).</p> <p>Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.</p> <p>Lukas diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.</p> <p>Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 Miliar.</p> <p>Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.</p> <p>KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.</p> <p>Bahkan, Lukas Enembe juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Diduga, Lukas membelanjakan aset dari hasil suap dan gratifikasi.</p>

KPK kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.

KPK Tetapkan Dua Pihak Swasta Sebagai Tersangka Pemberi Suap Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Pelaksana-Tugas-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan suap dan gratifikasi terhadap Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe. Penyidik menelisik terkait aliran uang dan pembelian aset yang dilakukan Lukas Enembe.<br /> <br /> Hal ini didalami tim penyidik KPK kepada Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib; seorang komisaris, Austikarini Ambar Wati dan tiga orang ibu rumah tangga yakni Heni Nurhaeni, Dani Fitri Yelepele dan Dessy Irriani Yelepele.<br /> <br /> "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain masih terkait dengan dugaan aliran uang yang dinikmati tersangka LE," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/2).<br /> <br /> Selain itu, mereka juga ditelisik terkait pengetahuannya mengenai sejumlah pembelian aset dari uang hasil penerimaan suap dan gratifikasi.<br /> <br /> "Termasuk dikonfirmasi pula adanya pembelian aset dari uang yang diterima tersangka tersebut," tegas Ali.<br /> <br /> Dalam perkaranya, KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka.<br /> <br /> Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikaso. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.<br /> Lukas diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.<br /> <br /> Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 Miliar.<br /> <br /> Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar.<br /> <br /> KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.

KPK Cecar Ketua Majelis Rakyat Papua Soal Aliran Uang ke Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/LUKAS-ENEMBE-DIPERIKSA-KPK-FEDRIK-TARIGAN-8.jpg" alt="Gubernur Non Aktif Papua Lukas Enembe tiba menggunakan kursi roda di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Lukas menjalani pemeriksaan perdana dan langsung di Tahan di rutan Pomdan Jaya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Gubernur Non Aktif Papua Lukas Enembe tiba menggunakan kursi roda di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Lukas menjalani pemeriksaan perdana dan langsung di Tahan di rutan Pomdan Jaya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - KPK membeberkan hak hukum untuk Gubernur (nonaktif) Papua Lukas Enembe. Penjelasan itu dipicu sikap Lukas Enembe yang menolak diperiksa pada Kamis (12/1) dengan alasan masih sakit.<br /> <br /> Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menuturkan, sejatinya tim penyidik KPK memeriksa Lukas dalam kapasitas sebagai tersangka pada Kamis (12/1). Namun, hal itu batal dilakukan. Tim penyidik hanya memberi penjelasan terkait hak-hak Enembe sebagai tersangka.<br /> <br /> "Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik antara lain menjelaskan terkait hak hukumnya sebagai tersangka," ujar Ali kepada wartawan pada Jumat (13/1).<br /> <br /> Untuk diketahui, <a href="https://www.jawapos.com/tag/lukas-enembe/">Lukas Enembe</a> mendatangi gedung merah putih KPK, Kamis (13/1). Dia terlihat duduk di kursi roda dan mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol.<br /> <br /> Jumat (13/1) Ali Fikri mengungkap hasil perawatan medis Lukas Enembe yang diperoleh dari RSPAD Gatot Soebroto. Kondisi Lukas stabil. Seharusnya mampu menjalani pemeriksaan. Namun itu urung, karena Lukas beralasan masih sakit.<br /> <br /> Dengan demikian KPK pun kembali menjadwalkan pemeriksaan untuk politik Partai Demokrat itu. "Agenda pemeriksaan lanjutan berikutnya akan kembali dijadwalkan," ujar Ali.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Lukas Enembe LE sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur.<br /> <br /> Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL). Lukas Enembe disangka penerima suap dan gratifikasi. Sedangkan, Rijatono Lakka disangka sebagai pemberi suap.<br /> <br /> <a href="https://www.jawapos.com/tag/gubernur-papua/">Gubernur Papua</a> nonaktif itu diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.<br /> <br /> Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka. Ketiganya, proyek multiyears peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 Miliar.<br /> <br /> Proyek multiyears rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.<br /> <br /> KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.

KPK Batal Periksa Lukas Enembe, Hanya Jelaskan Hak Hukum Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Lukas-Enembe-Resmi-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe mengenakan rompi oranye, diborgol dan menggunakan kursi roda saat di tampilkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Rabu, Jakarta (11/1/2022).  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernu" width="100%">
<figcaption>Tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe mengenakan rompi oranye, diborgol dan menggunakan kursi roda saat di tampilkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Rabu, Jakarta (11/1/2022).  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernu</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Gubernur (nonaktif) Papua <a href="https://www.jawapos.com/tag/lukas-enembe/">Lukas Enembe</a> akhirnya berstatus tahanan KPK kemarin (11/1). Namun, untuk sementara, penahanan tersebut dibantarkan di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto seiring kondisi kesehatannya yang diklaim tidak memungkinkan menjalani penahanan di rumah tahanan negara (rutan) KPK.<br /> <br /> Rekomendasi perawatan sementara di <a href="https://www.jawapos.com/tag/rspad/">RSPAD</a> itu merupakan hasil pemeriksaan pada Selasa (10/1) malam. Pemeriksaan medis itu meliputi pemeriksaan fisik tanda vital, laboratorium, jantung, dan elektrokardiografi (EKG). Dalam pemeriksaan itu, pihak RSPAD melibatkan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, dokter spesialis jantung, serta saraf.<br /> <br /> KPK maupun pihak RSPAD belum bisa berandai-andai berapa lama Lukas Enembe yang kemarin menggunakan kursi roda akan dirawat. Itu bergantung pada perkembangan dalam beberapa waktu ke depan. ”Dari hasil pemeriksaan tim dokter kesehatan, beliau (Lukas Enembe, Red) lebih baik dibandingkan dengan tadi malam (Selasa, 10/1, Red),” kata Kepala RSPAD dr Letjen Albertus Budi Sulistya.<br /> <br /> Pihak RSPAD belum bisa menyampaikan apa penyakit Enembe sehingga memerlukan perawatan intensif. Albertus menyebutkan, penyakit orang nomor satu di Papua itu merupakan rahasia medis yang tidak bisa disampaikan secara terbuka. ”Itu rahasia medis. Jadi, nggak bisa membuka di forum ini,” kata Albertus.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan bahwa pemeriksaan Lukas Enembe akan dilakukan setelah kondisi kesehatan yang bersangkutan membaik. Pembantaran merupakan bagian dari upaya KPK menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), terutama hak kesehatan.<br /> <br /> ”Pembantaran untuk kepentingan perawatan sementara di RSPAD sejak hari ini (kemarin, Red) sampai kondisi (Lukas Enembe) membaik,” ujarnya.<br /> <br /> Terkait konstruksi perkara, Firli mengatakan bahwa Lukas Enembe menjadi tersangka dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Khusus soal suap, Firli menyebut tersangka terlibat aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua. Salah satu peran aktif itu adalah memenangkan PT Tabi Bangun Papua (TBP) untuk mengerjakan proyek multiyears di Papua.<br /> <br /> Setelah memberikan sejumlah uang, PT TBP lantas mendapatkan paket proyek tahun anggaran 2019–2021. Di antaranya, proyek multiyears peningkatan jalan Entrop–Hamadi senilai Rp 14,8 miliar serta proyek multiyears rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi senilai Rp 13,3 miliar.<br /> <br /> Selain itu, PT TBP mendapatkan proyek penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI Rp 12,9 miliar. Dari proyek-proyek tersebut, Enembe dan pejabat di Pemprov Papua diduga mendapat jatah fee proyek 14 persen setelah dikurangi PPh dan PPN.<br /> <br /> Sejauh ini, KPK mengendus Enembe telah menerima Rp 1 miliar dari Direktur TBP Rijatono Lakka terkait proyek tersebut. KPK mengidentifikasi tersangka tidak hanya menerima duit dari proyek yang dikerjakan PT TBP. Tapi juga menerima dari beberapa sumber lain. Total gratifikasi sejauh ini yang berhasil diendus KPK mencapai Rp 10 miliar. ”Saat ini kami terus melakukan pendalaman terkait informasi dan data, termasuk aliran uang yang diduga diterima LE (Lukas Enembe, Red),” imbuh Firli.<br /> <br /> Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahfud-md/">Mahfud MD</a> menegaskan bahwa penangkapan Lukas Enembe murni penegakan hukum. Dia meminta semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan.<br /> <br /> Kasus hukum yang menyeret nama Lukas Enembe, kata Mahfud, sudah terbuka. KPK telah membeber kepada publik. Untuk itu, dia meminta tidak ada lagi yang menentang penangkapan tersangka. Apalagi mengaitkannya dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebab, KPK sudah memberikan waktu kepada Lukas Enembe untuk berobat sampai penangkapan yang bersangkutan tertunda.<br /> <br /> Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memastikan bahwa KPK akan memenuhi setiap hak Enembe. Pasca penangkapan Lukas Enembe, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintahan di Papua harus tetap berjalan. Langkah-langkah alternatif sudah disiapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Namun, dia belum bisa memerincinya. ”Ditunggu saja langkah berikutnya,” kata Mahfud.

Jadi Tahanan, Lukas Enembe Dibantarkan di RSPAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Lukas-Enembe-Resmi-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe mengenakan rompi oranye, diborgol dan menggunakan kursi roda saat di tampilkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Rabu, Jakarta (11/1/2022).  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernu" width="100%">
<figcaption>Tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe mengenakan rompi oranye, diborgol dan menggunakan kursi roda saat di tampilkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Rabu, Jakarta (11/1/2022).  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernu</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Papua Lukas Enembe telah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/1) kemarin. Lukas ditahan untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini hingga 30 Januari 2023.<br /> <br /> Menelisik harta kekayaan Lukas Enembe dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam laman elhkpn.kpk.go.id Kamis (12/1), politikus Partai Demokrat itu tercatat memiliki harta kekayaan sejumlah Rp 33.784.396.870.<br /> <br /> Lukas tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Kota Jayapura sebanyak enam bidang. Total harta tidak bergerak milil Lukas senilai Rp 13.604.441.000.<br /> <br /> Selain itu, Lukas juga tercatat Lukas memiliki empat unit alat transportasi berupa mobil senilai Rp 932.489.600. Adapun mobil-mobil yang terparkir di garasi Lukas, yakni mobil Toyota Fortuner tahun 2007 seharga Rp 300.000.000 dan Honda Jazz tahun 2007 seharga Rp 150.000.000.<br /> <br /> Kemudian, Toyota/Jeef Land Cruiser tahun 2010 seharga Rp 396.953.600 dan Toyota Camry tahun 2010 seharga Rp 85.536.000<br /> <br /> Lukas juga memiliki surat berharga senilai Rp 1.262.252.563, kas dan setara kas senilai Rp 17.985.213.707. Sehingga total harta Lukas sebesar Rp 33.784.396.870 atau Rp 33,7 miliar.<br /> <br /> Ketua KPK Firli Bahuri menduga, gratifikasi yang diterima Gubernur Papua Lukas Enembe sebesar Rp 10 miliar. Meski demikian, KPK belum mengungkap pihak pemberi gratifikasi tersebut.<br /> <br /> "Tersangka Lukas Enembe diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp 10 miliar," kata Firli Bahuri di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).<br /> <br /> Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa 76 saksi dan melakukan penggeledahan di enam lokasi yang tersebar di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang dan Batam. KPK juga telah menyita aset berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar Rp 4,5 miliar. "KPK juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp 76,2 miliar," ujar Firli.<br /> <br /> Selain itu, KPK juga menyita beberapa aset milik Lukas Enembe. Salah satunya, emas batangan hingga kendaraan mewah senilai Rp 4,5 miliar. "Penyitaan aset, emas batangan perhiasan emas dan kendaraan mewah senilai Rp 4,5 miliar," ungkap Firli.<br /> <br /> Selain aset mewah, KPK juga turut memblokir rekening Lukas yang bernilai fantastis. Yakni, senilai Rp 76,2 miliar. "Di samping itu KPK telah memblokir rekening 76,2 miliar," papar Firli.<br /> <br /> Lukas disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ditahan KPK Karena Kasus Suap, Lukas Enembe Berharta Rp 33,7 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur papua

Berita Terkini