<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/jam-sekolah.jpg" alt="MASIH GELAP: Para guru dan tujuh siswa kelas SMA 5 Kupang ketika apel pertama masuk pukul 05.00 Wita kemarin (28/2). (SMAN 5 KUPANG)" width="100%">
<figcaption>MASIH GELAP: Para guru dan tujuh siswa kelas SMA 5 Kupang ketika apel pertama masuk pukul 05.00 Wita kemarin (28/2). (SMAN 5 KUPANG)</figcaption>
</figure><h3>Eks Anggota DPR Kirim Surat ke Jokowi dan Nadiem, Minta Kebijakan Itu Dicabut</h3> JawaPos.com – ”Apakah Pak Gubernur dulu sekolah masuk jam 05.00 Wita sehingga kita jadikan tolok ukur? Sekolah-sekolah ternama di luar negeri masuk sekolah jam 9 (pagi), tapi di NTT jam 5 pagi.”  Adalah Lidia, wali murid di SMAN 3 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang melontarkan kegusaran tersebut kepada Timor Express (Timex) kemarin (28/2). Kegusaran serupa datang dari para wali murid lain yang terlontar di beragam platform.  Pemicu kegusaran mereka adalah instruksi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) pada 10 SMA/SMK di Kota Kupang untuk memajukan jam masuk para siswa kelas XII dari pukul 07.00 Wita (waktu Indonesia bagian tengah, lebih cepat satu jam daripada waktu Indonesia bagian barat) ke pukul 05.00 Wita. Tujuannya, meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk karakter.  Instruksi itu awalnya disampaikan Viktor dalam acara di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT bersama sejumlah kepala sekolah pada Kamis (23/2). Kemudian, video yang berisi penjelasan Viktor tentang alasan perubahan jam masuk tersebut beredar pada Senin (27/2).  ”Anak harus dibiasakan bangun jam 04.00 Wita dan 04.30 Wita. Sehingga jam 05.00 Wita sudah di sekolah,” kata Viktor dalam video tersebut sebagaimana yang dikutip Timex.  Dia mencontohkan, para siswa SMA/SMK sebaiknya tidur mulai pukul 23.00 Wita, lalu bangun pada pukul 04.00 Wita. ”Kalau SMP nggak boleh. Kalau SMA tidur jam 10 malam, bangun jam 4 pagi, cukup tidur 6 jam,” jelasnya.  Belakangan, ada tambahan penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Linus Lusi. Dia menyebutkan, 10 sekolah yang diwajibkan menjalankan instruksi tersebut adalah SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 6, SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, SMKN 4, dan SMKN 5.  Para siswa, lanjut Linus, akan mulai masuk sekolah pukul 05.30 Wita dan pulang pada pukul 12.00 Wita. Uji coba tersebut berlangsung satu bulan, terhitung dari 27 Februari hingga 27 Maret mendatang.  Jawaban Linus berubah-ubah ketika ditanya tentang alasan konkret para siswa kelas XII harus masuk sepagi itu. Awalnya, dia menjawab demi kesehatan dan kebugaran jasmani. Lalu, ketika dicecar lagi, dia menyebut untuk peningkatan literasi dan numerasi serta pengembangan karakter siswa.  Namun, jawaban itu juga tidak dijelaskan Linus secara terperinci dan ilmiah berdasar riset ANBK (asesmen nasional berbasis komputer) yang digunakan sebagai pegangan. Berdasar riset ANBK, nilai numerasi dan literasi NTT rendah. Penerapan jam masuk sekolah tersebut, kata Linus, diharapkan dapat mendorong terciptanya siswa yang unggul dalam akademik dan karakter. Parameter yang dipakai dalam mengukur keberhasilan dari uji coba tersebut adalah akademik, yakni literasi dan numerasi yang tergambar dalam ujian tulis berbasis komputer (UTBK).  Meski dimundurkan setengah jam, masuk pukul 05.30 tetaplah jam masuk sekolah paling awal di seluruh Indonesia, mungkin juga di seluruh dunia. Rata-rata sekolah di tanah air masuk paling pagi antara pukul 06.30 sampai 07.00.  Tak pelak, kebijakan itu pun memicu banyak reaksi, terutama yang menentang. Kritikan dan cibiran berseliweran di jagat maya. Belum lagi, ada yang menjadikan kebijakan tersebut sebagai bahan lelucon, lalu mengait-ngaitkannya dengan urusan mistis di pagi buta. Voice note yang mengatasnamakan orang tua memprotes keputusan itu beredar luas di WhatsApp group dan platform media sosial lain.  Honing Sanny, mantan anggota DPR asal NTT yang juga ketua Jejaring Indonesia, sampai menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo dan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Intinya, dia meminta Jokowi dan Nadiem memerintah Gubernur VBL untuk menarik kembali keputusan tersebut.  Di antara sepuluh sekolah di Kota Kupang yang diinstruksikan menjalankan instruksi gubernur tadi, dua sekolah, yaitu SMAN 6 dan SMAN 5, sudah mulai menerapkan pada Senin (27/2). Para guru masuk pukul 05.00 Wita. Sementara, baru dua siswa di SMAN 6 Kupang yang hadir dan tujuh siswa SMAN 5 Kupang. Sekolah-sekolah lain baru menerapkan jam masuk sekolah yang baru itu hari ini.  Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton juga meminta Gubernur VBL mengkaji kembali keputusan tersebut. ”Saya mendapat banyak masukan dari orang tua terkait dengan jam masuk sekolah ini. Saya mempertanyakan urgensinya. Apakah dengan masuk sekolah jam 5 pagi, lalu mutu pendidikan kita langsung naik?” kata Darius ketika dihubungi Timex via telepon.  Ombudsman NTT, kata Darius, menyayangkan karena kebijakan itu diambil tanpa dasar ilmiah, kajian akademis, maupun persetujuan orang tua ataupun dasar hukum yang jelas. Kebijakan yang tiba-tiba ini, lanjut Darius, adalah tanda takutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT terhadap Gubernur Viktor Laiskodat.  Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa juga menyayangkan kebijakan sepihak tanpa pertimbangan dan kajian matang itu. ”Kebijakan ini justru menimbulkan keresahan kalangan siswa, guru, dan orang tua siswa. Karena itu, kami mendesak kebijakan ini segera dicabut karena tidak memiliki landasan urgensi penerapannya,” tegas Yunus.  Selain tidak melihat urgensi harus masuk sepagi itu, yang paling dikhawatirkan kalangan orang tua adalah keselamatan. Pemprov NTT memang akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kendaraan umum mulai beroperasi pukul 05.00 Wita. Namun, tetap saja kekhawatiran para wali murid tak lantas menghilang.  ”Ini kan jalan jam begitu sangat rawan dengan tindak kriminal,” kata wali murid di SMKN 1 yang meminta namanya dirahasiakan.  Dia juga menyebut Kupang bukan metropolitan dengan fasilitas kendaraan umum yang tak pernah tidur selama 24 jam. Padahal, banyak siswa di ibu kota NTT tersebut yang masih mengandalkan transportasi publik.  Karena itu, jika kebijakan tersebut tetap dijalankan, dia terpaksa mengeluarkan anaknya dan mencari sekolah swasta. ”Karena ini bukan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melainkan upaya merusak dunia pendidikan,” katanya.

Sekolah Mulai Pukul 05.30, Gubernur NTT Berdalih demi Kualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/surat-edaran-NTT.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar dan Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 29 Juni-2 Juli 2021 diagendakan akan tetap berlangsung. Bahkan hajatan besar para pengusaha Indonesia itu rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Gelaran itu pun menuai polemik dari berbagai kalangan. Mengingat tingginya kasus Covid-19 yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan, ada beberapa Kadin Daerah yang meminta agara munas itu ditunda.  Imabaun untuk menunda munas juga disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat. Bahkan politikus Nasdem itu meminta Kadin di Provinsi-nya untuk tidak menghadiri Munas di Kendari.  Hal itu dibuktikan dengan beredarnya dua surat kepada daerah, yaitu Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, yang meminta Kadin Provinsi untuk tidak menghadiri Munas Kendari.  Surat imbauan Gubernur Sulteng tertanggal 23 Juni dan Gubernur NTT tertanggal 25 Juni itu, pada intinya sama. Yaitu, meminta kerja sama Kadin Provinsi untuk tidak menghadiri munas, sehubungan dengan tingginya kasus penularan Covid-19.  Dalam surat yang ditujukan kepada Kadin Provinsi itu, juga diharapkan agar diteruskan kepada pengurus Kadin Kabupaten/Kota. Selanjutnya, baik surat Gubernur Sulteng dan Gubernur NTT, masing-masing ditembuskan kepada DPRD Provinsi, Kapolda, Dandrem dan Kajati setempat.  Beberapa hari lalu, Ketua DPD RI, AA LaNyala Mattalitti mengimbau agar semua pertemuan berskala besar, baik yang diagendakan oleh ormas maupun partai politik dan perkumpulan lain, apakah itu kongres atau munas dan sejenisnya, sebaiknya ditunda. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/06/2021/ditertawakan-karena-pekik-merdeka-mega-kini-budayakan-salam-pancasila/">Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila</a> "Apalagi pemerintah pusat sudah menyatakan secara resmi berlakunya pembatasan mikro hingga 5 Juli. Harus ditaatilah. Jangan sampai pertemuan-pertemuan tersebut jadi klaster baru. Dan penyelenggara bisa dipidana lho. Kalau memaksa melakukan pertemuan yang melanggar prokes dan pembatasan yang telah dikeluarkan pemerintah," kata LaNyalla, di Jakarta,beberapa waktu lalu.  Hari itu, LaNyalla menerima 10 perwakilan asosiasi yang merupakan anggota luar biasa Kadin Indonesia yang meminta dirinya, untuk memberi imbauan kepada Kadin Indonesia untuk menunda Munas Kadin.  Diketahui, terkait lonjakan Covid-19 gelombang kedua di Tanah Air, sudah semakin mengkhawatirkan. Hari ini, angka tambahan kasus positif kembali meroket, dan mencapai rekor tertinggi dalam sehari.  Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Sabtu (26/6), tambahan kasus positif hari ini tembus ke angka 21.095 orang. Angka tersebut lebih tinggi dari rekor sebelumnya yang terjadi, Kamis (24/6), 20.574 orang. Dengan penambahan kasus hari ini, total kasus positif di Indonesia kini sudah mencapai 2.093.962 orang.  Adapun jumlah pasien positif yang meninggal pada hari ini bertambah 358 orang. Sehingga total kasus meninggal di Indonesia sudah tembus menjadi 56.729 orang. Sementara, jumlah pasien yang berhasil sembuh dari Covid-19 hari ini bertambah sebanyak 7.396 orang. Totalnya kini sudah tercatat 1.842.457 orang

Covid-19 Melonjak, Gubernur Viktor Imbau Kadin NTT Tak Hadiri Munas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PETANI-GARAM-RADAR-MADURA.jpg" alt="Ilustrasi petani garam tengah menggarap lahan aramnya di Pulau Madura, Jawa Timur. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani garam tengah menggarap lahan aramnya di Pulau Madura, Jawa Timur. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk, menyambut baik inisiasi pemerintah daerah yang memberikan ruang bagi garam industri bisa diproduksi dengan baik. Salah satunya dengan memberikan jaminan kepada para investornya.  Diketahui, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat pada panen simbolis garam industri tambak garam industri yang dikelola PT Inti Daya Kencana (IDK) di Malaka, Sabtu 14 November 2020, memberikan ruang bagi para investor untuk bisa menjalankan usahanya di industri garam dengan baik.  "Kami dari AIPGI sangat menyambut baik dalam membangun garam yang berkualitas," kata Tony saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2020).  Di Malaka, ada 400 hektar lahan untuk produksi garam kualitas kebutuhan industri mulai bisa dipanen setelah investasi dimulai beberapa waktu lalu. Hal ini diapresiasi oleh Tony.  "Ini langkah yang bagus, sesuai yang diharapkan. Diharapkan cara produksi ini dapat ditiru oleh sektor-sektor yang lain," jelas Tony. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/11/2020/lindungi-investor-ntt-buka-peluang-di-sektor-industri-garam/">Lindungi Investor, NTT Buka Peluang di Sektor Industri Garam</a></li> </ul> Selain itu, dirinya berkeyakinan cara produksi baik, bisa menghasilkan garam dengan kadar NaCL di atas 97 persen, yang bisa digunakan untuk industri. "Sudah diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan untuk sektor industri aneka pangan dan juga tentu untuk garam konsumsi," tukas Tony.  Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk membenahi sektor industri garam, untuk menarik investor.  Menurut dia, selama ini pihaknya sudah berusaha untuk menarik investor agar bisa meningkatkan kuantitas produksi garam di Malaka, agar bisa memenuhi kebutuhan nasional. Mengingat kualitas garam di sini juga bagus.  Salah satu yang diusahakannya, adalah memberikan kemudahan bagi para investor untuk maju dan menciptakan lingkungan yang aman bagi para investor.  "Untuk teman-teman pengusaha, apabila ada pemerasan, majukan izin lambat, laporkan Gubernur. Karena kami sudah sepakat di Nusa Tenggara Timur, izin tidak boleh lambat-lambat," kata Victor dalam keterangan yang diterima, (15/11).  Dia pun menjamin, NTT ramah bagi para investor. Sehingga menjamin tidak ada pemerasan apalagi ada penyuapan. "Kalau ada, laporkan langsung ke Gubernur, kita akan proses sesuai aturan-aturan yang berlaku," ungkap Victor.  Karena itu, dia mengucapkan IDK di tengah pandemi ini masih tetap mau berinvestasi di Malaka. "Saat banyak yang ragu dan pergi, ada perusahaan mau investasi di tempat ini. Jaga baik-baik mereka," ucap Victor.  Menurut dia, investasi garam yang didorong Malaka ini membawa peradaban baru. "Kita bersyukur bahwa desain pemerintah Malaka mendorong investasi garam di tempat ini adalah sebuah wujud komitmen membawa masyarakat Malaka melihat peradaban baru," jelas Victor.  Sementara itu, Direktur Utama IDK, Harry Kristanto mengucapkan terima kasih karena diberikan kemudahan untuk mendorong Malaka lebih baik. "Kami berterima kasih dengan bantuan provinsi yang mendukung proses perizinan ke depannya dan juga Pemda Malaka, dan kami akan melanjutkan," jelas Harry.

Panen Perdana, AIPGI Sambut Dukungan Pemda untuk Industri Garam