<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/05/CR0PqFxFpJearrpbQ4lmaWNwqOaWvhkx2ACG3tHL-1180117741.jpg" alt="Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menyapa pembalap MotoGP 2025 di Mandalika, NTB, Sabtu (4/10/2025). ajang ini dinilai mampu mendongkrak perekonomian daerah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menyapa pembalap MotoGP 2025 di Mandalika, NTB, Sabtu (4/10/2025). ajang ini dinilai mampu mendongkrak perekonomian daerah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelaran MotoGP Mandalika 2025 kembali dinilai membawa berkah bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut ajang balap motor dunia itu berhasil mendorong peningkatan signifikan pada sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Menurut Iqbal, tingkat hunian hotel di kawasan Mandalika mencapai 100 persen selama penyelenggaraan MotoGP. Tak hanya hotel, rumah warga dan guest house di sekitar Kuta hingga Sengkol juga disewa oleh para tamu dari berbagai daerah. &ldquo;Alhamdulillah di ring 1 kawasan Mandalika, hotel terisi penuh. Saya sempat berkeliling ke sekitar Kuta hingga Sengkol, dan banyak rumah warga yang disewakan untuk tamu MotoGP,&rdquo; kata Iqbal kepada wartawan, Minggu (5/10). Iqbal menyebut, kondisi serupa juga terjadi di kawasan ring 2, Kota Mataram, dengan tingkat hunian mencapai 90 persen, dan ring 3, Senggigi mencapai 87 persen.&nbsp;Iqbal menilai, animo wisatawan kali ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iqbal pun mengaku telah mengingatkan pengelola hotel sejak jauh hari agar tidak menaikkan harga secara tidak wajar. Ia mengapresiasi sikap para pelaku pariwisata yang dinilai semakin rasional dan profesional dalam menyambut event besar. &ldquo;Pelaku pariwisata mengikuti saran pemerintah. Ini bukti bahwa dunia perhotelan kita makin matang menghadapi perhelatan besar di Lombok,&rdquo; jelasnya. Selain sektor perhotelan, dampak ekonomi MotoGP juga dirasakan oleh para pelaku UMKM di NTB. Tahun ini jumlah pengusaha kecil yang berjualan di kawasan sirkuit meningkat dua kali lipat dari 60 menjadi 120 pelaku usaha. Bahkan, ribuan petugas dan relawan yang tahun lalu sebagian masih didatangkan dari luar daerah, kini hampir seluruhnya berasal dari NTB. Ia berharap, kesuksesan MotoGP Mandalika 2025 dapat semakin memperkuat posisi Lombok sebagai destinasi sport tourism unggulan di Indonesia. &ldquo;Tidak kurang dari 38 penerbangan tambahan disediakan tahun ini, dan semuanya dilaporkan penuh,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa MotoGP Mandalika 2025 akan mendongkrak perekonomian daerah, meningkatkan hunian hotel.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal: MotoGP Mandalika 2025 Dongkrak Perekonomian Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/WhatsApp-Image-2025-07-27-at-182722-copy-2368383779.jpg" alt="Pembukaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII 2025 NTB." width="100%">
<figcaption>Pembukaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII 2025 NTB.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembukaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII 2025 yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sabtu (26/7) malam sukses. Sajian penampilan pertunjukan seni dan budaya sasak Samawa dan Mbojo yang dikemas begitu apik sehingga menghasilkan karya seni luar biasa mengundang decak kagum seluruh peserta dan ribuan masyarakat yang hadir. Malam itu, NTB telah mencatat tonggak sejarah menjadi wilayah Indonesia Timur pertama yang menggelar event berskala nasional. Rasa syukur dan bangga disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, karena NTB dipercaya menjadi tuan rumah pertama di kawasan timur Indonesia untuk ajang olahraga nasional yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali itu. Pembukaan FORNAS 2025 ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil NTB, Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri serta sejumlah utusan Negara-negara ASEAN. Bagi Gubernur NTB, FORNAS VIII ini tidak hanya sebatas kompetisi, tetapi juga momentum penting untuk merawat nilai-nilai budaya, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun persatuan. &lsquo;&rsquo;Malam ini menjadi catatan sejarah untuk kita. Selain baru pertama kalinya FORNAS digelar di wilayah timur Indonesia, ditambah lagi lebih dari delapan belas ribu orang peserta dari 38 provinsi hadir di event ini. Dan kami merasa terhormat menyambut mereka di bumi NTB,&rdquo; kata Gubernur. FORNAS adalah tentang pelestarian budaya, kegiatan ramah lingkungan, dan semangat kebersamaan. Dari seni pertunjukan, kuliner khas Sasak, Samawa dan Mbojo, hingga pameran komunitas, semua menjadi bukti bahwa olahraga masyarakat bisa berjalan seiring dengan budaya dan ekologi. FORNAS VIII dengan tagline "Kalah Menang, Semua Senang" ini ingin menekankan bahwa partisipasi dan kebahagiaan menjadi inti dari olahraga rekreasi masyarakat. Yang lebih menggembirakan lagi kata Gubernur Lalu Muhammad Iqbal bahwa lebih dari 99 persen elemen yang terlibat di event FORNAS VIII ini disiapkan oleh putra-putri NTB sendiri. &lsquo;&rsquo;Mulai dari pembangunan panggung, tari kreasi, desain tematik, hingga produksi lagu tematik FORNAS semuanya melibatkan putra daerah,&rsquo;&rsquo; katanya dengan penuh bangga. Menurut Gubernur, persiapan yang hanya tiga bulan, tidak hanya belajar dari para ahli, tapi juga berupaya menciptakan dampak ekonomi lokal sebesar-besarnya, sehingga masyarakat NTB merasakan manfaatnya. Keterlibatakan seluruh masyarakat dalam event bergensi ini harapannya adalah paratamu yang jumlahnya belasan ribu orang itu merasakan kenangan atas penyelenggaraan FORNAS di NTB. FORNAS 2025 ini memang menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjadikan NTB sebagai destinasi sport tourism berskala nasional dan internasional. Lebih dari itu, event ini sekaligus sebagai ajang pemanasan, jika nanti NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) ditunjuk menjadi tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2028.

NTB telah mencatat tonggak sejarah menjadi wilayah Indonesia Timur pertama yang menggelar event berskala nasional. Rasa syukur dan bangga.

FORNAS VIII NTB Resmi Dibuka! Jadi Strategi Destinasi Sport Tourism, Ajang Pemanasan Jika Terpilih Tuan Rumah PON 2028

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/WhatsApp-Image-2025-06-24-at-194229-1-1346492258.jpg" alt="Tim SAR bersiap mengevakuasi jenazah pendaki asal Brasil Juliana De Souza Pereira Marins di Gunung Rinjani NTB. (Basarnas)" width="100%">
<figcaption>Tim SAR bersiap mengevakuasi jenazah pendaki asal Brasil Juliana De Souza Pereira Marins di Gunung Rinjani NTB. (Basarnas)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Tragedi jatuhnya pendaki asal Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani hingga tewas menyita perhatian masyarakat internasional dan menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjanji untuk memperbaiki sistem keselamatan dan regulasi pendakian di kawasan Gunung Rinjani. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan belasungkawa secara terbuka atas insiden yang merenggut nyawa pendaki asal Negeri Samba tersebut. Ia menyebut, tragedi ini menjadi pukulan berat, terlebih karena terjadi di tanah kelahirannya sendiri. &ldquo;Saya Lalu M. Iqbal, Gubernur Nusa Tenggara Barat, tempat asal Gunung Rinjani dan tempat di mana kami kehilangan saudari kami, Juliana Marins. Atas nama pribadi dan masyarakat Nusa Tenggara Barat, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan simpati yang tulus kepada keluarganya selama masa kesedihan yang tak terbayangkan ini. Semoga Anda diberikan kekuatan dan kesejahteraan yang terus berlanjut,&rdquo; kata Lalu Iqbal dalam unggahan pada media sosial Instagram, Minggu (29/6). Iqbal mengungkapkan, operasi penyelamatan telah dilakukan secara maksimal, meskipun menghadapi banyak hambatan. Ia mengungkapkan, berbagai hambatan seperti kabut tebal, hujan, serta medan berpasir membuat upaya evakuasi menjadi sangat berisiko, terutama bagi helikopter yang diturunkan ke lokasi. &ldquo;Kami semua sangat terguncang oleh tragedi ini, terutama karena terjadi di tanah air kami. Saya ingin meyakinkan anda bahwa sejak pertama kali kami diberi tahu tentang kecelakaan tersebut, tim penyelamat kami bertindak dengan urgensi dan dedikasi. Namun, terlepas dari upaya luar biasa tim penyelamat kami, operasi kami menghadapi tantangan besar dari kekuatan alam,&rdquo; ujarnya. Iqbal juga mengakui, masih adanya kekurangan dalam sistem penanganan darurat di wilayah pegunungan, mulai dari kurangnya personel penyelamat bersertifikat hingga peralatan canggih yang diperlukan untuk misi evakuasi vertikal. &ldquo;Kami juga menyadari bahwa infrastruktur keselamatan di sepanjang jalur pendakian Rinjani harus ditingkatkan, karena gunung ini telah berkembang dari tujuan pendakian menjadi objek wisata internasional,&rdquo; paparnya. Sebagai langkah konkret, lanjut Lalu Iqbal, pihaknya berkomitmen untuk meninjau ulang secara komprehensif regulasi pendakian dan sistem keamanan di Gunung Rinjani, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kerja sama internasional dalam hal penyelamatan gunung. &ldquo;Dengan kesadaran ini, saya berkomitmen penuh sebagai Gubernur untuk memulai tinjauan komprehensif dengan semua pemangku kepentingan di wilayah Rinjani. Ini termasuk menjalin kemitraan dengan para ahli global dalam operasi penyelamatan gunung dan vertikal,&rdquo; tegasnya. Sebagai tindak lanjut, Iqbal menyatakan telah menginstruksikan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi NTB, Lalu Moh Faozal, untuk menggelar rapat lintas sektor yang secara khusus membahas kesiapsiagaan dan regulasi pendakian di Gunung Rinjani. Gunung Rinjani yang dikenal dengan keindahan Danau Segara Anak di puncaknya, menjadi salah satu daya tarik utama wisata NTB. Namun, jatuhnya Juliana Marins menjadi alarm keras bagi semua pihak untuk segera membangun sistem keselamatan yang lebih andal bagi para pendaki. &ldquo;Sekali lagi, saya menyampaikan duka cita dan solidaritas terdalam kami kepada keluarga yang ditinggalkan dan kepada masyarakat Brasil. Kehilangan Anda benar-benar merupakan kehilangan kami. Kami berharap dapat menyambut anda kembali di pulau kami di masa mendatang yang lebih baik,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Gubernur NTB berjanji perbaiki regulasi pendakian di Gunung Rinjani setelah tragedi jatuhnya Juliana Marins dari Brasil.

Usai Tragedi Jatuhnya WN Brasil Juliana Marins saat Pendakian, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Janji Perbaiki Regulasi di Gunung Rinjani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/byGzsoh3ZpoHP8dEm5ikXqohXybaOAi7lHvmdGFM-2502272791.jpg" alt="Upaya evakuasi pendaki yang terjatuh di gunung Rinjani. Saat ini dikabarkan ada pelancong dari Brasil yang terjatuh di sana. (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Upaya evakuasi pendaki yang terjatuh di gunung Rinjani. Saat ini dikabarkan ada pelancong dari Brasil yang terjatuh di sana. (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Insiden jatuhnya warga negara asing (WNA) asal Brasil, Juliana, 27, dalam pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyita perhatian warganet. Hal ini setelah netizen Brasil menyerbu akun Instagram Presiden Prabowo Subianto. Menyikapi insiden itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dalam proses evakuasi terhadap Juliana yang jatuh di Danau Segara Anak, Gunung Rinjani, dengan kedalaman sekitar 500 meter. Koordinasi itu dilakukan dengan Basarnas, TNI Angkatan Udara, dan Kementerian Kehutanan untuk mempercepat proses evakuasi. "Kesiapan ada tiga heli dengan spesifikasi airlifter (pengangkutan melalui jalur udara) untuk melakukan operasi evakuasi tersebut," kata Lalu Muhamad Iqbal kepada wartawan, Selasa (24/6). Ia menjelaskan, proses evakuasi terhadap Juliana telah menyiagakan tiga helikopter. Menurutnya, helikopter pertama disiapkan oleh Mabes TNI bersama Basarnas, yang akan tiba hari ini (24/6), sekitar pukul 14.00 WITA DI Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Sementara, satu helikopter lainnya berspesifikasi medical evacuation. Helikopter itu disediakan oleh pihak asuransi yang sudah berada terlebih dahulu di BIZAM. "Satu helikopter lainnya milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara berspesifikasi airlifter juga dalam posisi siaga di Sumbawa Barat," paparnya. Iqbal menyatakan bahwa proses evakuasi akan dilakukan melalui jalur udara. Mengingat, kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat dan lokasi WNA Brasil yang mencapai kedalaman sekitar 500 meter, sehingga sangat membahayakan untuk dilakukan evakuasi secara manual. "Segala upaya akan kita lakukan untuk penyelamatan cepat," paparnya. Sementara, Tim SAR sendiri telah berhasil menemukan Juliana, 27, yang dilaporkan ke Danau Segara Anak. Juliana ditemukan dalam kondisi tidak bergerak. "Tim SAR gabungan berhasil menemukan survivor dengan visualisasi drone thermal," ungkap Kepala Kantor SAR Mataram, Hariyadi. Juliana berhasil ditemukan, pada Senin (23/6) kemarin, sekitar pukul 07.05 WITA. Korban ditemukan kurang lebih dengan kedalaman 500 meter dari titik awal jatuh. Menurut Hariyadi, saat ini tim SAR gabungan tengah melakukan proses evakuasi terhadap Juliana yang jatuh ratusan meter tersebut. Ia tak memungkiri, medan yang ekstrem menghalangi proses evakuasi. "Kami terkendala medan yang ekstrem dan berkabut di sekitar lokasi kejadian," pungkasnya.

Gubernur NTB siapkan tiga helikopter untuk evakuasi WNA Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani, proses evakuasi tengah berlangsung.

Gubernur NTB Siagakan 3 Helikopter untuk Evakuasi WNA Asal Brasil yang Terjatuh saat Mendaki Gunung Rinjani

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/09/mobil-Gubernur-NTB-937172309.jpeg" alt="Tempat Kejadian Perkara (TKP) peristiwa tabrakan mobil yang ditumpangi oleh istri gubernur NTB Zulkieflimansyah." width="100%">
<figcaption>Tempat Kejadian Perkara (TKP) peristiwa tabrakan mobil yang ditumpangi oleh istri gubernur NTB Zulkieflimansyah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mobil yang ditumpangi istri gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah berinisial SY mengalami kecelakaan di Jalan Bypass BIL di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Loteng, Sabtu (9/9) pukul 11.00 Wita. Mobil CRV putih dengan nomor kendaraan B 720 SRI itu diduga menabrak pemotor, hingga mengakibatkan seorang balita tewas di tempat kejadian perkara (TKP). "Benar, itu mobil yang ditumpangi oleh istri gubernur NTB (Zulkieflimansyah, red). Saat itu, mobil SY melaju ke arah Kota Mataram," kata Kasatlantas Polres Loteng Iptu Abdul Rachman yang dikonfirmasi Lombok Post. Rachman mengungkapkan, pemotor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut mengendarai Honda Beat berpelat nomor DR 3762 UK. Saat kejadian, motor tersebut terpental ke rumah warga hingga ringsek parah. "Satu korban meninggal dunia adalah penumpang dari kendaraan bermotor, anak usia antara dua hingga tiga tahun," katanya. Saat ini, lanjut dia, mobil yang ditumpangi SY sudah diamankan. Istri Gubernur NTB beserta sang sopir juga sedang menjalani pemeriksaan. Diakui, polisi masih mendalami kecelakaan yang merenggut korban jiwa tersebut. "Kronologi lengkapnya nanti kami jelaskan. Kami butuh memeriksa saksi. Kami masih melakukan pendalaman dulu," ucap dia. Seorang warga di lokasi kejadian berinisial S menyebutkan, roda depan motor yang terlibat kecelakaan itu terlepas setelah tabrakan. Saat kejadian, mobil istri Gubernur NTB dan motor Honda Beat itu datang dari arah yang sama, yakni dari Bandara Internasional Lombok menuju Kota Mataram. Adapun, pengendara motor Honda Beat tersebut berinisial J dimana saat kejadian membonceng dua orang penumpang.&nbsp; "Dia bonceng dua orang inisial A dan M (korban balita yang meninggal dunia, red)," tandasnya.

Mobil CRV putih dengan nomor kendaraan B 720 SRI itu diduga menabrak pemotor, hingga mengakibatkan seorang balita tewas di tempat kejadian.

Mobil CRV Putih Istri Gubernur NTB Tabrak Balita Hingga Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-21-at-11.49.22.jpeg" alt="Gubernur NTB Zulkieflimansyah mencoba pengolahan kosmetik herbal, salah satu produk industrialisasi yang dikembangkan Pemprov NTB. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur NTB Zulkieflimansyah mencoba pengolahan kosmetik herbal, salah satu produk industrialisasi yang dikembangkan Pemprov NTB. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - MotoGP Mandalika memiliki banyak efek domino. Kesempatan itu harus dijadikan peluang bagi pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat (NTB).  Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan bahwa kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokow) pekan lalu, seolah-olah menjadi pelecut bahwa MotoGP membawa dampak besar bagi Indonesia, khususnya NTB.  Maka dari itu, Zulkieflimansyah mendorong semua elemen untuk berakselerasi lebih serius lagi. “Penekanan Pak Presiden kepada para menteri supaya segala hal dipersiapkan dengan maksimal. Mulai dari akomodasi, fasilitas di sirkuit, dan infrastruktur pendukung lainnya,” kata Gubernur NTB, Jumat (21/1).  Bagi Zulkieflimansyah, MotoGP menjadi momentum bagi pelaku usaha kecil menengah dan mikro (UMKM) di NTB untuk unjuk gigi. Apalagi concert Pemprov NTB terhadap UMKM begitu tinggi. Dalam program industrialisasi mendorong meningkatkan kapasitas UMKM.  Dia mencontohkan beberapa bentuk industrialisasi UMKM di NTB. Di antaranya ada rumah produksi kosmetik CV. Karya Iwin Insane di Science Tehnology dan Industrial Park (STIPark); rumah produksi organik Lombok Indonesia Pagesangan, Mataram; rumah produksi ayam taliwang dalam kemasan steril di Gomong, Mataram; dan banyak lainnya.  “Ini kesempatan. Semua harus mengambil momentum. Permintaan oleh-oleh makanan, kerajinan, dan cendera mata khas NTB akan tinggi. Waktunya unjuk gigi,” kata politikus PKS itu.  Apalagi diperkirakan jumlah penonton yang hadir pada Maret mendatang mencapai 100 ribu.  Menurut Bang Zul--begitu Zulkieflimansyah, MotoGP bukan ajang balap semata. Ada banyak peluang besar yang dapat dimanfaatkan masyarakat NTB. Yakninya promosi industrialisasi produk unggulan NTB.  Jika industrialisasi berkembang, maka kesejahteraan masyarakat di satu daerah ikut meningkat.  Dia menekankan bahwa industrialisasi bukan diidentik dengan pabrik besar. Inti dari industrialisasi adalah adanya pendalaman struktur atau keberanian untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi.  "Sebab, karena dengan industrialisasi para nelayan dan petani bisa ditingkatkan kesejahteraanya," tutur Bang Zul.  Dia memperkirakan permintaan oleh-oleh Ayam Rarang, Sate Rembiga Goyang Lidah, maupun ayam taliwang sepanjang gelaran MotoGP. Hal itu harus disikapi dengan ketersediaan bahan baku dan bumbu.  “Kalau sudah dikemas cantik, saya yakin semua tamu akan senang membawanya menjadi oleh-oleh," tandasnya.

MotoGP Mandalika Menjadi Momentum Unjuk Gigi bagi UMKM NTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/gubernur-ntb-jamin-irt.jpg" alt="SIDANG PERDANA: Zulkieflimansyah dan Sari Yulianto mendampingi keempat IRT dalam sidang perdana di Praya Senin (22/2). (DEDI/LOMBOK POST)" width="100%">
<figcaption>SIDANG PERDANA: Zulkieflimansyah dan Sari Yulianto mendampingi keempat IRT dalam sidang perdana di Praya Senin (22/2). (DEDI/LOMBOK POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tujuh hari terakhir ini adalah tujuh hari paling tidak enak dalam hidup Fatimah. Di balik terali besi, apa pun yang dimakan tidak pernah nikmat.  Tidur pun tidak pernah nyenyak. ”Saya kangen bisa menyiapkan kebutuhan makan dan minum anak dan keluarga di rumah,” ucapnya kepada Lombok Post di Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin (22/2).  Keinginan itu terjawab kemarin. Fatimah bersama tiga perempuan lain sedesanya mendapat penangguhan penahanan dalam sidang perdana kasus mereka di Pengadilan Negeri (PN) Praya. Namun, proses hukum mereka terus berjalan. Selain Fatimah, tiga perempuan lain adalah Nurul Hidayah, Martini, dan Hultiah. Ketiganya terjerat kasus hukum lantaran melempar pabrik tembakau milik UD Mawar Putra di Dusun Peseng, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah (Loteng). Mereka melakukan aksi tersebut karena aktivitas pabrik itu dianggap menghasilkan bau yang mengganggu lingkungan tempat mereka tinggal di Dusun Eyat Nyiur, Desa Wajageseng.  Dua di antara empat perempuan itu ditahan sembari membawa anak mereka yang masih balita. Isak tangis empat ibu rumah tangga (IRT) tersebut langsung pecah begitu tahu bisa pulang. Apalagi saat dapat bertemu dengan keluarga dan kerabat terdekat lain. ”Saya berharap kami semua dibebaskan. Jadi, kami bisa beraktivitas seperti biasa di rumah. Tolong, mohon bantuan,” tutur Fatimah.  Sidang kemarin sebenarnya dijadwalkan baru berlangsung besok (24/2). Namun, atas kesepakatan semua pihak, jadwal sidang dimajukan. Keempat IRT mengikuti sidang dari Rutan Praya. Agenda sidang adalah membacakan perkara hukum yang menjerat keempat terdakwa dan surat permohonan dari Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Orang nomor satu di Bumi Gora itu memberikan jaminan atas nama diri sendiri guna permohonan penangguhan penahanan kepada empat terdakwa. Alhasil, majelis hakim mengabulkan permohonan yang dimaksud. ”Selain penangguhan penahanan, kuasa hukum terdakwa mengajukan eksepsi,” kata Kasiintel Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng Catur Hidayat Putra saat ditemui setelah sidang.  Mereka menganggap tuduhan jaksa penuntut umum (JPU) tidak memenuhi persyaratan hukum. Terutama menyangkut pasal 170 ayat 1 KUHP. Meski begitu, untuk membuktikannya, diperlukan sidang lanjutan. ”Ancaman hukuman dari pasal 170 tersebut adalah lima tahun penjara,” ungkap Catur.  Barang bukti dalam kasus empat IRT itu berupa batu dan kayu yang digunakan untuk melempar pabrik tembakau. Kemudian, asbes dan seng pabrik yang rusak.  Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang didampingi anggota DPR Sari Yuliati mengikuti sidang dari awal sampai akhir. Mereka berdua meninjau sidang dari lantai 2 PN Praya. Sidang diadakan di lantai 1. Di luar PN Praya, puluhan warga yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Kerakyatan NTB melakukan aksi unjuk rasa. ”Selanjutnya, sidang kembali digelar pada Kamis mendatang (25/2),” jelas Ketua Majelis Hakim Asri sembari mengetok palu sebanyak tiga kali.  Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menegaskan bahwa kedatangan dirinya dan wakil rakyat dapil NTB dari Partai Golkar Sari Yuliati semata-mata bertujuan memberikan motivasi moril kepada keempat IRT. ”Upaya mediasi sudah lama dilakukan,” ujar Zul.  Hanya, tidak ada titik temu. Empat IRT itu terpaksa dijebloskan ke jeruji besi. Dia menceritakan, awalnya aparat hukum menyarankan agar keluarga IRT mengajukan penangguhan penahanan. Namun, hal tersebut tidak bisa dijalankan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Penyebabnya, para suami dari empat IRT itu sibuk bekerja. Lokasi tempat kerjanya juga jauh. ”Yang membuat empat IRT ini spontan melempar batu karena aktivitas pabrik yang menimbulkan pencemaran,” jelas Zul.  Zul berjanji Pemprov NTB melakukan uji laboratorium bekerja sama dengan Pemkab Loteng. ”Kalau dokumen perizinan (pabrik milik UD Mawar Putra, Red), memang ada yang belum lengkap,” ungkapnya.  Pemprov dan pemkab telah meminta pemilik pabrik untuk melengkapinya. Bagi Zul, permasalahan yang terjadi saat ini harus menjadi pelajaran berharga bagi para pengusaha. Sebaiknya mereka berhati-hati membangun pabrik di permukiman warga.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/02/2021/lempar-atap-pabrik-dengan-batu-4-irt-dan-2-bayi-ditahan-kejaksaan/">Lempar Atap Pabrik dengan Batu, 4 IRT dan 2 Bayi Ditahan Kejaksaan</a>  Sementara itu, Ketua PN Praya Putu Agus Wiranata mengungkapkan bahwa jaminan penangguhan penahanan juga datang dari keluarga terdakwa. Kendati demikian, sidang tetap berjalan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. ”Prinsipnya, kami lembaga independen. Kami tidak bisa diintervensi siapa pun,” tegas Agus.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=E3R_5uaxJzA

Gubernur NTB Jadi Penjamin 4 IRT dan 2 Bayi yang Ditahan Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210131-WA0066_copy_1024x683.jpg" alt="Gubernur NTB berenang bersama di kolam di Kabupaten Lombok Utara. Facebook Gubernur NTB Zulkieflimansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur NTB berenang bersama di kolam di Kabupaten Lombok Utara. Facebook Gubernur NTB Zulkieflimansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang mendalami dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 terkait kegiatan berenang bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah dengan beberapa pejabat di salah satu kolam di Kabupaten Lombok Utara, Minggu (31/1).  Kasatpol PP Provinsi NTB Tri Budi Prayitno menyatakan sedang mendalami apakah ada unsur dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 oleh Gubernur NTB dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) saat berenang di kolam.  ”Untuk saat ini, kita masih dalam tahap pendalaman,” ujar Tri Budi Prayitno seperti dilansir dari Antara di Mataram, Senin (1/2).  Dia menjelaskan, pihaknya belum melayangkan teguran lisan, tertulis, apalagi denda, terhadap pejabat yang berenang di kolam itu. Sebab, semuanya masih dalam tahap pendalaman.  ”Kami masih berkoordinasi terkait langkah yang akan diambil,” ucap Tri Budi Prayitno.  Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah melepas aktivitas pagi pada Minggu (31/1) dengan berenang di kolam renang bersama banyak orang. Dari foto yang diunggah di media sosial facebooknya, Bang Zul Zulkieflimansyah, Gubernur NTB Zulkieflimansyah asyik berenang di kolam tanpa protokol kesehatan Covid-19.  ”Pukul 06.00, di Bayan, Lombok Utara. Sepagi ini, kami sudah menggigil bareng di Kolam Renang Mandala, Desa Bayan. Airnya sejuk dan jernih, di bawah rindang pohon-pohon di hutan adat Bayan,” tulis Zulkieflimansyah di akun facebook miliknya.  ”Mandi di sini dijamin tidak bikin kulit hitam. Karena dari sumber mata air. Kolamnya tidak mengandung kaporit dan suasananya teduh. Siapapun yang berkunjung ke sini bisa mendapatkan bonus menarik, menjelajahi hutan adat Bayan seluas 10,3 hektare,” ujar Zulkieflimansyah.  Bahkan dia juga mengajak masyarakat untuk menikmati wisata di kolam renang yang dikelola Pokdarwis tersebut. ”Ternyata, desa-desa kita bisa melahirkan destinasi wisata yang menarik. Ayo, kita ramaikan destinasi wisata di desa-desa kita,” kata Gubernur Zulkieflimansyah.  Unggahan Gubernur NTB tersebut banyak mendapat kritikan netizen. Saat ini beberapa foto unggahan Gubernur NTB tersebut sudah dihapus.  Kasatpol PP Tri Budi Prayitno menyatakan, sejak pemberlakuan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular tertanggal 14 September 2020, jumlah pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di NTB mencapai 20.656 orang.  ”Terhadap pelanggar dijatuhi sanksi denda sebanyak 3.452 orang. Pemberian sanksi denda langsung dibayar ke Bapenda NTB. Untuk pelanggar Aparatur Sipil Negara (ASN) nilainya Rp 200 ribu kalau masyarakat umum Rp 100 ribu,” terang Tri Budi Prayitno.  Menurut dia, dari total 20.656 pelanggar itu, sebanyak 312 dari kalangan ASN. Namun, yang melakukan pembayaran denda sebanyak 141 orang, dengan nominal Rp 200 ribu setiap pelanggar. ”Sedangkan sisanya, diberikan sanksi sosial yakni membersihkan jalan dan lapangan,” ujar Tri Budi Prayitno.  Tri Budi menambahkan, pelanggaran Prokes di NTB mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir, terbukti dari hasil operasi gabungan (Opgab) penegakan disiplin pada Senin (1/2) di depan gedung Al-Ihksan, Jalan Adisucipto Rembiga, Kota Mataram, total pelanggar sebanyak 14 orang dengan jumlah yang dijatuhi sanksi denda satu orang, kemudian sanksi sosial 13 orang. Sementara itu hasil opgab pada Minggu (31/1) di Pantai Sira, Lombok Utara, petugas menemukan tidak ada tempat cuci tangan dan sabun cairan antiseptik, serta tidak ada hand sanitizer yang disediakan untuk pengunjung, tidak ada alat pengukur suhu, dan belum pernah dilakukan penyemprotan disinfektan.  ”Bagusnya, pengunjung sebagian besar menggunakan masker,” kata Tri Budi Prayitno.  Berdasar data per Sabtu (30/1), kasus Covid-19 di Provinsi NTB telah mencapai 7.569 orang, dengan perincian 5.828 orang sudah sembuh, 333 meninggal dunia, serta 1.408 orang masih positif.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gLg3NMx9Nw8

Satpol PP NTB Dalami Pelanggaran Prokes Covid-19 Gubernur NTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20191107-WA0004_1573097381187-1.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dibawah Gubernur Zulkiflimansyah untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) guna mempercepat penyelesaian aset bermasalah di Gili Trawangan. KPK mengingatkan, Gubernur NTB dan jajarannya agar berhati-hati dalam persoalan ini.  Hal ini disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aset Bermasalah Gili Trawangan Provinsi NTB, secara daring, Senin 26 Oktober 2020. Acara ini juga dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB, Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat, dan Kepala Kejati NTB.  “Pemprov NTB juga harus memerhatikan jangka waktu HGU yang sangat panjang, sampai 2065. Ini harus dievaluasi, karena jangan sampai Pemprov NTB dianggap melakukan pembiaran aset. SKK harus dipercepat,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Dwi Aprilia Linda dalam keterangannya, Senin (26/10).  KPK mengingatkan, agar Pemprov NTB cermat dan berhati-hati dalam penyelesaian masalah aset Gili Trawangan. Khususnya terkait pemutusan kontrak dengan pihak terkait.  Oleh karena itu, lembaga antirasuah mengajak Pemprov berkoordinasi dengan Kejati NTB dalam mempercepat penanganan aset Pemprov di Gili Trawangan. Kejati NTB, dalam hal ini, berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang akan membantu memperkuat Pemprov NTB untuk menyelesaikan aset dengan pihak bersengketa, yakni PT Gili Trawangan Indah (GTI).  “Oleh karena itu, dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan Gili Trawangan ini, kami meminta Pemprov NTB menerbitkan SKK untuk Kejati NTB,” tegas Linda.  Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Gita Aryadi mengatakan, pihaknya telah mengajukan surat somasi pertama kepada PT GTI untuk melaksanakan poin-poin perjanjian dalam Nota Kesepahaman tertanggal 31 Maret 2020. Surat somasi itu harus dijawab paling lambat 30 hari sejak surat diterima.  “Tapi, berdasarkan hasil evaluasi, respon PT GTI masih belum sesuai yang diharapkan. Karena itu kami akan menyampaikan surat somasi yang kedua kepada PT GTI. Semoga ada respon positif dan produktif. Kami dari Pemprov NTB berharap semoga masalah ini segera berakhir,” ucap Gita.  Bila tak ada lagi tanggapan dari PT GTI, lanjut Gita, pihaknya akan mengirimkan surat somasi ketiga. Selain itu, katanya, pihaknya juga akan meneruskannya ke proses hukum berikutnya setelah berkonsultasi dengan beberapa pihak, salah satunya dengan Kejati NTB.  Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto menegaskan, pihaknya siap mendukung penuntasan masalah aset Gili Trawangan. Namun meminta kepada Pemprov NTB menerbitkan SKK kepada Kejati agar bisa bertindak atas nama Pemprov dalam memberikan bantuan hukum, litigasi maupun nonlitigasi.  “Jika sependapat, maka perlu disampaikan kepada Gubernur NTB untuk mengajukan surat permohonan bantuan hukum non-litigasi, dan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB untuk menyelesaikan masalah tersebut,” tegas Nanang.  Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi NTB, Slameto Dwi Martono menjelaskan tentang awal mula kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT GTI. Dia menyebut, hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kakanwil BPN Provinsi NTB Nomor 156/HPL/BPN/1993, tanggal 20 Desember 1993 terbit Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Pemprov NTB seluas 75 hektar.  “Dari total lahan 75 hektar tersebut, seluas 65 hektar dikerjasamakan antara Pemprov NTB dengan PT GTI. Sisanya, seluas 10 hektar, diberikan kepada masyarakat,” pungkas Slameto.  Kerja sama antara Pemprov NTB dan PT GTI, dilandasi oleh terbitnya Surat Persetujuan DPRD Provinsi Tingkat I NTB Nomor 6/KPTS/DPRD/1995, tertanggal 24 Maret 1995. Kemudian, Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 128/1995, tanggal 13 April 1995, tentang Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Produksi antara Pemprov NTB dengan PT GTI.  Muncul juga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 643.62-377, tanggal 4 Juni 1997 tentang Pengesahan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 128/1995 tanggal 13 April 1995.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9vrLoxSkqvc&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

KPK Minta Gubernur NTB Selesaikan Aset Bermasalah di Gili Trawangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG-20200315-WA0051-1.jpg" alt="Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah. Nur Imansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah. Nur Imansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah menegaskan sampai saat ini belum terpikirkan olehnya untuk melakukan lockdown di provisi yang dia pimpin. Menurutnya, jika NTB dilakukan lockdown maka akan merugikan masyarakat. Seperti perantau yang ingin kembali ke NTB akan kesulitan.  "Kami di NTB, kalau mau menutup bandara dengan lockdown, ribuan tenaga kerja kita dari daerah mau balik bagaimana. Anak-anak kami mondok di Jawa terdapat ribuan mau pulang kampung juga. Di sana sekolah diliburkan, daerahnya ditutup apa tidak meresahkan orang tuanya," ujar Zulkieflimansyah dalam diskusi di kawasan Jakarta, Sabtu (4/4).  Zulkieflimansyah juga mendukung sikap pemerintah pusat yang tidak memberlakukan lockdown terhadap penanganan pandemi virus Korona di Indonesia. Sebab jika dilakukan lockdown akan menyengsarakan masyarakat dari sektor ekonominya.  "Tapi di sisi lain bentuk tim khusus antisipasi kalau ini berkepanjangan dampak sosial ekonominya. Sehingga tidak menyengsarakan masyarakat dalam jangka panjang," katanya.  Zulkieflimansyah mengatakan, saat ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat adalah ketersediaannya fasilitas kesehatan. Sehingga masyarakat yang terkena virus Korona bisa tertangani dengan baik.  "Yang penting untuk antisipasi wabah, selain menyiapkan rumah sakit dan SDM, tapi juga mengatur ritme kecemasan dan ketakutan ini supaya tidak berlebihan," pungkas Zulkieflimansyah.‎  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sO_NhlKStKQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=J7y-f1qyR1o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OY7YL3Tru98

Gubernur NTB Tak Terapkan Lockdown di Provinsinya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur ntb

Berita Terkini