<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/Kaesang-dan-Arinal-3462513038.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengawali safari politiknya di Pulau Sumatera dengan bertemu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengawali safari politiknya di Pulau Sumatera dengan bertemu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengawali safari politiknya di Pulau Sumatera dengan bertemu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Mahan Agung, Bandar Lampung, dl mana keduanya berdiskusi mengenai pembangunan infrastruktur.</p> <p>"Sowan saja, beliau pengalamannya banyak, jadi saya minta nasihat dari beliau," kata Kaesang yang didampingi istrinya, Erina Gudono, setelah pertemuan.</p> <p>Kaesang tiba di Mahan Agung sekitar pukul 08.30 WIB, disambut langsung Gubernur Arinal. Turut mendampingi Kaesang dan Erina yakni Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni.</p> <p>Gubernur Arinal mengatakan bahwa dirinya banyak menceritakan mengenai pembangunan berbagai infrastruktur yang dibangun oleh ayah Kaesang yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).</p> <p>"Saya selalu kepala daerah dan saya punya komunikasi yang cukup baik dengan presiden tentunya tidak lepas daripada hubungan-hubungan yang baik maka, saya juga melaporkan, menyampaikan informasi tentang hasil karya presiden di Provinsi Lampung ini cukup banyak," kata Arinal.</p> <p>Infrastruktur tersebut di antaranya, seperti jalan tol Bakaheuni-Sumsel, rencana proyek pembangunan kereta api, serta perbaikan jalan daerah yang sempat viral di media sosial.</p> <p>"Dan yang terakhir karena viral jalan Infrastruktur beliau menugaskan Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) untuk membangun jalan di provinsi 14 ruas, ternyata dapat 17 ruas," kata Arinal.</p> <p>Diskusi keduanya dilakukan sambil sarapan pagi dengan menu nasi uduk, lontong, bubur ayam dan bubur kacang hijau.</p> <p>Pertemuan dengan Arinal merupakan agenda pertama safari politik Kaesang di Pulau Sumatera dan Tarakan, Kalimantan Utara 19-20 Januari 2024.</p> <p>Setelah bertemu Gubernur Arinal, Kaesang kemudian melakukan pertemuan dengan para pemengaruh (influencer), pelaku industri kreatif, dan media.</p> <p>Selanjutnya, Kaesang juga dijadwalkan bertemu dengan relawan Jokowi dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).</p> <p class="class-paragraph">Menutup kunjungannya di Lampung, Kaesang akan memimpin kopi darat wilayah (kopdarwil) PSI, sebelum bertolak ke Padang, Sumatera Barat. Kemudian, pada Sabtu (20/1), putra bungsu Presiden Jokowi itu dijadwalkan melakukan kunjungan ke Tarakan, Kalimantan Utara.</p>

Ketum PSI Kaesang Pangarep mengawali safari politiknya di Pulau Sumatera dengan bertemu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Bandar Lampung

Safari politik ke Lampung, Kaesang Diskusi Soal Infrastruktur dengan Gubernur Arinal

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/BKKBN-Stunting-643272526.jpeg" alt="Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo berharap para dokter ahli kebidanan dan kandungan (obgyn) untuk membantu mencegah lahirnya bayi-bayi stunting baru.</p> <p>Harapan tersebut disampaikan Dokter Hasto pada acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Obstetri &amp; Ginekologi Sosial Indonesia (PIT HOGSI) ke-XV Tahun 2023 di Hotel Novotel Bandarlampung, Provinsi Lampung pada Rabu (18/10).</p> <p>"Mohon titip teman-teman dari sejawat obstetri sosial yang di NTT, Sulawesi Barat, Papua, NTB, Aceh, Papua Barat, dan seterusnya, ini masih di atas 30 persen stuntingnya. Kami mohon titip untuk ikut bersama-sama mempercepat penurunan stunting di wilayah-wilayah tersebut," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Rabu (22/10).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Secara detailnya, lanjut Hasto, masih ada beberapa daerah yang naik, ada juga beberapa provinsi yang memprihatinkan. Terkait dengan stunting sebetulnya juga ada korelasi yang sangat signifikan dengan angka atau Total Fertility Rate tadi, bagi yang TFR nya tinggi contoh Sulbar, Papua Barat, NTT stuntingnya masih tinggi.</p> <p>" Termasuk Jambi dan NTB ini masih menjadi daerah yang perempuannya banyak yang hamil dan melahirkan di usia muda," kata Dokter Hasto.</p> <p>Dalam sambutannya, Hasto yang juga spesialis kebidanan dan kandungan itu juga menjelaskan korelasi antara pencegahan stunting dengan angka kematian ibu dan bayi.</p> <p>Hasto juga mengaku dirinya optimistis target penurunan stunting 14 persen pada 2024 dapat dicapai dengan melihat tren penurunan stunting yang terjadi hingga saat ini.</p> <p>Karena itu, ia berharap dari acara PIT HOGSI XV 2023 ini dapat muncul program-program yang mendukung percepatan penurunan stunting. "Karena yang dibutuhkan hari ini adalah ilmu-ilmu yang bisa terimplementasikan ditranslasikan dalam bentuk kebijakan," ujarnya.</p> <p>Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya saat membuka acara ini pada Senin (16/10) menyampaikan bahwa pencapaian prevalensi stunting pada balita di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang positif.</p> <p>"Alhamdulillah, terkait penanganan stunting yang juga menjadi pembahasan pada pretorian ini, pencapaian prevalensi stunting pada balita di Provinsi Lampung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan tren yang positif," kata Arinal.</p> <p class="class-paragraph">Diketahui, acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Obstetri &amp; Ginekologi Sosial Indonesia (PIT HOGSI) ke-XV Tahun 2023 ini dimulai dari Pra PIT tanggal 13-15 Oktober 2023 dan PIT tanggal 16-18 Oktober 2023 dan serta telah dilakukan 9 workshop yang diikuti oleh 212 peserta dan 350 peserta yang terdaftar dalam kegiatan Simposium mendatang.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>

Hasto juga mengaku dirinya optimistis target penurunan stunting 14 persen pada 2024 dapat dicapai dengan melihat tren penurunan stunting.

Kepala BKKBN Ajak Dokter Obgyn Ikut Bantu Cegah Lahirnya Bayi Stunting

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/masyarakat-lampung-puas-gubernur-arinal-djunaidi-di-puncak-elektabilitas_116595-2307748011.jpg" alt="Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengantongi temuan adanya transaksi keuangan janggal milik Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Dugaan tak wajar itu setelah KPK mengonfirmasi Arinal saat klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada Jumat (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang Gubernur ini ada beberapa transaksi yang kita mintai klarifikasi. Nah hari Jumat kemarin beliau kita undang kita klarifikasi beberapa transaksi ini dari siapa," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menyampaikan, beberapa hal yang didalami Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, di antaranya terkait penerimaan maupun aset yang dianggap tak lazim milik Arinal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Pahala masih enggan mengungkap secara rinci terkait nilai transaksi tersebut. Hanya saja, kata Pahala, berdasarkan temuan dugaan terkait penerimaan yang nilainya signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedang dianalisis hasilnya. Tapi kalau sampai diundang ke sini signifikan lah. Ya kira-kira apa lah LHKPN kalau dipanggil gitu. Kalau pengeluaran kan ngga pernah kita panggil. Penerimaan," tegas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala tak menampik permintaan keterangan Arinal ini juga karena sempat viral di media sosial. Penyebabnya, karena jalan rusak di provinsi Lampung yang terekspose saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan. Selain itu, pemeriksaan ini juga satu rangkaian dengan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana Wijayanto dan Wakil Gubernur Lampung Chusnia Chalim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012938996/awas-macet-ada-rekayasa-lalin-di-jalan-raya-bogor-jalan-simatupang">Awas Macet, Ada Rekayasa Lalin di Jalan Raya Bogor-Jalan Simatupang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oh iya terusan dari itu. Masyarakat kan juga minta Lampung, makanya dari Dinkes naik ke Wagub terus Gubernur. Yang jelas kita undang (Gubernur Lampung) klarifikasi beberapa Penerimaan," pungkas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada 28 Maret 2023 pada laporan periodik 2022, total hartanya tercatat senilai Rp 23.243.777.572.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arinal tercatat memiliki tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bandar Lampung, Kota Lampung Selatan, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Sleman dan Kota Lampung Tengah dengan total senilai Rp 7.533.195.000. Arinal juga tercatat memiliki sejumlah kendaraan roda empat dengan total senilai Rp 494.627.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Golkar ini juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 320.186.200 serta kas dan setara kas senilai Rp 14.910.660.708. Dalam laporannya, Arinal mengklaim memiliki utang sejumlah Rp 14.891.336.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sedang dianalisis hasilnya. Tapi kalau sampai diundang ke sini signifikan lah. Ya kira-kira apa lah LHKPN kalau dipanggil gitu.

KPK Temukan Dugaan Penerimaan Janggal Harta Kekayaan Gubernur Lampung 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/masyarakat-lampung-puas-gubernur-arinal-djunaidi-di-puncak-elektabilitas_116595-2307748011.jpg" alt="Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi&nbsp;untuk dimintai klarifikasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sejumlah transaksi.</p> <p>"Gubernur (Lampung) ini ada beberapa transaksi yang kami mintakan klarifikasi.&nbsp;<em>Nah,</em> hari Jumat pagi (1/9), beliau kami undang, kami klarifikasi beberapa transaksi, ini dari siapa," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa.</p> <p>Klarifikasi tersebut berlangsung pada Jumat pagi (1/9) di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan.</p> <p>Pahala tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa saja temuan KPK dalam klarifikasi tersebut. Namun, dia menyebut nominal transaksi tersebut cukup signifikan sehingga membuat yang bersangkutan dipanggil ke KPK.</p> <p>"Sedang dianalisis hasilnya; tapi kalau sampai diundang ke sini, signifikanlah transaksinya," tambah Pahala.</p> <p>Lebih lanjut, Pahala menjelaskan klarifikasi tersebut juga merupakan lanjutan dari pendalaman KPK soal suara publik yang mengeluhkan pembangunan infrastruktur di Lampung.</p> <p>"Statusnya masih kami klarifikasi, belum kami lihat di lapangan, belum kami lihat data-data lain," katanya.</p> <p>Dia juga belum bisa memastikan apakah Arinal akan kembali dipanggil untuk memberikan klarifikasi lanjutan.</p> <p>"Belum tahu, nanti ditanyakan ke tim seperti apa hasilnya; yang jelas (Arinal) kami undang untuk klarifikasi beberapa penerimaan," ujar Pahala Nainggolan.</p>

"Gubernur (Lampung) ini ada beberapa transaksi yang kami mintakan klarifikasi. Nah, hari Jumat pagi (1/9), beliau kami undang," ujar Pahala.

KPK Panggil Gubernur Lampung untuk Klarifikasi Sejumlah Transaksi Mencurigakan

<p>&nbsp;</p> <p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/masyarakat-lampung-puas-gubernur-arinal-djunaidi-di-puncak-elektabilitas_116595-2307748011.jpg" alt="Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</figcaption>
</figure> &nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait viralnya jalan rusak di Provinsi Lampung. Lembaga antirasuah berencana menggali informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang terkait proyek infrastruktur di Lampung.</p> <p>"Sangat mungkin untuk dilakukan penyelidikan. Sangat mungkin," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/5).</p> <p>Johanis mengungkapkan, KPK sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang diperoleh dari masyarakat. Tentunya, pimpinan KPK akan menggali informasi apakah ada dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur di Lampung.</p> <p>"Karena ini belum pasti apakah tindak pidana korupsi atau bukan, tetapi nanti akan dibicarakan bersama apa yang teman-teman sampaikan. Nanti saya sampaikan kepada pimpinan lain untuk didiskusikan bersama tentang hal itu," ucap Johanis.</p> <p>Ia pun berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut terkait ada atau tidaknya praktik dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur di Lampung. "Nanti apakah akan dilakukan penyelidikan dan sebagainya, mudah-mudahan dari diskusi bersama pimpinan akan kami sampaikan," tegas Johanis.</p> <p>Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi jalan rusak di Provinsi Lampung, Jumat (5/5). Usai mengunjungi langsung jalan rusak di Lampung, Presiden Jokowi memastikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan ikut membantu perbaikan infrastruktur jalan di Lampung. Tak tanggung-tanggung, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 800 miliar.</p> <p>"Pemerintah pusat, khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar, untuk 15 ruas jalan termasuk ini," ucap Jokowi saat meninjau Jalan Raya Seputih Raman, Kabupeten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Jumat (5/5).</p> <p>Jokowi mengungkapkan, tidak semua jalan rusak di Provinsi Lampung akan diperbaiki oleh Kementerian PUPR. Menurutnya, Pemprov Lampung dan pemerintah daerah akan turut membantu. "Tapi nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati jangan semua nya pemerintah pusat," ujar Jokowi.</p> <p>Kepala negara menegaskan, terdapat tanggung jawab pemerintah pusat dalam memperbaiki infrastruktur di daerah. Sebab, roda prekonomian akan tergerak dari baiknya infrastruktur di setiap wilayah.</p> <p>"Semangat adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang rusak seperti yang kita lihat sekarang. Baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur dan jalan di kabupaten itu ada di bupatinya," papar dia. <strong>(*)</strong></p>

KPK berencana memanggil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait viralnya jalan rusak di daerah yang dimpimpinnya

KPK Berencana Panggil Gubernur Lampung Soal Jalan Rusak yang Viral di Daerahnya   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/gubernur-lampung-3843147261.jpg" alt="Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kiri) dan Kadinkes Provinsi Lampung Reihana Wijayanto (kanan)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kiri) dan Kadinkes Provinsi Lampung Reihana Wijayanto (kanan).</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com &ndash; Gaya hidup yang mewah dan masa jabatan yang panjang sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana Wijayanto telah menarik perhatian netizen. Reihana telah menjabat sebagai Kepala Dinkes Bandar Lampung sebelum akhirnya naik pangkat menjadi Kepala Dinkes Lampung.</p> <p>Seperti diberitakan<em> Jabar Ekspres (Jawa Pos Group),</em> selama 14 tahun, dia memegang posisi tersebut dan berhasil bertahan di bawah tiga Gubernur berbeda, yaitu Sjachroedin ZP, M Ridho Ficardo, dan saat ini, posisi itu dipegang oleh Arinal Djunaidi.</p> <p>Setelah menciptakan kegemparan di media sosial, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi akhirnya memberikan tanggapannya. Dalam pernyataannya, Arinal terlihat memahami gaya hidup mewah Reihana.</p> <p>Menurutnya, perilaku Reihana sah-sah saja selama kemewahannya berasal dari sumber pribadinya sendiri. Ia juga meminta media untuk tidak terlalu menyoroti Reihana. &ldquo;Tolong media, kalau dia (Reihana) pesta jangan lah (menyorot berlebihan). Kalau dia (Reihana) punya uang kan ditabung, bisalah tabungannya dibelanjakan,&rdquo; kata dia, Selasa 18 April 2023.</p> <p>Namun, Arinal Djunaidi memberikan catatan terkait gaya hidup mewah tersebut. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya taat pada aturan dan dilarang memamerkan gaya hidup mewah saat sedang bekerja.</p> <p>&ldquo;Kalau jam kerja baru ga boleh (bermewah-mewah), kalau kerja semuanya harus ketat (ikut aturan),&rdquo; ujar Arinal Djunaidi.</p> <p>Arinal Djunaidi juga mengakui bahwa dia telah turun tangan dan meminta Reihana serta kepala dinas lainnya untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah, terutama saat sedang bertugas. Namun, Arinal berpendapat bahwa foto-foto glamor Reihana yang beredar di media sosial mungkin saja tidak diambil saat sedang bekerja.</p> <p>&ldquo;Sudah pasti kalau jam kerja tidak boleh (tampil mewah), belum tentu publikasi itu jam kerja kan. Jadi tolong dimaafkan, saya sudah minta Reihana dan kadis lainnya disesuaikan saja (gaya hidup),&rdquo; tegas Arinal Djunaidi.</p> <p>Diketahui, Reihana telah melaporkan harta kekayaannya untuk pertama kalinya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tanggal 13 Mei 2016.</p> <p>Setelah itu, ia terus melapor secara rutin setiap tahun hingga akhirnya melaporkannya pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah kekayaan total sebesar Rp 2.715.000.000.</p> <p>Reihana pernah terlibat dalam beberapa kasus dugaan korupsi, tetapi hanya sebagai saksi dan beberapa kali diperiksa.&nbsp;Salah satunya adalah kasus korupsi pengadaan Peralatan Kesehatan (Alkes) di Dinas Provinsi Lampung senilai Rp 13,5 miliar pada Februari 2016.</p> <p>Dalam kasus ini, ada tiga orang yang menjadi tersangka, yaitu Sudiyono selaku PNS Dinas Kesehatan Lampung, Alvi Hadi Sugondo selaku Direktur PT Karya Pratama, dan Buyung Abdul Aziz selaku marketing PT Karya Pratama. Pada tahun 2013, Reihana juga terseret dalam kasus pengadaan Bus Rumah Sakit Keliling dan kendaraan lain serta ambulans.</p> <p>Namun, dia hanya diperiksa sebagai saksi. Dalam kasus tersebut, Wayan Aryani dan Lorensius Heri Purnomo, dua ASN Dinkes Lampung, dijatuhi vonis satu tahun empat bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Pada 16 April 2023, gaya hidup Reihana terlihat dalam cuitan di <em>Twitter @PartaiSoscmed.</em></p> <p>&ldquo;Kembali ke Lampung. Pejabat silih berganti, ada yg pensiun ada yg ketangkep KPK, tapi Reihana Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tetap bertahan hampir 14 tahun tak tergantikan,&rdquo; tulisnya.</p> <p>Selain itu, warganet juga memperhatikan tas yang dipakai oleh Reihana dengan harga sekitar Rp200 juta. Selain itu, pakaian yang dipakai oleh Kepala Dinas Kesehatan tersebut juga tiba-tiba menjadi sorotan.</p> <p>&ldquo;Mana harga second tas Hermes Birkin-nya saja hampir 200 juta, belum baju LV-nya!,&rdquo; tulisnya.</p>

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi akhirnya memberikan tanggapannya. Dalam pernyataannya, Arinal terlihat memahami gaya hidup mewah Reihana.

Gubernur Arinal Djunaidi Bela Gaya Hidup Mewah Pejabat Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/bima-lampung-4062064545.jpeg" alt="Bima Yudho Saputro. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Bima Yudho Saputro. (Instagram)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung secara resmi menghentikan laporan perkara Bima Yudho Saputro. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Pol Donny Arief Praptomo dalam konferensi pers di ruang Ditreskrimsus Polda Lampung, Selasa (18/4).</p> <p>Donny mengatakan, pihaknya sebelumnya telah menerima pengaduan yang kemudian menjadi laporan polisi (LP) terkait unggahan Tiktoker Lampung tersebut. Dalam tahap penyelidikan, kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan 6 orang saksi.</p> <p>Tiga orang saksi dari masyarakat termasuk pelapor, dan tiga orang saksi ahli. &ldquo;Ahli bahasa satu orang dan ahli pidana dua orang,&rdquo; ucapnya seperti dikutip<em> PojokSatu (Jawa Pos Group)</em>.</p> <p>Berdasar alat bukti serta keterangan dari 6 saksi tersebut pihaknya kemudian melakukan gelar perkara pada Senin 17 April 2023 malam. Hasilnya, pihaknya menyimpulkan bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana sehingga dihentikan penyelidikannya.</p> <p>&ldquo;Jadi bisa kami sampaikan, penanganan perkara tersebut dihentikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, &rdquo; tutupnya.</p> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;<span class="il">Bima</span>&nbsp;Yudho Saputro, pelajar asal Lampung di Australia menyita perhatian publik setelah video kritikan berjudul 'Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju' viral. Salah satu kritikan&nbsp;<span class="il">Bima</span>&nbsp;terhadap pemerintah daerah Provinsi Lampung terkait jalanan yang rusak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menggambarkan jalanan di kampung halamannya itu 1 kilometer bagus dan 1 kilometer berikutnya rusak. Siapa sangka, kritikan&nbsp;<span class="il">Bima</span>&nbsp;terhadap pemerintah daerah justru berujung pada pelaporan polisi. Dia dilaporkan karena menyebutkan 'dajjal' sehingga membuat pemerintah daerah gerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01565338/wapres-maruf-amin-tni-dan-polri-sudah-saatnya-tegas-terhadap-kkb-papua">Wapres Ma'ruf Amin: TNI dan Polri Sudah Saatnya Tegas Terhadap KKB Papua</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak sampai di situ saja, orang tua&nbsp;<span class="il">Bima</span>&nbsp;yang merupakan PNS diintervensi dipanggil oleh Bupati Lampung Timur. Kabarnya berusaha dicari-cari kesalahan&nbsp;<span class="il">Bima</span>, terutama soal biaya kuliahnya di luar negeri. Ibunya kabarnya turut diperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bokap gua PNS biasa. 99 persen dari nyokap gue. Bokap gue nggak pernah kirim gua duit. Satu dolar pun nggak pernah. Nggak bakal cukup juga PNS dan hari ini bokap gua dipanggil Lampung Timur sama polisi," curhat&nbsp;<span class="il">Bima</span>&nbsp;di akun media sosial. Orang tuanya yang tidak tahu apa-apa turut diperiksa, mereka hanya bisa menangis.</div>

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung secara resmi menghentikan laporan perkara Bima Yudho Saputro.

Tak Ada Unsur Pidana, Laporan TikToker Bima Yudho soal Lampung Akhirnya Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/masyarakat-lampung-puas-gubernur-arinal-djunaidi-di-puncak-elektabilitas_116595-2307748011.jpg" alt="Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia ( Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) Dhahana Putra menyayangkan langkah Gubernur&nbsp; Lampung, Arinal Djunaidi yang memilih jalur hukum dalam merespon sikap TikToker Bima Yudho Saputro di media sosial. Sebab, konten yang disebarkan Bima Yudho Saputro terkait kondisi infrastruktur di Lampung, masih dikategorikan sebagai bentuk kritik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang tidak hanya merupakan bagian penting di dalam sebuah pemerintah yang demokratis, tetapi juga elemen kunci di dalam Hak Asasi Manusia yang&nbsp; dijamin oleh konstitusi kita,&rdquo; kata Dhahana dalam keterangannya, Selasa (18/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI), kebebasan berpendapat dan berekspresi telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3). Ada pun bunyi ayat tersebut yakni, 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01565304/jawaban-tegas-kapolda-metro-jaya-ke-pak-ogah-soal-u-turn-ditutup">Jawaban Tegas Kapolda Metro Jaya ke Pak Ogah Soal U-Turn Ditutup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dhahana mengutarakan, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvenan hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di dalam ICCPR, negara pihak didorong untuk menjamin kebebasan berpendapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebebasan berpendapat disebutkan di dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2). Karena itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam UU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mengingat pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam peraturan perundang-undangan kita, kami harap Pak Gubernur Lampung dapat mempertimbangkan kembali langkah hukum yang telah diambil dalam menyikapi Mas Bima,&rdquo; ujar Dhahana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01565320/mediatek-kenalkan-chip-dimensity-auto-bawa-inovasi-teknologi-kendaraan-pintar">MediaTek Kenalkan Chip Dimensity Auto, Bawa Inovasi Teknologi Kendaraan Pintar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, sambung Dhahana, isu langkah hukum Gubernur Lampung ini telah menyita besar perhatian publik. Menurutnya, mengedepankan dialog dengan publik dalam menjelaskan tantangan maupun kendala, saat mengimplementasikan program-program pemerintah merupakan langkah yang lebih positif dan konstruktif yang sejalan dengan semangat HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kebebasan berekspresi adalah syarat yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia,&rdquo; pungkasnya.</div>

Dhahana Putra menyayangkan langkah Gubernur  Lampung, Arinal Djunaidi yang memilih jalur hukum dalam merespon sikap TikToker Bima Yudho.

Kemenkumham Sesalkan Gubernur Lampung Polisikan Tiktoker Bima Yudho

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/masyarakat-lampung-puas-gubernur-arinal-djunaidi-di-puncak-elektabilitas_116595-2307748011.jpg" alt="Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi sorotan publik usai memaki-maki dan memarahi orang tua Bima Yudho Saputro, pemilik akun <em>TikTok @awbimaxreborn</em>. Hal ini setelah Bima mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung melalui video bertema 'Alasan Kenapa Lampung Nggak Maju-maju'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gubernur Lampung menyebut orang tua Bima yang merupakan PNS dianggap tidak becus dalam mendidik anaknya. Ia bahkan akan membawa kasus tersebut hingga ke jalur hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menelisik harta kekayaan Arinal Djunaidi dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1681793900956000&amp;usg=AOvVaw3vfjbtPvEUhNi7ldiOAKMK">elhkpn.kpk.go.id</a>, Senin (17/4),&nbsp;memiliki total kekayaan senilai Rp 22.600.702.572. Hal ini berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 22 Maret 2022 untuk tahun periodik 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01560833/stabilitas-stok-jadi-kendala-realisasi-distribusi-cadangan-pangan-di-jatim">Stabilitas Stok Jadi Kendala Realisasi Distribusi Cadangan Pangan di Jatim</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Golkar ini tercatat memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bandar Lampung, Kota Lampung Selatan, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan dan Kota Sleman. Total harta tidak bergerak milik Arinal Djunaidi itu berjumlah Rp 7.090.120.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga tercatat memiliki harta berupa kendaraan mobil Toyota 2008, Toyota Camry 2013 dan Honda BRV 2016. Harta berupa alat transportasi miliki Arinal Djunaidi ini senilai Rp 494.627.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arinal Djunaidi juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp 320.186.200. Ia juga tercatat memiliki harta berupa kas dan setara kas senilai Rp 14.710.660.708. Namun, Arinal dilaporkan memiliki utang sejumlah Rp 14.891.336. Keseluruhan harta Arinal Djunaidi mencapai Rp Rp 22.600.702.572.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01560830/geger-bayi-perempuan-dalam-kantong-plastik-ditemukan-di-irigasi-sungai-dalam-keadaan-meninggal">Geger Bayi Perempuan dalam Kantong Plastik Ditemukan di Irigasi Sungai dalam Keadaan Meninggal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Bima Yudho Saputro, pelajar asal Lampung di Australia menyita perhatian publik setelah video kritikan berjudul 'Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju' viral. Salah satu kritikan Bima terhadap pemerintah daerah Provinsi Lampung terkait jalanan yang rusak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menggambarkan jalanan di kampung halamannya itu 1 kilometer bagus dan 1 kilometer berikutnya rusak. Siapa sangka, kritikan Bima terhadap pemerintah daerah justru berujung pada pelaporan polisi. Dia dilaporkan karena menyebutkan 'dajjal' sehingga membuat pemerintah daerah gerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak sampai di situ saja, orang tua Bima yang merupakan PNS diintervensi dipanggil oleh Bupati Lampung Timur. Kabarnya berusaha dicari-cari kesalahan Bima, terutama soal biaya kuliahnya di luar negeri. Ibunya kabarnya turut diperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bokap gua PNS biasa golongan. 99 persen dari nyokap gue. Bokap gue nggak pernah kirim gua duit. Satu dolar pun nggak pernah. Nggak bakal cukup juga PNS dan hari ini bokap gua dipanggil Lampung Timur sama polisi," curhat Bima di akun media sosial.</div>

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi sorotan publik usai memaki-maki dan memarahi orang tua Bima Yudho Saputro.

Jadi Sorotan Publik Usai Dikritik Bima Yudho, Gubernur Lampung Punya Harta Rp 22,6 Miliar

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi akhirnya buka suara soal tindakan intimidatif berupa laporan polisi, hingga pemanggilan terhadap orang tua Bima Yudho Saputra. Hal itu lantaran Bima telah mengkritisi kondisi Lampung yang menurutnya tak mengalami kemajuan.</p> <div dir="auto">Dalam unggahan di Instagram terbarunya, Arinal mengucapkan terima kasihnya terhadap dukungan dan kritik balik dari netizen lewat kolom komentar di medias sosialnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menang-versi-hitung-cepat-kubu-arinal-nunik-minta-tak-gentar_m_224720.jpeg" alt="Gubernur dan wakil gubernur Lampung  Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik)" width="100%">
<figcaption>Gubernur dan wakil gubernur Lampung  Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terimakasih suport semua pihak termasuk adik adikku serta saudara saudaraku kritik kalian melalui kolom komentar maupun melalui pesan lainnya," katanya, Sabtu (15/4) kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin kita semua ingin provinsi ini semakin maju sesuai harapan seluruh masyarakat Lampung," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya tulisan singkat itu yang disampaikan politikus Golkar tersebut. Namun begitu, komentar yang dihasilkan oleh status itu hingga kini terpantau mencapai 14.253. Jumlahnya setengah lebih banyak dari jumlah like unggah itu sebanyak 7.431.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01560569/komisi-iii-dpr-minta-polda-lampung-tak-tindaklanjuti-laporan-terhadap-tiktoker-bima-yudho">Komisi III DPR Minta Polda Lampung Tak Tindaklanjuti Laporan Terhadap TikToker Bima Yudho</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bima Yudho Saputro, pelajar asal Lampung di Australia menyita perhatian publik setelah video kritikan berjudul 'Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju' viral. Salah satu kritikan Bima terhadap pemerintah daerah Provinsi Lampung terkait jalanan yang rusak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menggambarkan jalanan di kampung halamannya itu 1 kilometer bagus dan 1 kilometer berikutnya rusak. Siapa sangka, kritikan Bima terhadap pemerintah daerah justru berujung pada pelaporan polisi. Dia dilaporkan karena menyebutkan 'dajjal' sehingga membuat pemerintah daerah gerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak sampai di situ saja, orang tua Bima yang merupakan PNS diintervensi dipanggil oleh Bupati Lampung Timur. Kabarnya berusaha dicari-cari kesalahan Bima, terutama soal biaya kuliahnya di luar negeri. Ibunya kabarnya turut diperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bokap gua PNS biasa. 99 persen dari nyokap gue. Bokap gue nggak pernah kirim gua duit. Satu dolar pun nggak pernah. Nggak bakal cukup juga PNS dan hari ini bokap gua dipanggil Lampung Timur sama polisi," curhat Bima di akun media sosial. Orang tuanya yang tidak tahu apa-apa turut diperiksa, mereka hanya bisa menangis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Terimakasih suport semua pihak termasuk adik adikku serta saudara saudaraku kritik kalian melalui kolom komentar maupun melalui pesan lain

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

Berita Terkini