<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/pemberian-remisi-untuk-wbp-di-kalbar-2601785-1-3981132095.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (kanan). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/rwa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (kanan). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/rwa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Kamis (21/8), sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah. Terkait hal itu, Pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Hery Firmansyah menilai KPK tidak boleh mengulur waktu dalam menuntaskan perkara tersebut. Menurut dia, jika telah ditemukan alat bukti kuat, KPK sebaiknya segera mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek jalan yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 40 miliar itu. &ldquo;Jika ditemukan bukti kuat, harus ditentukan juga posisi Pak Norsan tadi seperti apa. Agar yang bersangkutan juga dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebelumnya menunjuk kuasa hukum yang capable,&rdquo; kata Hery kepada wartawan, Senin (25/8). Ia juga menekankan, penting bagi KPK untuk memberikan penjelasan ke publik terkait pemanggilan Ria Norsan. Hal itu sebagai bentuk transparansi agar tidak timbul kesan bahwa pengusutan kasus ini dijadikan sebagai alat politik. &ldquo;Tentu demi kepastian hukum, status yang bersangkutan, Pak Ria Norsan harus dijelaskan. Jangan sampai pemanggilan yang tidak disertai bukti yang kuat penetapan tersangka kemudian menyandera kepentingan hukum seseorang,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Hery menegaskan dukungannya terhadap langkah KPK yang telah memanggil Ria Norsan. Menurut dia, pemeriksaan tersebut akan memperjelas konstruksi perkara, mengingat saat dugaan korupsi itu terjadi, Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah.&nbsp; &ldquo;KPK tentu sudah tahu caranya. Namun berkaca dari perkara sebelumnya, maka KPK harus siap menghadapi proses hukum ini yang mungkin akan berliku. Yang pasti publik menunggu ending dari perkara ini di tangan KPK,&rdquo; tegasnya. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Terdiri atas dua penyelenggara negara dan seorang pihak swasta. Selain itu, penyidik telah menggeledah 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25&ndash;29 April 2025, dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Namun hingga kini, lembaga antirasuah belum merinci modus maupun peran para tersangka. Terbaru, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan diperiksa sebagai saksi pada Kamis (21/8). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menyebut kasus ini berkaitan dengan proyek jalan saat Ria Norsan masih menjabat Bupati Mempawah.&nbsp; &ldquo;Saya kasih gambaran, jadi itu perkara waktu yang bersangkutan jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur, perkara proyek jalan,&rdquo; ucap Asep di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Jenderal polisi bintang satu itu menekankan, setiap proyek pembangunan atau perbaikan jalan umumnya melalui persetujuan kepala daerah. Karena itu, KPK memanggil Ria Norsan untuk menggali lebih jauh apakah ada kebijakan menyimpang ketika masih menjabat sebagai Bupati. "Kan pasti lewat kepala daerah dulu nih, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung tanpa sepengetahuan kepala daerah. Kemudian juga kita pasti nyari, apakah ada kebijakan apa atau ada penyimpangan apa," pungkasnya.

KPK periksa Gubernur Kalbar, dugaan korupsi proyek jalan Mempawah rugikan negara Rp 40 miliar, didorong utuk kembangkan kasus.

Usai Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan, KPK Diminta Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Mempawah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201106_213426-1.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. (Istimewa/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. (Istimewa/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan (RN), dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah yang ditaksir merugikan negara senilai Rp 40 miliar. KPK telah memeriksa Ria Norsan sebagai saksi, pada Kamis (21/8). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan perkara ini berkaitan dengan Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah dua periode, pada 2009&ndash;2014 dan 2014&ndash;2018. "Saya kasih gambaran, jadi itu tuh perkara waktu yang bersangkutan jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur, perkara proyek jalan," kata Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Asep mengamini sudah ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan tersebut. Namun, KPK masih mendalami apakah ada keterlibatan Ria Norsan dalam proses kebijakan maupun pelaksanaan proyek. "Ini yang tersangkanya baru kepala dinasnya kalau enggak salah. Jadi, kita sedang mendalami juga. Kita sedang mendalami itu terkait dengan proyek itu," ujarnya. Jenderal polisi bintang satu itu menekankan, setiap proyek pembangunan atau perbaikan jalan umumnya melalui persetujuan kepala daerah. Karena itu, KPK memanggil Ria Norsan untuk menggali lebih jauh apakah ada kebijakan menyimpang ketika masih menjabat sebagai bupati. "Kan pasti lewat kepala daerah dulu nih, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung tanpa sepengetahuan kepala daerah. Kemudian juga kita pasti nyari, apakah ada kebijakan apa atau ada penyimpangan apa," jelasnya. Ria Norsan sendiri baru terpilih sebagai Gubernur Kalbar pada Pilkada 2024 bersama wakilnya, Krisantus Kurnian. Ria Norsan diusung PDIP, PPP, dan Hanura, namun setelah menang, memilih bergabung ke Partai Gerindra. Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi penting, antara lain Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi Abram Elsajaya Barus (19/8) dan mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo (20/8). Selain itu, penyidik juga telah menggeledah 16 lokasi di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25&ndash;29 April 2025.

KPK mendalami peran Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Mempawah, kerugian negara mencapai Rp 40 miliar.

Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mempawah Rugikan Negara Rp 40 Miliar, KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PEREKONOMIAN-2023.jpg" alt="Foto udara. Kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah" width="100%">
<figcaption>Foto udara. Kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menyayangkan karena masih banyaknya perusahaan sawit tidak memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). "Berdasarkan data yang sudah divalidasi, bahwa IUP konsesi lahan sawit di Kalimantan Barat seluas 3,4 Juta Hektar, tetapi Sertifikat HGU-nya hanya berjumlah 1,9 Juta Hektar saja. Masih banyak lahan yang tidak memiliki Sertifikat HGU," kata Sutarmidji di Pontianak, Sabtu, usai mendengarkan pemaparan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut&nbsp;Binsar&nbsp;Pandjaitan&nbsp;secara daring. Sebagai informasi tanah HGU merupakan salah satu jenis kepemilikan yang sah di Indonesia. Menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha atau HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu. Jenis tanah negara yang dapat diberikan HGU adalah tanah yang termasuk dalam kategori hutan produksi yang selanjutnya statusnya dialihkan menjadi lahan untuk perkebunan, pertanian atau peternakan. "Jadi, hutan lindung dan hutan konservasi tidak diberikan Hak Guna Usaha. HGU dapat diberikan untuk tanah dengan luas sekurang-kurangnya lima hektare," tuturnya. Dari peraturan terbaru tentang HGU, yakni PP Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dimana pada pasal 22, maka Hak Guna Usaha diberikan dalam jangka waktu paling lama 35 tahun. Namun, pemilik bisa memperpanjang masa pakainya paling lama sampai 25 tahun dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Sutarmidji mengatakan, untuk meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia menginstruksikan untuk pembentukan satgas khusus untuk peningkatan tata kelola industri kelapa sawit, dengan harapan sinergitas yang baik antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. "Sinergi dilakukan dengan tetap berbasis regulasi dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga dan Pemerintahan Daerah," kata Sutarmidji. Dirinya menilai bahwa kunci dari keberhasilan tata kelola perkebunan kelapa sawit adalah data perizinan yang padan. "Saat ini data perizinan agregat yang berbeda-beda, satgas tidak hanya fokus pada agregat tetapi juga data pelaku usaha yang nantinya pendataan kebun Kelapa Sawit hanya menggunakan aplikasi SIPERIBUN. Oleh karena itu diharapkan Pemda untuk turut mensosialisasikan hal ini kepada pemilik Perusahaan Kelapa Sawit," tuturnya.

IUP konsesi lahan sawit di Kalimantan Barat seluas 3,4 Juta Hektar, tetapi Sertifikat HGU-nya hanya berjumlah 1,9 Juta Hektar saja.

Gubernur Kalbar: Banyak Perusahaan Sawit Tak Punya HGU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/La-Nyalla.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji, mendukung DPD RI diberikan hak untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres pada Pemilu. Dukungan itu disampaikan Sutarmidji saat memberikan sambutan di Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Amandemen ke-5 UUD 1945: Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Membuka Peluang Calon Presiden Perseorangan' yang diselenggarakan di IAIN Pontianak, Rabu (27/10).  Menurut Sutarmidji, tema ini amat menarik untuk untuk dikaji oleh kalangan akademisi. Hanya ada satu persoalan yang menimbulkan ketakutan yakni wacana Presiden tiga periode.  "Kalau saja wacana itu tidak digulirkan, saya kira Amandemen ke-5 Konstitusi ini akan menyempurnakan proses demokrasi di Indonesia," kata Sutarmidji.  Ia pun mendukung penuh agar peran DPD RI terus diperkuat. Sebab, kata dia, DPD RI memiliki legitimasi yang jelas dari rakyat dengan jumlah yang mencapai jutaan suara.  "Fraksi terbesar di MPR itu adalah DPD RI. Maka, kalau kita bicara pencalonan Presiden, harus diberikan keterwakilan itu. Saya mendukung kalau DPD RI diberi hak untuk mencalonkan atau mengusung satu paket Capres-Cawapres," tegas Sutarmidji.  Dikatakannya, banyaknya jumlah partai politik juga tak terlalu baik untuk pertumbuhan demokrasi di negara kita. "Jumlah DPD RI itu 24 persen, yang artinya melewati ambang batas dan seharusnya bisa mencalonkan Presiden," kata dia.  Sutarmidji berterima kasih kegiatan yang merupakan kerja sama DPD RI, IAIN Pontianak dan Perkumpulan Merah Putih itu diselenggarakan di Pontianak. "Saya berharap dari kegiatan ini lahir pemikiran demokrasi yang lebih baik dalam berbangsa dan bernegara di Republik yang kita cintai ini," tutur dia.  Wakil Rektor II IAIN Pontianak, Saifuddin Herlambang, berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan dan berdampak positif bagi mahasiswanya dalam berkontribusi terhadap pembangunan bangsa ke depan.  "Kami memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan khasanah berpikir mahasiswa kami. Melalui kegiatan ini, kami harapkan mahasiswa kami akan memiliki peran dan andil yang besar dalam membangun bangsa ke depan," ujarnya.  Ketua Panitia Pelaksana FGD, Sukiryanto, menjelaskan pada acara ini dihadirkan sejumlah narasumber berkompeten yang datang dari Aceh, Lampung dan Kalimantan sendiri.  "Kami ingin melihat reaksi masyarakat mengenai wacana Amandemen ke-5 Konstitusi ini. Nanti akan dikupas oleh narasumber. Diharapkan kita mendapatkan persepektif atau opini, sehingga menjadi penting ke depan ada pemahaman dari berbagai sudut pandang, sehingga gap komunikasi dapat diperkecil," ujar dia.  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika sudah seharusnya DPD RI menjadi saluran masyarakat yang menginginkan hadirnya calon presiden independen atau non partai. Dorongan itulah yang membuat DPD RI menggagas Amandemen ke-5 Konstitusi.  “Amandemen yang kita gulirkan merupakan sebuah ikhtiar untuk mengembalikan atau memulihkan hak konstitusional DPD RI dalam mengajukan pasangan capres-cawapres. Kenapa disebut memulihkan, karena jika melihat sejarah perjalanan lembaga legislatif, hilangnya hak DPD RI untuk mengajukan kandidat capres-cawapres adalah kecelakaan hukum yang harus dibenahi,” kata LaNyalla.  Dulu, lanjut LaNyalla, sebelum Amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas DPR dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan. Artinya, baik DPR maupun unsur Utusan Daerah dan Utusan Golongan sama-sama memiliki hak mengajukan calon. DPD RI lahir melalui Amandemen perubahan ketiga, menggantikan Utusan Daerah.  Maka, hak-hak untuk menentukan tata kelembagaan di Indonesia seharusnya tidak dikebiri. Termasuk hak mengajukan Capres-Cawapres.  “Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Ini menjadikan DPD sebagai lembaga legislatif Non-Partisan yang memiliki akar legitimasi kuat. Sehingga hak DPD untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah rasional,” papar LaNyalla.  LaNyalla juga mengungkap hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis pada 22 Mei 2021 lalu. Hasilnya, 71,49 persen responden menyatakan calon presiden tidak harus kader partai.  “Studi ini harus direspon dengan baik. DPD bisa menjadi saluran atas harapan 71,49 persen responden tersebut,” ucap dia.  Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator di antaranya Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung), Andi Muhammad Ihsan (Sulsel), Erlinawati Nasir dan Sukiryanto (Kalbar). Hadir pula sejumlah perwakilan universitas di Kalimantan Barat di antaranya IKIP PGRI Pontianak, Universitas Tanjungpura, IAIS Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Bupati Sambas, Ketua DPRD Sambas, Forkopimda dan sejumlah tamu undangan lainnya. (*)

Gubernur Kalbar Dukung DPD RI Diberi Hak Calonkan Capres-Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210124-WA0011.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, menyambut kedatangan enam jenazah korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, menyambut kedatangan enam jenazah korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut kedatangan enam jenazah korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Bandara Internasional Supadio, Pontianak, Minggu (24/1).  ”Saya mewakili Pemprov Kalbar menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga semua almarhum korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 ditempatkan yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing,” kata Sutarmidji seperti dilansir dari Antara di Sungai Raya.  Keenam jenazah asal Kota Pontianak itu merupakan satu keluarga lima orang, yaitu Toni Ismail, Athar Rizki Riawan, Ratih Windania, Yumna Fanisyatuhzahra, serta satu korban asal Kabupaten Mempawah atas nama Muhammad Nur Kholifatil Amin.  Dalam kesempatan itu, Sutarmidji menyampaikan kepada pihak maskapai Sriwijaya Air dalam kepengurusan apapun, termasuk santunan, agar berurusan langsung dengan pihak ahli waris korban, bukan kepada orang lain atau kepada calo.  ”Hal ini guna mencegah ada pihak lain yang memanfaatkan atau mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Kami juga mengawal hal ini guna mencegah hal yang tidak diinginkan,” ujar Sutarmidji.  Menurut dia, hingga saat ini tinggal tiga jenazah yang belum diantar ke Kalbar. Satu korban rencananya dimakamkan di Jakarta dan dua lainnya belum tahu kapan akan diantar ke Kalbar. Sebab, masih harus dilakukan berbagai tahap lainnya.  Sebelumnya, pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC SJ 182 rute Jakarta–Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Yakni di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki. Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 mil laut di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki.  Pesawat tinggal landas dari Bandara Soekarno Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB. Penundaan keberangkatan karena faktor cuaca. Berdasar  data manifes penerbangan, pesawat yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang. Terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, tiga bayi, sedangkan 12 kru terdiri atas enam kru aktif dan enam kru ekstra.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l1DIBtm2mvM

Gubernur Kalbar Sambut Kedatangan Enam Jenazah Korban Sriwijaya Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/gubernur-asal-pdip-ini-ingin-hadiahi-anak-buah-prabowo-bogem-mentah_m_149160.jpeg" alt="Gubernur Kalimantan Barat, Cornels." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Barat, Cornels.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis mengaku sakit hati dan marah besar saat mengetahui Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyamakan PDI Perjuangan (PDIP) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Cornelis yang merupakan kader PDIP mengaku panas dan geram mendengar pernyataan Arief yang sebetulnya tak pantas menjelek-jelekkan partai lain. &ldquo;Memang patut dihajar. Sebab, mereka selalu menuduh kami ini komunis, bagian dari PKI. Kami bukan PKI. Sebab, partai itu dilarang di republik ini. Itu sudah diatur dalam putusan MPR,&rdquo; tegas Cornelis sebagaimana dilansir Prokal (JawaPos Group), Minggu (6/8). Tak tanggung-tanggung, Cornelis juga ingin menghadiahkan bogem mentah kepada Arief.&nbsp;&ldquo;Kalau memang dia (Arief) berani bilang kami (PDIP) PKI, datang ke sini. Ngomong sama aku. Ntar aku tonjok dia punya kepala,&rdquo; kata Cornelis.&nbsp; Dia meminta Arief dan Gerindra tidak menjelek-jelekkan partai politik lain. &ldquo;Jangan lagak-lagak ngomong. Memang dia punya partai itu bersih?&rdquo; sindir Cornelis. Menurut Cornelis, Arief dan teman-temannya seolah mendukung komunis. &ldquo;Malah orang-orang dia pergi ke Taman Karna di Jerman, makam induknya komunis,&rdquo; ujar Cornelis. Cornelis yang kadung marah itu juga menegaskan, tidak ada generasi PDIP yang komunis. &ldquo;Memangnya ada pelatihan-pelatihan dan teori-teori komunis? Nggak ada di kami. Ngawur aja, tuh, dia (Arief), cuma cari popularitas saja,&rdquo; imbuhnya.

Gubernur Asal PDIP ini Ingin Hadiahi Anak Buah Prabowo Bogem Mentah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61889_80932_PUKUL-GONG.jpg" alt="Gubernur Kalbar Cornelis saat memukul gong, simbol peresmian HUT ke-11 Klenteng Hati Murni, Dewa Kham Thian Thai Ti dan Dewi Nam Hoi Kuan Im di Ngabang." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalbar Cornelis saat memukul gong, simbol peresmian HUT ke-11 Klenteng Hati Murni, Dewa Kham Thian Thai Ti dan Dewi Nam Hoi Kuan Im di Ngabang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis ikut menanggapi demo 4 November di Jakarta. Dia mengimbau agar masyarakat Kalbar tidak ikut-ikutan dalam aksi demonstrasi tersebut. Dia juga mengatakan bahwa konstalasi politik menjelang pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta, jangan sampai berpengaruh pada kondisi perpolitikan di Kalbar yang juga menyelenggara pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota-nya.&nbsp; &ldquo;Biarkan mereka menyelesaikan urusannya. Kita sudah damai di sini, tidak ada masalah,&rdquo; ujar Cornelis dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Kamis (3/10). Pilkada di Kalbar hanya dua wilayah saja, Landak dan Kota Singkawang. Cornelis berharap dua wilayah itu tetap menjalankan proses demokrasi yang damai. &ldquo;Saya rasa tidak repot mengurusnya. Tentunya tetap menjaga supaya aman, nyaman dan demokratis,&rdquo; harapnya. Dia juga menekankan warganya untuk tetap menjaga kedamaian.&nbsp;&ldquo;Jangan terprovokasi masalah Jakarta. Jakarta urusan Jakarta, kita urus Kalbar, urus Ngabang. Begitu juga daerah lainnya di Kalbar, damai itu indah,&rdquo; ujar Cornelis. Sementara itu, isu penistaan agama yang menjadi gejolak aksi demo pada 4 November besok di Jakarta juga mendapat tanggapan dari Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Landak. Ketua NU Landak H. Ahmad Fauzi mengatakan, tak ada warga Landak yang berangkat dan tak mengimbau untuk berangkat. &ldquo;Kita fokus berdoa, agar Jakarta aman tidak ada masalah. Kepada Nahyidin dan para ulama untuk memohon kepada Allah, agar negara tetap aman, tentram dan Allah membantu bangsa Indonesia tetap aman dan damai,&rdquo; tuturnya. Terlebih Kabupaten Landak akan menggelar pesta demokrasi yakni Pilkada. Diharapkan pelaksanaan pilkada berjalan aman, lancar, damai, menyejukan suasana. Jangan ada gejolak dan terpancing isu SARA. Apapun yang membuat perpecahan harus dijauhi. &ldquo;Kita di Landak selama ini sudah bagus, kondusif, bersaudara tidak ada perbedaan antara suku, agama, ras. Maka kita jaga kebersamaan ini,&rdquo; tegas Fauzi. Dia mengajak semua pihak menjaga kebersamaan. Jangan terpengaruh dengan isu di Jakarta dan hal yang bisa menyebabkan terpecah persaudaraan.&nbsp; &ldquo;Untuk umat muslim, kita minta tetap bersaudara. Siapapun yang akan membuat kekacauan, isu SARA pasti tidak akan terpancing. Karena kita sudah cukup dewasa,&rdquo; imbau Fauzi. (Rakyat Kalbar/fab/JPG)

Gubernur Minta Masyarakat Kalbar Tidak Ikut-ikutan Jakarta

gubernur kalbar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur kalbar

Berita Terkini