<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Screenshot_20221010-100515_YouTube.jpg" alt="Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jogjakarta oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10). Foto: Istimewa" width="100%">
<figcaption>Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jogjakarta oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10). Foto: Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jogjakarta masa jabatan 2022-2027. Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10).  Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jogjakarta itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor tahun 90 P Tentang Pengesahan, Pemberhentian, dan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jogjakarta.  Selanjutnya, Jokowi membimbing Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X mengucapkan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.  "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD negara RI tahun 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa," ucap Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X mengikuti sumpah yang dibacakan Jokowi.  Pelantikan terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X dilakukan setelah penetapan DPRD Provinsi Jogjakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jogjakarta periode 2022-2027, Selasa (9/8).  Mengacu pada Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta Nomor 13 Tahun 2012, jabatan gubernur dan wakil gubernur diisi raja yang bertakhta, yaitu Sultan Hamengku Buwono dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Jogjakarta.

Jokowi Lantik Sultan Hamengku Buwono X Jadi Gubernur Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210215_181125.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X minta masyarakat mewaspadai potensi penularan Covid-19 varian Omicron melalui kerumunan massa.  ”Hati-hati pada kerumunan-kerumunan baik itu di mal, mungkin juga pertemuan-pertemuan, dan sebagainya,” kata Sultan seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Seandainya terpaksa berada di lokasi yang berpotensi muncul kerumunan, dia meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Imbauan gubernur tersebut merupakan bagian dari tiga pesan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi penyebaran varian Omicron.  ”Tadi dikatakan (Presiden), Omicron sudah ada di Indonesia,” kata Sultan HB X.  Selain mewaspadai kerumunan serta memperketat protokol kesehatan, menurut dia, Pemprov DI Jogjakarta juga akan mempercepat vaksinasi mengingat. Hingga kini vaksinasi dosis 1 di Jogjakarta mencapai 97,63 persen dan dosis 2 mencapai 86,98 persen.  ”Upaya berikutnya yakni menggencarkan testing dan tracing kontak erat mengingat potensi masuknya Omicron yakni dari orang luar yang masuk ke Jogjakarta,” papar Sultan.  Menurut dia, meskipun identifikasi varian harus dilakukan melalui tes laboratorium, tapi testing dan tracing akan dilakukan sesuai standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Gubernur juga telah meminta Dinas Kesehatan Jogjakarta menyiapkan rumah sakit serta memastikan ketersediaan oksigen.  ”Jika kebutuhannya sudah besar ya harus ngambil dari tempat lain. Yang penting kami coba mempersiapkan dengan baik. Tidak hanya rumah sakit, tapi juga isoter kami siapkan,” kata Sri Sultan HB X.  Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Kamis (16/12) mengumumkan kasus pertama Covid-19 varian Omicron di Indonesia. Kasus Omicron tersebut ditemukan pada seorang pekerja pembersih di Wisma Atlet Jakarta yang berawal dari temuan tiga pekerja di lokasi tersebut terdeteksi positif Covid-19.

Sultan HB X Minta Warga Waspadai Penularan Omicron di Kerumunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG_20210621_210338.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengko Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengko Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kepala daerah serta pengelola pariwisata di kabupaten dan kota mengantisipasi munculnya kerumunan saat libur akhir tahun.  ”Kami mohon diingatkan dengan baik di lapangan seperti sektor pariwisata, hotel, pertokoan, bagaimana agar tetap menjalankan tugas dengan baik. Namun juga menghentikan aktivitas jika kerumunan terjadi,” kata Sultan seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan, Jogjakarta.  Untuk mencegah kerumunan, menurut Sultan, pengelola industri pariwisata dapat melakukan pengaturan dengan menghentikan sementara akses kunjungan saat sudah mencapai batas kuota. ”Saya mohon close, keluar dulu lalu diatur untuk masuk lagi. Pengaturan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita jaga,” ujar Sultan.  Melalui Rapat Koordinasi Persiapan Natal dan Tahun Baru yang diikuti seluruh Forkopimda dan OPD Jogjakarta,  Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta seluruh jajarannya bekerja keras agar libur akhir tahun tidak memicu lonjakan kasus Covid-19.  ”Jangan sampai terjadi yang dikhawatirkan Bapak Presiden, libur Natal dan tahun baru justru menaikkan kasus Covid-19,” ucap Sultan.  Kendati pemerintah pusat membatalkan pemberlakukan PPKM level 3, Raja Keraton Jogjakarta itu meminta warga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Penerapan PPKM di Jogjakarta akan menyesuaikan hasil asesmen dari pusat.  ”Saya berharap agar masyarakat juga aktif untuk menjalankan protokol kesehatan,” ucap Sultan.  Sementara itu, Pemerintah Kota Jogyakarta memastikan tidak akan mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan perayaan malam pergantian tahun. Hal itu sebagai upaya mencegah kerumunan karena bisa meningkatkan potensi penularan Covid-19.  ”Meskipun ada beberapa penyesuaian kebijakan PPKM saat perayaan Natal dan tahun baru, namun yang paling penting adalah kami tidak akan mengeluarkan izin untuk pesta akhir tahun. Tidak ada izin pesta kembang api,” kata Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi.  Meskipun demikian, dia menyebut tetap akan memberikan izin untuk kegiatan seni dan budaya. Tapi seluruhnya dilakukan tanpa kehadiran penonton secara langsung di lokasi pertunjukan.  Menurut dia, meskipun dilakukan sejumlah penyesuaian kebijakan PPKM saat libur Natal dan Tahun Baru 2022, inti utamanya adalah pada pembatasan aktivitas. ”Tidak ada penyekatan. Secara nasional juga tidak ada. Tetapi tetap ada pembatasan yang dilakukan,” terang Heroe.  Destinasi wisata di Kota Jogjakarta, masih dapat beroperasi dengan pembatasan secara ketat. Baik jumlah pengunjung dan skrining kesehatan dengan melakukan pemindaian pada QR Code PeduliLindungi.  Kawasan utama yang menjadi tujuan wisata di Kota Jogjakarta, Malioboro, juga tidak akan dilakukan penutupan secara khusus. Namun, diberlakukan kebijakan buka tutup sesuai kondisi di lapangan.  ”Jika kondisi sudah terlalu padat, akan dilakukan penutupan dan akan dibuka lagi saat kondisi sudah kembali lancar,” papar Heroe.  Heroe juga meminta pelaku usaha hotel dan restoran untuk menerapkan pembatasan secara ketat dan memastikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi serta menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

Sultan HB X Minta Antisipasi Kerumunan saat Libur Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG_20210621_210338.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengko Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengko Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kasus penularan Covid-19 yang beberapa waktu terakhir muncul di sejumlah sekolah mendapatkan penanganan yang cepat. Sehingga, tidak menjadi klaster.  ”Yang penting cepat ditangani, untuk tidak jadi klaster,” kata Sultan seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan, Jogjakarta.  Menurut dia, kasus penularan Covid-19 seperti yang muncul di SMPN 2 Pakem, Sleman, serta di SDN Sukoharjo dan SMKN 1 Sedayu, Bantul, bukan terjadi akibat pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Namun aktivitas siswa di luar sekolah.  ”Bukan dari sekolah ya, tapi memang dari luar, terbawa ke sekolah,” ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X.  Oleh sebab itu, solusinya adalah dengan meminta siswa yang positif Covid-19 melakukan isolasi di rumah. Karena bukan klaster sekolah, Sultan memilih melanjutkan pelaksanaan PTM. Apalagi, sekolah beserta pemerintah daerah telah secara optimal mengejar target capaian vaksinasi Covid-19.  ”Saya kira sekolah, pemda, sudah maksimal. Dalam arti tidak hanya vaksin, tapi kan sekolah sudah mempersiapkan. Perlu dilihat apakah OTG itu dari luar atau dari sekolah. Kalau dari sekolah ya di-close, kalau dari luar ya bagaimana diisolasi. Tapi kan rata-rata dari luar,” tutur Sri Sultan.  Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Jogjakarta Didik Wardaya memastikan seluruh sekolah berbagai jenjang di Jogjakarta telah memahami dan mematuhi ketentuan pelaksanaan PTM terbatas. Meski demikian, pihaknya bakal mengevaluasi pelaksanaan PTM di lima kabupaten/kota di Jogjakarta.  ”Tentunya kita gunakan sebagai evaluasi. Apakah kita harus memperketat protokol kesehatan di sekolah, itu kita lakukan,” papar Didik Wardaya.  Selain itu, Disdikpora Jogjakarta juga bakal melakukan tes Covid-19 kepada siswa secara acak. ”Bergiliran, secara acak. Pengambilan sampel mungkin 10 persen dari jumlah siswa,” terang Didik Wardaya.

Sultan HB X Minta Kasus Covid-19 di Sekolah Cepat Ditangani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211021_150752-1.jpg" alt="Kepala ORI Perwakilan Jogjakarta-Jateng Budhi Masturi serahkan LHP Pergub Nomor 1 Tahun 2021 kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Jigjakarta Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, di Kantor ORI Perwakilan Jogja-Jateng, Kamis (21/10). Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala ORI Perwakilan Jogjakarta-Jateng Budhi Masturi serahkan LHP Pergub Nomor 1 Tahun 2021 kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Jigjakarta Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, di Kantor ORI Perwakilan Jogja-Jateng, Kamis (21/10). Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jogjakarta-Jateng menyarankan Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau ulang Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2021. Pergub itu melarang penyelenggaraan demonstrasi di sejumlah lokasi di Jogjakarta, termasuk kawasan Malioboro.  ”Kami menyarankan agar gubernur meninjau ulang peraturan gubernur tersebut terkait proses dan substansialnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” kata Kepala ORI Perwakilan Jogja-Jateng Budhi Masturi seperti dilansir dari Antara usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pergub Nomor 1 Tahun 2021 kepada Pemda Jogjakarta di Jogjakarta, Kamis (21/10).  Saran tersebut, menurut Budhi, mengacu temuan hasil investigasi ORI Jogja-Jateng yang menyimpulkan adanya malaadministrasi dalam penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.  ”Kami berkesimpulan bahwa dalam hal ini pernah terjadi malaadministrasi dalam bentuk tindakan tidak patut dalam proses itu (penyusunan pergub),” ujar Budhi.  Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018, menurut dia, disebutkan bahwa masyarakat berhak menyampaikan masukan dalam proses perumusan peraturan kepala daerah. Meski demikian, hasil investigasi menyimpulkan tidak ditemukan aktivitas pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan hingga pengesahan Pergub Nomor 1 Tahun 2021.  ”Itu yang kemudian luput dalam pencermatan Kepala Biro Hukum (Setda Jogjakarta). Kami melihat seperti itu, sehingga sepatutnya itu diberikan kesempatan pertama kepada masyarakat untuk memberikan masukan,” papar Budhi.  Tahap penyusunan pergub, lanjut Budhi, sepatutnya diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat, dengan menyediakan ruang penyampaian masukan. Apalagi regulasi itu berkaitan dengan harkat hidup masyarakat.  ”Ada banyak pihak yang terdampak dengan kebijakan ini. Menjadi masuk akal, menjadi patut kalau hak itu diberikan juga kepada masyarakat sebelum dilakukan pembahasan atau pengesahan,” tutur Budhi.  Dia menuturkan, secara substansi hukum, pemerintah daerah memang memungkinkan melakukan sejumlah pembatasan di area cagar budaya, terlebih telah dinyatakan sebagai objek vital nasional. Hal itu merujuk pada Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Pariwisata.  ”Secara substansi hukumnya memungkinkan untuk dilakukan pembatasan. Tapi kan sebenarnya bisa ada proses dialog seperti apa harusnya pembatasan itu. Kalau proses dialog itu terjadi dengan warga, ada proses deliberasi yang baik yang bisa dilakukan,” ucap Budhi Masturi.  Budhi menuturkan, LHP yang diserahkan kepada Pemda Jogjakarta memuat saran yang harus ditindaklanjuti Gubernur Jigjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam jangka waktu 30 hari. Apabila saran tersebut tidak dijalankan, ORI Jogja-Jateng akan melimpahkan ke ORI Pusat untuk diusulkan sebagai rekomendasi.  ”Harapan kami tidak perlu sampai ke rekomendasi mohon dijalankan. Meninjau ulang monggo diartikan sendiri kesimpulannya apakah itu kemudian bisa dilakukan dengan atau tanpa pencabutan (pergub) lalu diproses lagi, monggo,” kata Budhi Masturi.  LHP tersebut merupakan hasil pemeriksaan ORI Jogja-Jateng menindaklanjuti aduan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) pada Februari terkait dugaan malaadministrasi dalam penyusunan Pergub Jogjakarta Nomor 1 Tahun 2021.  Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Jogjakarta Hari Edi Tri Wahyu Nugroho mengatakan, bakal mempelajari substansi serta saran yang tertuang dalam LHP tersebut. ”Kami akan laporkan dulu ke pimpinan. Kami pelajari dulu terkait dengan konten maupun saran dari ORI,” kata Hari saat menerima LHP mewakili Gubernur Jogjakarta.

ORI Jogja-Jateng Minta Tinjau Ulang Pergub Larangan Demo di Malioboro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210215_181125_1.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertimbangkan menerapkan lockdown secara total untuk menekan tingginya kasus Covid-19 di wilayahnya.  ”Kita kan sudah bicara ngontrol di RT/RW, kalau gagal terus mau apa lagi. Kita belum tentu bisa cari jalan keluar, satu-satunya cara ya lockdown totally,” kata Sri Sultan seperti dilansir dari Antara di Kantor Kepatihan, Jogjakarta, Jumat (18/6).  Menurut Sultan, melalui kebijakan PPKM Mikro yang kembali diperpanjang hingga 28 Juni, Pemprov DI Jogjakarta bahkan telah mengatur secara mendetail mengenai pengetatan teknis kegiatan masyarakat hingga di level RT/RW. Melalui kebijakan itu, penyelenggaraan kegiatan masyarakat tidak hanya mensyaratkan persetujuan dari kelurahan, tetapi juga harus disertai persetujuan kecamatan.  ”PPKM ini kan sudah bicara menangani di RT/RW, padukuhan, kalau itu pun gagal, mobilitasnya seperti ini kalau weekend, ya terus mau apa lagi, ya lockdown,” kata Raja Keraton Jogjakarta Sri Sultan HB X.  Sri Sultan juga mengaku heran dengan tingkat pemanfaatan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) pasien Covid-19 di Jogjakarta yang mengalami kenaikan begitu cepat dalam sepekan. Dari biasanya di kisaran 36 persen, kini telah mencapai 75 persen.  Mengenai wacana penerapan lockdown, Sultan akan segera menggelar rapat bersama dengan mengundang para dokter beserta pemerintah kabupaten/kota di Jogjakarta.  ”Saya sudah bicara masalah karantina di masing-masing kabupaten, ya saya mendengar nanti hari Senin (21/6) siang kita rapat bersama baik dengan dokter-dokter maupun dengan kabupaten/kota. Mereka mau lebih mengetatkan masyarakatnya tidak,” tutur Sri Sultan.  Dia menyadari bahwa kasus Covid-19 yang terus berkembang secara fluktuatif tidak hanya terjadi di Tanah Air. Bahkan beberapa negara lain seperti Malaysia dan Singapura telah menerapkan lockdown lagi.  ”Jadi mungkin grafiknya memang fluktuatif, tidak ada pick, naik turun. Tetapi lepas dari kondisi seperti itu ya memang harus punya kemampuan mendisiplinkan diri. Kalau enggak ya selamanya begini terus,” ujar Sultan.  Pada Jumat (18/6), kasus konfirmasi Covid-19 di Jogjakarta bertambah 592 kasus sehingga secara kumulatif mencapai 51.338 kasus. Sementara kasus sembuh bertambah 237 kasus menjadi 44.843 kasus dan meninggal bertambah 12 kasus sehingga total kasus meninggal mencapai 1.342 kasus.

Sultan HB X Pertimbangkan Lockdown Total DI Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210215_181125.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro di wilayahnya sampai 3 Mei. Perpanjangan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 11/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Jogjakarta yang diteken Sultan HB X pada Selasa (20/4).  ”Instruksi Gubernur ini mulai berlaku 20 April sampai dengan 3 Mei 2021,” kata Sultan seperti dilansir dari Antara.  Melalui ingub yang ditujukan untuk bupati dan wali kota di Jogjakarta itu, Sultan HB X di antaranya meminta pemberlakuan PPKM mikro sampai dengan tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) yang berpotensi Covid-19.  Untuk mencegah penularan Covid-19 selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah, bupati/wali kota diminta menyosialisasikan peniadaan mudik lebaran kepada warga dan masyarakat perantau. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  Gubernur menjelaskan, apabila ada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu, lurah melalui posko tingkat kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri. Warga akan menjalani karantina selama 5×24 jam dengan prokes ketat.  ”Biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota,” ujar Sultan.  Selain itu, lanjut dia, masyarakat yang hendak melakukan perjalanan lintas provinsi harus bisa menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu atau izin yang dikeluarkan lurah.  Melalui ingub itu, Gubernur Jogjakarta meminta Satpol PP melakukan penguatan, pengendalian, serta pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko pemeriksaan (check point) di daerah masing-masing. Itu dilakukan  bersama TNI/Polri selama Ramadan dan menjelang Lebaran 2021.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tTQXfd_YSiY

Gubernur Jogjakarta Perpanjang PPKM Mikro sampai 3 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/DDB374AE-3FC0-4EAC-B277-D43C4D6031CD.jpeg" alt="Ilustrasi pelaksanaan vaksinasi massal di kawasan Malioboro, Kota Jogjakarta. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaksanaan vaksinasi massal di kawasan Malioboro, Kota Jogjakarta. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro efektif menghadapi varian baru SARS-CoV-2 dari Inggris B 117.  ”Saya tidak tahu persisnya (varian baru korona) seperti apa, terus pola penularannya seperti apa. Semoga tidak mudah menular biar pun ada,” kata Sri Sultan seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan di Jogjakarta, Rabu (3/3).  Meski demikian, Sultan optimistis dengan memberlakukan PPKM mikro efektif menurunkan kasus Covid-19 di Jogjakarta.  ”Dalam arti, kalau dengan PPKM ini publik kita sekat di RT/RW ternyata turunnya juga besar, se-Jawa dan Bali turunnya juga besar,” tutur Sri Sultan.  Dia berharap hingga dua pekan ke depan PPKM mikro di Jogjakarta dapat dilanjutkan hingga tuntas sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di wilayahnya. ”Jangan sampai nanti punya ruang untuk timbul lagi,” kata Sri Sultan.  Ditemukan varian baru korona penyebab Covid-19, B 117 asal Inggris di Indonesia pada pemeriksaan dua sampel virus, tepat setahun peringatan Covid-19 pada Senin (1/3) malam. Inggris mengumumkan penemuan strain baru SARS-CoV-2 hasil mutasi dengan nama B 117 pada akhir 2020. Varian B 117 lebih mudah menular dibandingkan dengan varian lain.  Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jogjakarta mencatat rata-rata realisasi vaksinasi masal yang digelar untuk pelaku ekonomi di kawasan Malioboro dan pedagang Pasar Beringharjo mencapai sekitar 70 persen dari target undangan.  ”Dalam program vaksinasi masal ini, sekitar 30 persen undangan tidak datang. Padahal vaksinasi sudah diberikan secara gratis, tetapi masih ada warga yang tidak datang,” kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jogjakarta Heroe Poerwadi.  Berdasar data pada pelaksanaan vaksinasi masal hari kedua, Selasa (2/3), jumlah warga yang diundang mencapai 3.200 orang, namun yang datang untuk melakukan vaksinasi 2.427 orang. Setelah dilakukan penapisan kesehatan ada 2.248 orang yang layak menerima vaksin.  ”Artinya, hanya ada 70,25 persen warga yang mendapat vaksinasi,” tutur Heroe.  Kondisi serupa juga terjadi pada pelaksanaan vaksinasi hari pertama, Senin (1/3). Dari 3.200 warga yang diundang, hanya ada 2.375 warga yang datang dan hanya 2.294 penerima dinyatakan memenuhi syarat untuk vaksinasi.  Heroe menyebut tidak mengetahui secara pasti alasan warga yang sudah diundang tetapi tidak datang untuk melakukan vaksinasi Covid-19 yang diberikan secara gratis. Dia berharap, seluruh warga yang sudah memperoleh undangan bisa datang ke lokasi vaksinasi yang sudah ditentukan sesuai jadwal yang diberikan karena vaksinasi tersebut untuk meningkatkan imunitas tubuh menghadapi serangan virus.  Program vaksinasi masal di Jogjakarta diprioritaskan untuk pelaku usaha dan karyawan serta pedagang kaki lima dan pedagang di Pasar Beringharjo dengan harapan mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Warga yang sudah memperoleh undangan vaksinasi diberikan kesempatan hingga 6 Maret mengikuti vaksinasi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/vb60dbGkHEM

Sultan HB X Andalkan PPKM Hadapi Varian Baru Virus Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210215_181125.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap agar proses hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida Jogjakarta segera tuntas. Kasus itu saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  ”Itu persoalan lama, ya, cepat selesaikan saja supaya tidak berkepanjangan. Proses hukum silakan saja,” kata Sultan seperti dilansir dari Antara di kompleks Kepatihan, Jogjakarta.  Raja Keraton Jogjakarta itu tidak mempermasalahkan apabila dalam penyidikan kasus ada pejabat di lingkungan Pemda Jogjakarta yang terbukti terlibat.  ”Ya, enggak apa-apa kalau memang salah mau apa. Akan tetapi, kan proses itu belum sampai di situ. Kalau ada sesuatu yang sifatnya pidana, ya, proses saja,” ucap Sultan.  KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida APBD pada tahun anggaran 2016–2017 di Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta. Pada hari Rabu (17/2), KPK telah mengamankan berbagai dokumen dari penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) dan Badan Pemuda dan Olahraga Jogjakarta.  Pada Kamis (18/2), lembaga antirasuah itu juga menggeledah dua kantor perusahaan yakni PT DMI Cabang Jogjakarta dan PT Arsigraphi, mengamankan sejumlah dokumen. Kendati demikian, KPK belum bisa memberikan informasi spesifik siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.  Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK, pengumuman penetapan tersangka akan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka tersebut. KPK memastikan setiap perkembangan kasus tersebut akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sebagaimana amanat UU KPK.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MVyt6DT540Q

Sultan HB X Berharap Proses Hukum Kasus Mandala Krida Segera Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210119-WA0044-1-1.jpg" alt="Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Bupati Sleman Sri Purnomo melakukan pemasangan patok trase tol Jogja–Bawen di Kecamatan Tempel, Sleman. Humas Pemkab Sleman/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Bupati Sleman Sri Purnomo melakukan pemasangan patok trase tol Jogja–Bawen di Kecamatan Tempel, Sleman. Humas Pemkab Sleman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Bupati Sleman Sri Purnomo mengawali pemasangan patok trase Jalan Tol Jogjakarta–Bawen. Gubernur dan bupati melakukan pengecoran patok pertama di Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Selasa (19/1).  Pemasangan patok jalan tol sepanjang 8,25 kilometer di awali di Desa Banyurejo dengan lokasi Selokan Mataram di selatan SMP Negeri 2 Tempel. Proses pemasangan secara simbolis diawali dengan pengecoran semen oleh Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Sleman Sri Purnomo.  Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Jogjakarta Krido Suprayitno mengatakan, lokasi jalan tol Jogjakarta–Bawen melintasi tiga kecamatan (Kapanewon) yaitu Mlati, Tempel, dan Seyegan, yang meliputi tujuh kelurahan dan 28 padukuhan. Wilayah Kecamatan Tempel meliputi Kalurahan Banyurejo, Tambakrejo, dan Sumberrejo. Kecamatan Seyegan, meliputi Kelurahan Margokaton, Margodadi, dan Margomulyo. Sedangkan untuk Kecamatan Mlati melintasi Kelurahan Tirtoadi.  ”Jumlah bidang terdampak kurang lebih 915 bidang dengan luas mencapai 49,6 hektare dan panjang 8,25 kilometer. Pemasangan patok ini diperkirakan akan selesai dalam dua bulan,” kata Sri Sultan Hamengku Buwono X seperti dilansir dari Antara.  Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan, trase jalan tol itu terbagi menjadi enam seksi yang menyatukan kawasan Jogja, Solo, dan Semarang (Joglosemar).  ”Dengan adanya infrastruktur jalan tol ini jelas akan mempermudah konektivitas. Mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah,” terang Sri Sultan Hamengku Buwono X.  Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, saat ini rencana pembangunan jalan tol di Jogjakarta menjadi perhatian utama terkait dengan Proyek Strategis Nasional yang bertujuan untuk kelancaran akses antarwilayah serta mewujudkan pemerataan pembangunan dalam pengembangan wilayah.  ”Sebagian besar pembangunan jalan tol di Jogjakarta ini melalui wilayah Kabupaten Sleman sehingga akan memiliki dampak dan manfaat yang cukup besar bagi pembangunan wilayah dan sangat berpengaruh pada struktur ruang wilayah Kabupaten Sleman,” ujar Sri Purnomo.  Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011–2031 yang telah mengamanatkan pembangunan jalan tol yang terdiri atas dua ruas yaitu Jogjakarta–Bawen dan Jogjakarta–Surakarta.  ”Kami berharap proses pembangunan jalan tol ini akan semakin lancar ke depannya tanpa hambatan dan halangan suatu apapun, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” ucap Sri Purnomo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/2GLpBD4FmFE

Gubernur Jogjakarta Awali Pemasangan Patok Tol Jogja–Bawen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gubernur Jogjakarta

Berita Terkini