<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-03-26-at-11.52.47.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor mengungkapkan, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda akan dikembangkan menjadi triangle cities atau wilayah segitiga bersama dengan tahap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  ”Jadi, yang akan dikembangkan itu bukan hanya IKN, tapi juga Balikpapan dan Samarinda,” kata Isran Noor seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Isran menjelaskan, Samarinda, Balikpapan, dan IKN Nusantara terus dikembangkan menjadi satu ekosistem keberlanjutan IKN di kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. ”Khusus tahap ini akan dilakukan di fase ketiga pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara Republik Indonesia,” papar Isran.  Isran menjelaskan, pada 2022 hingga 2024 menjadi titik awal tahap pertama penyelesaian dan operasional infrastruktur dasar pembangunan dan pengembangan IKN. Selanjutnya, pembangunan fasilitas penting, seperti istana kepresidenan, perkantoran dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), terutama perumahan bagi ASN dan TNI/Polri menjadi prioritas.  Isran menambahkan, untuk memastikan relokasi ASN dan TNI/Polri bisa hidup layak di sebuah kota yang pindah terlebih dulu pada 2024, harus dibangun berbagai fasilitas yang melengkapi. Hal itu guna mendukung sebuah kota, termasuk pasokan untuk kegiatan perekonomian tertentu.  ”Masyarakat Kaltim mampu memainkan peran, khususnya penggerak dan penumbuh ekonomi di kawasan IKN,” ungkap Isran Noor.  Kalau selama ini DKI Jakarta disokong provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa, IKN di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara harus didukung penuh kabupaten dan kota di Kaltim hingga seluruh provinsi di Kaltim dan provinsi sekitarnya. Tahap-tahap berikutnya, lanjut dia, adalah tahap yang panjang.  ”Pada 2025–2035 akan dilakukan pengembangan IKN sebagai area inti yang tangguh. Kemudian periode 2035 hingga 2045, atau fase ketiga yakni membangun ekosistem di tiga kota sebagai pemicu ekonomi Indonesia Timur yakni Samarinda dan Balikpapan,” papar Isran.  Sedangkan fase 2045 hingga seterusnya, dia menambahkan, adalah membangun sebuah kota dunia untuk semua. Artinya, sesuatu yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu, bukan sekadar Ibu Kota Negara Republik Indonesia, tapi kota bagi seluruh insan dan kota paling menarik semua orang di dunia.  ”Apakah itu berinvestasi, beraktivitas maupun kegiatan lainnya di IKN kita,” terang Isran.  Namun demikian, menurut dia, IKN menuju kota kelas dunia untuk semua ada beberapa prinsip yang harus dibangun. ”Ada delapan prinsip pembangunan dan ada 24 indikator kinerja utama supaya kota ini betul-betul menjadi kota berkelas dunia,” jelas Isran Noor.

Gubernur Sebut Balikpapan-Samarinda Jadi Wilayah Segitiga IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220315_172804.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor melepas keberangkatan Presiden Jokowi di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Balikpapan, Selasa (15/3). Biro Adpim Setda Provinsi Kalimantan Timur/Antara " width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor melepas keberangkatan Presiden Jokowi di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Balikpapan, Selasa (15/3). Biro Adpim Setda Provinsi Kalimantan Timur/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com-Usai melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bertolak ke Jakarta, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengungkapkan pengalaman berkesannya saat berkemah satu malam bersama presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  ”Tadi malam sampai jam 12 baru selesai ngobrolnya,” ungkap Isran Noor seperti dilansir dari Antara di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (15/3).  Kemudian, saat ditanya hal apa saja yang dibicarakan bersama Jokowi, dengan senyum khasnya dia menjawab ada banyak hal yang dibicarakan. Adalah hal-hal baik.   ”Namanya ngobrol, ya macam-macam. Bagus, bagus. Semuanya bagus,” ujar Isran Noor.  Saat itu terdapat juga Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erik Tohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri LHK Siti Nurbaya.  Ditemani cuaca bersahabat, Noor berdiskusi santai bersama orang nomor satu di Indonesia di luar tenda yang beralas terpal dan karpet sederhana. ”Cuacanya cerah, bintang bertaburan. Bulannya menjelang purnama,” papar Isran Noor seraya tersenyum gembira.  Jokowi beserta Ibu Negara Iriana Jokowi dan rombongan kembali ke Jakarta melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Balikpapan, sekitar pukul 09.15 wita Selasa (15/3). Presiden bersama rombongan menuntaskan kunjungan kerjanya selama tiga hari di Balikpapan dan lokasi IKN Nusantara.  Sementara itu, sebagian gubernur sudah pulang kemarin (14/3) sore setelah menyerahkan air dan tanah. Namun, ada beberapa gubernur dan menteri yang baru pulang hari ini. Salah satunya Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Isran Noor Ungkap Pengalaman Berkemah Bersama Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/3617D208-84E9-4164-8C4C-256277C71FC7.jpg" alt="Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor. Arumanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor. Arumanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan agenda Presiden Joko Widodo bersama lima gubernur se-Kalimantan yang akan berkemah di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Penajam Paser Utara. Rencananya Presiden Joko Widodo dan rombongan berkemah pada 13 dan 14 Maret.  Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor menjelaskan, sarana dan prasarana sudah dipersiapkan, baik jaringan listrik, telekomunikasi, maupun yang lainnya. Termasuk tenda dan perlengkapan yang akan dipakai presiden menginap.  ”Alhamdulillah persiapan sudah sudah dikerjakan, dan pada hari H nanti sudah 100 persen, kemah sudah dapat dipergunakan presiden beserta rombongan. Ini berkat kerja sama Sekretariat Negara dan pihak-pihak terkait seperti Pangdam VI Mulawarman dan Kapolda Kaltim, terutama persiapan kemah yang akan ditempati Presiden Joko Widodo,” kata Isran Noor seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Isran menjelaskan, pada acara tersebut juga diundang gubernur seluruh Indonesia. Setiap gubernur yang hadir diwajibkan memakai pakaian adat masing-masing provinsi. Namun rencananya yang menginap berkemah bersama presiden hanya lima gubernur se-Kalimantan, yaitu Kaltim, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.  ”Karena ini Ibu Kota Negara Nusantara, tamu (gubernur) akan memakai pakaian adat nusantara dari masing-masing provinsi,” ungkap Isran.  Menurut Isran, dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo akan memberikan arahan kepada gubernur se-Indonesia, sekaligus syukuran termasuk melakukan ritual adat istiadat untuk menyambut pembangunan IKN Nusantara.  ”Ada ritual masing-masing gubernur membawa satu liter air yang berasal dari daerah masing-masing. Dimana air tersebut akan dimasukkan dalam satu wadah yang sudah dipersiapkan panitia,” jelas Isran.

Pemprov Kaltim Persiapkan Agenda Berkemah Presiden di IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/139C3C32-6DFE-4175-B113-32E4581F3898.jpg" alt="Gubernur Kaltim Isran Noor. Humas Pemprov Kaltim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kaltim Isran Noor. Humas Pemprov Kaltim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo untuk berkemah di titik nol, kawasan ibu kota negara (IKN) yang baru. Hal itu sebagai bentuk keseriusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.  ”Pak Presiden akan bermalam, berkemah di titik nol (IKN). Waktunya masih diatur. Tapi tidak lama lagi,” ungkap Gubernur Isran Noor seperti dilansir dari Antara.  Rencana berkemah di titik nol itu disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Isran Noor dalam rapat singkat di VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan usai pengukuhan PBNU di Balikpapan Sport Center and Convention Dome Balikpapan, Senin (31/1).  ”Kami rapat hanya tiga orang. Pak Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan saya,” ujar Gubernur Isran Noor.  Kemah di titik nol IKN nanti, jelas Gubernur, sekaligus dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk bertemu para tokoh adat di Kaltim. Mulai tokoh adat Kutai, Dayak, Paser, Berau, Banjar, Bugis, dan Jawa. Saat itu juga akan ditampilkan karya seni budaya dari beragam suku di Kaltim.  ”Selain itu juga akan dilakukan doa bersama demi kelancaran pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta ke Sepaku,” ucap Isran Noor.  Demi menyiapkan rencana tersebut, Gubernur Isran Noor minta kepada siapapun Sekda terpilih agar segera berkoordinasi dengan Istana Negara di Jakarta untuk mempersiapkan rencana tersebut.  Gubernur Isran sudah mendapat kepastian bahwa untuk rencana tersebut, seluruh proses penyelenggaraan acara dibiayai Sekretariat Negara. Sedangkan pengaturan lokasi akan ditentukan Kementerian PUPR, TNI, dan Polri.  Menurut Isran rencana, berkemah di titik nol IKN itu menjadi bukti kuat bahwa Presiden Jokowi sangat serius dengan mimpi besarnya memindahkan ibu kota negara ke Sepaku, Penajam Paser Utara. Apalagi, DPR telah memberikan dukungan dengan disahkannya UU IKN pada 18 Januari.  ”Ini berkah luar biasa bagi Kaltim dan pemerataan pembangunan bagi Indonesia,” tegas Isran Noor.

Gubernur Kaltim Ungkapkan Rencana Presiden Berkemah di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-presiden-ibu-kota-baru-171219-ak-5-1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan). Akbar Nugroho Gumay/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan). Akbar Nugroho Gumay/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kaltim Isran Noor menyebutkan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU IKN tidak buru-buru. Sebab, selain sudah didalami Pansus juga wacana pemindahannya dilakukan sejak masa Presiden Soekarno.  ”Wacana pemindahan IKN sudah dilakukan sejak sekitar 50 tahun lalu. Sejak negara ini dipimpin Presiden Soekarno,” ujar Isran seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Mengingat telah lamanya wacana pemindahan ibu kota namun baru terealisasi di kepemimpinan Joko Widodo, lanjut dia, hal itu bukan hal yang terburu-buru. Namun, sesuatu yang telah mendapat kajian lama dan sudah matang.  Atas dipilihnya Kaltim sebagai lokasi pemindahan IKN, Dia mengaku pernah mendoakan Jokowi masuk surga. Hal itu bukan pernyataan yang mendahului kehendak Tuhan, tapi merupakan doa baik untuk pemimpin.  Tentang nama IKN baru, Nusantara, dia mengaku, itu adalah nama yang tepat bagi seluruh masyarakat yang tersebar di seluruh Nusantara. Bahkan nama itu sangat tepat bagi Kaltim karena dihuni beragam etnis.  Isran menjelaskan, Kaltim adalah miniatur Indonesia. Sebab, semua suku ada di provinsi itu. Mulai dari Suku Jawa, Bugis, Banjar, Batak, Dayak, Kutai, Paser, dan suku-suku lain di Indonesia.  ”Sehingga sangat tepat IKN yang pindah ke Kaltim kemudian diberi nama Nusantara. Namun saya sayangkan saat penetapan UU IKN lalu ada fraksi yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi UU IKN. Kalau sudah menolak ya sudah, tidak perlu mengomentari soal nama Nusantara,” ucap Isran.  Sebelum presiden menyatakan secara resmi bahwa Provinsi Kaltim merupakan lokasi untuk pemindahan IKN baru, dia mengaku sebelumnya telah dipanggil untuk menghadap presiden dalam kaitan rencana pengumuman lokasi calon IKN.  Pengumuman Kaltim ditetapkan sebagai calon IKN baru, lanjut dia, dilakukan presiden pada 26 Agustus. Namun sebelumnya, atau pada 24 Agustus, dia mendapat kabar dari keprotokolan untuk menemui presiden terkait rencana penetapan lokasi IKN.  ”Waktu itu saya sempat bilang ke Jokowi, Pak Presiden jangan khawatir tentang penetapan lokasi untuk IKN. Mau ditetapkan di mana saja, Kaltim akan mendukung, ditetapkan di Kalteng, Kalsel, atau Mamuju, silahkan, Kaltim akan tetap mendukung sepenuhnya, apalagi kemudian ditetapkan di Kaltim,” papar Isran Noor.

Gubernur Kaltim Sebut Pengesahan UU IKN Tak Buru-Buru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/3617D208-84E9-4164-8C4C-256277C71FC7.jpg" alt="Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor. Arumanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor. Arumanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan areal lahan lokasi pembangunan ibu kota negara (IKN) merupakan tanah negara (tanah hutan produksi). Sehingga, tidak ada praktik jual beli tanah di lokasi IKN tersebut.  ”Tapi kalau jual beli tanah di sekitar atau di luar lokasi pembangunan IKN mungkin saja ada, dan itu bagus. Artinya, masyarakat mendapatkan manfaat. Terkait harga tanah yang melonjak sampai 10 kali lipat, saya masih tidak percaya dan kemungkinan itu hanya isu dan permainan spekulan tanah,” jelas Isran Noor seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Jika ada yang ingin berspekulasi di areal lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN, lanjut dia, tentu akan sia-sia dan hanya menghabiskan energi. Akan tetapi jika ingin berspekulasi di luar lahan pembangunan IKN dipersilakan.  ”Setahu saya, tidak ada lahan masyarakat yang masuk areal kawasan IKN. Itu semua lahan negara. Kalaupun ada lahan masyarakat yang mungkin masuk kawasan IKN, itu akan ditata kembali oleh pemerintah, supaya nanti pemukiman di sekitar ibu kota bisa lebih bagus,” terang Isran.  Seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, harga tanah menjadi pertimbangan para investor. Menurut Isran, tidak ada masalah antara investor dengan pihak pemilik lahan yang ada di luar kawasan IKN.  ”Tidak ada masalah. Itu urusan lain dan itu berlaku hukum pasar, supply dan demand. Jadi kalau pemilik lahan mau bermain dengan para investor, tidak masalah. Kan ada hitung-hitungannya,” papar Isran.  Di areal lahan rencana pembangunan IKN, terutama di kawasan inti IKN merupakan lahan milik negara dalam bentuk hutan tanaman industri yang diminta kembali pemerintah sebagai rencana awal untuk pembangunan IKN. Untuk mencegah terjadinya spekulasi lahan, gubernur sudah mengeluarkan pergub melarang adanya transaksi jual beli areal lahan di sekitar IKN.  ”Itu sebagai upaya untuk menghindari dan mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian di antara masyarakat dalam hal jual beli lahan di sekitar IKN, dan semuanya itu sudah diatur dalam Pergub,” tutur Isran.  Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara Ade Candra Wijaya menambahkan, tidak ada lonjakan harga tanah sampai 10 kali lipat di lokasi IKN.  ”Itu tidak ada, tapi yang namanya spekulan tanah bisa saja terjadi, namanya mencari keuntungan. Dan itu bisa terjadi di luar kawasan pembangunan IKN, tatapi kalau di dalam lahan IKN tidak ada,” ucap Ade Candra Wijaya.

Gubernur Sebut Tak Ada Jual Beli Tanah Negara di Lokasi IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/9E340906-5A82-49C0-8D42-41333A487F04.jpg" alt="Gubernur Kaltim Isran Noor. Arumanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kaltim Isran Noor. Arumanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan tidak ada penolakan yang dilakukan masyarakat terkait penetapan wilayah Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN).  ”Begitu juga setelah pengesahan UU IKN oleh DPR, Selasa (18/1). Bahkan sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, 26 Agustus 2019, masyarakat Kaltim sudah mendukung penuh. Tidak masalah, tidak ada klaim-klaim, apalagi penolakan,” tegas Gubernur Isran Noor seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Dia juga menepis adanya wacana masyarakat Kaltim akan terpinggirkan dengan keberadaan pendatang yang mencapai jutaan orang di ibu kota negara baru. Sehingga, berpotensi memunculkan penolakan masyarakat.  Menurut gubernur masyarakat Kaltim tidak memiliki jejak yang buruk dalam urusan toleransi, keberagaman, termasuk keterbukaan menerima pendatang.  ”Penduduk asli Kaltim itu sedikit. Yang banyak itu dari Jawa 35 persen. Baru Sulawesi 20 persen. Sisanya campur dengan suku lain, termasuk suku asli Dayak, Kutai. Campur sama Banjar dan lainnya. Mereka hidup berdampingan tidak ada masalah,” ucap Isran Noor.  Soal klaim sekelompok masyarakat minta untuk dilibatkan, gubernur menjelaskan, itu suatu hal yang biasa dan patut dipenuhi.  ”Yang penting sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Tapi yang jelas, IKN ini bukan hanya untuk Kaltim, tapi pemerataan pembangunan untuk seluruh wilayah Indonesia. Bukan Jawa sentris, apalagi hanya Jakarta,” tutur Isran Noor.  Gubernur menyatakan, penduduk Kaltim adalah warga yang taat terhadap perintah dan aturan negara. Sebab, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Kaltim menjadi penghasil minyak terbesar bagi negara dan menjadi sumber pembiayaan negara.  ”Demikian juga pada era 70-an, Kaltim kembali menjadi penyumbang devisa terbesar dari kayu terbesar dan termewah bagi negara,” terang Isran Noor.  Selanjutnya dari era 80-an hingga saat ini, lanjut dia, Kaltim menjadi penyumbang produksi batu bara terbesar di Indonesia mencapai 60 persen. Sepanjang itu, rakyat Kaltim tidak pernah memberontak kepada negara.  ”Apalagi saat Kaltim ditetapkan menjadi ibu kota negara. Rakyat Kaltim sangat mendukung penuh karena kami sangat taat,” beber Gubernur Isran Noor.  ”IKN ini menjadi tantangan, sekaligus peluang besar bagi rakyat Kaltim,” imbuhnya.  Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menambahkan, IKN tidak dibuat untuk waktu satu dua tahun. Sebab, hal itu adalah rencana masa depan yang mempertimbangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Tugas pemerintah melalui Badan Otorita yang dibentuk presiden, lanjut dia, adalah meyakinkan tentang rencana panjang tersebut.  ”Jadi kalau dalam dua tahun ini belum ada apa-apa yang kita buat, saya kira itu berarti pemerintah tidak mampu meyakinkan masyarakat,” tegas Ahmad Doli Kurnia.

Gubernur Isran Noor Bantah Masyarakat Kaltim Tolak IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ibu-kota-negara-baru-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyebut, Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) akan disahkan awal 2022. Undang-undang tersebut sebagai dasar pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim.  ”18 Januari, maksimal 18 Februari. Nanti presiden akan datang ke Kaltim pada akhir bulan tanggal 31,” kata Isran seperti dilansir dari Antara di Samarinda, Kamis (13/1).  Dia menjelaskan, Kaltim masih memiliki tanggung jawab yang disesuaikan dengan levelnya. Setiap tahun dari segi anggaran telah disiapkan dan dikoordinasikan dalam mendukung program rencana pembangunan IKN dari APBD Kaltim.  ”Di samping memang kita harus mengikuti apa yang harus dilakukan dengan kapasitas yang dimiliki sesuai dengan rencana pemerintah pusat,” jelas Isran.  Gubernur menegaskan, pihaknya masih menunggu sampai disahkannya UU IKN oleh DPR. Baik pemerintah pusat maupun daerah semua berharap agar seluruh masyarakat tetap harmonis meski dengan adanya pemindahan IKN tersebut  Saat ditanya terkait tantangan dalam pemindahan IKN, dia menyebut tentu ada. Namun, bukan suatu hal untuk diributkan.  ”Tantangan itu pasti ada. Biasa saja itu tantangan tidak apa-apa. Kalau nggak ada tantangan nggak seru,” kata Isran.  Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan pemerintah agar bisa mewaspadai potensi mangkraknya pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).  ”Ini benar-benar harus dihindari sehingga harus diperhatikan keberlanjutan dari proyek pemindahan IKN,” kata Trubus.  Dia menilai, pemindahan IKN bisa memakan waktu 15–20 tahun dengan berbagai tahap. Dengan jangka waktu tersebut, pemerintahan akan berganti sekitar 2–3 kali, sehingga belum tentu rezim selanjutnya mau melanjutkan proyek besar itu  Trubus berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN bisa lebih matang guna mempertimbangkan isu keberlanjutan proyek pemindahan IKN. ”Negara kita negara hukum, jadi tolong undang-undangnya bisa lebih matang. Jangan sampai pemindahan IKN ini tidak selesai,” ujar Trubus.  Pematangan RUU, menurut dia, bisa dilakukan untuk menguatkan akses, infrastruktur, maupun kesiapan masyarakat saat IKN dipindahkan. Selain itu, pembiayaan anggaran pemindahan IKN juga harus diperjelas apakah murni dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau melalui skema lain.  Bila akan mengundang investor, Trubus berpendapat, perlu pertimbangan yang lebih matang mana yang akan dipilih agar proyek tidak mangkrak. Beberapa hal lain yang patut diwaspadai selain potensi mangkrak adalah pembebasan tanah, potensi konflik masyarakat, dan kerusakan lingkungan.  ”Membangun infrastruktur baru potensinya besar merusak lingkungan sehingga cukup banyak pegiat lingkungan yang keberatan dengan pemindahan IKN ini. Semua ini perlu diantisipasi,” terang Trubus.

Gubernur Kaltim Sebut UU IKN Akan Disahkan Awal 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/139C3C32-6DFE-4175-B113-32E4581F3898.jpg" alt="Gubernur Kaltim Isran Noor. Humas Pemprov Kaltim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kaltim Isran Noor. Humas Pemprov Kaltim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor secara resmi membuka Sosialisasi Kota Cerdas (Smart City) Dalam Rangka Penyusunan Masterplan Kota Cerdas Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Baru.  ”Kepada Pak Presiden saya usulkan bangunan gedung itu berjauh-jauhan di antara pohon-pohon dan hutan. Itu yang akan kami buktikan. Semua harus smart dan berwawasan lingkungan,” kata Isran Noor seperti dilansir dari Antara di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (28/12).  Gubernur Isran Noor mengatakan, konsep mempersiapkan IKN dengan cerdas dan berwawasan lingkungan tersebut sering disampaikan kepada para tamu negara, tamu daerah, termasuk pula wartawan nasional dan mancanegara yang secara khusus datang ke Kaltim. ”Itu yang saya sampaikan kepada semua wartawan dari seluruh dunia,” ujar Isran.  Gubernur sangat mendukung penyelenggaraan sosialisasi penyusunan masterplan smart city untuk IKN yang merupakan kerja sama Kementerian Kominfo dan Pemprov Kaltim. ”Sampaikanlah ini dengan baik. Karena masih ada yang mungkin belum tahu tentang konsep smart city, forest city, sustainable city, dan environment city,” kata Gubernur Isran Noor.  Sebelumnya, Ketua Tim Pembimbing Smart City Ibu Kota Negara Baru Lukito Edi Nugroho menjelaskan, pembahasan smart city bukan hanya meliputi ibu kota negara, tetapi juga bersinggungan dengan kawasan. ”Daerah juga harus siap dengan berbagai perubahan isu yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan smart city di IKN,” ujar Lukito.  Perubahan isu dan berbagai kemajuan akan berlangsung sangat kompleks. Daerah tidak akan bisa bergerak sendiri. Hal tersebut memerlukan payung bersama, agar semua kawasan dapat tumbuh dan berkembang secara baik, secara bersamaan sebagaimana yang akan terjadi di kawasan smart city IKN.  Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo Bambang Dwi Angono menjelaskan, secara lebih luas, smart city tidak bisa dilepaskan dari smart province. Hal tersebut menjadi pekerjaan bersama.  ”Tidak bisa bicara kota per kota, tapi sebagai satu kawasan dalam satu provinsi. Kaltim sangat strategis sebagai IKN, menjadi modern. Semua harus memiliki keterkaitan. Mulai dari smart city, smart province, hingga akhirnya menuju smart nation,” ucap Bambang Dwi.

Gubernur Kaltim Buka Sosialisasi Kota Cerdas Kawasan IKN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gubernur Isran Noor

Berita Terkini