<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220623_232759.jpg" alt="Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta dugaan penelantaran pasien persalinan di Puskesmas, Kabupaten Musi Rawas Utara, hingga meninggal dunia segera diusut tuntas supaya tak menimbulkan polemik pada masyarakat. &rdquo;Kami telah membentuk tim khusus yang diketuai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel untuk menunjang upaya pengusutan itu,&rdquo; kata&nbsp;Herman Deru seperti dilansir dari Antara. Menurut Deru, tim khusus tersebut akan menggelar investigasi memeriksa tenaga kesehatan Puskesmas dan memintai keterangan pihak keluarga korban selama satu pekan ke depan di Musi Rawas Utara. &rdquo;Mereka bekerja secara komprehensif sehingga duduk persoalan pelayanan tenaga kesehatan di Musi Rawas Utara itu jelas,&rdquo; ujar Herman Deru. Dia menyatakan, bila hasil investigasi itu benar ditemukan adanya unsur penelantaran ataupun kelalaian oleh oknum tenaga kesehatan maka harus dilakukan penindakan tegas. Kendati demikian, dia mengimbau kepada masyarakat terutama kalangan keluarga untuk tetap mengedepankan sikap positif atas peristiwa itu sampai hasil investigasi diumumkan secara jelas nantinya oleh pihak pemerintah daerah setempat. Untuk diketahui, berdasar laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara peristiwa itu terjadi di Puskesmas Pauh pada 9 Mei 2023. Saat itu, Bidan Puskesmas Pauh melayani perawatan terhadap seorang ibu hamil berisiko tinggi yang hendak melahirkan bernama Tika. Namun pihak keluarga menduga bidan Puskesmas Pauh tidak memberikan pelayanan terbaik dan sempat menelantarkan pasien yang butuh penanganan hingga akhirnya meninggal dunia. Pasien Tika meninggal dunia sesaat setelah dirujuk ke rumah sakit AR Lubuk Linggau 10 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB. Peristiwa tersebut mencuat setelah suami korban Lika Santosa mengunggah foto bersama jenazah istrinya pada akun media sosial pribadinya, pada Senin (29/5). Sementara, Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni menjamin peristiwa tersebut diusut secara tuntas. Saat ini, ada tiga tenaga kesehatan dan bidan Puskesmas Pauh yang menangani pasien Tika menjalani pemeriksaan tersebut. Devi juga mengaku telah memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menjalin komunikasi dengan pihak keluarga korban.

Gubernur Sumsel minta dugaan penelantaran pasien persalinan di Puskesmas, Kabupaten Musi Rawas Utara, hingga meninggal dunia diusut tuntas

Gubernur Sumsel Minta Penelantaran Pasien di Muratara Diusut Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/20211231_183028.jpg" alt="Jembatan Ampera ikon Kota Palembang. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Jembatan Ampera ikon Kota Palembang. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan, fasilitas tangga otomatis atau lift di Jembatan Ampera dibangun untuk mempermudah perawatan infrastruktur peninggalan masa perjuangan kemerdekaan di Kota Palembang.  Pernyataan tersebut disampaikan Herman Deru merespons adanya rasa keberatan dari kelompok masyarakat terhadap pembangunan lift di Jembatan Ampera yang sedang berlangsung saat ini.  ”Jadi lift itu fungsinya untuk perawatan bila sewaktu-waktu dibutuhkan (terjadi kerusakan),” kata Herman Deru seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Dia menjelaskan, petugas dari dinas terkait cukup mengalami kesulitan dalam hal perawatan Jembatan Ampera, sehingga lift itu dinilai cukup representatif. Sebab, petugas-petugas tersebut selama ini harus naik tangga manual untuk sampai ke puncak tower jembatan setinggi mencapai lebih dari 40 meter itu.  ”Jadi itu. Bukan untuk kebutuhan lain seperti pariwisata sebagaimana yang beredar di kalangan masyarakat. Siapa yang mau naik ke sana itu kan tinggi,” ujar Herman Deru.  Pembangunan lift Jembatan Ampera itu merupakan inisiasi Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional Wilayah III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan tersebut pekerjaannya sudah dimulai sejak Jumat (18/11). Petugas terkait memasang satu unit lift di satu dari dua tower Jembatan Ampera.  Fasilitas lift yang dipasangkan tersebut berbobot tiga ton yang mampu mengangkut sebanyak empat orang dan pemasangannya ditargetkan selesai pada Desember.  Kelompok masyarakat yang menyatakan keberatan atas pembangunan lift di Jembatan Ampera Palembang itu salah satunya datang dari perkumpulan Tim Ahli Cagar Budaya. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Sumatera Selatan Aufa Syahrizal menyampaikan keberatan karena pembangunan fasilitas lift itu ditakutkan berpotensi merusak hingga merugikan daerah.  Apa lagi, lanjutnya, Jembatan Ampera yang berusia 57 tahun itu sudah ditetapkan jadi cagar budaya yang keasliannya mesti dijaga.  ”Kami tidak menghalangi proses pembangunan tapi harus jelas manfaatnya di mana, kami hanya takut pembangunan ini berpotensi akan merusak (keaslian) Ampera, melanggar Undang-undang Cagar Budaya,” kata Aufa, sekaligus Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan.  Dia menambahkan, kajian terhadap aspek cagar budaya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku itu perlu menjadi pertimbangan dan kapasitasnya penting. Sebab untuk diketahui mendapatkan sertifikasi cagar budaya itu membutuhkan proses bertahun-tahun. Pihaknya mengharapkan adanya keterbukaan dari instansi terkait untuk melakukan kajian secara menyeluruh sehingga peruntukannya bisa lebih tepat sasaran.

Gubernur Sebut Lift di Jembatan Ampera Palembang untuk Perawatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/pandemi-covid-19-pembayaran-pajak-kendaraan-turun-drastis_m_193819.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas Samsat Palembang IV mencatat, hingga November, belasan ribu penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) memanfaatkan program pemutihan pajak. Program tersebut ditetapkan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sejak 1 Agustus 2022.  ”Kebijakan Gubernur Herman Deru memberikan pemutihan atau pembebasan denda dan bunga PKB mendorong cukup banyak wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak kendaraannya,” kata Kepala Samsat Palembang IV Derga Karenza seperti dilansir dari Antara di Palembang, Kamis (24/11).  Dia menjelaskan, sebelum adanya program pemutihan pajak, sejak Januari hingga Juli tercatat wajib pajak melunasi pajak kendaraannya mencapai 75.492 unit atau rata-rata 10 ribu unit per bulan. Setelah dikeluarkan kebijakan pemutihan pajak, sejak Agustus hingga Oktober tercatat wajib pajak melunasi pajak kendaraannya mencapai 41.341 unit atau rata-rata 13.780 unit per bulan.  ”Sebelum dan setelah adanya program pemutihan terjadi peningkatan 3.000 unit lebih, hingga kini mencapai 12.000 unit kendaraan yang memanfaatkan program penghapusan denda dan bunga tunggakan PKB,” ujar Derga Karenza.  Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut, lanjut dia, mendapat respons cukup besar dari masyarakat. Khususnya  di wilayah Samsat IV meliputi lima kecamatan yakni Kecamatan Sako, Kali Doni, Ilir Timur II, Ilir Timur III, dan Kecamatan Sematang Borang. Sebab, memberikan keringanan wajib pajak hingga 49 persen dari beban pokok PKB.  Dia menyebut, realisasi penerimaan PKB sepanjang 2022 mencapai Rp 146 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 154,7 miliar.  Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Neng Muhaibah mengajak masyarakat di 17 kabupaten dan kota di Sumsel, memanfaatkan sisa waktu pemutihan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan hingga akhir Desember.  ”Masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak beberapa tahun terakhir diharapkan segera memanfaatkan program pemutihan pajak yang membebaskan sanksi administratif dan denda,” terang Neng Muhaibah.  Dia menjelaskan, sejak 1 Agustus hingga akhir tahun ini, pihaknya memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran pajak tahunan. Bersamaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), pihaknya juga membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).  ”Bagi masyarakat yang memiliki tunggakan, bisa memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor karena ada penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor (PKB) begitu juga bagi yang membeli kendaraan bekas bisa melakukan balik nama karena dibebaskan BBNKB,” tutur Neng Muhaibah.  Mengenai target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sekitar Rp 2 triliun. Realisasi pendapatan dari sektor pajak tersebut yakni penerimaan dari PKB dan BBNKB sekarang ini telah mencapai sekitar Rp 1,5 triliun lebih.  ”Dengan adanya kebijakan Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 31 Desember, kami optimistis bisa segera mencapai target PAD yang ditetapkan,” ujar Kepala Bapenda Sumsel Neng Muhaibah.

Ribuan Penunggak PKB di Palembang Manfaatkan Pemutihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220623_232759.jpg" alt="Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru melantik dua Penjabat (Pj) Bupati secara serentak di Griya Agung, Palembang, pada Kamis (23/6) malam.  Kedua pemimpin daerah yang dilantik itu yakni Kurniawan sebagai Pj Bupati Kabupaten Muara Enim dan Teddi Meilwansyah sebagai Pj Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).  ”Saya perlu ambil tindakan melantik mereka sebagai Pj Bupati OKU dan Muara Enim untuk maksimalkan pelaksanaan program pembangunan daerah tersebut yang kekosongan jabatan bupati definitifnya,” kata Herman Deru seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, keduanya akan memimpin roda pemerintahan di daerah masing-masing setidaknya sampai satu tahun ke depan. Sebagai Pj Bupati memiliki kewenangan yang hampir sama dengan bupati definitif.  Meski demikian, kata dia, selama masa jabatan tersebut, setiap Pj Bupati diwajibkan setidaknya tiga bulan sekali melaporkan progres capaian program pembangunan daerahnya kepada gubernur. Itu sebagai bahan evaluasi kinerja mereka.  ”Pekerjaan rumah mereka yakni pemulihan perekonomian daerah yang tedampak pandemi Covid-19 dua tahun terakhir menjadi prioritas. Jadi fokuskanlah pertumbuhannya bisa lebih baik dan cepat,” ucap Herman Deru.  Gubernur berharap, setiap Pj bupati menjaga kondusivitas hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten masing-masing menggunakan pendekatan yang baik dan bijaksana, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal tersebut dilakukan supaya sistem pemerintahan di Kabupaten OKU dan Muara Enim tetap berjalan dengan baik dan program pembangunan dalam RPJMD bisa berjalan atau terealisasi.  ”Di sini saya mengingatkan bawa saudara-saudara sekalian adalah ASN yang diberikan tugas sebagai bupati, bersikaplah seperti sebelumnya, jalankan tugas sesuai mekanisme yakni mengedepankan koordinasi sebelum mengambil keputusan,” tandas Herman Deru.

Gubernur Sumsel Lantik Dua Pj Bupati di Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/FDB3E9DB-011E-4BD2-9D35-8540A547770B.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru menggelar rapat dengan General Manager of Shanxi Internasional Economic & Technical Co Ltd Indonesia Jason Hang, di Griya Agung, Palembang, Kamis (20/1). Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru menggelar rapat dengan General Manager of Shanxi Internasional Economic & Technical Co Ltd Indonesia Jason Hang, di Griya Agung, Palembang, Kamis (20/1). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Investor asal Tiongkok Shanxi International Economic &amp; Technical Cooperative Co Ltd tertarik menanamkan modal pada pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).  General Manager of Shanxi International Economic &amp; Technical Co Ltd Indonesia Jason Hang setelah mengunjungi kawasan Tanjung Carat mengatakan, pelabuhan itu memiliki lokasi yang sangat strategis. Sehingga perusahaan menilai layak masuk dalam rencana ekspansi bisnis.  ”Kami sudah survei ke Pelabuhan Tanjung Carat. Kami lihat lokasinya sangat bagus,” kata Jason Hang seperti dilansir dari Antara usai rapat bersama Gubernur Sumsel Herman Deru, di Griya Agung Palembang.  Jason mengaku ketertarikan perusahaannya untuk berinvestasi di Pelabuhan Tanjung Carat juga didorong sumber daya alam (SDA) yang berlimpah di Sumsel. Di antaranya getah karet, kelapa sawit, batu bara, minyak bumi dan gas.  ”Kami sangat berharap ikut serta investasi di Pelabuhan Tanjung Carat. Sebab kami melihat potensi Sumsel sangat baik. Semoga dalam waktu dekat dapat melakukan kerja sama dengan menandatangani MoU,” ujar Jason Hang.  Gubernur Sumsel Herman Deru menyambut baik atas respons positif GM of Shanxi International Economic &amp; Technical Co Ltd Indonesia Jason Hang. Adanya investor merupakan kabar menggembirakan bagi masyarakat Sumsel, karena sejak lama menginginkan hadirnya pelabuhan laut dalam.  ”Sejauh ini proyek pelabuhan laut dalam itu sudah mendapatkan persetujuan masuk dalam Proyek Strategis Nasional,” terang Herman Deru.  Selain itu, pelabuhan samudra yang nanti menjadi gerbang ekspor Sumsel itu dalam proses finalisasi penyediaan lahan. Herman Deru mengatakan, pemerintah sudah menuntaskan beragam persoalan prinsip untuk pembangunan pelabuhan laut internasional, seperti ketersediaan lahan, akses jalan, kedalaman laut, hingga lokasi dermaga.  Ke depan, menurut gubernur, yang menjadi perhatian pemerintah yakni mengenai ketersediaan dana.  Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat berkunjung ke Palembang mengatakan, pemerintah akan melibatkan pendanaan dari swasta untuk membangun Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin. ”Bisa konsorsium dari dalam negeri dan investor dari luar negeri. Ini akan dikaji,” kata Budi.  Proyek Pelabuhan Tanjung Carat ditargetkan melakukan ground breaking pada akhir 2021. Namun target itu tidak dapat tercapai karena persoalan lahan belum tuntas. Pelabuhan itu akan dibangun di atas lahan seluas 1.330 hektare.  Pelabuhan Tanjung Carat diharapkan menjadi gerbang ekspor, karena selama ini Sumsel belum memiliki pelabuhan laut dalam. Selain itu, kehadiran pelabuhan tersebut juga untuk meringankan beban Pelabuhan Boom Baru Palembang yang dinilai sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan daerah.  Selama ini, untuk pengangkutan komoditas dari Sumsel hanya dilakukan melalui pelabuhan tersebut, mulai dari minyak sawit, karet, kelapa, dan berbagai komoditas lain. Proses pengangkutan kurang maksimal lantaran harus melalui Sungai Musi. Pelayaran kapal kerap terhambat akibat adanya pendangkalan sungai.

Investor Tiongkok Tertarik Bangun Pelabuhan Tanjung Carat Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/SVM0341.jpg" alt="Seorang tenaga kesehatan sedang merawat radiografi keteterisasi jantung di rumah sakit Palembang. Antara/M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Seorang tenaga kesehatan sedang merawat radiografi keteterisasi jantung di rumah sakit Palembang. Antara/M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tingkat keterisian ruang intensive care unit (ICU) khusus pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, hingga kini masih tinggi, mencapai 90 persen.  Direktur Utama RSMH Bambang Eko Subaryanto seperti dilansir dari Antara di Palembang mengatakan, kondisi itu berbeda dengan tingkat keterisian tempat tidur bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri justru sudah menurun hingga 30 persen dalam dua pekan terakhir. Dari total 320 tempat tidur yang disiapkan untuk isoman hanya terisi 30 persen, sementara untuk Ruang ICU Covid-19 yang disediakan 90 tempat tidur terisi 90 persen.  ”Artinya Covid-19 ini masih menjadi ancaman, ada yang mengalami gejala berat dan ada yang mengalami gejala ringan,” kata Bambang Eko.  Untuk itu, tak ada cara lain selain melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya meningkat pertahanan diri menghadapi virus. Vaksinasi tidak menjamin seseorang terhindar Covid-19, namun setidaknya dapat mengurangi dampak infeksi virus korona.  ”Setidaknya bisa isolasi mandiri, tidak sampai masuk ICU Covid-19. Jadi memang sebaiknya harus divaksin,” kata Bambang Eko.  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta tambahan vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, terus melobi pemerintah pusat karena sejauh ini jumlah kuota vaksin yang diterima tidak sebanding dengan jumlah warga Sumsel yang hendak disuntik vaksin.  ”Kami terus meminta pemerintah pusat menambah pasokan vaksin di Sumsel. Jika diperbolehkan membeli secara mandiri, tentu sudah sejak lama kami membeli vaksin tersebut,” kata Herman Deru.  Sejak tujuh bulan pelaksanaan vaksinasi, Sumsel telah menyasar sebanyak 18,96 persen (sekitar 1,1 juta orang) dari total penduduk yang berjumlah 6,3 juta jiwa. Vaksinasi dosis kedua Sumsel mencapai 11,93 persen atau sekitar 751.841 orang yang telah divaksin.  Sejauh ini, baru vaksinasi nakes dan pelayan publik yang telah mencapai target 100 persen. Sedangkan untuk lansia masih menjadi kendala karena rendahnya serapan. Sedangkan vaksinasi remaja mencapai 26.035 orang atau 3,07 persen dari target 846.683 orang dan masyarakat rentan umum yang divaksin sudah 247,562 atau 5,66 persen dari target.  ”Sumsel seharusnya menerima sekitar 1,4 juta dosis per bulan untuk target kekebalan komunal pada awal 2022,” kata Herman deru.

Keterisian Ruang ICU Covid-19 RSMH Palembang Masih 90 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG_20210819_192526.jpg" alt="Mobil Ambulans mengantarkan jenazah almarhumah Percha Leanpuri ke Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) di Palembang, Kamis (19/8). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Mobil Ambulans mengantarkan jenazah almarhumah Percha Leanpuri ke Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) di Palembang, Kamis (19/8). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi VI DPR Percha Leanpuri meninggal dunia di Palembang, Kamis (19/8) sore.  Putri Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, itu meninggal dunia bukan karena Covid-19.  Kepala Bidang Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Septriandi Setya Permana seperti dilansir dari Antara di Palembang mengatakan, putri sulung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Ketua Tim Penggerak PKK Febi Lucita Deru, tersebut meninggal dunia karena hal teknis pascaoperasi sesar melahirkan anak kedua dan ketiga (kembar).  ”Bukan karena Covid-19 itu informasi didapat dari pihak rumah sakit,” kata Septriandi Setya Permana.  Menurut dia, almarhumah harus dilarikan ke rumah sakit sebab sudah tiba jadwal untuk melahirkan. Dia dirawat  intensif selama sepekan di rumah sakit RK Charitas Palembang.  Beberapa hari dari awal almarhumah dirawat dalam kondisi kesehatannya stabil dan baik. Tim dokter melakukan operasi sesar untuk mengeluarkan putra dan putri kembarnya tersebut.  ”Anaknya baik dan sehat,” terang Septriandi Setya Permana.  Lalu kondisi kesehatan almarhumah kembali menurun pascaoperasi hingga akhirnya tim dokter mengabarkan Percha Leanpuri telah meninggal dunia.  ”Benar pukul 17.45 WIB, Kamis (19/8). Tapi tempat pemakaman dan lainnya akan lebih dibahas oleh pihak keluarga,” ujar Septriandi Setya Permana.  Jenazah almarhumah tiba di rumah dinas Gubernur (Griya Agung) Palembang Kamis (19/8) pukul 18.45 WIB menggunakan mobil ambulans. Beberapa pejabat organisasi perangkat daerah dan forkopimda Sumatera Selatan berdatangan ke di rumah duka.  Wakil Gubenur Sumatera Selatan Mawardi Yahya,  Kepala Kejaksaan Tinggi M. Rum, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, dan para sanak saudara almarhumah tampak datang melayat.

Anggota DPR Percha Leanpuri Meninggal Dunia Bukan karena Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/SVM1433.jpg" alt="Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru belum memastikan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di daerahnya. Kebijakan PPKM level 4 akan berakhir pada 9 Agustus.  ”Keputusan diperpanjang atau tidak akan disampaikan pada lusa nanti pas 9 Agustus. Tapi kabar baiknya, Sumsel tidak lagi mengalami peningkatan kasus yang tinggi seperti dulu,” kata Herman Deru seperti dilansir dari Antara setelah mengikuti rapat evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4 yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto secara virtual, di Palembang, Sabtu (7/8).  Menurut dia, dalam rapat tersebut belum membahas perpanjangan masa PPKM level 4 atau tidak. Melainkan hanya mendengarkan penilaian hasil evaluasi dari pemerintah pusat.  ”Hasil evaluasi, Sumatera Selatan tidak masuk dalam lima provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali yang mengalami peningkatan kasus konfirmasi positif ataupun kasus aktif Covid-19,” ujar Herman Deru.  Menurut dia, keputusan diperpanjang atau tidak itu tergantung penilaian dari pemerintah pusat berdasar dari berhasil penilaian terhadap dua indikator yang ditetapkan untuk penanggulangan Covid-19. Dua indikator tersebut yaitu kedisiplinan masyarakat dengan protokol kesehatan dan komitmen pemerintah daerah untuk menegakkan pengendalian mobilitas masyarakat.  ”Dua indikator ini kalau menurut saya sudah berhasil dipenuhi Sumsel. Masyarakat sudah mulai patuh dan pemerintah dengan satu komando kompak melakukan pengendalian mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi,” tutur Herman Deru.  Dia membenarkan, di sisi lain selama masa PPKM level 4 tahap kedua, 13 kabupaten kota berada di zona merah atau penyebaran tinggi. Sedangkan empat daerah lain berada dalam zona kuning atau penyebaran sedang. Namun peningkatan itu tergolong wajar yang tidak bisa terelakkan.  Dia mengungkap, saat ini tumbuh kesadaran masyarakat untuk melakukan testing atau pemeriksaan kesehatan menggunakan tes usap antigen atau PCR di fasilitas kesehatan. Dengan begitu pemerintah daerah makin mudah untuk melakukan tracing dan treatment.  ”Di Sumsel testing dan tracing itu sudah masif. Wajar kalau terjadi fluktuasi tersebut lalu untuk treatment-nya sudah siap wisma atlet contohnya, jadi indikator tadi sudah kita jalankan,” ucap Herman Deru.

Gubernur Sumsel Belum Pastikan Perpanjangan PPKM Level 4

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/20210712_103510.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru dalam acara pengiriman bantuan oksigen CSR PT OKI Pulp&Paper Mills di Palembang, Selasa (13/7). Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru dalam acara pengiriman bantuan oksigen CSR PT OKI Pulp&Paper Mills di Palembang, Selasa (13/7). Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan pemprov membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi kelangkaan oksigen di rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di wilayah Jawa Barat. Suplai oksigen itu dibutuhkan untuk menghadapi lonjakan pasien terinfeksi virus korona dalam beberapa bulan terakhir.  ”Untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi permasalahan tersebut difasilitasi komunikasinya dengan manajemen PT OKI Pulp&amp;Paper Mills yang memiliki kelebihan produksi liquid oksigen untuk kebutuhan industri kertas,” kata Gubernur Herman Deru seperti dilansir dari Antara di Palembang, Selasa (13/7).  Dia menjelaskan menghadapi kelangkaan oksigen seiring terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19, pihaknya berupaya mengatasinya dengan melakukan pendekatan dengan sejumlah perusahaan yang memroduksi oksigen hingga 100 ton per hari. Perusahaan yang memroduksi oksigen di wilayah Sumsel ada empat yakni PT Ligasin, Samator, PT Pusri, dan PT OKI Pulp&amp;Paper Mills.  Gubernur mengatakan, perusahaan tersebut menyatakan siap memaksimalkan produksi untuk mencegah terjadi kelangkaan oksigen di wilayah Sumsel dan membantu provinsi lain yang akhir-akhir ini mengalami kelangkaan oksigen. Pengadaan itu dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).  ”Salah satu provinsi yang telah dibantu yakni Jawa Barat. Bantuan oksigen itu juga diupayakan untuk daerah lain yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan oksigen itu,” terang Herman Deru.  Sementara itu, Wakil Ketua Posko Harian Oksigen Jabar Begin Troys ketika berkunjung ke Palembang, Senin (12/7) mengatakan, pihaknya berupaya melakukan pencarian sumber pasokan oksigen untuk mengatasi kelangkaan oksigen di rumah sakit dampak lonjakan pasien Covid-19.  ”Kami mendapat informasi di Sumsel terdapat industri yang menghasilkan oksigen, untuk itu tim datang ke daerah ini dan difasilitasi Gubernur Sumsel Herman Deru bertemu dengan manajemen PT OKI Pulp&amp;Paper Mills yang menyatakan siap membantu Jabar,” tutur Begin Troys.

Pemprov Sumsel Bantu Pemprov Jabar Atasi Kelangkaan Oksigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/HD8902-1.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru. Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di wilayah itu. Perpanjangan PPKM mikro itu mulai 1–15 Juni.  Gubernur Sumsel Herman Deru seperti dilansir dari Antara di Palembang mengatakan, keputusan itu lantaran kasus positif Covid-19 di Sumatera Selatan masih tinggi. ”Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan TNI. Untuk PPKM berskala mikro di Sumsel masih diterapkan,” kata Herman Deru.  Dia menjelaskan, PPKM berskala mikro di Sumsel dinilai sebagai kekuatan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan menekan laju penambahan kasus baru. Gubernur meminta penanganan Covid-19 dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat.  ”Saya sudah meminta kepada bupati dan wali kota di Sumsel untuk menyusun strateginya agar PPKM itu bisa lebih efektif, jangan mengharapkan dari pemprov saja,” tutur Herman Deru.  ”Sosialisasi pencegahan Covid-19, harus melibatkan masyarakat dari tingkat RT dan RW,” tambah Herman Deru.  Kasus positif Covid-19 di Sumatera Selatan periode mingguan mengalami peningkatan 47,55 persen pada dua pekan usai Idul Fitri, dengan periode kemunculan 1.000 kasus yang hanya memerlukan waktu enam hari. Itu terjadi setelah Lebaran.  Anggota tim ahli Covid-19 bidang epidemiologi Iche Andriani Liberty mengatakan, positivity rate juga makin meningkat hingga 32 persen. Kasus positif pada pekan kedua Mei atau saat perayaan Idul Fitri bertambah 737 kasus dari pekan pertama. Kemudian naik sebanyak 745 kasus pada pekan ketiga dan naik sebanyak 1.086 kasus pada pekan keempat.  Akumulasi kasus positif pekan keempat Mei 2021 naik 45,77 persen dibandingkan dengan pekan ketiga. Pekan keempat dibandingkan dengan pekan kedua naik 47,35 persen.  ”Peningkatan kasus di Sumsel sudah terjadi sejak pekan kedua April atau sebelum Ramadan dan sempat meningkatkan jumlah daerah berisiko tinggi (zona merah),” terang Iche Andriani Liberty.

Sumsel Perpanjang PPKM Berskala Mikro Hingga 15 Juni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gubernur Herman Deru

Berita Terkini