<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/Kantor-Gubernur-Sumut-4282383496.jpg" alt="Kantor Gubernur Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Kantor Gubernur Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama delapan kepala daerah di Provinsi Sumut akan memasuki masa akhir jabatan pada 2023. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung mengatakan, masa jabatan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera akan berakhir pada 5 September. Selanjutnya, ada delapan kepala daerah juga yang akan mengakhiri masa jabatannya. &rdquo;Mengikuti ketentuan berlaku, lowongan kepala daerah akan diisi penjabat (Pj), yang akan ditetapkan Presiden RI. Penjabat ini akan ditetapkan Presiden, melalui usul yang diajukan pemerintah provinsi sebanyak tiga orang dan Kemendagri juga tiga orang. Nanti dipilih satu orang untuk menjabat Pj,&rdquo; tutur Basarin Yunus Tanjung. Kemudian, untuk penjabat bupati dan wali kota, lanjut Basarin, akan diusulkan tiga orang dari daerah, tiga orang dari provinsi, dan tiga orang dari Kemendagri. Sehingga keseluruhan akan berjumlah sembilan usul nama. &rdquo;Ini diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,&rdquo; ujar Basarin Yunus Tanjung. Kepala Daerah di Sumut yang akan habis masa jabatan pada 2023 yakni Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah masa jabatan 2018-2023 (5 September). Selain itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sidempuan Irsan Efendi dan Arwin Siregar masa jabatan 2018-2023 (28 September). Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap dan Hariro Harahap pada 27 Oktober, Bupati dan Wakil Bupati Batubara Zahir dan Oky Iwbal Frima pada 27 Oktober, Plt Bupati Padang Lawas Ahmad Zarnawi Pasaribu pada 29 Desember. Kemudian Plt Bupati Langkat Syah Afandin pada 29 Desember, Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan dan Ali Yusuf Siregar pada 29 Desember, Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan dan Sarlandy Hutabarat pada 29 Desember. Terakhir, Bupati dan Wakil Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing pada 29 Desember 2023.

Gubernur Sumatera Utara bersama delapan kepala daerah di Provinsi Sumut akan memasuki masa akhir jabatan pada 2023

Gubernur Sumut Bersama 8 Kepala Daerah Masuk Masa Akhir Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230322_121003_copy_800x493.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan venue yang tersebar di delapan kota dan kabupaten di provinsi tersebut. Venues itu nantinya digunakan untuk pertandingan sejumlah cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024.  Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara, Baharuddin Siagian di Medan, Rabu (22/3/2023), mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut tentang penetapan venue tersebut kepada seluruh pemerintah kota dan kabupaten terkait.  Penyerahan SK perubahan tersebut dilakukan untuk memastikan peta lokasi venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Sumut.​  Kedelapan kabupaten dan kota tersebut adalah Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar, dan Toba.  Dengan diserahkannya SK tersebut dan sesuai instruksi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, maka pemerintah daerah diminta segera mempercepat proses renovasi untuk seluruh venue yang ditunjuk maupun membangun venue baru sesuai standar nasional.  Sejumlah fasilitas yang perlu dipenuhi dalam renovasi venue di antaranya, ruang pertemuan, ruang kesehatan, ruang juri, ruang wasit, serta ruang ganti pakaian. "Minimal enam atau tujuh ruangan yang dipersyaratkan dalam venue olahraga harus ada," katanya, dilansir Antara.  Baharuddin menambahkan, penetapan venue disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah, misalnya untuk cabang olahraga ski air yang dipindahkan dari Parapat ke Toba usai Indonesia sukses menjadi tuan rumah F1 Powerboat Lake Toba 2023.  Begitu juga untuk venue renang perairan terbuka akan diperlombakan di Parapat, Simalungun.  Sedangkan kick boxing akan dipertandingkan di Pematang Siantar dan voli pantai di Sergai.  Di Deli Serdang akan digelar pencak silat, di Langkat digelar sambo, di Medan untuk BMX, dan gulat dipertandingkan di Binjai.

PON XXI/2024 di Sumut Digelar di Delapan Kabupaten dan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-11-at-2.59.38-PM-1.jpg" alt="Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Indra Arief Pribadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Indra Arief Pribadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7). Pemanggilan itu untuk membahas masalah agraria di Sumatera Utara.  ”Hari ini (11/7), kita rapat terbatas tentang agraria, tentang pertanahan di Sumatera Utara. Saya Gubernur Sumatera Utara diperintahkan presiden untuk melaporkan kondisi agraria, dengan menteri terkait untuk melakukan percepatan penyelesaian tentang pertanahan di Sumatera Utara,” jelas Edy seperti dilansir dari Antara, Senin (11/7).  Edy menyampaikan, Sumatera Utara penuh dengan perkebunan serta pertanahan, yang memiliki banyak persoalan yang harus diluruskan. Pemanggilan ke istana itu, lantaran presiden menginginkan masukan dari pemerintah provinsi terkait penyelesaian persoalan agraria di Sumatera Utara.  ”Presiden (telah) berkunjung ke Sumatera Utara, menanyakan, melihat, sehingga beliau perlu masukan yang pasti. Nah inilah saya dipanggil,” jelas Edy.  Jumlah lahan yang masih menyisakan persoalan di Sumatera Utara menurut dia, mencapai ribuan hektare. Di antaranya tanah hak guna usaha (HGU) serta tanah bekas HGU. Gubernur menambahkan, pembahasan masalah agraria di Sumatera Utara dilakukan untuk menguntungkan semua pihak. Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian tentang lahan yang digunakan.  ”Ada yang untuk masyarakat, ini kan butuh kepastian. Ini kan berbicara masalah hukum. Harus berkeadilan, harus mempunyai kepastian untuk rakyat, serta harus bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mafia-mafia yang mengambil suatu kesempatan dalam kesempitan,” ucap Edy.  Edy mengungkapkan, dalam rapat terbatas diputuskan akan dibentuk tim untuk menyelesaikan masalah agraria di Sumatera Utara. Tim akan mempelajari tentang kemungkinan pemberian sertifikat lahan kepada masyarakat guna memberikan kepastian hukum.

Presiden Panggil Gubernur Sumut Bahas Masalah Agraria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/wbk.jpg" alt="Pencanangan WBK/WBBM di lingkungan Pemprov Sumut dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Selasa (22/2). Andika Syahputra/Antara" width="100%">
<figcaption>Pencanangan WBK/WBBM di lingkungan Pemprov Sumut dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Selasa (22/2). Andika Syahputra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan agar Gubernur Sumatera Utara Letnan Jenderal TNI (Purn) Edy Rahmayadi tidak meniru dua pendahulunya yang tersangkut persoalan hukum. Dua gubernur Sumatera Utara sebelumnya yang tersandung masalah hukum dan dijerat KPK yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho.  ”Pak Gubernur jangan sampai hattrick,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seperti dilansir dari Antara saat acara pencanangan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Aula Tengku Rizal Nurdin, di Medan, Selasa (22/2).  Dia berharap, peristiwa Arifin dan Nugroho dapat dijadikan pelajaran. KPK siap mengawal itu. ”Saya senang Pemprov Sumut mencanangkan zona integritas. Pembangunan zona integritas, bukan saja tugas bapak dan ibu. Tapi, masyarakat. Untuk itu, masyarakat juga diajak, kita didik. Agar berintegritas juga,” jelas Marwata.  Dia mengatakan, WBK dan WBBM tidak akan terwujud apabila tidak ada komitmen dari pimpinan. Untuk menuju WBK/WBBM bersikap melayani tidak akan pernah terbit kalau seluruh jajaran Pemprov Sumatera Utara tidak bisa komitmen bersama.  ”Bapak gubernur sebagai komandan, harapan kami di KPK, ini yang selalu saya sampaikan, komitmen hari dari pimpinan,” ucap Marwata.  ”Langkah awal itu komitmen apapun itu dari pucuk pimpinan. Kalau dari pucuk pimpinan tidak ada komitmen, rasa-rasanya sulit kita mewujudkan,” tambah dia.  KPK minta capaian predikat zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukan hanya sekadar lip service atau janji di bibir saja. Namun harus diimplementasikan di seluruh instansi pemerintahan.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata  berharap pada 2023, Pemprov Sumut dapat mewujudkan WBK dan WBBM, yang dapat menjadi hadiah dari Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah bagi masyarakat Sumut.  ”Kalau ibarat lari maraton, ini awal, baru dicanangkan. Dari Kemenpan RB dan Kemendagri melakukan evaluasi agar betul-betul Sumut dinyatakan sebagai WBK dan WBBM. Kalau bisa diwujudkan Sumut WBK dan WBBM, itu luar biasa hadiah yang Bapak berikan. Saya yakin beliau punya komitmen. Kalua tidak, tidak akan mungkin dicanangkan,” kata Alexander Marwata.  Kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), Alexander Marwata berpesan agar bekerja tanpa mengharapkan imbalan di luar gaji dan tunjangan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.  ”Ketika mengharap sesuatu di luar gaji dan penghasilan, pasti jadi nggak bener, pasti itu. Sekarang era e-government, semua serba elektronik, serba internet. Akibatnya, hubungan personal jadi berkurang. Rasa-rasanya saya berpikir kita melayani masyarakat, kan enak sebetulnya ketika bertemu, apa yang bisa dibantu ketika masyarakat menyelesaikan persoalannya,” ujar Alexander Marwata.

KPK Ingatkan Gubernur Sumut tak Tiru Pendahulu Terjerat Kasus Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/kebijakan-gubsu.jpg" alt="Suasana rapat penanganan Covid-19 varian Omicron di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Senin (7/2). Andika Syahputra/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat penanganan Covid-19 varian Omicron di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Senin (7/2). Andika Syahputra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengeluarkan 10 kebijakan untuk mengantisipasi dan menekan penyebaran Covid-19 varian Omicron di provinsi tersebut. Arahan dan kebijakan itu disampaikan gubernur saat memimpin rapat penanganan Covid-19 secara virtual di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Senin (7/2).  ”Ada 10 ketentuan kebijakan dalam rangka mengantisipasi Covid-19 varian Omicron,” kata Edy seperti dilansir dari Antara di Kota Medan, Senin (7/2).  Kepada seluruh kepala daerah, dia meminta agar 10 arahan tersebut dipatuhi dan dijalankan. Terkhusus mengenai pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilakukan pembatasan mulai hari ini (7/2).  ”Tolong bapak bupati/wali kota di daerah, saya minta ini ditaati. Pembelajaran tatap muka dilakukan secara hybrid, 50 persen daring dan 50 persen luring,” ucap Edy.  10 arahan Gubernur Edy Rahmayadi dalam pengendalian penyebaran Covid-19 varian Omicron tersebut, yakni pembelajaran tatap muka dilakukan secara hybrid (50 persen daring 50 persen luring) mulai hari ini (7/2), melakukan pelacakan secara acak untuk menemukan kasus Covid-19 di satuan pendidikan.  Selanjutnya, penghentian sementara PTM apabila positive rate lebih besar atau sama dengan 5 persen, melakukan tes usap PCR untuk pendatang dari Jakarta, Jawa, dan Bali, di bandara, pelabuhan, dan terminal bus.  Selain itu, melaksanakan vaksinasi booster pada lansia dan komorbid, melaksanakan prokes yang ketat di rumah dan tempat ibadah, jam operasional pusat perbelanjaan/mal dibatasi sampai pukul 20.00 WIB, jam operasional rumah makan/restoran, kafe dibatasi sampai 21.00 WIB.  Memastikan isolasi terpusat di kabupaten/kota tetap diaktifkan bagi pasien terkonfirmasi Covid-19, dan memberikan layanan telemedicine kepada pasien terkonfirmasi positif Covid-19, khususnya Kota Medan.

Gubernur Sumut Keluarkan 10 Kebijakan Tekan Penyebaran Omicron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/edyy-rahmayadi-1.jpg" alt="Gubernur Sumatera Utara Eddy Rahmayadi. Andika Syahputra/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara Eddy Rahmayadi. Andika Syahputra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sembilan di antaranya sudah masuk katagori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1. Hal itu berdasar Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/49/INST/2021.  Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta semua daerah mematuhi ketentuan PPKM untuk terus menekan penyebaran Covid-19 di Sumut. ”Saya harap ketentuan PPKM kita patuhi, cermat melihat segala penambahan kasus, melakukan testing, tracing, dan treatment, sesuai ketentuan juga protokol kesehatan (prokes),” kata Edy seperti dilansir dari Antara, Kamis (25/11).  Menurut Edy Rahmayadi, salah satu yang membuat kabupaten/kota masih masuk ke level 3, karena belum mencapai target. Baik itu, testing, tracing, dan treatmen, atau vaksinasi.  Karena itu, dia berharap kabupaten dan kota bisa memenuhi target untuk menurunkan level PPKM.  Per 24 November, ada tiga penambahan kasus di Sumut. Yakni di Kota Medan.  ”Penyebaran kasus, kita sudah sangat menurun. Kemarin (24/11), penambahan ada 10 dan hari ini hanya tiga. Itu bisa kita tekan terus dengan mematuhi dan melaksanakan ketentuan di setiap level PPKM,” tutur Edy.  Adapun sembilan daerah yang masuk kategori PPKM level 1 yakni Kabupaten Nias, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Kota Sibolga, Binjai, Tebing Tinggi, Gunung Sitoli. Sedangkan tiga daerah masih berada di PPKM level 3, yakni Padanglawas, Padanglawas Utara, dan Kota Tanjungbalai.  Sementara itu, 21 daerah masuk kategori PPKM level 2 yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Langkat, Deliserdang, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Toba. Kemudian Mandailing Natal, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Batubara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Pematangsiantar, dan Padangsidimpuan.

Sembilan Daerah di Sumut Kategori PPKM Level 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211124_070824_copy_800x458-1.jpg" alt="Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi. Andika Syahputra/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi. Andika Syahputra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan saat libur Natal dan tahun baru (Nataru). Kebijakan tersebut untuk menindaklanjuti Inmendagri Nomor 61/2021 tentang Lanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1, di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.  ”Hanya itu untuk menghambat kemungkinan-kemungkinan, karena setiap saat habis liburan, Covid-19 bisa memaparkan ke seluruh masyarakat. Maka, untuk menghambat itu, dilakukan PPKM level 3,” ujar Edy seperti dilansir dari Antara di Medan, Rabu (24/11).  Edy menegaskan, ada aturan yang harus diperhatikan ketika memberlakukan PPKM level 3. Salah satunya membatasi kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan.  ”Ada ketentuan itu, setiap ruangan jumlahnya berapa, kegiatan hanya minus, melakukan sekat-sekat yang dilakukan seperti lalu,” ungkap Edy.  Secara khusus, Edy Rahmayadi menyoroti kegiatan Kesawan City Walk yang dilakukan Pemkot Medan. Dengan aturan PPKM level 3, kegiatan itu berpotensi melanggar.  ”Kalau sudah masuk, karena sudah masuk level 2, level 2 masih memenuhi syarat. Kalau level 3, semua ikut mengawasi. Kalau melanggar pasti ditertibkan,” tutur Edy.  Seperti diketahui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Inmendagri terbaru tentang lanjutan PPKM untuk daerah luar Jawa dan Bali. Instruksi tersebut mulai berlaku pada Selasa (23/11) sampai 6 Desember 2021.  ”Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 3, 2, dan 1, Covid-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasar asesmen,” tulis Inmendagri 61/2021.

Gubernur Sumut Larang Kegiatan Timbulkan Kerumunan saat Libur Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1629106493781_copy_800x533_1.jpg" alt="Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah). Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah). Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sumut menyatakan, telah mengajukan permintaan tambahan obat-obatan untuk penanganan pasien Covid-19 kepada pemerintah pusat. Bantuan obat-obatan dari pemerintah pusat tersebut akan tiba dalam waktu dekat.  ”Dalam minggu ini akan segera bisa dipenuhi,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi seperti dilansir dari Antara usai menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka sidang tahunan dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyambut HUT Ke-76 RI di DPRD Sumut di Medan, Senin (16/8).  Dia menyebut, saat ini ketersediaan sejumlah obat-obatan untuk pasien Covid-19 di beberapa rumah sakit di Sumut sudah habis. ”Obat-obatan seperti remdesivir, actemra, dan lainnya sudah tidak ada,” terang Edy Rahmayadi.  Gubernur kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.  Sementara itu, gubernur juga berharap pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) untuk deteksi terpapar Covid-19 bagi masyarakat umum agar dapat digratiskan. ”Maunya kalau saya gratis, bukan turun harga lagi,” ucap Edy Rahmayadi.  Tes PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus. WHO juga merekomendasikan metode tes PCR untuk mendeteksi Covid-19.  Gubernur Edy Rahmayadi menyebut, penurunan harga tes PCR sesuai permintaan Presiden Jokowi perlu dikaji para ahli. ”Itu nanti perlu dikaji ahlinya. Saya tak mengerti karena itu urusan dagang,” ujar Edy Rahmayadi.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar harga maksimal tes PCR untuk mendeteksi Covid-19 adalah sebesar Rp 550 ribu dan hasilnya dapat diketahui maksimal 1x24 jam. Langkah itu perlu dilakukan agar berbagai wilayah di Tanah Air dapat memperbanyak tes untuk melacak penularan Covid-19.

Gubernur Sumut Pastikan Bantuan Obat Covid-19 Tiba Dalam Waktu Dekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Irman-Oemar-Edy-Rahmayadi-1-_copy_800x534.jpeg" alt="Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Diskominfo Sumut/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Diskominfo Sumut/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi kembali mengingatkan wali kota dan bupati untuk terus mewaspadai dan mengatasi pandemi Covid-19. Sebab, di provinsi itu tidak lagi yang berstatus zona hijau.  ”Meski angka positif Covid-19 sudah mulai mereda dan hanya satu yang berada di level 4 yakni Medan. Nyatanya Sumut tidak memiliki lagi zona hijau Covid-19. Jadi pencegahan penyebaran virus itu harus tetap mendapat perhatian utama,” ujar Edy seperti dilansir dari Antara di Medan.  Kasus positif Covid-29 di Sumut pada 26 Juli, lanjut dia, bertambah 1.028 dari sebelumnya sempat mencapai 1.521 kasus pada 23 Juli. ”Bupati dan wali kota diharapkan meningkatkan kedisiplinan prokes (protokol kesehatan) di tengah masyarakat dan mendorong vaksinasi Covid-19,” kata Edy.  Mengenai Bantuan Sosial (Bansos) untuk daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), gubernur meminta dilakukan pendataan yang cepat dan akurat. Sehingga, penyaluran bansos itu tepat sasaran.  Menurut gubernur, pemerintah telah menetapkan bantuan kartu sembako senilai Rp 200.000 untuk dua bulan kepada 18,8 juta KPM di daerah PPKM level 4. Kemudian, pemerintah menambah bansos tersebut untuk 5,9 juta KPM yang diusulkan pemerintah daerah, termasuk Kota Medan, untuk menerima kartu sembako senilai Rp 200.000 per bulan selama enam bulan.  ”Sistematikanya pemerintah daerah yang mengusulkan. Karena itu, saya harap pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Medan segera melakukan pendataan yang tepat, karena kita tidak ingin bantuan sosial malah kontraproduktif,” ucap Edy Rahmayadi.  Selain bansos tersebut, ada bantuan lain untuk masyarakat kurang mampu, seperti beras 10 kg, subsidi upah untuk pekerja dan pemegang kartu pra kerja Rp 600.000 per bulan selama dua bulan, diskon listrik, dan subsidi kuota internet selama 5 bulan (Agustus–Desember) untuk KPM dan masyarakat di daerah PPKM level 4.

Gubernur Sebut Tidak Ada Lagi Zona Hijau Covid-19 di Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/1627368063774_copy_800x450.jpg" alt="Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyatakan, virus Covid-19 varian delta terdeteksi di Kota Medan. Itu diketahui berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan dinas kesehatan.  ”Ada tambah satu orang kemarin diisolasi di Rumah Sakit Bunda Thamrin,” kata Gubernur Edy Rahmayadi seperti dilansir dari Antara di Medan, Selasa (27/7).  Gubernur memastikan tidak ada penularan Covid-19 varian Delta dari satu kasus tersebut. Meski demikian, pihaknya bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) akan terus melakukan testing guna mencegah penyebaran varian baru virus tersebut.  ”Sementara, oleh ahlinya itu tidak ada, karena terisolasi dan sudah sembuh satu bulan lalu,” ujar Edy.  Dia mengatakan, sebelumnya sudah ditemukan Covid-19 varian Delta yang berasal dari 18 anak buah kapal (ABK) SV Miclyn yang berlabuh di Belawan, Sumut. Ke-18 orang itu, saat ini sudah dinyatakan sembuh. Kapal tersebut juga sudah kembali berlayar.  ”Sudah ada varian delta dari 18 orang plus satu orang ini di Sumut. Saya berharap tidak tersebar kepada orang lain, karena kecepatan penularannya 7 sampai 8 kali dari varian lain,” tutur Edy.  Gubernur juga meminta masing-masing kepala daerah di 33 kabupaten/kota di Sumut memastikan ketersediaan obat, vitamin, dan suplemen bagi masyarakat. Khususnya untuk terapi pasien Covid-19.  ”Dalam tiga hari ke depan, saya mau data kebutuhan obat, vitamin, dan lainnya,” terang Edy.  Dia minta agar masing-masing kepala daerah memastikan ketersediaan stok tabung oksigen untuk kebutuhan medis. Sebab, dalam beberapa pekan yang lalu sempat menipis.  ”Perintahkan dengan kepala dinas kesehatan mengetahui pasti kalau oksigen tidak dapat ditunda. Pada saat rakyat membutuhkan oksigen, saat itu juga harus mendapatkan bantuan oksigen,” ucap Edy.  Selain itu, gubernur menginstruksikan agar posko-posko kesehatan di masing-masing daerah difungsikan secara aktif, diawaki kepala dinas kesehatan di daerah tersebut. Untuk penanganan kesehatan, Gubernur Sumut menyebut masing-masing daerah dapat menggunakan delapan persen dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  ”Namun, apabila anggaran tersebut tidak mencukupi untuk penanganan kesehatan, akan ditanggung Pemrov Sumut. Untuk itu benar-benar ada komunikasi secara ketat. Satgas di kabupaten dengan satgas di provinsi, sehingga kita bisa memberikan bantuan,” terang Edy.

Gubernur Sumut Sebut Varian Delta Covid-19 Ditemukan di Medan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gubernur Edy Rahmayadi

Berita Terkini