<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/djarot-ingin-ada-sewa-sepeda-di-koridor-sudirman-thamrin_m_161501.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam acara pencanangan program #TrotoarKita di depan Hotel Mandarin Oriental Jalan MH Thamrin, Minggu (8/10)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam acara pencanangan program #TrotoarKita di depan Hotel Mandarin Oriental Jalan MH Thamrin, Minggu (8/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan membangun jalur sepeda di sepanjang trotoar Jalan Sudirman-Thamrin. Proyek itu bersamaan dengan program revitalisasi area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang bertajuk #TrotoarKita. Jalur pedestrian pada jalan arteri yang memiliki panjang 6,6 kilometer itu akan dilebarkan 8-11 meter. Sehingga menjadi lebih ramah bagi pejalan kaki, pengguna sepeda, dan para penyandang disabilitas. Selain itu, proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang juga dibantu oleh PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Kepland Investama, dan PT Mitra Panca Persada tersebut berinovasi untuk menyediakan penyewaan sepeda. Rencana itu dalam rangka mendukung transportasi publik di Ibu Kota. Dengan begitu, masyarakat pengguna moda transportasi publik dapat menyewa sepeda untuk melanjutkan perjalanan ke kantornya. Hal tersebut diyakini akan efektif mengurangi warga yang menggunakan kendaraan pribadi. "Kita akan sediakan jalur sepeda sehingga transportasi massal kita langsung bisa terkait dengan penyewaan sepeda. Kita akan tempatkan sepeda untuk bisa sewa, dipakai dari satu gedung ke gedung lain," ujar Djarot saat acara pencanangan #TrotoarKita di area car free day (CFD), Minggu (8/10). Dia melanjutkan, dalam pelaksanaannya, proyek yang berada dalam leading sector Dinas Bina Marga DKI Jakarta itu juga harus didukung pengamanan yang tepat, yakni dengan pemasangan CCTV. Lantaran kota Jakarta masih rawan dalam hal kejahatan. "Karena di Jakarta masih banyak yang jahil, yang tidak bertanggung jawab, maka supaya sepeda tidak hilang kita akan pasang CCTV," tukasnya. CCTV akan dipasang di tempat-tempat yang strategis, tepatnya yang bisa memantau secara detail pergerakan orang dan kendaraan di antara Sudirman-Thamrin. Seluruh penerangan juga akan diganti berbasis LED. Tak hanya itu, papan reklame akan dilepas serta billboard akan menempel di gedung-gedung. "Jalam Sudirman-Thamrin akan terang benderang. Untuk melengkapi trotoar kita di sepanjang jalur akan ada untul disabilitas, sehingga akan benar-benar jadi trotoar dan tidak ada diskriminasi," ungkap Djarot. (

Djarot Ingin Ada Sewa Sepeda di Koridor Sudirman-Thamrin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/angka-tunjangan-dewan-fantastis-djarot-belum-setujui-apbd-p-dki-2017_m_160365.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di Lapangan IRTI Monas, Senin (2/10)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di Lapangan IRTI Monas, Senin (2/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta tahun 2017 belum juga disahkan hingga saat ini. Padahal, APBD-P seharusnya diresmikan paling lambat akhir September, atau tepatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Pengesahan sebelumnya dijadwalkan dalam rapat paripurna DPRD DKI, Jumat (29/9) lalu. Namun, diketahui pihak DPRD masih berbelit dengan permintaan kenaikan tunjangan yang menuai ketidaksetujuan dari Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. "Mundur (pengesahannya) karena belum sepakat soal hitung-hitungan di Pergub (Peraturan Gubernur) tentang hak keuangan. Kami belum sepakat, saya gak mau tandatangan," ujar Djarot saat ditemui di Lapangan IRTI Monumen Nasional (Monas), Senin (2/10). Dia menuding, besaran tunjangan yang diminta anggota dewan terlampau fantastis hingga tidak rasional. Beberapa komponen dikhawatirkan berpotensi melanggar aturan. "Banyak nilai yang saya anggap fantastis, tidak bisa, tidak rasional. Maka ini perlu disempurnakan supaya tidak melanggar aturan. Banyak komponen yang tidak sesuai dan tidak rasional serta berpotensi melanggar aturan," tuturnya. Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, kenaikan tunjangan yang tidak disetujui yakni biaya perjalanan ke luar negeri, biaya rapat, dan biaya sewa mobil. "Biaya perjalanan ke luar negeri, yang diminta itu tiga kali dari SK Menteri Keuangan. Biaya rapat, satu orang pimpinan itu (minya) Rp 3 juta sekali rapat, kemudian maksimal sehari tiga kali rapat, anggota Rp 500 ribu, wakil Rp 2 juta. Gak bisa," ketus dia. Kemudian, biaya sewa mobil, Djarot ingin agar semua mobil dewan ditarik terlebih dahulu satu persatu, kemudian diganti dengan tunjangan transportasi. Hal tersebut agar dewan memenuhi pertanggung jawabannya. "Dan mobil yang jumlahnya satu-satu itu, tolong langsung dilelang, jangan nunggu satu tahun. Makanya, tolong dirapikan dulu ini, kalau memang sudah sesuai dengan aturan, saya baru setuju," timpalnya. Kendati demikian, mantan Wali Kota Blitar itu meminta masalah pengesahan APBD-P dipisahkan dengan urusan Pergub tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan. Sehingga, APBD-P bisa disahkan terlebih dahulu untuk mengejar waktu. "Saya maunya lurus aja sesuai aturan. Makanya APBD-P disetujui dulu, baru Pergub," tukas Djarot. Berdasarkan informasi yang diterima JawaPos.com, rapat paripurna pengesahan APBD-P DKI Jakarta 2017 akan dilakukan hari ini di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Angka Tunjangan Dewan Fantastis, Djarot Belum Setujui APBD-P DKI 2017

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/masuk-ancol-gratis-tapi-tetap-bayar-tarif-ini_m_159624.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan tiket masuk Pantai Ancol gratis. Sehingga nantinya, masyarakat bisa bebas untuk mengunjungi objek wisata tersebut. Namun, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, wacana tersebut sedang dikaji oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Waktunya dua minggu harus ada hasil kajiannya. Menurut politisi PDIP ini, pengelola Ancol masih menghitung-hitung terkait pemasukan yang akan didapat jika biaya digratiskan. Sebab, nantinya sistem penghitungan pengunjung akan berbeda. "Untuk Ancol, kami tunggu kajiannya. Dua minggu. Sudah (direspon). Mereka sedang menghitung," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/9). Mantan Wali Kota Blitar itu menekankan, jika nanti Ancol sudah digratiskan, masyarakat yang datang jarus tertib dan mematuhi aturan. Mereka wajib membayar tarif parkir per jam. "Saya minta juga ketertiban warga, ini nanti juga tidak dihitung lagi masuknya per kepala. Tapi hanya berdasarkan kendaraan parkir dan dua jam pertama berapa, sejam berikutnya berapa," terang dia. Dengan demikian, sistem tarif parkir juga akan berubah. Bukan lagi dengan tetap atau flat melainkan membayar per jam. Namun, masyarakat tidak akan terbebani, karena tiket masuk sudah gratis. "Ini dalam rangka mengendalikan jumlah kendaraan parkir di dalam. Sehingga tidak bisa lagi tarifnya flat. Tapi biaya per orang sudah tidak ada. Artinya gratis," pungkasnya. Politikus PDI Perjuangan itu yakin, dengan adanya kebijakan tersebut, Taman Impian Jaya Ancol akan ramai seperti Monumen Nasional (Monas). Meskipun, hanya terbatas sampai Pantainya saja, tidak berikut wahana lainnya.&nbsp;

Masuk Ancol Gratis, Tapi Tetap Bayar Tarif Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pencabutan-karaoke-diamond-tergantung-hasil-penyidikan-bnn-dan-polisi_m_157234.jpeg" alt="Penampakan Karaoke Diamond, tempat Indra J Piliang diduga menggunakan sabu-sabu" width="100%">
<figcaption>Penampakan Karaoke Diamond, tempat Indra J Piliang diduga menggunakan sabu-sabu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca digerebeknya Karaoke Diamond oleh aparat Polda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memerintahkan Dinas Pariwisata untuk melakukan investigasi terhadap tempat hiburan malam di Ibu Kota. "Saya minta nanti Dinas Pariwisata untuk menginvestigasi. Memeriksa atau mendeteksi jangan sampai penggunaan narkoba masuk ke situ, karena dampaknya pada pengelola hiburan itu sendiri," ujarnya saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/9). Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Tinia Budiati menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Jika kasus tersebut terindikasi saling tahu antara pelaku dan pihak tempat hiburan malam, maka akan diberikan sanksi. "Kalau terindikasi betul-betul mereka melakukan kegiatan itu (memakai narkoba) dan diketahui pemilik, kan penanggungjawab yang punya, itu tentu akan kita berikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku," jelas Tinia. Menurutnya, dampak kasus tersebut tidak bisa langsung kepada pencabutan izin karena harus dilihat apakah memang Karaoke Diamond menyediakan barang terlarang kepada pengunjung. Saat ini, pihak Dinas Pariwisata menunggu sidang perkara bersama Kepolisian dan Badan Narkotika Provinsi (BNNP), bahkan hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) jika menyangkut kasus besar. "Harus ada sidang perkaranya dulu, nggak bisa langsung ini kan sekarang modus-modus banyak juga. Kalau memang si pemilik itu ternyata mengetahui dan memfasilitasi pasti kena sama Kepolisian, BNNP kalau menyangkut lebih, baru ditingkatkan ke BNN," tuturnya. Karaoke Diamond kembali menjadi sorotan karena IJP bersama dua rekannya tertangkap tangan sedang menggunakan sabu-sabu pada Rabu (13/9) malam. Sanksinya, Pemprov DKI akan melakukan pencabutan izin usaha hiburan malam tersebut.

Pencabutan Karaoke Diamond Tergantung Hasil Penyidikan BNN dan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/djarot-cabut-izin-karaoke-diamond-tempat-indra-j-piliang-nyabu_m_157189.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat kepolisian kembali membongkar praktik transaksi narkoba di tempat hiburan malam di Jakarta. Kasus terbaru terjadi di Karaoke Diamond, tempat politikus muda Partai Golkar, Indra J Piliang, yang diringkus jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengkonsumsi sabu-sabu. Kasus ini membuat Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat marah. Dengan tegas dia akan mencabut izin Karaoke Diamond yang berada di Jakarta Barat. Apalagi kasus ini adalah yang kedua kalinya. "Kalau memang (disediakan) dari dalam, tanpa peringatan sebagainya langsung kita tutup, cabut izinnya," ujarnya saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/9). "Yang paling berat adalah kalau itu disediakan dari dalam itu tanpa ampun langsung kita tutup," lanjut dia dengan nada lantang. Dia mengungkapkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang gencar menindak kasus penyalahgunaan narkoba. "Kita perang besar terhadap narkoba sehingga berkali-kali saya sampaikan kepada hiburan malam untuk tegas ya," tutur Politkus PDIP itu. Djarot meminta Dinas Pariwisata DKI Jakarta selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan tempat hiburan malam agar menginvestigasi keberadaan jaringan peredaran narkoba. "Saya minta nanti Dinas Pariwisata untuk menginvestigasi. Memeriksa atau mendeteksi jangan sampai penggunaan narkoba masuk ke situ karena dampaknya pada dia, pada pengelola hiburan itu sendiri," seru dia. Diketahui, Indra J Piliang (IJP) ditangkap saat tengah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dua rekannya, Romi Fernando dan M Ismail Jamani, di Karaoke Diamond, Rabu (13/9) malam. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa satu set bong dan cangklong bekas pakai serta satu plastik kosong diduga bekas tempat menyimpan narkoba. Politikus Partai Golkar itu dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah melakukan tes urine. Dirinya mengaku mendapatkan sabu dari seorang bandar, dan saat ini masih diusut oleh Kepolisian.

Djarot Cabut Izin Karaoke Diamond, Tempat Indra J Piliang Nyabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/djarot-keterlaluan-sudah-dimanjakan-subsidi-masih-nunggak_m_155093.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Senin (4/9)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Senin (4/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa warga yang menunggak biaya sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tidak sebanding dengan berbagai pelayanan yang disediakan Pemprov DKI. Selama ini, Pemprov telah memberikan fasilitas berupa pelayanan subsidi, dari pendidikan hingga kesehatan kepada mereka. Namun diketahui, para penghuni rusun menganggap pelayanan yang diterimanya tidak maksimal. "Untuk penghuni rusun itu subsidinya full, lho. Baik subsidi operasional pengelolaan rusun maupun subsidi keluarganya," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/9). Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan, penghuni rusun secara otomatis mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Begitu pula subsidi transportasi, yakni Transjakarta gratis serta subsidi bahan kebutuhan pokok. "Penghuni rusun secara otomatis dia dapat KJP. Anda bisa hitung, dia otomatis dapat KJS, artinya, BPJS kita tanggung. Dia dapat subsidi transportasi. Dia naik Transjakarta kemana-mana gratis. Dia dapatkan subsidi untuk kebutuhan pokok," paparnya. "Kalau sampai kewajiban dasar dia tidak dipenuhi, yakni iuran gotong royong, di dalam sewa rusun yang jumlahnya Rp 200 sampai Rp 400 ribu per bulan, itu kan keterlaluan," lanjut dia. Dengan berbagai subsidi yang diberikan, Djarot berharap agar warga rusun memiliki niat baik untuk mengangsur utang tunggakan mereka. "Kami sudah memberikan berbagai macam subsidi dan kebijakan. Sekarang, tinggal niat baik daripada penghuni rusun," tandas Mantan Wali Kota Blitar itu.

Djarot: Keterlaluan! Sudah Dimanjakan Subsidi, Masih Nunggak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sapi-kurban-gubernur-djarot-ngamuk-butuh-tenaga-ekstra_m_154665.jpeg" alt="Sapi pemberian Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Jakarta Islamic Centre (JIC), Sabtu (2/9)." width="100%">
<figcaption>Sapi pemberian Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Jakarta Islamic Centre (JIC), Sabtu (2/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suasana Jakarta Islamic Centre mendadak heboh. Penyebabnya sapi kurban milik Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengamuk sebelum disembelih. Para penjagal kesulitan ketika sapi jenis limosin seberat 650 kilogram itu hendak disembelih. Bahkan, untuk menumbangkan sapi tersebut membutuhkan tenaga tambahan sekitar delapan orang. "Ini sapi paling besar di Jakarta Islamic Centre (JIC) pada tahun ini, pemberian dari Bapak Djarot," kata Arif Wakil Ketua Panitia Kurban JIC kepada JawaPos.com di JIC, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (2/9). Menurut Arif, Sapi pemberian dari orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut langsung di datangkan dari Ngawi, Jawa Timur. Sehingga tidak sama seperti sapi yang kebanyakan dijual untuk dijadikan hewan kurban yang disekitar pinggiran trotoar kota Jakarta. Arif menuturkan, sapi berjenis limosin tersebut dapat diberikan sekitar 600 bungkus kepada masyarakat di sekitar JIC. Tidak hanya penjagal yang kesulitan untuk menyembelih sapi pemberian Gubernur DKI Jakarta, tapi juga banyak masyarakat yang ingin melihat proses penyembelihannya. Ada yang rela datang dari pagi sekitar pukul 07.00 WIB untuk melihat proses pemotongan sapi pemberian Gubernur DKI Jakarta tersebut. "Saya dari daerah Lontar, Jakarta Utara nemenin anak katanya ada sapi pemberian Pak Djarot," ucap salah seorang warga.

Sapi Kurban Gubernur Djarot Ngamuk, Butuh Tenaga Ekstra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/waduh-ada-hewan-yang-belum-cukup-umur-dan-cacat-dikurbankan_m_154373.jpeg" alt="Sapi kurban" width="100%">
<figcaption>Sapi kurban</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memastikan proses pemotongan hewan kurban tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu masyarakat, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengerahkan 300 orang petugas, besok (1/9). Aparat itu ditugaskan untuk mengawasi proses pemotongan hewan kurban selama berlangsung. "Kami turunkan besok 300 lebih tenaga pengawas. Nanti akan kita sebar di beberapa titik penyembelihan hewan," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (31/8). Djarot menyebut, berdasarkan laporan didapati ada beberapa hewan yang belum cukup umur dan cacat. Sehingga hewan-hewan tersebut tidak bisa dikurbankan, karena tidak sesuai dengan persyaratan kaidah Islam. "Tadi saya dapat laporan cukup aman di Jakarta. Dan ada beberapa yang tidak cukup umur, ada beberapa yang cacat tidak bisa menjadi hewan kurban," sebut dia. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, mereka telah memeriksa 107.344 ekor hewan kurban. Hasilnya ditemukan sebanyak 518 ekor sapi dan kambing yang belum cukup umur. Meski begitu, Kepala Dinas KPKP Darjamuni meyakinkan bahwa tidak ada penemuan penyakit berbahaya dalam pemeriksaan yang dilakukan sejak Selasa (22/8) lalu itu. Namun, selain belum cukup umur, petugas pemeriksa hewan kurban mencatat ada 299 ekor hewan menderita sakit serta 17 ekor hewan yang cacat.

Waduh, Ada Hewan yang Belum Cukup Umur dan Cacat Dikurbankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/permintaan-djarot-bagi-yang-berkurban-jangan-potong-hewan-di-trotoar_m_154359.jpeg" alt="Sejumlah hewan kurban berada di tempat penampungan dan penjualan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Sejumlah hewan kurban berada di tempat penampungan dan penjualan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Umat muslim seluruh dunia besok, Jumat (1/9) merayakan Idul Adha 1437 H. Pada hari raya ini ditandai dengan ibadah kurban. Untuk itu Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengimbau warga yang berkurban agar tidak memotong hewan di atas trotoar. Menurut dia, memotong hewan kurban sama halnya menodai kesucian Lebaran Idul Adha. "Saya imbau masyarakat tidak menyembelih di trotoar yang bisa mencemari atau menodai nilai-nilai mulia dari Idul Adha," kata Djarot saat ditemui JawaPos.com di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (31/8). Mantan Wali Kota Blitar itu mengingatkan, seluruh warga masyarakat untuk melaksanakan ibadah penyembelihan dengan cara yang baik dan halal. Begitu juga dengan pengolahan limbahnya. "Masyarakat yang besok atau hari Sabtu untuk menyembelih hewan kurban, pastikan penyembelihan itu dilakukan dengan cara-cara yang halal," tutur dia. "Pastikan pengolahan limbah dilakukan dengan baik. Apabila ada kebutuhan-kebutuhan khusus terutama dalam pengolahan limbah," lanjutnya. Jika masyarakat mengalami kesulitan, sebaiknya menghubungi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) atau Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) terdekat agar bisa memperoleh bantuan. "Tolong hubungi kami di Dinas KPKP maupun di kelurahan terdekat. Saya sudah perintahkan semua kelurahan dan kecamatan. PPSU bisa membantu bagi warga masyarakat yang besok Jumat atau Sabtu bisa menyembelih hewan," imbau Politikus PDI Perjuangan itu.

Permintaan Djarot Bagi yang Berkurban, Jangan Potong Hewan di Trotoar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kabel-utilitas-jakarta-semrawut-para-operator-harus-segera-bereskan_m_153938.jpeg" alt="Ilustrasi pekerjaan utilitas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerjaan utilitas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Utilitas di sepanjang trotoar Jakarta semraut. Operator yang memiliki jaringan utilitas tidak mampu mengelola asetnya dengan baik, tanpa harus merusak fasilitas publik. Kondisi ini sangat diakui oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Menurutnya semrautnya utilitas di atas trotoar sangat mengganggu para pejalan kaki. Sebab trotoar itu dibangun sebagian fasilitas bagi pejalan kaki di tengah kota. Semrautnya utilitas ini, kata Djarot, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan ducting berupa box utilitas yang disediakan melalui Dinas Bina Marga. Ducting ini disiapkan di beberapa titik yang digunakan untuk menyimpan kabel-kabel utilitas tersebut. Dia pun meminta, agar semua ditata dan diperbaiki, serta memisahkan kabel lama yang tidak berfungsi untuk diganti. "Semrawut yah. Makanya, di beberapa titik, kita siapkan ducting, dan kemarin sudah koordinasi untuk PLN, Telkom atau operator yang lain segera membenahi," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/8). Mantan Wali Kota Blitar itu, dalam waktu dekat akan undang seluruh operator. Bukan hanya Telkom atau PLN, tetapi juga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan operator-operator lain pemilik jaringan dan fiber optic. "Operator lain pemilik jaringan termasuk juga penyedia fiber optic kita akan undang. Sehingga kita sepakati bersama semuanya harus masuk ducting," kata Djarot. Gubernur DKI Jakarta ke-18 itu juga mengingatkan agar dilakukan pengecekan terhadap kabel-kabel yang sudah tidak berfungsi. Terlebih dia menemukan masih banyak kabel yang sudah berusia lebih dari 15 tahun. "Dicek, kabel paten berseliweran itu fungsi gak sih? Saya minta kepada operator untuk cek kembali. Kalau gak fungsi, harusnya dihilangkan dong. Karena banyak yang lama, usianya sudah diatas 15 tahun dan harus diganti," tandasnya.

Kabel Utilitas Jakarta Semrawut, Para Operator Harus Segera Bereskan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur djarot

Berita Terkini