<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/JKT-1-KPK-TAHAN-GUBERNUR-BENGKULU-OTT-FED-5JPG-1558227937.jpg" alt="Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memakai rompi orange berjalan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (25/11/2024) Malam. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memakai rompi orange berjalan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (25/11/2024) Malam. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mengaku pihaknya akan mengkaji untuk melakukan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Namun, tentunya menunggu hasil Pilkada Bengkulu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, Rohidin Mersyah merupakan calon gubernur (cagub) petahana pada Pilkada Bengkulu 2024. Rohidin Mersyah menyandang status tersangka pada hari terakhir masa kampanye Pilkada Serentak 2024, Sabtu (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pada hari ini kan baru pencoblosan, nanti setelah itu baru kita mengkaji, hari ini baru pilkada,&rdquo; kata Idrus di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/015360405/resep-tumis-buncis-telur-ala-rumahan-yang-praktis-dan-mudah-dibuat-di-rumah">Resep Tumis Buncis Telur ala Rumahan yang Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Idrus memastikan, Partai Golkar akan memberikan pendampingan hukum terhadap Rohidin Mersyah yang saat ini telah berada di dalam rumah tahanan (Rutan) KPK. Ia menyatakan, Partai Golkar mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam menyikapi persoalan yang menjerat Rohidin Mersyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ya itu makanya kemarin, dari Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Pak Adies itu mengkaji betul-betul, apalagi dalam kapasitas Wakil Ketua DPR dan juga di komisi III akan mengkaji betul-betul itu dari sisi mana yang perlu di bantu, ke depan itu bagaimana hal itu untuk memastikan secara profesional tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain, mengedepankan asas praduga tidak bersalah,&rdquo; ujar Idrus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, kata Idrus, pihaknya sangat menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Rohidin Mersyah. Namun, ia mengingat untuk tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015360394/layaknya-dokter-4-zodiak-ini-terlahir-dengan-energi-penyembuhan-dan-bisa-meredakan-energi-negatif-orang-lain">Layaknya Dokter, 4 Zodiak Ini Terlahir dengan Energi Penyembuhan dan Bisa Meredakan Energi Negatif Orang Lain</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi meskipun demikian, Partai Golkar akan mengikuti untuk memastikan agar KPK betul-betul menjalankan proses itu secara profesional dan tetap melaksanakan terhadap asas praduga tidak bersalah,&rdquo; tegas Idrus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rohidin menyandang status tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Provinsi Bengkulu, pada Sabtu (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Rohidin, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Idrus Marham mengaku pihaknya akan mengkaji untuk melakukan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

Partai Golkar Kaji Ajukan Praperadilan atas Penetapan Tersangka Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/Gubernur-Bengkulu-Rohidin-Mersyah-Fedrik-Tarigan-2JPG-1770265040.jpg" alt="KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap dan menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Atas langkah hukum tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah dan penyelenggara pemilu menghormati proses hukum yang sedang berjalan.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Budi Gunawan kepada awak media pada Senin (25/11). Pejabat yang biasa dipanggil BG itu menyampaikan bahwa secara teknis proses hukum berada di bawah wewenang KPK. Sehingga update dan perkembangan penanganan kasusnya ada di Lembaga Antirasuah. Dia hanya menegaskan, secara prinsip pemerintah menghormati proses hukum tersebut.&nbsp; "Intinya kita kan harus menghormati, menghormati langkah-langkah hukum yang dilaksanakan oleh penegakan hukum, dalam hal ini adalah KPK. Mengenai proses hukum dan sebagainya. Silakan nanti bisa tanya sana," ungkap BG.&nbsp; Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa, pihaknya berpatokan dan tunduk pada aturan yang berlaku. Yakni Undang-Undang (UU) Pilkada. Karena itu, meski sebagai peserta pilkada Rohidin Mersyah terjerat kasus hukum, tahapan pilkada tetap berjalan. Proses itu akan tetap berjalan meski yang bersangkutan terseret kasus hukum. "Secara normatif kami ingin menyampaikan, dalam hal calon gubernur atau wakil nantinya terpilih, ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik," terang dia.&nbsp; Afifudin pun melanjutkan, UU Pilkada mengatur bahwa hanya calon gubernur dan wakil gubernur terpilih yang ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bisa langsung diberhentikan saat pelantikan. "Namun yang ingin kami highlight, status hukum tersebut menjadi domain dari penegak hukum, bukan di KPU," kata dia.

Pejabat yang biasa dipanggil BG itu menyampaikan bahwa secara teknis proses hukum berada di bawah wewenang KPK.

Kena OTT KPK, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Tetap Bisa Dilantik Bila Menang Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/02/WhatsApp-Image-2023-07-02-at-224056-1119150695.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kiri) menandatangani MoU bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, di Provinsi Bengkulu, Minggu (2/7)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kiri) menandatangani MoU bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, di Provinsi Bengkulu, Minggu (2/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemprov Jatim gelar misi dagang dan investasi ke Provinsi Bengkulu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU pada Minggu, (2/7). MoU kerja sama tersebut dimaksudkan untuk memperkuat hubungan kedua provinsi. Terdapat empat sektor utama yang menjadi fokus yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. &rdquo;Kerja sama sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, memiliki potensi besar untuk dibangun partnership oleh kedua provinsi,&rdquo; ungkap Khofifah. Khofifah menjelaskan, salah satu keunggulan sektor pertanian Jatim adalah produksi beras dan kualitasnya. &rdquo;Ada banyak potensi yang ditemukenali, dipertajam, kemudian diidentifikasi, secara detail di sektor pertanian. Ke depan bisa dijadikan kerja sama antara Provinsi Bengkulu dan Jatim,&rdquo; ujar Khofifah. Gubernur menjelaskan, di sektor perkebunan komoditas kopi dan cokelat punya potensi pasar luar biasa. Dari 32 jalur tol laut, sebanyak 27 tol laut melewati Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Di sektor peternakan meliputi banyak hal yang berpotensi untuk dikerjasamakan salah satunya daging sapi potong di Jawa Timur. Di Jatim saat ini, populasi sapi terdapat lebih dari 5 juta ekor. Sebab, di Jatim terdapat BBIB (Balai Besar Inseminasi Buatan) milik Kementerian Pertanian, tepatnya di Singosari Malang. Itu merupakan potensi yang besar apabila bisa dilakukan kerja sama pelatihan agar bisa swasembada daging selanjutnya ekspor pasar ke luar negeri. &rdquo;Kultur beternak sudah jadi, teknologi sudah siap. Tinggal bagaimana kekuatan ekonomi baru masyarakat kita untuk melahirkan peternak andal,&rdquo; tutur Khofifah. Dari sektor-sektor tersebut, Gubernur Khofifah mengaku ada potensi yang sangat besar untuk dilakukan kolaborasi dan kerja sama antara kedua provinsi. Hasilnya, tidak sekadar meningkatkan roda perekonomian, lebih dari itu mampu menyejahterakan kehidupan masyarakat. &rdquo;Peternakan, pertanian, perikanan, dan perkebunan, merupakan item yang mampu dibangun partnership untuk kemudian dilakukan penajaman dan identifikasi di masing-masing sektor,&rdquo; papar Khofifah. Pelaksanaan misi dagang dan investasi Provinsi Jawa Timur di Bengkulu digelar Senin (3/7). Gubernur Khofifah berharap kegiatan itu menjadi momentum untuk menemukenali, mempertajam serta mengidentifikasi berbagai sektor, sehingga mampu menumbuhkan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi. &rdquo;Kegiatan misi dagang diharapkan dapat membantu memperluas jaringan pasar dan memperkenalkan produk unggulan Jawa Timur ke Bengkulu. Sehingga dapat memperkuat potensi perdagangan untuk menunjang perkembangan dan kemajuan di Bengkulu,&rdquo; ucap Khofifah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menandatangani MoU pada misi dagang dan investasi

Langkah Awal Misi Dagang dan Investasi, Pemprov Jatim MoU dengan Provinsi Bengkulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/apjii-bengkulu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terus berusaha memperbaiki kualitas internet di ratusan desa. Kali ini, Rohidin menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk mengatasi kendala blank spot di sekitar 80 desa dan sinyal lemah di lebih dari 30 desa.  Rohidin mengatakan, langkah awal kerja sama ini adalah dengan segera merealisasikan program Indonesia Internet Exchange (IIX) melalui pembuatan Taman Budaya district internet exchange.  “Sehingga ada pusat untuk pendistribusian internet dan para pelaku penyedia jasa internet tidak cuma satu atau dua. Sehingga lebih kompetitif, lebih murah, dan layanannya bisa lebih baik,” kata Rohidin, Jumat (21/1).  Sementara itu, Ketua Umum APJII, Muhammad Arif mengatakan bahwa pihaknya telah bertemuRohidin dan jajarannya membicarakan kerja sama ini. APJII siap mendukung progran Pemprov Bengkulu untuk menguatkan infrastruktur digital berupa percepatan layanan internet di Provinsi Bengkulu.  Menurut Arif, ada dua program utama yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan dengan Gubernur Bengkulu. Pertama, program Indonesia Internet Exchange (IIX) yang saat ini telah berjalan di 14 provinsi di Indonesia. Kedua, menumbuhkan pengusaha internet baru di Bengkulu dan mengundang pengusaha internet dari luar Bengkulu untuk berinvestasi setelah kehadiran IIX.  "Semakin banyak penyedia jasa internet ini akan semakin mempercepat infrastruktur digital dan meningkatkan kualitas layanan internet kepada masyarakat Bengkulu. Sehingga bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan Pemprov Bengkulu dengan menghadirkan IIX itu," pungkas Arif.

Cara Gubernur Bengkulu Perbaiki Kualitas Internet Di 110 Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Aksi-Solidaritas-Dukung-Palestina-Dery-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tak setuju pelajar yang mengunggah video bernada minor kepada Palestina dilarang bersekolah. Menurut dia, hak MS, pelajar tersebut, untuk menempuh pendidikan tidak boleh dicabut.  ’’Maka, saya minta untuk tidak menghilangkan kesempatan yang bersangkutan. Bagaimana caranya agar tetap bisa bersekolah,’’ tambahnya.  MS dikeluarkan (di-drop out) dari sekolah setelah video unggahannya di TikTok tentang Palestina memicu kehebohan.  MS didampingi orang tua sebenarnya sudah meminta maaf secara terbuka.  ’’Kami sudah mengembalikan anak (siswi, Red) kepada orang tuanya untuk dibina,’’ ungkap Kepala SMA Negeri 1 Benteng Eka Syaputra seperti dilansir Bengkulu Ekspres.  Menurut Rohidin, guru atau tenaga kependidikan di sekolah tidak bisa lepas tangan untuk tindakan seperti yang dilakukan MS. Mereka harus introspeksi dan lebih banyak memberikan pendidikan bimbingan konseling.  Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus A. Napitupulu juga menyebutkan, MS tidak perlu dikeluarkan dari sekolah. ’’Dinas pendidikan yang menggelar rapat untuk penyelesaian sengketa pun seharusnya peka,’’ ungkap dia.  Keputusan mengeluarkan MS dari sekolah, lanjut Eras, tidak tepat lantaran bakal berdampak panjang terhadap yang bersangkutan. ’’Langkah tersebut justru memperburuk akar masalah,’’ jelasnya.  Semestinya aparat bersama pemangku kebijakan setempat mengambil langkah yang lebih bijak. Yakni, mengedukasi MS mengenai situasi dan kondisi di Palestina.  Selain MS, kasus serupa terjadi di Lombok. Di sana aparat kepolisian bahkan menahan seorang petugas kebersihan berinisial HL. Penahanan dilakukan sejak Senin (17/5). ’’Kriminalisasi dan penahanan jelas tidak diperlukan. HL justru akan kehilangan pekerjaan, memiliki catatan kriminal, dan pemenjaraan akan berdampak sistemis pada HL beserta keluarganya,’’ terang Eras.  Dalam dua kasus tersebut, kata Eras, HL dan MS bukan merupakan pihak-pihak yang secara sengaja memiliki maksud untuk mengujarkan kebencian pada golongan tertentu. ’’Keduanya malah butuh edukasi supaya lebih paham mengenai isu terkait Palestina,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/19/05/2021/kemendikbudistek-beri-tanggapan-soal-siswi-yang-menghina-palestina/">Kemendikbudistek Beri Tanggapan Soal Siswi yang Menghina Palestina</a>  Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Hendarman mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan terkait masalah tersebut. Menurut dia, pada dasarnya Kemendikbud Ristek terus mendorong diskusi positif dengan pemerintah daerah dan dinas terkait agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.  Meski begitu, kata dia, mekanisme dan wewenang pelaksanaan sekolah berada di bawah supervisi pemerintah daerah. Dan, pihaknya senantiasa menghormati kewenangan tersebut.

Gubernur Bengkulu Tak Setuju Pelajar Yang Hina Palestina Di-DO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/com-EDHY-PRABOWO-RIKSA-PERDANA-FED-1.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur Gusril Pausi, sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Kedua kepala daerah itu bakal diperiksa pada Senin (18/1) besok.  "Benar sesuai informasi yang kami terima, Senin (18/1/2021), Gusril Pausi, Bupati Kaur dan Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi oleh tim penyidik KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (17/1).  Tim penyidik sedianya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gusril pada Senin (11/1) dan Rohidin pasa Selasa (12/1) lalu. Namun, Gusril tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa konfirmasi kepada penyidik. Sementara surat panggilan terhadap Rohidin saat itu belum diterima yang bersangkutan.  Juru bicara KPK berkatar belakang Jaksa ini memastikan, surat panggilan pemeriksaan telah disampaikan kepada keduanya. Karena itu, Rohidin dan Gusril akan diharapkan memenuhi panggilan KPK.  "Kami memanggil seseorang sebagai saksi tentu karena kebutuhan penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang rangkaian perbuatan para tersangka dalam perkara ini," pinta Ali  Sebelumnya, pada Kamis (14/1) tim penyidik KPK juga telah memeriksa Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Edwar mengenai proses perizinan usaha tambak di Kabupaten Kaur.  "Edwar Heppy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Suharjito (SJT) dkk. Dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses perizinan usaha tambak di wilayah Kabupaten Kaur, Bengkulu," tandas Ali, Jumat (15/1).  Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benur.  Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/01/2021/kpk-cecar-edhy-prabowo-soal-belanja-barang-barang-mewah-di-as/">KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Belanja Barang-barang Mewah di AS</a>  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/GW8esy_KOb4

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Barbuk2-OTT-KPK_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Sepeda road bike merek Specialized S-Works sebagai barang bukti ditunjukkan kepada wartawan saat penyampaian keterangan terkait kasus dugaan suap perizinan budidaya lobster tahun 2020 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. FOTO : FEDRIK TAR" width="100%">
<figcaption>Sepeda road bike merek Specialized S-Works sebagai barang bukti ditunjukkan kepada wartawan saat penyampaian keterangan terkait kasus dugaan suap perizinan budidaya lobster tahun 2020 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. FOTO : FEDRIK TAR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Politikus Partai Golkar itu terseret kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur. Dia bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Suharjito, pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama.  "Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SJT (Suharjito)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/1).  Belum diketahui apa yang akan didalami penyidik KPK terhadap Rohidin Mersyah. Namun lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami dugaan suap ekspor benur. Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benur.  Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/01/2021/surpres-soal-kapolri-pkb-sepertinya-rabu-keramat-kita-tunggu-saja/">Baca Juga: Surpres soal Kapolri, PKB: Sepertinya Rabu Keramat, Kita Tunggu Saja</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/luhut-tragedi-sriwijaya-air-harus-jadi-evaluasi/">Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluasi</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/sarah-beatrice-jadi-korban-sriwijaya-air-karena-ktp-dipinjam-teman/">Baca Juga: Sarah Beatrice Jadi ‘Korban’ Sriwijaya Air karena KTP Dipinjam Teman</a> KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Ekspor Benur