<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/20/53_pemotongan-2963288611.jpg" alt="PULIHKAN STABILITAS: Gubernur The Fed Jerome Powell menyebutkan bahwa penurunan suku bunga acuan bank sentral AS yang diumumkan kemarin (19/9) guna mencegah perlambatan di pasar tenaga kerja. (AFP)" width="100%">
<figcaption>PULIHKAN STABILITAS: Gubernur The Fed Jerome Powell menyebutkan bahwa penurunan suku bunga acuan bank sentral AS yang diumumkan kemarin (19/9) guna mencegah perlambatan di pasar tenaga kerja. (AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; The Federal Reserve (The Fed) akhirnya memangkas suku bunga acuannya kemarin (19/9) dini hari. Bank sentral Amerika Serikat (AS) itu menurunkan 50 basis poin (bps) untuk mencegah perlambatan di pasar tenaga kerja. Keputusan tersebut menurunkan federal funds rate (FFR) ke kisaran 4,75&ndash;5,00 persen. &rdquo;Kami berusaha mencapai situasi di mana kami memulihkan stabilitas harga tanpa peningkatan pengangguran yang tinggi, seperti yang terkadang terjadi akibat inflasi ini. Itulah yang coba kami lakukan. Saya pikir Anda dapat menganggap tindakan hari ini sebagai tanda komitmen kuat kami untuk mencapai tujuan tersebut,&rdquo; kata Gubernur The Fed Jerome Powell setelah membaca keputusan tersebut. The Fed memproyeksikan penurunan suku bunga 50 bps lagi sebelum pergantian tahun. Bank sentral AS memiliki dua pertemuan kebijakan yang bisa memotong FFR menuju kisaran 4,25&ndash;4,5 persen. Selain itu, pada 2025, suku bunga The Fed akan mencapai 3,4 persen. Bahkan pada 2026, FFR diproyeksikan menjadi 2,9 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, seiring dengan penurunan suku bunga acuan The Fed, hal itu diyakini bisa mengurangi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. &rdquo;Karena higher for longer memang salah satu faktor yang memberikan dampak sangat besar terhadap kinerja perekonomian di negara-negara berkembang. Jadi, penurunan ini adalah langkah yang memang kita harapkan,&rdquo; ujarnya di gedung DPR, Jakarta, kemarin (19/9). Dorong Aliran Modal Asing Masuk Keputusan The Fed sejalan dengan perkiraan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Menurut dia, ketidakpastian kebijakan moneter negara maju semakin reda. Prospek penurunan FFR yang lebih cepat dan lebih besar dari perkiraan semula sejalan dengan inflasi AS yang mereda. Ke depan, kejelasan arah penurunan suku bunga negara maju, khususnya AS, diperkirakan semakin mendorong aliran modal asing masuk dan memperkuat stabilitas eksternal negara berkembang. &rdquo;Perkembangan ini akan mendukung kebijakan ekonomi negara berkembang untuk tujuan ekonomi domestiknya dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi,&rdquo; jelasnya. Terpisah, Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri Sigit Prastowo menilai bahwa kebijakan BI sejalan dengan stabilisasi nilai tukar rupiah. Bagi perbankan, yang masih menjadi persoalan adalah kecukupan likuiditas. &rdquo;Yang sekarang kita rasakan, likuiditas kita kan sangat ketat,&rdquo; ungkap Sigit kepada Jawa Pos. Dia berharap penurunan suku bunga acuan bisa membuat tekanan likuiditas lebih longgar. Sebab, jika tidak dibarengi dengan pelonggaran likuiditas, biaya dana tidak akan terpengaruh. Padahal, harapannya transmisi penurunan suku bunga acuan membuat cost of fund bisa lebih murah. Dengan begitu, perbankan bisa menyalurkan kreditnya dengan harga yang lebih murah. &rdquo;Kalau kondisi suku bunga sudah turun, tapi likuiditasnya ketat, kita susah menurunkan cost of fund. Ya, karena demand funding memang masih cukup tinggi. Penurunan suku bunga itu nggak ada kaitannya dengan demand kredit. Ketika suku bunga tinggi pun demand-nya cukup tinggi,&rdquo; papar Sigit.&nbsp;(han/dee/agf/c19/dio)

The Federal Reserve (The Fed) akhirnya memangkas suku bunga acuannya. Keputusan tersebut menurunkan federal funds rate (FFR) ke kisaran 4,75

Pemotongan FFR Bakal Berlanjut hingga Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/JKT_-BI-Tahan-Suku-Bunga-Aucan_MIFTAHUL-HAYAT-14-644737125.jpeg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (20/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (20/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp 16.491 per USD tak membuat pemerintah khawatir. Pemerintah optimistis tren rupiah akan tetap positif dengan mempertimbangkan fundamental yang ada. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, kondisi rupiah belakangan karena sentimen jangka pendek. Faktor itu adalah ketegangan geopolitik Timur Tengah, The Fed, suku bunga obligasi pemerintah AS naik, dan kondisi lainnya. &rdquo;Sentimen global ini memberikan dampak ke pelemahan nilai tukar,&rdquo; jelasnya setelah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan Menkeu Sri Mulyani kemarin. Dari dalam negeri, pada triwulan kedua ada peningkatan permintaan korporasi untuk membayar dividen dan utang. Biasanya menggunakan USD. Pada triwulan ketiga, tidak ada lagi pembayaran tersebut. &rdquo;Persepsi sustanibilitas fiskal ke depan itu membuat sentimen yang berdampak pada tekanan nilai tukar rupiah,&rdquo; beber Perry. Namun, dia menekankan, pelemahan itu hanya dinamika jangka pendek. Untuk jangka panjang, Perry sangat optimistis rupiah bakal menguat. Dia menyebut sejumlah fundamental yang akan memengaruhi sentimen positif rupiah. Di antaranya, inflasi yang hanya 2,8 persen, pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, dan kredit tumbuh 12 persen. &rdquo;Kondisi ekonomi termasuk juga imbal hasil investasi itu faktor fundamental yang seharusnya mendukung rupiah menguat,&rdquo; terang dia. Keyakinan Perry itu didukung riwayat selama ini. Akhir tahun lalu rupiah juga sempat jeblok. Namun, kemudian berangsur membaik. &rdquo;Kami akan terus ada di pasar. Kami akan stabilkan nilai tukar rupiah,&rdquo; tegasnya. Perry menyebut Bank Indonesia punya cadangan devisa USD 139 miliar untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Selain itu, Bank Indonesia akan membeli SBN dari pasar sekunder. &rdquo;Kesimpulannya, secara fundamental trennya, jangan tanya hari per hari. Rupiah trennya akan menguat karena inflasi rendah, growth bagus, faktor fundamental itu bagus,&rdquo; ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan kondisi perekonomian AS, Eropa, dan Tiongkok memengaruhi ekonomi dalam negeri. &rdquo;Kami pantau bagaimana meminimalkan dampak negatif kalau terjadi mengenai Fed Fund Rate yang beberapa kali akan menurunkan suku bunga,&rdquo; ujarnya. Dia juga menyebut konsumsi masyarakat mulai pulih. Masyarakat semakin percaya diri. &rdquo;Ini jadi fondasi yang cukup baik untuk proyeksikan pertumbuhan ekonomi kita di kuarter dua ini masih terjaga seperti pada kuarter pertama,&rdquo; kata Ani, sapaan Sri Mulyani. APBN 2024 yang sedang berjalan akan dikelola pemerintah dengan hati-hati. Kurs dan harga minyak bakal memengaruhi postur APBN. &rdquo;Kami koordinasi dengan Bank Indonesia yang terus mencoba stabilisasi nilai tukar rupiah,&rdquo; ujarnya. (lyn/c6/fal)

Nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp 16.491 per USD tak membuat pemerintah khawatir. Pemerintah optimistis tren rupiah akan tetap baik

Gubernur BI: Pelemahan Rupiah Tren Jangka Pendek

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/Gubernur-BI-Perry-Warjiyo-1316588263.jpg" alt="Gubernur BI Perry Warjiyo" width="100%">
<figcaption>Gubernur BI Perry Warjiyo</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyuarakan optimisme tinggi terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai 5,3 hingga 6,1 persen pada tahun 2028.&nbsp; Keyakinan ini didasarkan pada kemajuan pesat transformasi ekonomi yang telah terjadi sejak tahun 2013, di mana perkembangan dan sinergi ini dianggap sebagai modal utama dan landasan kuat untuk memajukan kebangkitan ekonomi Tanah Air ke arah yang lebih cerah. Warjiyo menilai bahwa sinergi adalah fondasi yang kuat yang telah diletakkan selama beberapa tahun terakhir akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkesinambungan di masa depan. Dilansir dari&nbsp;<a href="http://antaranews.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://antaranews.com&amp;source=gmail&amp;ust=1701401021123000&amp;usg=AOvVaw0eGxH9ofDoiTKL7xtrJxqw">antaranews.com</a>&nbsp;oleh JawaPos.com, Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu, Perry Warjiyo menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 hingga 6,1 persen pada tahun 2028, diikuti oleh inflasi yang dijaga rendah, berkisar antara 15 hingga 35 persen. Gubernur BI menekankan bahwa prediksi ini didukung oleh transformasi ekonomi yang meningkat, yang secara khusus berkontribusi pada peningkatan modal, penyerapan tenaga kerja, dan kenaikan produktivitas. Warjiyo meyakini bahwa melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat fondasi ekonominya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjaga kesehatan neraca pembayaran dalam upaya meraih keberlanjutan ekonomi yang positif. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan menjaga stabilitas ekonomi kedepannya, Bank Indonesia (BI) akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pihak terkait. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013344932/terdorong-perputaran-ekonomi-sawit-karet-dan-batubara">Terdorong Perputaran Ekonomi Sawit, Karet, dan Batubara</a> Upaya sinergitas kebijakan Bank Sentral bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dan memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Warjiyo menyoroti bahwa kebangkitan ekonomi memerlukan transformasi di berbagai sektor, termasuk sektor riil, infrastruktur, konektivitas fisik dan digital, hilirisasi minerba, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, digitalisasi, serta perizinan yang mendukung iklim bisnis dan investasi yang ramah. Selain itu, Warjiyo bersyukur atas perannya dalam mengawal perekonomian nasional dari ancaman krisis COVID-19, menjaga ketahanan dari gejolak global, dan memberikan kontribusi positif sesuai dengan visi dan budaya kerja "Bangga BI bermakna." Ia menegaskan komitmen BI untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam pelaksanaannya, BI akan menerapkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan moneter untuk mencapai sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Serta kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung digitalisasi ekonomi keuangan dengan memastikan kesehatan industri dan stabilitas infrastruktur pembayaran nasional. Selanjutnya, Warjiyo menjelaskan bahwa kebijakan makroprudensial juga akan menjadi fokus, dengan tujuan mengoptimalkan kredit pembiayaan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pendalaman pasar uang, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perhatian terhadap ekonomi dan keuangan daerah akan menjadi bagian integral dari kebijakan tersebut. ***

Warjiyo menekankan sinergi kebijakan dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Bermodal Sinergi, Perry Warjiyo Gubernur BI Yakin Ekonomi RI Tumbuh hingga 6,1 Persen di 2028

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/BI-24-203685542.jpg" alt="Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajarannya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di kantornya, Kamis (24/8)." width="100%">
<figcaption>Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajarannya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di kantornya, Kamis (24/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 20-21 September 2023 memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI alias BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DDR) di level 5,75 persen. Suku bunga deposit facility juga dipertahankan di level 5 persen dan suku bunga lending facility di posisi 6,5 persen. "Keputusan ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran tiga plus minus satu persen pada tahun 2023 dan 2,5 plus minus satu persen pada 2024," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil RDG September 2023 yang dipantau dalam jaringan di Jakarta, Kamis (21/9). Perry menuturkan kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dari dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau, yang berlaku efektif sejak per 1 Oktober 2023. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Suku bunga deposit facility juga dipertahankan di level 5 persen dan suku bunga lending facility di posisi 6,5 persen.

Tetap 5,75 Persen, Rapat Dewan Gubernur Putuskan Pertahankan Suku Bunga Acuan BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penumpang-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri" width="100%">
<figcaption>Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pencabutan status pandemi dan beralih ke fase endemi Covid-19 diyakini akan berdampak terhadap perekonomian domestik. Roda ekonomi bahkan bakal melaju lebih kencang. &rdquo;Pasti ada pengaruh pencabutan pandemi. Mobilitas masyarakat pasti meningkat lebih tinggi,&rdquo; kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Jawa Pos kemarin (22/6). Itu tecermin dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). &rdquo;Sejak Januari hingga April tahun ini pun sudah menunjukkan peningkatan,&rdquo; imbuhnya. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah kunjungan wisman pada Januari&ndash;April 2023 mencapai 3.172.931 kunjungan. Secara kumulatif, jumlah itu naik 393 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bhima melanjutkan, angka-angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring telah dicabutnya status pandemi. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, ritel, dan hiburan akan mengalami kenaikan. Meski begitu, adanya mobilitas yang meningkat saat ini belum sepenuhnya dibarengi dengan pulihnya daya beli. Hal itu disebabkan kenaikan harga berbagai komoditas yang juga berkorelasi pada terdongkraknya inflasi. &rdquo;Terutama komponen inflasi pangan (volatile food). Ditambah lagi ada risiko El Nino. Jadi, perlu dibarengi pengendalian inflasi pangan agar daya dorong pada konsumsi masyarakat bisa meningkat lagi,&rdquo; paparnya. Pencabutan status pandemi, lanjut Bhima, akan diwarnai dengan peralihan sektor-sektor mana saja yang bakal bertumbuh. Jika pada masa pandemi Covid-19 sektor-sektor seperti kesehatan, farmasi, telemedisin, hingga digital mendapat angin segar pertumbuhan, ke depan giliran sektor lain yang akan bergeliat. &rdquo;Sekarang berubah. Jadinya sektor yang terkait rekreasi, konser, hiburan, olahraga, dan sektor-sektor konvensional akan naik,&rdquo; katanya. Meski begitu, jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, Bhima memandang belum akan terkerek tinggi. Dia memproyeksikan ekonomi akan tumbuh hanya di kisaran 5 persen hingga 5,1 persen. Kondisi itu lebih disebabkan negara-negara mitra datang Indonesia seperti Korsel, Jepang, Tiongkok, Eropa, hingga AS yang mayoritas mengalami outlook yang melemah. &rdquo;Kapasitas industrinya pun menurun sehingga output dari komoditas yang sedang booming itu mulai berakhir. Padahal, Indonesia adalah negara penghasil komoditas SDA. Hal ini akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi pascapandemi berakhir,&rdquo; ulasnya. Kenaikan suku bunga acuan di berbagai negara maju juga harus diwaspadai. Sebab, itu akan berdampak pada kondisi makroekonomi di dalam negeri. Secara umum, Bhima melihat resiliensi ekonomi Indonesia masih terjaga. &rdquo;Ekonomi global kurang baik, tapi kita terdorong oleh demografi usia produktif yang tinggi dan konsumsi yang tinggi. Itu semua sensitif sekali pada mobilitas. Jadi, begitu ekonomi sebesar RI dengan banyak penduduk yang sudah mulai aktif, itu akan signifikan memengaruhi tingkat konsumsi,&rdquo; terangnya. Optimisme serupa dirasakan kalangan pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, pencabutan status pandemi diharapkan bisa makin mendorong pergerakan dan konsumsi masyarakat secara umum. Sejak momen tidak wajib masker, kata dia, mobilitas masyarakat perlahan mulai meningkat. &rdquo;Dengan berubahnya status saat ini menjadi endemi, kami bisa berekspektasi bahwa segala kegiatan dan konsumsi masyarakat akan kembali ke level normal seperti sebelum ada pandemi,&rdquo; ujarnya. Periode libur panjang di akhir bulan yang berbarengan dengan liburan sekolah akan ikut menjadi momen yang positif untuk industri di segala sektor mendulang demand. &rdquo;Termasuk untuk pariwisata dan perhotelan. Meski sebenarnya sudah ada peningkatan dari awal tahun, momen liburan panjang seperti ini juga pasti ada peningkatan,&rdquo; bebernya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengenai pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia. Keputusan tersebut sejalan dengan pencabutan status darurat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) awal Mei lalu. Shinta menyebutkan, pencabutan status akan berdampak positif pada pasar keuangan, pasar saham, pertumbuhan kinerja kredit, dan ekonomi secara keseluruhan. &rdquo;Sehingga berkorelasi atas dampak positif Indonesia di mata investor,&rdquo; ungkapnya. Yang pasti, jelas Shinta, pencabutan status pandemi akan kian mendorong mobilitas masyarakat. &rdquo;Sehingga akan menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, meningkatkan juga angka konsumsi domestik kita,&rdquo; sambung dia. Di sisi lain, dalam rapat dewan gubernur (RDG) kemarin, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik. Didukung oleh permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor. Kenaikan konsumsi rumah tangga masih terus berlanjut yang didorong peningkatan mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi. &rdquo;Investasi juga tetap kuat, terutama investasi non bangunan, sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi,&rdquo; jelas lulusan Iowa State University itu. (dee/han/agf/c9/fal)

Pencabutan status pandemi dan beralih ke fase endemi Covid-19 diyakini akan berdampak terhadap perekonomian domestik.

Efek Pencabutan Status Pandemi, Mobilitas Tinggi, Daya Beli Belum Pulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-0084.jpg" alt="Gubernur BI Perry Warjiyo menjadi keynote speaker high level seminar Aligning Policies for Climate Transition di Bali Nusa Dua Convention Center, kemarin (30/3) (AGAS/JAWAPOS)" width="100%">
<figcaption>Gubernur BI Perry Warjiyo menjadi keynote speaker high level seminar Aligning Policies for Climate Transition di Bali Nusa Dua Convention Center, kemarin (30/3) (AGAS/JAWAPOS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan iklim merupakan ancaman bagi dunia. Berdampak besar terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam keketuaan di ASEAN 2023, Indonesia mengajak negara-negara sahabat untuk menjaga agar situasi tidak semakin memburuk.  "Ini sangat penting karena ketika kita berbicara tentang dampak perubahan iklim dan degradasi alam yang lebih besar, akan menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial jika tidak ditangani secara tepat dan diantisipasi sejak dini," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam high level seminar Aligning Policies for Climate Transition di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (30/3).  Makanya, perubahan iklim merupakan salah satu dari tiga pilar agenda penting dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN 2023. Jika mampu mengatasi perubahan iklim dengan kesepakatan jalur keuangan (finance track) soal ini, maka bisa menahan potensi penurunan ekonomi global sampai 11 hingga 14 persen.  "Ini banyak dampak ekonomi dan sosial. Juga untuk ekonomi inklusif dan pertumbuhan dunia," imbuh pria asal Sukoharjo itu.  Perry menyebutkan, tiga aspek penting untuk mewujudkan transisi transisi keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Yakni, kebijakan yang kuat dan kemauan politik dari otoritas, kerangka kerja transisi perubahan iklim yang jelas, dan kekuatan modal.  "Karena pada akhirnya, menggerakkan agenda transisi membutuh modal dan investasi baru. Yang lebih hijau, ramah lingkungan, serta inklusif," jelasnya.  Menurut dia, negara ASEAN dengan masing-masing perbedaannya dalam kapasitas dan tantangan harus memiliki asistensi teknis dalam transisi hijau. Bank sentral berperan bukan hanya untuk mempromosikan keuangan hijau. Tapi juga pada tahap implementasinya. Terutama pada transisi keuangan.  BI berkomitmen bersama swasta dan pemerintah menuju Sustainable Development Growth (SDG). Implementasinya, seperti telah menerapkan sejumlah kebijakan di antaranya insentif likuiditas bagi bank yang menjalankan proyek hijau, asistensi teknis keuangan hijau berbalut loka karya untuk pemerintah daerah, manajemen cadangan devisa yang meliputi portofolio sektor hijau,dan sukuk.  Negara ASEAN sendiri dinilai cukup rentan terhadap perubahan iklim. Mempertimbangkan tingginya risiko bencana alam dan ketergantungan terhadap sektor yang sensitif terhadap iklim. Misalnya, sektor pertanian dan sumber daya alam (SDA). Juga masih tingginya populasi dan ekonomi berbasis pesisir.  Deputy Secretary General Financial Stability Board (FSB) Rupert Thorne memaparkan standar penerapan keuangan hijau dalam FSB Roadmap on Climate-related Financial Risks untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang meliputi empat aspek.  "Yaitu disclosure (pengungkapan), data, asesmen kerentanan, serta instrumen regulasi dan pengawasan," jelasnya.  Director Finance United Nations Development Programme (UNDP) Marcos Neto menyampaikan arti penting pembiayaan transisi iklim untuk mendukung negara berkembang dalam agenda transisi. Hal ini membutuhkan kerangka transisi yang jelas. Agar memastikan konsistensi kebijakan dan dapat mendorong partisipasi sektor swasta.  Meski demikian, terdapat hambatan utama untuk transisi menuju emisi nol. Yakni kurangnya pendanaan bagi negara berkembang. Saat ini sektor swasta memegang peranan penting untuk aliran pendanaan.  Tercatat di 2022, transaksi pasar keuangan berkelanjutan negara ASEAN mencapai USD 82 miliar. Jumlah tersebut masih jauh dari potensinya. Cara mengoptimalkan potensi tersebut adalah dengan memenuhi sejumlah aspek.  "Di antaranya produk dan tools pembiayaan yang inovatif, aturan dan insentif, data dan pengungkapan, koordinasi internasional termasuk yang telah dilakukan dalam keketuaan ASEAN saat ini, serta manajemen risiko dan kebijakan," paparnya.

Menggerakkan Agenda Transisi Energi Butuh Modal dan Investasi Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Said-Abdullah-Banggar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah mengusulkan nama Perry Warjiyo menjadi calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Usulan nama itu telah diterima DPR RI dari Presiden Jokowi.  "Presiden Joko Widodo telah mengirimkan nama calon Gubernur BI ke DPR. Tampaknya mengusulkan Perry Warjiyo, tentu saja kami perlu mengamankan kebijakan presiden, sebab kami bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah dikonfirmasi, Rabu (22/2).  Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini mengungkapkan, sosok Gubernur BI ke depan harus sigap dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga. Selain itu, Gubernur BI ke depan diharapkan bisa membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti pandemi covid-19 yang menerpa Indonesia pada 2020-2021 lalu.  "Peran BI sangat besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap SBN melalui private placement. BI yang bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi. BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Gubernur BI saat ini juga telah membuktikannya," papar Said.  Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, kata Said, sosok Gubernur BI haruslah yang memiliki jaringan internasional. Hal ini akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia.  "Kepercayaan ini sangat penting sebab pasar keuangan kita belumlah dalam," tegas Said.  Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku segera memutuskan calon Gubernur BI periode 2023-2028. "Kita putuskan kalau enggak hari ini, besok. Nama-namanya (kandidat) sudah masuk ya," ungkap Jokowi di Jalan Ciliwung, Jakarta Selatan, Selasa (21/2) kemarin.

Said: Jokowi Kembali Tunjuk Perry Warjiyo Sebagai Gubernur BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BI-ANTARA.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota partai politik dilarang menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI), hal ini tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang sudah disepakai Pemerintah dan DPR RI, pada beberapa waktu lalu.  "Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang: ... (c) menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik," bunyi draf RUU PPSK Pasal 47 yang dikutip JawaPos.com, Minggu (11/12).  Untuk diketahui, draf RUU PPSK ini mengacu pada dokumen telah mengalami perubahan pada Kamis (8/12) pukul 08.46 WIB.  Dalam hal ini, Gubernur BI dilarang berasal dari anggota parpol lantaran jabatan gubernur dan deputi gubernur senior dapat disetujui dan ditolak oleh DPR. Bahkan, jika usulan tersebut ditolak, maka Presiden wajib mengajukan calon baru.  "Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR," bunyi Pasal 41 Ayat (1).  Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan calon anggota Gubernur BI dilarang menjadi anggota parpol atau pengurus partai politik salah satunya guna menjaga independensi lembaga tersebut.  Selain itu juga dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi check and balance untuk menguatkan fungsi badan supervisi yang ada di Bank Indonesia.  "Sebagai bagian dari menjaga independensi dari lembaga-lembaga, calon anggota Gubernur Bank Indonesia, anggota dewan komisioner OJK dan anggota dewan komisioner LPS dipersyaratkan untuk tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik saat pencalonannya," ungkap Menkeu saat Raker dengan Komisi XI DPR, Kamis (8/12).  Sebelumnya, ramai diberitakan kader partai politik (parpol) diusulkan menjadi anggota Dewan Gubernur BI. Dalam hal ini, anggota dewan berencana menghapus Pasal 47 C yang isinya menyebutkan syarat Dewan Gubernur BI dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.

RUU PPSK, Anggota Parpol Dilarang Jadi Gubernur Bank Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wisma-BNI-46-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Gedung-gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Senin (27/1/2020). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 berkisar di bawah 5,1 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung-gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Senin (27/1/2020). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 berkisar di bawah 5,1 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tekanan pandemi Covid-19 terhadap ekonomi RI belum berhenti. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal II akan mengalami kontraksi.  Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan beberapa indikator ekonomi yang memicu kontraksi. Yakni, realisasi pertumbuhan kuartal I, data penjualan produk otomotif, volume transaksi kartu kredit, jumlah penumpang angkutan udara, hingga kinerja ekspor impor.  Realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I hanya tumbuh 2,97. Bisa dipastikan, pelemahan akan berlanjut pada kuartal II. Suhariyanto memerinci, pertumbuhan ekonomi di enam sektor melambat, kecuali sektor pertanian.  ”Ini karena pergeseran puncak panen raya dari April ke kuartal II,’’ ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin (22/9).  Lalu, untuk penjualan mobil, pada kuartal I turun 93,21 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penjualan motor yang disebut Suhariyanto lebih mencerminkan pengeluaran golongan menengah ke bawah juga turun. Pada April, penjualan motor turun 79,31 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. ”Jadi, penurunannya dalam sekali,’’ ucap Suhariyanto.  Dari kelompok pengeluaran, seluruh komponen turun cukup dalam pada kuartal I. Konsumsi rumah tangga tercatat turun dari 5,02 persen menjadi 2,84 persen. Penyebabnya, penurunan bahan non makanan, penurunan konsumsi pakaian, alas kaki, transportasi dan komunikasi, penjualan otomotif, serta lainnya.  Pada kuartal I nilai transaksi elektronik kartu kredit dan debit hanya terkontraksi 1,07 persen. Namun, pada April-Mei tertekan hingga 18,96 persen.  Jumlah penumpang angkutan udara juga demikian. Pada kuartal I sudah terkontraksi hingga 13,62 persen dan berlanjut hingga negatif 87,91 persen. ”Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, kita bisa perkirakan akan cukup dalam kontraksi pada kuartal kedua,’’ imbuh dia.  Suhariyanto menambahkan, BPS mencatat jumlah iklan lowongan kerja di seluruh media menyusut selama pandemi Covid-19. Hingga Mei 2020, perusahaan yang memasang iklan juga anjlok hingga 50 persen dari sebelum ada pandemi. ”Bahkan, jumlah iklan lowongan kerja di sektor jasa keuangan dan asuransi turun. Juga untuk makanan, minuman, dan industri pengolahan,’’ jelas dia.  Sejalan dengan kondisi itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat, khususnya di daerah yang memiliki destinasi wisata. Itu akibat industri pariwisata yang babak belur karena penurunan jumlah wisman yang datang sejak Februari 2020. ”Pengangguran terbuka di beberapa provinsi dengan karakteristik destinasi wisata seperti DIJ dari Februari sebesar 2,86 persen naik menjadi 3,38 persen,’’ jelasnya.  Dari kondisi itu, BPS menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 membawa perubahan besar, dari perilaku masyarakat, mobilitas, hingga konsumsi. Skema pemulihan ekonomi nasional dinilai perlu memperhatikan pola perubahan perilaku konsumsi tersebut.  Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional bergantung penerapan protokol kesehatan di masa transisi new normal. Masyarakat harus mematuhi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak, akan terjadi outbreak kasus positif Covid-19 yang menimbulkan gelombang kedua. ”Jika terjadi second wave akan memperburuk situasi dan pemulihan ekonomi domestik,” kata Perry dalam rapat dengan Komisi XI DPR kemarin.  Perry yakin nilai indikator ekonomi lainnya seperti nilai tukar rupiah masih bisa menguat. Sebab, mata uang Garuda masih undervalue atau di bawah nilai semestinya. Meskipun, belakangan rupiah mengalami pelemahan terhadap USD.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=AGXEwgzZko0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=85JTplyr49c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6sqKC-3tpig

Kuartal II, Ekonomi Lebih Tertekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kiri) dan Deputi Gubernur Erwin Rijanto (kanan) bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kiri) dan Deputi Gubernur Erwin Rijanto (kanan) bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) saat ini terus melemah bahkan berpotensi menyentuh level 16.000 per USD. Mengutip Jisdor di bi.go.id, Kamis (19/3) pukul 16.00 WIB, rupiah bertengger di level 15.712 per USD.  Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melihat, depresiasi nilai tukar mata uang Garuda disebabkan para investor global tengah diliputi tekanan dan ketidakpastian. Tekanan dan ketidakpastian tersebut disebabkan penyebaran virus korona, sehingga membuat investasi aset berisiko mengalami pelemahan cukup dalam.  "Premi risiko meningkat sangat tinggi dan semua negara menghadapi investor yang melepas asetnya, karena ada kepanikan dari virus Covid-19 ini," ujarnya melalui teleconference, Kamis (19/3).  Meski begitu, Perry memastikan mekanisme pasar tetap terjaga. Likuiditas di pasar keuangan dan valuta asing tetap terjaga.  Sebab, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah stimulus fiskal dan stimulus ekonomi untuk meringankan beban masyarakat dan perusahaan dari dampak Covid-19. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menempuh langkah-langkah guna menjaga kesehatan perbankan dan lembaga keuangan nonbank, serta bekerjanya pasar modal.  "Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh baik oleh pemerintah, Bank Indonesia, maupun OJK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Rupiah Dekati Level 16.000, Gubenur BI: Investor Panik dengan Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur bank indonesia

Berita Terkini