<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/IMG-20230910-WA0045-2757702005.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mendampingi Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia meninjau kawasan investasi Pulau Rempang, Barelang, Batam, Minggu (13/8)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mendampingi Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia meninjau kawasan investasi Pulau Rempang, Barelang, Batam, Minggu (13/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Sarafuddin Aluan memastikan Gubernur Ansar Ahmad mendukung rencana investasi pabrik kaca di Pulau Rempang, Batam. Dia menegaskan, Gubernur Kepri selalu siap untuk hadir di tengah masyarakat Rempang dalam hal mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. &rdquo;Pak Ansar itu selalu siap untuk membantu menyelesaikan masalah Rempang. Hanya saja beliau yang hanya sebagai anggota dalam Tim Percepatan Pengembangan kawasan Rempang tidak selalu mendapatkan informasi terkait perkembangan di lapangan,&rdquo; kata Sarafudin Aluan seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Minggu (10/9). Sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung rencana investasi di Rempang, kata Aluan, Gubernur Kepri telah mengeluarkan keputusan Nomor 828 Tahun 2023 tentang Dukungan Pemerintah Provinsi Kepri Terhadap Pengelolaan Kawasan Rempang yang ditandatangani Ansar Ahmad. Gubernur Ansar tidak pernah mempermasalahkan ketika dalam tim Pengembangan Kawasan Rempang hanya sebagai anggota. Sebab, yang terpenting investasi berjalan dan prosesnya bisa dilalui dengan baik secara bertahap. Selain itu, lanjut Aluan, Gubernur Ansar juga diminta untuk membantu menyukseskan sosialisasi pengembangan Rempang setelah selesai rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta. Rapat juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian dan Menparekraf Sandiaga Uno. &rdquo;Tapi, sayangnya setelah pulang dari Jakarta Gubernur Ansar tidak diajak koordinasi oleh Tim Pengembangan Kawasan Rempang,&rdquo; ujar Sarafudin Aluan. Menurut Aluan, masih banyak inisiatif gubernur terkait sosialisasi pengembangan kawasan Rempang. Oleh karena itu, dia mengajak BP Batam selaku Ketua Tim Pengembangan Kawasan Rempang dapat meningkatkan koordinasi satu sama lain. Terlebih saat ini terjadi aksi penolakan masyarakat terkait rencana relokasi penduduk di Pulau Rempang. &rdquo;Jadi, tidak benar kalau kemudian Gubernur Ansar disebut tidak terlihat dalam masalah Rempang ini,&rdquo; tegas Aluan.

Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri memastikan Gubernur Ansar Ahmad mendukung rencana investasi pabrik kaca di Pulau Rempang, Batam

Tim Percepatan Pastikan Gubernur Kepri Dukung Investasi di Rempang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/semoga-segera-ditemukan-kepala-bnpb-minta-prioritaskan-cari-warga-hilang-di-longsor-natuna-230309002528.jpg" alt="Tim gabungan mengangkat kantong berisi jenazah korban banjir bandang dan tanah longsor di Kampung Genteng, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/3). Antara" width="100%">
<figcaption>Tim gabungan mengangkat kantong berisi jenazah korban banjir bandang dan tanah longsor di Kampung Genteng, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/3). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad bersama Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Yudi Yulistyanto dan Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun, Kamis (9/3) menjenguk seorang korban longsor yang sedang dirawat di RSUD Natuna di Ranai.  Korban bernama Hafsah, 69, terbaring penuh luka di bagian wajah didampingi anak dan menantu ketika Gubernur Kepri dan rombongan datang menjenguk. Gubernur menyalami Hafsah dan mendoakan supaya cepat pulih, kemudian bisa berkumpul lagi dengan anggota keluarga yang lain.  ”Ibu tenangkan pikiran saja dulu biar cepat pulih. Tidak usah pikirkan masalah rumah. Nanti pemerintah akan bangunkan rumah baru untuk para korban sebanyak 100 unit di belakang astaka, termasuk punya ibu,” kata Ansar seperti dilansir dari Antara di RSUD Natuna.  Gubernur berharap korban bencana longsor di Pulau Serasan tetap tabah dan lebih waspada. Dalam kesempatan itu, gubernur tampak menyerahkan bantuan yang dibungkus amplop cokelat yang diselipkan di balik selimut tempat tidur Hafsah dirawat.  Hal serupa juga diikuti Kapolda Kepri dan Danrem 033/WP. Selain menjenguk Hafsah, rombongan mengecek sistem pelayanan di RSUD Natuna. Beberapa kali dia menyapa masyarakat yang antre untuk berobat, sambil melayani masyarakat yang meminta foto bersama dengan Danrem dan Kapolda Kepri.  Bencana longsor di Pulau Serasan, Natuna, Senin (6/3), menyebabkan 30 korban meninggal dan 24 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Jumlah korban meninggal diperkirakan bertambah karena proses pencarian masih berlangsung.  Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin menyebut Tim Satgas gabungan kembali menemukan 10 jasad korban tanah longsor di Desa Pangkalan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.  ”Ada 10 jenazah lagi yang ditemukan tim satgas gabungan akibat tertimbun tanah longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna,” kata Achmad Daniel Chardin.  Pangdam I/BB mengatakan ke-10 jasad korban tanah longsor di Desa Pangkalan itu sudah didata untuk kemudian dilakukan identifikasi di hari ketiga pencarian. Pada hari pertama dan kedua pencarian tim gabungan yang terdiri atas Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan menemukan 11 jasad korban.  Terdapat 1.216 orang mengungsi akibat bencana tanah longsor di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Natuna, Kepulauan Riau, Senin (6/3). Pengungsi itu tersebar di empat titik terdiri atas pos lintas batas negara 219 orang, Puskesmas Serasan 215 orang, Pelimpak serta Masjid Al Furqon 500 orang, dan SMA 1 Serasan 282 orang.

Gubernur Kepri Jenguk Korban Longsor di RSUD Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230114_0749221.jpg" alt="Jalan layang di Kota Tanjungpinang, Kepri, akan dioperasikan pada akhir Januari. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Jalan layang di Kota Tanjungpinang, Kepri, akan dioperasikan pada akhir Januari. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebut jalan layang simpang Mal Ramayana Kota Tanjungpinang mulai dioperasikan akhir Januari.  ”Pengerjaannya sudah rampung. Tinggal finishing saja,” kata Ansar Ahmad seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Sabtu (14/1).  Dia mengatakan, tujuan utama jalan layang itu dibangun, sebagai solusi mengatasi kemacetan di simpang Mal Ramayana menuju ke arah kantor pusat Pemerintahan Provinsi Kepri di Pulau Dompak. Selain itu, keberadaan infrastruktur fisik tersebut juga makin mempercantik wajah ibu kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.  Hal ini pun sejalan dengan upaya Ansar menjadikan Tanjungpinang lebih dikenal di luar daerah, karena selama ini masih ada anggapan bahwa Tanjungpinang adalah Pangkal Pinang, Ibu Kota Provinsi Bangka Belitung.  ”Semoga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dan di sisi lain wajah ibu kota kita bisa dilirik investor sebagai peluang investasi,” ujar Ansar.  Jalan layang Tanjungpinang merupakan salah satu proyek strategis Gubernur Ansar pada 2022 dengan total anggaran sebesar Rp 60 miliar. Seluruh anggarannya bersumber dari dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kementerian keuangan.  Proyek itu dikerjakan kontraktor PT Pandji Bangun Persada asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mulai Maret 2022 hingga akhir Desember 2022.  ”Panjangnya sekitar 450 meter, terdiri atas dua jalur berlawanan,” ucap Ansar.  Salah seorang warga Tanjungpinang, Defri, antusias menyambut jelang dioperasikannya jalan layang simpang Mal Ramayana tersebut. Sebab, akan terhindar dari masalah kemacetan yang kerap terjadi sebelum proyek itu dibangun, terutama saat jam kerja.  ”Kawasan ini dulu juga rawan kecelakaan lalu lintas. Tapi sekarang tak perlu khawatir lagi, jalan layang kini jadi solusinya,” ucap Ansar Ahmad.

Gubernur Sebut Jalan Layang Tanjungpinang Beroperasi Akhir Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230106-WA0009_11.jpg" alt="Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Humas Pemprov Kepri/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Humas Pemprov Kepri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membahas rencana investasi energi baru terbarukan (EBT) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.  Gubernur Ansar menemui Menteri Bahlil di Jakarta, untuk berkoordinasi tentang beberapa permohonan dari investor yang berminat melakukan investasi EBT atau energi hijau di Kepri.  ”Hal ini perlu kita konsultasikan, mengingat adanya rencana investasi energi hijau yang cukup besar. Kita menyambut baik rencana investasi ini, karena Kepri merupakan wilayah strategi perbatasan negara yang memiliki daya tarik investasi ekonomi yang tinggi,” kata Gubernur Ansar seperti dilansir dari Antara, Jumat (6/1).  Menurut dia, rencana investasi tersebut juga telah ditetapkan sebagai salah satu daerah yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat. Perusahaan Gurin Energy Pte Ltd yang berkantor pusat di Singapura telah melakukan tahap awal mengajukan permohonan investasi EBT yang akan ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri.  ”Ini rencana investasi untuk sektor energi melalui rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar dengan kekuatan 2 Gigawatt. Total investasi sebesar 2,5 miliar dollar atau setara Rp37 triliun dengan kebutuhan lahan 2.000 hektare,” papar Ansar.  Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyambut baik usaha Gubernur Ansar dalam melayani dan memfasilitasi para investor dalam menanamkan modal asing (PMA).  ”Ini bentuk dari pelayanan kita sebagai pemerintah sehingga para investor memiliki jaminan hukum agar investasinya dapat berjalan baik,” ujar Bahlil Lahadalia.  Bahlil menyampaikan, usai pelaksanaan Presidensi G-20, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Indonesia ke depan akan mulai menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Konsep energi hijau sudah semestinya dilaksanakan di Indonesia.  ”Untuk itu saya mendukung akan rencana investasi ini dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut termasuk bersama Pemprov Kepri,” ucap Bahlil Lahadalia.  Country Director Gurin Energy Pte Ltd Diko Dewantomo Darwoto ikut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Ansar yang telah memfasilitasi dan melayani pihaknya sebagai salah satu investor. ”Kami telah diarahkan serta telah dilakukan pembahasan awal untuk menjamin agar investasi ini bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah,” tutur Diko.

Gubernur Kepri dan Menteri Investasi Bahas Rencana Investasi EBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20220930_1525191.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan, gaji pegawai tenaga kependidikan (PTK) non ASN khusus guru naik Rp 100 ribu pada 2023. Yakni dari Rp 2,4 juta jadi Rp 2,5 juta per bulan.  ”Ini khusus guru dulu. Gaji mereka kita naikkan sebesar Rp 100 ribu per bulan,” kata Gubernur Ansar Ahmad seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Rabu (4/1).  Ansar menyebut hal itu diharapkan dapat meningkatkan semangat para guru PTK non ASN untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru punya tugas dan tanggung jawab berat dalam hal melahirkan calon generasi penerus bangsa yang cerdas serta memiliki kepribadian yang baik, karena mereka kelak akan jadi pemimpin di negeri ini, khususnya di Provinsi Kepri.  ”Maka itu, sudah sewajarnya Pemprov Kepri berupaya terus meningkatkan kesejahteraan guru PTK Non ASN,” ujar Ansar.  Selain itu, Gubernur Ansar juga berkomitmen bahwa pada 2023 gaji PTK non ASN dianggarkan selama satu tahun penuh. Sehingga, tidak terjadi penundaan pembayaran gaji guru-guru honorer tersebut seperti tahun-tahun sebelumnya.  Dia juga mendesak Dinas Pendidikan Pemprov Kepri mempercepat penyelesaian SK kontrak kerja PTK Non ASN agar bisa segera ditandatangani pada awal tahun ini.  ”Gaji guru PTK Non ASN jadi prioritas kami di tahun ini. Keterlambatan pembayaran gaji mereka tahun lalu, tidak boleh terulang lagi,” terang Ansar Ahmad.  Berdasar data dari Dinas Pendidikan Pemprov Kepri total PTK non ASN di daerah itu sekitar 2.952 orang. Meliputi guru dan tenaga kependidikan di tingkat SMA/SMK/SLB.  Selain mendapatkan gaji Rp 2,5 juta per bulan, mereka juga dapat tanggungan BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari dana APBD Pemprov Kepri.

Gaji Guru PTK Non ASN 2023 di Kepri Naik Rp 100 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20221222_1201181.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau (Diskominfo Kepri) Hasan meminta warga mewaspadai belakangan beredar akun WhatsApp palsu mencatut nama Gubernur Ansar Ahmad. Akun WhatsApp tersebut digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan memakai nama dan foto Gubernur Kepri Ansar Ahmad.  ”Oknum itu menjalankan modus penipuan dengan nomor kontak WhatsApp +62 812-1335-4537. Foto profilnya menggunakan gambar Gubernur Ansar berkemeja hijau dan sedang memberikan sambutan,” kata Hasan seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Senin (2/1).  Hasan memastikan, Gubernur Ansar tidak pernah menggunakan nomor kontak WhatsApp tersebut. Dia menduga, itu adalah salah satu modus penipuan yang dilakukan oknum tertentu untuk tujuan tidak baik.  Oleh karena itu, dia mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani seluruh permintaan pelaku penipuan tersebut. ”Harap masyarakat waspada penipuan yang mengatasnamakan Gubernur Ansar Ahmad di WhatsApp. Jangan dilayani permintaan apa pun, karena itu bukan kontak beliau,” ujar Hasan.  Hasan mengaku baru mengetahui modus penipuan itu, setelah beberapa orang menyampaikan ada nomor WhatsApp menggunakan foto dan nama Gubernur Ansar. ”Sekali lagi saya sampaikan jangan layani, itu bukan Pak Ansar, tapi modus penipuan,” terang Hasan.  Hasan mengutarakan jika profil kepala daerah memang telah banyak dipakai oleh penipu dunia maya untuk melancarkan aksinya. Untuk itu masyarakat diharapkan tidak mudah percaya jika ada yang menghubungi atas nama pejabat daerah.  ”Saya pastikan Pak Gubernur tidak pernah meminta apa pun. Jadi, jangan sampai ada tambahan korban penipuan berikutnya,” ucap Hasan.

Waspada, Akun WhatsApp Palsu Catut Nama Gubernur Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221205-WA0019_1-1.jpg" alt="Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendampingi Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin (batik) di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kepri, Senin (5/12). Nikolas Panama/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendampingi Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin (batik) di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kepri, Senin (5/12). Nikolas Panama/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad berharap Mahkamah Agung (MA) membangun pengadilan negeri (PN) di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri.  ”Kami berharap MA membangun pengadilan agama dan PN di seluruh kabupaten dan kota,” kata Ansar saat menyampaikan sambutan dalam peresmian 13 pengadilan tingkat banding baru dan 38 gedung pengadilan tingkat pertama di PN Tanjungpinang, Kepri sperti dilansir dari Antara, Senin (5/12).  Saat ini, lanjut Ansar, Kepri baru memiliki empat pengadilan negeri di Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna, yang menangani 5.036 perkara. Sedangkan Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas, belum memiliki pengadilan negeri.  Sementara itu, pengadilan agama di Kepri yang telah beroperasi yakni di Batam, Natuna, Tanjungpinang, Anambas, Lingga, dan Karimun. Pengadilan agama tersebut menangani 4.893 perkara pada 2021.  Ansar mengapresiasi MA dalam mengoperasikan Pengadilan Tinggi Kepri, sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Sebab, tidak perlu lagi ke Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.  Dia juga mendukung MA mengoperasikan Pengadilan Tinggi Kepri karena membuka akses masyarakat di wilayah yang terdiri atas pulau-pulau dan 96 persen lautan itu.  Ansar mengatakan, peran Pengadilan Tinggi Kepri makin strategis karena wilayah tersebut berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, dengan potensi kejahatan berskala internasional, seperti penjualan orang, penyelundupan narkoba, pencurian ikan oleh nelayan asing, dan perampokan di laut.  Dia menambahkan, Pemprov Kepri menyiapkan lahan seluas 2 hektare masing-masing untuk pembangunan Pengadilan Tinggi Kepri dan Pengadilan Tinggi Agama Kepri di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.  ”Hukum harus ditegakkan untuk kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan Pengadilan Tinggi Kepri memberi keadilan bagi pencari keadilan. Saya doakan seluruh jajaran MA selalu sukses. Kalau kita menanam pohon-pohon kebaikan yang kita tanam, kita akan mendapatkan kebaikan pula,” ucap Ansar.  Menanggapi keinginan Ansar tersebut, Ketua MA Syarifuddin mengatakan, pembangunan gedung pengadilan negeri harus melalui usul dari pemerintah daerah ke MA. Kemudian, MA akan melanjutkan usul tersebut kepada presiden.  ”Pembangunan dan pengoperasian PN tidak perlu melalui UU (undang-undang), melainkan cukup berdasar keputusan presiden,” ujar Syarifuddin.  Dia menyebutkan pihaknya telah mengusulkan 39 pengadilan negeri baru. Namun, usul tersebut tidak termasuk pengadilan negeri untuk kabupaten di Kepri.  ”Silakan pemda usulkan. Kami segera tindak lanjuti,” tutur Syarifuddin.

Gubernur Kepri Harap MA Bangun PN di Seluruh Kabupaten/Kota