<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/BANJIR-2726338658.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memberikan respons soal banjir Semarang yang belum surut, Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (24/10)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memberikan respons soal banjir Semarang yang belum surut, Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (24/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Guyuran hujan deras dan rob membuat sejumlah titik di Kota Semarang dilanda banjir. Terutama di Jalan Kaligawe Raya yang menjadi jalur utama pantura Semarang - Surabaya.&nbsp; Hingga Sabtu pagi (24/10), genangan air masih belum surut. Data sementara BPBD Kota Semarang, sedikitnya ada delapan titik jalan raya dan jalan permukiman yang tergenang banjir setinggi kurang lebih 90 sentimeter.&nbsp; Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan pihaknya telah mendirikan tiga dapur umum untuk warga Kota Semarang yang terdampak banjir. Sebanyak 8 pompa pun dikerahkan.&nbsp; "Kemudian pompa juga sudah kerja sama dengan Dinas Pusdataru. Untuk sudetan-sudetan akan kita lakukan besok Senin," tuturnya saat kunjungan kerja di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat malam (24/10). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan jajaran OPD dan pemerintah kabupaten/kota uang terdampak banjir, khususnya di wilayah Demak dan Semarang.&nbsp; "Karena prakiraan cuaca kan nggak bisa kita prediksi, sehingga kita harus menyiapkan betul. Provinsi dan kabupaten bekerja sama agar tidak terjadi luapan yang lebih fluktuatif pada masyarakat terdampak," tambah Luthfi. Yang terpenting saat ini, Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang bersinergi untuk menyediakan kebutuhan bagi masyarakat terdampak, seperti dapur umum dan bantuan sosial. "Kemudian pengurangan banjir yang kita lakukan terus, kita maksimalkan, ya kita ke doakan tidak terlalu fluktuatif ya cuaca di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Semarang, sehingga tidak menumpuk kembali (banjir)," pungkasnya. Di sisi lain, melansir dari laman resmi bnpb.go.id, BNPB mengungkapkan sebanyak 4.265 jiwa dari Kecamatan Genuk dan 33.915 jiwa dari Kecamatan Pedurungun terdampak banjir Semarang kali ini.&nbsp; Ada sejumlah titik dengan genangan tinggi, di antaranya Bangetayu Kulon dengan ketinggian air mencapai 20 - 50 cm. Di Banjardowo, Gebangsari, dan Genuksari, genangan rata-rata 15 - 60 cm. Sementara di kawasan Jalan Pantura Kaligawe, air setinggi setengah meter membuat lalu lintas tersendat dan truk-truk besar terjebak hingga lebih dari 24 jam. Di depan RSI Sultan Agung, genangan bahkan mencapai 80 cm.

Data BPBD Kota Semarang mencatat ada delapan titik jalan raya dan jalan permukiman yang tergenang banjir setinggi kurang lebih 90 centimeter

Banjir Semarang Belum Surut! Gubernur Jateng Ahmad Luthfi: Kami Terus Maksimalkan Pengurangan Genangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/JATENG-1-1677552235.jpg" alt="Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin bersama Rektor Undip Semarang Suharnomo meresmikan program desalinasi Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Selasa (30/9/2025)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin bersama Rektor Undip Semarang Suharnomo meresmikan program desalinasi Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Selasa (30/9/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas jangkauan program desalinasi di kabupaten/kota, guna memenuhi kebutuhan air bersih warganya. Teranyar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin bersama Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Suharnomo meresmikan program desalinasi Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak pada Selasa, 30 September 2025. Tak ayal, warga desa setempat sudah tidak perlu was-was terkait kebutuhan air bersih dan sehat yang harus dikonsumsinya. Salah seorang warga setempat, Siti Nurjanah mengaku, sangat terbantu dengan adanya desalinasi tersebut. Ia dan warga lainnya tidak perlu lagi jauh-jauh membeli air ke luar desa. Terlebih harga yang ditawarkan juga lebih murah dibandingkan harga air bersih per galon yang dibeli di luar. "Ini sangat membantu buat masyarakat. Harganya juga tidak terlalu tinggi, rasanya nikmat banget. Dulu susah dapat air bersih untuk minum, harus beli di luar. Sekarang lebih dekat," ujarnya saat ditemui di lokasi peresmian. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/JATENG-2-1791139207.jpg" alt="Program air minum Program Deselinasi yang digagas Pemprov Jateng di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jateng. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Program air minum Program Deselinasi yang digagas Pemprov Jateng di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jateng. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Desalinasi di Desa Banjarsari tersebut pengelolaannya diserahkan kepada Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Banjarsari Bergerak. Mulai dari produksi sampai distribusi air bersih sampai ke masyarakat. Menurut Ketua KPSPAMS Banjarsari Bergerak, Ahmad Bahrudin, operasional desalinasi sudah dimulai sejak Agustus 2025. Selama satu bulan para warga digratiskan untuk mengakses air tersebut. Sejak 8 September 2025 lalu warga hanya membayar sekitar Rp3.000-Rp4.000 per galon. Penghasilan yang didapat akan digunakan untuk biaya operasional seperti perawatan dan tagihan listrik. Desalinasi tersebut dibangun di wilayah Dukuh Brangsong, Desa Banjarsari. Lokasi dipilih karena cukup dekat dengan embung Banjarsari yang menjadi sumber air untuk diproses menjadi air bersih. Dikatakan, air dari proses desalinasi tersebut sudah dilakukan uji laboratorium. Hasilnya, air tersebut layak untuk dikonsumsi. "Tiga hari lalu hasil laboratorium menjelaskan kalau air ini sangat bagus," jelasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/JATENG-3-4279799047.jpg" alt="Pemprov Jateng menyerahkan pengelolaan Desalinasi di Desa Banjarsari tersebut pengelolaannya diserahkan kepada Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Banjarsari Bergerak." width="100%">
<figcaption>Pemprov Jateng menyerahkan pengelolaan Desalinasi di Desa Banjarsari tersebut pengelolaannya diserahkan kepada Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Banjarsari Bergerak.</figcaption>
</figure> Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, desalinasi tersebut merupakan satu dari empat titik yang disiapkan oleh Pemprov Jateng dan Undip. Desalinasi itu mengubah air payau atau air tawar menjadi air bersih untuk konsumsi masyarakat. Selain di Demak, tiga daerah lainnya ada di Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, dan Pati. Terkait kebutuhan listrik desalinasi, ia sudah memerintahkan langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dan dinas terkait lainnya untuk memberikan bantuan solar panel. Bantuan tersebut agar dapat meringankan beban biaya tagihan listrik. "Di Demak ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat hampir 2000 warga atau satu desa. Harapannya, kesehatan masyarakat terjamin dan kebutuhan dasar air minum ini terpenuhi. Ini adalah kerja kolaboratif antara Pemerintah Provinsi dengan Undip dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah kita," katanya. Luthfi juga menegaskan bahwa kebutuhan air bersih merupakan salah satu indikator untuk mengintervensi penurunan angka kemiskinan dan stunting di wilayah tersebut. "Jadi, implikasi kemiskinan di antaranya sehat dan kebutuhan dasar terpenuhi. Ini adalah salah satu faktor agar masyarakat terjamin kebutuhan air bersih di wilayah kita," tegasnya. Dalam acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Jawa Tengah Nawal Arafah dan Bupati Demak Eisti'anah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng bersama Wakil Gubernur juga melakukan sejumlah kegiatan. Antara lain penanaman pohon, gelar pasar murah, pembuatan kartu identitas anak (KIA), cek kesehatan gratis dokter spesialis keliling (Speling), serta pelatihan mitigasi bencana.

Program desalinasi Desa Banjarsari  yang digagap Pemprov Jateng membantu warga tidak perlu lagi jauh-jauh membeli air ke luar desa.

Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga, Jangkauan Program Desalinasi Pemprov Jateng Terus Diperluas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/AHMAD-LUTHFI-26-3240835141.jpg" alt="Pemprov Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan/(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemprov Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan/(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan. Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusar, Senin, 25 Agustus 2025. Maruarar mengatakan, Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan itu karena telah mengalokasikan anggaran bidang perumahan dalam jumlah yang besar. Total ada 17.510 unit rumah yang dialokasikan pada 2025. Jauh di atas Provinsi Aceh yang menempati peringkat kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 2.110 unit. Dikatakan Maruarar, pertumbuhan pertumbuhan rumah subsidinya juga besar. Melalui kepempinan Gubernur Ahmad Luthfi, penyediaan perumahan banyak difasilitasi. &ldquo;Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur," kata sosok yang akrab disapa Ara itu saat menyerahkan penghargaan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan yang diterima dari Kementerian PKP menjadi motivasi untuk Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, dinas-dinas, dan stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan terkait penyediaan perumahan. "Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena (program) perbaikan rumah layak huni bisa bikin sekitar 17 ribu. Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem," katanya. Secara umum, kondisi perumahan di Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 terdapat sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit. Terdiri atas backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan 310.855 unit. Untuk itu tahun 2025 Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi. Terbagi atas 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial. "Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim, tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya,&rdquo; kata dia. Menurut dia, upaya program pembangunan perumahan warga ini juga salah satu upaya pengentasan miskin ekstrem di wilayahnya. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menambahkan, penghargaan tersebut menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah. "Ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan," katanya. Boedyo menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Semua kerja kolaborasi itu sudah dipantau progresnya. Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan. Sebisa mungkin tiap tahun mengalami peningkatan. Pada 2025 ini, alokasi dari pemerintah provinsi sejumlah 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067. &ldquo;Kurang lebih jumlah totalnya 26 ribuan, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan, karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait layanan dasar perumahan ini," jelasnya.

Pertumbuhan rumah subsidi di Provinsi Jateng besar dan Melalui kepempinan Gubernur Ahmad Luthfi, penyediaan perumahan banyak difasilitasi.

Jateng Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Program Penyediaan Perumahan dari Kementerian PKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/RIFKI-19-A-2001803755.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Capaian pembangunan Jawa Tengah dari berbagai sektor pada semester I tahun 2025 menunjukkan tren positif. Capaian itu tak lepas kerja-kerja kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai instansi lintas lini. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah di lapangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Selasa, 19 Agustus 2025. &ldquo;Hari ini, 19 Agustus 2025, tepat 6 bulan saya bersama Gus Yasin memimpin Provinsi Jawa Tengah. Capaian Jawa Tengah pada Semester I 2025 menunjukkan arah pembangunan yang positif,&rdquo; kata Luthfi di depan peserta upacara. Ucapan itu bukan isapan jempol belaka. Angka dan data menunjukkan benar adanya. Pertumbuhan ekonomi di provinsi ini naik dari 4,96% di triwulan I menjadi 5,28% di triwulan II. Pun dengan tingkat kemiskinan berhasil turun dari 9,58% (Semester II 2024) menjadi 9,48% (Semester I 2025). &ldquo;Kita doakan bisa lebih menggigit lagi, karena keberhasilan pembangunan apapun, parameternya adalah kesejahteraan masyarakat, dengan kemiskinan menurun,&rdquo; kata Luthfi. Kondisi inflasi juga masih terkendali. Dari 0,75% di triwulan I naik menjadi 2,20% di triwulan II, sehingga pengendalian harga pangan akan terus kita perkuat. Pengendalian itu akan dilakukan melalui kegiatan operasi pasar, pendirian posko inflasi secara bersama, koordinasi lintas sektoral dalam rangka penetrasi harga di kabupaten/kota secara bersama-sama. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/RIFKI-19-B-4214983466.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat meninjau sekolah SLTA di Jawa Tengah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat meninjau sekolah SLTA di Jawa Tengah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Pun dengan capaian realisasi investasi juga menunjukkan tren positif. Realisasi investasi Jawa Tengah tumbuh tertinggi di Pulau Jawa. Hingga semester I 2025, realisasi investasinya mencapai Rp 45,58 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Singapura, RRT, Hongkong, Korea Selatan, dan Samoa Barat. Sektor andalan antara lain industri alas kaki, tekstil, karet-plastik, elektronik, serta kawasan industri. &ldquo;Kabupaten Demak menjadi lokasi investasi tertinggi dengan Rp 6,24 triliun, disusul Kendal, Batang, Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang,&rdquo; beber Luthfi. Atas capaian investasi tersebut, berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data, serapan tenaga kerja pada semester I 2025 ini mencapai 222 ribu tenaga kerja, atau tertinggi di Pulau Jawa. &ldquo;Ini penting di Jateng, investasi padat modal juga menyerap tenaga kerja lebih banyak,&rdquo; kata dia. Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan kinerja Pemprov Jateng berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). Untuk bidang pendidikan, Pemprov telah mengalokasikan anggaran RpRp9,355 triliun. Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk renovasi 322 sekolah, pembangunan 10 unit sekolah baru, beasiswa 15 ribu siswa miskin, beasiswa untuk 1.100 anak putus sekolah, sekolah kemitraan, modernisasi alat praktek di 63 SMK, dan lainnya. Di bidang kesehatan, Pemprov Jateng juga melakukan pembangunan rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam, asuransi kesehatan, Speling, dan lainnya. Untuk bidang Perumahan dan permukiman, pada 2025 ini Pemprov Jateng melakukan penanganan perumahan sebanyak 26.356 unit. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/RIFKI-19-C-2378941362.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi apresiasi kepada siswa berprestasi di Provinsi Jawa Tengah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi apresiasi kepada siswa berprestasi di Provinsi Jawa Tengah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Pun dengan bidang pekerjaan umum, Pemprov Jateng melakukan peningkatan jalan sepanjang 64,13 km, rehabilitasi jalan 68,73 Km, selebihnya 2.307,26 km melalui penanganan pemeliharaan rutin. Pemprov juga melakukan pembangunan dan pemeliharaan jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Untuk bidang Sosial, Pemprov mengalokasikan bantuan untuk kelompok usaha bersama (Kube) sebanyak 1.030 kelompok, sambungan listrik untuk rumah tangga kurang mampu, pelayanan masyarakat dalam panti, dan lainnya. Luthfi menilai, secara umum capaian semester I 2025 menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Walakin, dengan semangat &ldquo;Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045&rdquo;, Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk terus bergandengan tangan mewujudkan Jawa Tengah yang sejahtera, adil, dan berdaya saing. "Jadi membangun Jawa Tengah itu harus super team dan bersama-sama. Tidak boleh punya ego sektoral atau superman, tidak boleh menang-menangan, tetapi bersama-sama, karana nyawanya Jawa Tengah adalah kebersamaan, gotong royong yang itu sudah ditularkan oleh para pendahulu kita," kata Luthfi.

Gubernur Ahmad Luthfi mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah naik dari 4,96% di triwulan I menjadi 5,28% di triwulan II.

Di Hari Jadi ke-80 Provinsi Jateng, Ahmad Luthfi Beberkan Capaian Positif Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/JATENG-07-4252682548.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7). Gerakan tersebut merupakan bentuk intervensi Pemprov Jateng untuk merespons kenaikan harga beberapa bahan pokok, sekaligus menjaga keterjangkauan harga beli masyarakat. Selain Purworejo, kegiatan serupa juga digelar di sepuluh kabupaten/kota lainnya. Khususnya di daerah yang harga komoditas beras dan minyak gorengnya terpantau tinggi. &ldquo;Tahap awal ini digelar di sebelas kabupaten/kota, kerja sama dengan JTAB, Bulog, dengan Muspida,&rdquo; kata Luthfi. Kegiatan ini, lanjut dia, untuk melakukan penetrasi harga agar tidak terjadi kelangkaan dan fluktuasi harga yang terlalu tinggi di masyarakat. Sebab, tinggi harga pokok bisa berpotensi mempengaruhi inflasi. Intervensi yang dilakukan Pemprov Jateng dalam kegiatan tersebut berupa subsidi harga bahan pokok dengan nilai total Rp 40 juta dan perkiraan omzet sebesar Rp 300 juta. GPM ini dilaksanakan dengan melibatkan para pelaku usaha pangan (BUMN, BUMD, gapoktan/poktan/pelaku usaha pangan lainnya) sehingga mendapatkan harga dasar dan memotong panjangnya rantai distribusi untuk sampai tangan konsumen. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/JATENG-07-B-1107101757.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> Komoditas yang dijual dalam GPM antara lain beras sebanyak 10 ton, harga normal Rp 13.500/kg, disubsidi Rp 2.500/kg menjadi Rp 11.000/kg; minyak goreng 2.000 liter, harga normal Rp 18.000/liter, disubsidi Rp 4.000/liter, menjadi Rp 14.000/liter; telur ayam ras 1 ton, harga normal Rp 28.000/kg, disalurkan dengan harga Rp 24.000/kg. Kemudian ada gula pasir 500 kg, harga normal Rp 17.500/kg, disalurkan dengan harga Rp 15.000/kg; bawang putih 250 kg, harga normal Rp 36.000/kg, disalurkan dengan harga Rp 28.000/kg; bawang merah, harga normal Rp 50.000/kg, disalurkan dengan harga Rp 40.000/kg; dan cabai rawit merah, harga normal Rp 50.000/kg, disalurkan dengan harga Rp 30.000/kg. &ldquo;Kegiatan ini memberikan bahan pokok murah melalui subsidi. Intervensi pemerintah ini dalam rangka penetrasi harga agar terjangkau oleh masyarakat, kemudian inflasi kita bisa dijaga,&rdquo; jelas Ahmad Luthfi didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari dan Bupati Purworejo. Menurut Luthfi, kenaikan harga beras yang ada di beberapa daerah akan ditindaklanjuti segera bersama dengan Bulog. Apalagi saat ini sudah masuk musim panen, penetrasi akan dilakukan agar tidak terjadi kenaikan harga yang tinggi. &ldquo;Kenaikan harga kebutuhan pokok dipengaruhi oleh beberapa hal, saat ini juga musim anak masuk sekolah, kebutuhan meningkat dan sebagainya, sehingga negara harus hadir dalam rangka penetrasi harga,&rdquo; jelasnya. Melihat antusiasme masyarakat yang berbelanja di GPM, Luthfi sudah meminta kepada dinas dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kegiatan. GPM akan dijadikan role model penetrasi harga. &ldquo;(Masyarakat) ramai sekali. Dari pagi ramai sekali, lihat saja. Ini menjadi role model untuk kita gerakkan di sebelas kabupaten/kota, tidak hanya Purworejo,&rdquo; pungkasnya. Salah seorang warga, Estimah, mengaku senang dengan adanya Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan oleh Pemprov Jateng. Di sana ia dapat membeli bahan pokok dengan harga yang lebih murah dari harga di pasar. &ldquo;Ini beli beras, minyak goreng, dan telur. Harganya miring sedikit dibanding di luar. Senang karena harga di luar mahal. Beras di luar Rp 14 ribu, ini 5 kg Rp 55 ribu, beli 10 kg tadi,&rdquo; ujar warga asal Desa Kaliurip Purworejo itu. Ahmad Luthfi Tegaskan: Jangan Coba-coba Timbun Bahan Pokok Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memerintahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Polda Jateng untuk terus memantau ketersediaan bahan pokok penting masyarakat. &ldquo;Satgas Pangan provinsi kita sudah kerja sama dengan Polda. Saya imbau masyarakat jangan coba-coba menimbun bahan pokok, karena itu nanti bisa terkena sanksi terkait pidana,&rdquo; kata Luthfi saat meninjau Gerakan Pangan Murah di Halaman Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7). Luthfi menjelaskan, tindakan penimbunan sudah jelas dilarang oleh undang-undang. Operasi-operasi akan dilakukan oleh Satgas Pangan Provinsi bekerja sama dengan Satgas Pangan Polda Jateng. &ldquo;Penimbunan jelas dilarang. Nanti akan kami lakukan operasi-operasi dari satgas pangan kita dengan Polda,&rdquo; tandasnya. Satgas Pangan sudah jalan mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Tugasnya adalah melakukan pengamatan, pendataan, dan kalau perlu melakukan penindakan. Apabila ada pihak yang ditemukan menimbun kebutuhan pokok masyarakat maka penindakan akan diserahkan kepada kepolisian. Lebih lanjut, kata Luthfi, tidak boleh ada yang melakukan penimbunan di tengah masyarakat yang membutuhkan.

Gerakan pangan murah bentuk intervensi Pemprov Jateng merespons kenaikan harga bahan pokok, sekaligus menjaga keterjangkauan masyarakat.

Jaga Stabilitas Harga, Ahmad Luthfi Gencarkan Gerakan Pangan Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/LUTHFI-02-204109776.jpg" alt="Ahmad Luthfi dalam Rembug Bareng Gubernur Jateng dengan Pimpinan Media di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (2/7). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ahmad Luthfi dalam Rembug Bareng Gubernur Jateng dengan Pimpinan Media di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (2/7). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak insan media di wilayahnya untuk bersama-sama membangun daerah. Sebab, membangun daerah butuh kerja sama semua pihak. &ldquo;Pembangunan tidak bisa parsial, tidak bisa kasuistik. Harus ada kolaborasi luar biasa. Dan media, tidak boleh saya tinggalkan. Harus menyertai kami dari provinsi sampai desa,&rdquo; kata Luthfi dalam Rembug Bareng Gubernur Jateng dengan Pimpinan Media di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (2/7). Menurut Luthfi, pers bukan hanya pelapor, tetapi juga analis dan mitra strategis dalam menyukseskan program-program pembangunan secara konstruktif. &ldquo;Kalau media tidak ikut, masyarakat tidak akan tahu kerja kita,&rdquo; ujarnya. Dalam pertemuan itu, Luthfi mengurai sejumlah program prioritas 2025, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga swasembada pangan. &ldquo;Kerja kolaboratif ini penting agar daerah tidak jalan sendiri-sendiri. Bukan siapa paling menonjol, tapi bagaimana semuanya maju bersama,&rdquo; tandasnya. Salah satu yang jadi fokusnya adalah pembangunan bidang kesehatan di desa. Ia menyebut, meski ada puskesmas, banyak desa bahkan belum memiliki dokter. Karena itu, ia mendorong program pengiriman dokter spesialis gratis untuk penanganan TBC, kanker serviks, dan penyakit berat lainnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/LUTHFI-02-B-743465258.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berfoto bersama dengan Pimpinan Media dalam acara Rembug Bareng Gubernur Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (2/7). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berfoto bersama dengan Pimpinan Media dalam acara Rembug Bareng Gubernur Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (2/7). (Istimewa).</figcaption>
</figure> &ldquo;Desa adalah backbone (tulang punggung). Kita juga melakukan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sebanyak 17 ribu unit, kita hitung fiskalnya. Layanan kesehatan juga kita dekatkan, termasuk 3.900 warga desa sudah di-screening lewat program Speling,&rdquo; jelasnya. Di sektor pertanian, Jateng menyumbang 18,8% produksi beras nasional tahun 2024, dari total lahan pertanian 1,5 juta hektare. Terkait penanganan rob di Sayung Demak, ia menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Proyek Giant Sea Wall di Sayung terus berlanjut dan ditargetkan fungsional 2026. Namun untuk jangka pendek, Luthfi telah mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng untuk melakukan intervensi di desa-desa terdampak. Kendati demikian, Luthfi menyatakan, pekerjaan pemerintah tidak akan diketahui masyarakat apabila tidak dibersamai oleh insan media. Pihaknya juga tidak anti terhadap kritik. Sebanyak 76 media dari berbagai daerah dan asosiasi media berkumpul dalam agenda Rembug Bareng Gubernur Jateng. Sejumlah media arus utama turut hadir, seperti Kompas, Tribun Jateng, Radar Group (Jawa Pos), Solo Pos, Suara Merdeka, Bisnis Indonesia, Detik.com, Liputan6.com, Media Indonesia, LKBN Antara dan lainnya. Selain itu hadir pula media penyiaran seperti TVRI, RRI, Metro TV, SCTV/Indosiar, TV One, Inews, Kompas TV, dan lainnya.

Pers bukan hanya pelapor, tetapi juga analis dan mitra strategis dalam menyukseskan program-program pembangunan secara konstruktif.

Ahmad Luthfi Ajak Insan Media Ikut Serta Bangun Jateng