<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gubernur-aceh-nonaktif-irwandi-yusuf-hadapi-sidang-tuntutan-jaksa-kpk_m_.jpg" alt="Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf saat menjalani sidang di PN Tipikor, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf saat menjalani sidang di PN Tipikor, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI memperberat hukuman terhadap Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf. Majelis Hakim PT DKI menjatuhkan hukuman delapan tahun pidana penjara kepada Irwandi. Padahal, pada pengadilan tingkat pertama Irwandi divonis tujuh tahun pidana penjara.  "Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2019 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian bunyi putusan PT DKI seperti dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Rabu (14/8).  Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim PT DKI juga memperberat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Irwandi. PT DKI mencabut hak politik Irwandi selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok, sementara Pengadilan Tipikor Jakarta mencabut hak politik Irwandi selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok.  "Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana," kata Majelis Hakim.  Dalam putusan tersebut, PT DKI menyatakan menyatakan Irwandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 serta menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua.  Namun, seperti halnya putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Majelis Hakim PT DKI juga menyatakan Irwandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima gratifikasi senilai Rp 32,454 miliar dari Board of Management (BOM) Nindya Sejati Joint Operation (JO) terkait pembangunan Dermaga Bongkar ‎pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh yang dibiayai APBN sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga.  Putusan ini diambil Majelis Hakim PT DKI yang diketuai Ester Siregar serta dua Hakim Anggota, yakni Anthon R. Saragih dan Jeldi Ramadhan.  Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Irwandi Yusuf. Selain pidana penjara dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Irwandi selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Hukuman ini lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang menuntut Irwandi untuk dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok.  Dalam putusannya, Hakim menyatakan Irwandi terbukti menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.  Tak hanya suap, Majelis Hakim juga menyatakan Irwandi terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022. Namun, majelis hakim menilai, dakwaan ketiga JPU KPK tidak terbukti.  Dakwaan tersebut, yakni penerimaan gratifikasi senilai Rp 32,454 miliar dari Board of Management (BOM) Nindya Sejati Joint Operation (JO) terkait pembangunan Dermaga Bongkar ‎pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh yang dibiayai APBN. Dalam surat dakwaan Jaksa KPK, Irwandi menerima gratifikasi dari Nindya Sejati bersama-sama dengan Izil Azhar.

PT DKI Perberat Hukuman Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakai-alat-bantu-dengar-saat-sidang-irwandi-merasa-tak-bersalah_m_-1.jpg" alt="Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf mulai menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (26/11). Kepala daerah yang menikah siri dengan model Fenny Steffy Burase itu didakwa menerima suap Rp 1 miliar yang terkait dengan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi Rp 41,7 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri menerangkan, Irwandi diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebagian uang suap diduga mengalir ke Aceh Marathon 2018 untuk pembiayaan medali dan jersey. Istri Irwandi, Fenny Steffy Burase, menjadi tim ahli dalam kegiatan itu. Soal gratifikasi Rp 41,7 miliar, jaksa menduga Irwandi mendapatkannya selama menjabat gubernur dua periode. Yakni, periode 2007-2012 dan 2017 sampai sekarang. Di sisi lain, Irwandi yang kemarin menggunakan alat bantu dengar saat sidang membantah hampir semua dakwaan jaksa. Dia menyebut penerimaan yang dipaparkan dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/lawan-korupsi-polres-di-aceh-janjikan-imbalan-10-persen-bagi-pelapor" target="_blank">dakwaan</a> sama sekali tidak benar. "Intinya, saya tidak pernah menyuruh dan diberi tahu dan tidak pernah menerima (suap dan gratifikasi, Red). Saya yakin tidak bersalah. Dan kasus ini ada hal lain, politik," kata Irwandi.&nbsp;

Pakai Alat Bantu Dengar saat Sidang, Irwandi Merasa Tak Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakai-alat-bantu-dengar-saat-sidang-irwandi-merasa-tak-bersalah_m_.jpg" alt="Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf mulai menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (26/11). Kepala daerah yang menikah siri dengan model Fenny Steffy Burase itu didakwa menerima suap Rp 1 miliar yang terkait dengan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi Rp 41,7 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri menerangkan, Irwandi diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebagian uang suap diduga mengalir ke Aceh Marathon 2018 untuk pembiayaan medali dan jersey. Istri Irwandi, Fenny Steffy Burase, menjadi tim ahli dalam kegiatan itu. Soal gratifikasi Rp 41,7 miliar, jaksa menduga Irwandi mendapatkannya selama menjabat gubernur dua periode. Yakni, periode 2007-2012 dan 2017 sampai sekarang. Di sisi lain, Irwandi yang kemarin menggunakan alat bantu dengar saat sidang membantah hampir semua dakwaan jaksa. Dia menyebut penerimaan yang dipaparkan dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/lawan-korupsi-polres-di-aceh-janjikan-imbalan-10-persen-bagi-pelapor" target="_blank">dakwaan</a> sama sekali tidak benar. "Intinya, saya tidak pernah menyuruh dan diberi tahu dan tidak pernah menerima (suap dan gratifikasi, Red). Saya yakin tidak bersalah. Dan kasus ini ada hal lain, politik," kata Irwandi.&nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengakuan-gubernur-aceh-soal-umrah-bersama-steffy-burase_m_.jpg" alt="Fenny Steffy Burase, calon istri kedua Irwandi Yusuf saat bersaksi di sidang suap Dana Otsus Aceh." width="100%">
<figcaption>Fenny Steffy Burase, calon istri kedua Irwandi Yusuf saat bersaksi di sidang suap Dana Otsus Aceh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 semakin membuka seperti apa hubungan asmara Irwandi Yusuf dengan Fenny Steffy Burase. Sejoli yang berencana menikah secara siri itu sempat melaksanakan ibadah umrah bersama di Tanah Suci, Makkah, pada Desember 2017. Irwandi Yusuf mengaku sempat pergi ke tanah suci untuk melakukan ibadah umrah bersama Fenny Steffy Burase. Selama menjalani ibadah umrah, semua keperluan Steffy di Arab Saudi ditanggung penuh oleh gubernur Aceh nonaktif. "Di Makkah kalau ada keperluan dia bilang ke saya," kata Irwandi saat bersaksi untuk tersangka suap DOKA dengan terdakwa Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (25/10). Akan tetapi, Irwandi mengelak jika hartanya telah menyatu bersama Steffy. Pernyataannya itu menangkis dugaan KPK yang menyebut dia sudah menikah secara siri pada 8 Desember 2017. "Itu berlebihan (harta menyatu dengan Steffy)," ucapnya. Mantan Komandan Tentara GAM itu berdalih kebaikannya kepada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/10/2018/bantah-nikah-siri-steffy-hanya-akui-pernah-diajak-umrah-irwandi" target="_blank">Steffy</a> agar Aceh Marathon bisa terlaksana dengan baik. Sebab event tersebut diketuai oleh Steffy sendiri. "Yang penting bagi saya Aceh Marathon jalan," tegas Irwandi. Dalam persidangan sebelumnya, Senin (22/10), Steffy membantah telah menikah secara siri pada Desember 2017. Dia menyatakan akan menggelar pernikahan secara sah pada 5 Juli 2018. Sebelum rencana pernikahan terlaksana, Irwandi bersama keluarganya melakukan ibadah umrah. Steffy sempat berpesan pada Irwandi kalau memang ingin menikahi dirinya maka Irwandi harus&lrm; benar-benar adil dan tidak menyembunyikan soal beristri dua. "Saya bilang ke beliau (Irwandi), kalau beliau mau menikahi saya. Beliau harus menunjukkan ke semua orang dan ke &lrm;saya sendiri bahwa beliau sanggup beristri dua," ujar Steffy. Setelah umrah dengan keluarga, Irwandi kembali menemui Steffy untuk mengajaknya umrah bersama sampai akhirnya mereka menyusul keluarga Irwandi yang masih berada di tanah suci. "Beliau pulang jemput saya, sebelum pernikahan ada baiknya sama-sama kita berdoa supaya ini tuh keputusan yang benar," papar Steffy. Namun sebelum pernikahan itu terlaksana, Irwandi lebih awal terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 3 Juli 2018. Biro hukum KPK membeberkan bahwa Irwandi dan Steffy telah menikah siri pada 8 Desember 2017 di Jakarta, sehingga Steffy leluasa meminta uang kepada orang-orang dekat dan anak buah Irwandi. Karena ada kedekatan keduanya sebagai suami-istri. "Bahwa berdasarkan beberapa berita acara pemeriksaan (BAP) yang termohon sampaikan dan percakapan WhatsApp dari telepon genggam Steffy Burase membuktikan bahwa sejak 8 Desember 2017 Irwandi Yusuf dan Fenny Steffy Burase telah terikat hubungan suami istri," demikian bunyi dokumen jawaban KPK atas gugatan praperadilan yang dilayangkan Irwandi, di PN Jaksel.

Pengakuan Gubernur Aceh soal Umrah Bersama Steffy Burase

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hampir-12-jam-istri-siri-irwandi-masih-jalani-pemeriksaan-di-kpk_m_.jpg" alt="Fenny Steffy Burase yang merupakan istri siri Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf diperiksa KPK hampir 12 jam oleh penyidik KPK." width="100%">
<figcaption>Fenny Steffy Burase yang merupakan istri siri Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf diperiksa KPK hampir 12 jam oleh penyidik KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa Fenny Steffy Burase sebagai saksi kasus dugaan suap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Namun, sudah hampir 12 &nbsp;jam proses pemeriksaan dijalani oleh Steffy masih belum selesai. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, istri siri Irwandi ini diperiksa terkait kasus yang dialami oleh pasanganya. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar dugaan penerimaan aliran dana dalam kasus ini. "Penyidik mendalami dugaan penerimaan uang dan hubungan antara Steffy dengan tersangka IY (Irwandi Yusuf)," ujar Febri di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat malam (19/10). Lebih lanjut, mantan aktivis Indonesia Coruption Watch (ICW) itu mengaku pihaknya mengonfirmasi sejumlah komunikasi yang dilakukan para pihak terkait perkara ini.&nbsp;Selain itu, lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini juga mendalami soal hubungan keduanya untuk menelusuri dugaan pengaruh yang bersangkutan terhadap para pejabat dan proyek di Aceh. "Hubungan tersebut perlu kami dalami untuk memastikan dugaan pengaruh terhadap pejabat-pejabat dan proyek di Aceh," imbuhnya. Sekadar infromasi, Steffy tidak memenuhi panggilan KPK pada Kamis (18/10) dengan alasan melakukan pemeriksaan ke dokter. Steffy sendiri ialah panitia Aceh Marathon International yang seharusnya berlangsung di Sabang pada 29 Juli 2018.&nbsp; Steffy juga sudah dicegah bepergian keluar negeri sejak 7 Juli 2018 selama enam bulan. Selain mantan model asal Manado itu, KPK juga memeriksa tiga orang lainnya yakni Nizarli, Rizal Aswandi, dan Teuku Fadhilatul Amri. Diketahui pada sidang praperadilan yang diajukan Irwandi Yusuf di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu (17/10), KPK dalam jawaban praperadilan mengungkapkan bahwa Steffy dan Irwandi telah menikah siri pada 8 Desember 2017 lalu. Namun, Irwandi dan Steffy membantah telah menikah siri dengan Steffy. "Hampir tetapi tidak jadi," ucap Irwandi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/10). "Saya dekat dengan Pak Irwandi, benar, tapi tidak ada pernikahan atau mungkin belum ada pernikahan," ujar Steffy di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Untuk diketahui, kasus ini bermula saat Bupati Bener Meriah, Ahmadi diduga memberikan uang kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan insfrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada provinsi Aceh tahun anggaran 2018. Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari DOKA.&nbsp; Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.&nbsp;Dalam kegiatan ini lembaga antirasuah mengamankan beberapa bukti diantaranya uang sebesar Rp 50 juta, bukti perbankan dan catatan proyek. Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.&nbsp; Sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Hampir 12 Jam, Istri Siri Irwandi Masih Jalani Pemeriksaan di KPK