<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/whT9BpIVGx4g8EbCG3eG8ni6NEr4zDG0v84fahU4-1838391145.jpg" alt="Potret Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza berniat menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dalam waktu dekat. Yusril ingin berbicara dengan kedua kepala daerah itu untuk membantu menyelesaikan sengketa 4 pulau di perbatasan Aceh dan Sumut.&nbsp;</p> <p>Sebagaimana diketahui oleh publik secara luas, saat ini ada 4 pulau yang menjadi objek sengketa antara Sumut dan Aceh. Yakni Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Yusril menyatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai masalah tersebut, khususnya yang berhubungan dengan persoalan hukum di bawah kemenko yang dia pimpin.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Saya juga dalam waktu dekat akan bicara dengan Mualem (Gubernur Aceh Muzakir Manaf) dan tokoh-tokoh Aceh lainnya serta gubernur Sumut untuk membantu menyelesaikan masalah empat pulau itu,&rdquo; ungkap Yusril dalam keterangan resmi pada Senin (16/6).&nbsp;</p> <p>Menurut Yusril, masalah 4 pulau tersebut belum bisa dibawa ke ranah pengadilan. Sebab, penetapan batas wilayah ditegaskan melalui peraturan dalam negeri (permendagri). Hingga saat ini, belum terbit permendagri mengenai batas-batas wilayah antara Aceh dan Sumut. Kalau pun sudah ada, sambung dia, aturan itu bukan objek sengketa tata usaha negara yang bisa dibawah ke pengadilan.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Satu-satunya jalan adalah melakukan uji formil dan materiil ke Mahkamah Agung. Tetapi, hal itu jugabelum dapat dilakukan karena permendagrinya belum ada,&rdquo; tandas Yusril.&nbsp;</p> <p>Masalah ketidakjelasan batas wilayah antar daerah biasanya diserahkan oleh Pemerintah Pusat untuk diselesaikan pemerintah daerah. Namun, sampai saat ini Aceh dan Sumut belum menyelesaikan masalah terkait 4 pulau itu. Karena itu, Pemerintah Pusat berinisiatif memfasilitasi dan membantu penyelesaian masalah tersebut. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan bakal turun tangan.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Menteri Koordinator Yusril Ihza berencana bertemu dengan Gubernur Aceh dan Sumut untuk menyelesaikan sengketa 4 pulau di perbatasan.

Bantu Selesaikan Sengketa 4 Pulau, Menko Yusril Bakal Temui Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/aceh-2240187014.jpg" alt="Gubernur Aceh, Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh, Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang meminta semua toko harus tutup saat azan berkumandang viral di media sosial. Muzakir meminta warganya untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah pada bulan suci Ramadhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap azan berkumandang, toko harus tutup semua laksanakan sholat," kata Muzakir Manaf dikutip pada akun media soaial Instagram, Jumat (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015763110/tak-hanya-indonesia-bagian-barat-tahun-ini-karhutla-berpotensi-terjadi-di-indonesia-timur">Tak Hanya Indonesia Bagian Barat, Tahun Ini Karhutla Berpotensi Terjadi di Indonesia Timur</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, sebagai pemimpin Provinsi Aceh dirinya mempunyai tanggung jawab untuk memastikan syariat Islam berjalan di wilayah Serambi Mekah. Karena itu, ia mengeluarkan surat edaran agar seluruh toko tutup saat azan berkumandang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai pemimpin, kami memiliki tanggung jawab memastikan syariat Islam berjalan secara kaffah di Aceh. Karena itu, dalam waktu dekat kita akan menerbitkan edaran agar seluruh toko tutup setiap masuk waktu sholat,&rdquo; ucap Muzakir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meminta warga Aceh untuk bisa memanfaatkan bulan suci Ramadhan dengan beramal dan berbuat baik. Ia pun menekankan pentingnya menjaga hati agar tetap bersih dari sifat dengki, khianat, dan munafik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015763462/sufmi-dasco-bantah-isu-menkeu-sri-mulyani-mundur-tegaskan-tak-ada-rencana-reshuffle-kabinet">Sufmi Dasco Bantah Isu Menkeu Sri Mulyani Mundur, Tegaskan Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan keadaan batin yang baik, Insya Allah, kita akan bisa mendapat surga dengan segala kebaikannya seperti yang Allah janjikan,&rdquo;ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Muzakir Manaf meminta Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh untuk meluncurkan gerakan sholat tepat waktu pada 17 Ramadhan. Ia pun mengimbau warganya bisa bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sholat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ini juga menjadi kewajiban seluruh pemimpin di semua tingkatan untuk mengingatkan bawahannya, termasuk para kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk mengajak, memaksa istri dan anaknya untuk sholat. Nanti pada malam 17 Ramadhan kita akan meluncurkan gerakan Shalat tepat waktu,&rdquo; pungkasnya.</div> </div>

Pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang meminta semua toko harus tutup saat azan berkumandang viral di media sosial.

Viral Gubernur Aceh Muzakir Manaf Minta Semua Toko Tutup saat Azan Berkumandang

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/WhatsApp-Image-2024-11-21-at-0717471-1328566220.jpg" alt="Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung turut merespons soal kebijakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem yang bakal menghapus sistem barcode (QR Code) dalam pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina di wilayahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Yuliot justru mempertanyakan kebijakan Mualem, khususnya soal distribusi BBM subsidi. Pasalnya, QR Code jadi salah satu upaya pendistribusian BBM subsidi dari Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu nanti distribusinya bagaimana?" kata Yuliot singkat kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015647503/senangnya-paula-verhoeven-satu-mobil-dengan-baim-wong-dan-kedua-anaknya">Senangnya Paula Verhoeven Satu Mobil dengan Baim Wong dan Kedua Anaknya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan bahwa pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh tersebut. Namun, pihaknya membeberkan bahwa pembelian BBM Subsidi, yaitu Biosolar dan Pertalite menggunakan barcode ini merupakan salah satu suatu upaya menjaga BBM subsidi tepat sasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Heppy juga mengatakan upaya itu pun dilakukan Pertamina sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah untuk program subsidi tepat. "Di mana dengan mekanisme pencatatan elektronik ini Pertamina dapat melaporkan kepada Pemerintah siapa pengguna bbm bersubsidi," kata Heppy kepada JawaPos.com, Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, dengan adanya barcode ini juga memudahkan, Pertamina untuk melakukan penelusuran jika ada penyelewengan-penyelewengan BBM subsidi di lapangan. Bahkan, pihaknya memastikan barcode hanya berlaku untuk kendaraan roda empat atau lebih yang masih menggunakan BBM subsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggunaan Barcode tidak berlaku untuk kendaraan roda dua dan pembelian BBM Nonsubsidi," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengumumkan penghapusan sistem barcode pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina. Kebijakan itu diumumkan usai dilantik Mendagri Muhammad Tito Karnavian di dalam rapat paripurna istimewa Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, mohon digaris bawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, tetap terus karena tidak jadi masalah lagi bagi masyarakat,&rdquo; kata Mualem, seperti dikutip dari Harian Rakyat Aceh, Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan tanpa alasan, Mualem memutuskan untuk menghapus sistem barcode di SPBU Pertamina lantaran selama ini kebijakan itu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata dia, selama ini ada masyarakat yang memiliki keinginan membakar SPBU hanya karena sistem barcode tersebut. Menurutnya, sistem barcode yang selama ini diberlakukan untuk mengisi solar dan pertalite tidak bermakna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Program barcode melakukan stiker, tidak ada makna sekalipun," ungkap Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Makanya saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,&rdquo; lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung turut merespons soal kebijakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Soal Gubernur Aceh Hapus Sistem Barcode di SPBU Pertamina, Begini Respons ESDM

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/JKT_Anggaran-Subsidi-Energi_MIFTAHUL-HAYAT02-3245518626.jpeg" alt="Warga mengantre untuk melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Senin (18/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga mengantre untuk melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Senin (18/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga merespons soal kebijakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang langsung mengeluarkan kebijakan untuk menghapus sistem barcode di SPBU pelat merah.</p> <p dir="ltr">Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan bahwa pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh tersebut.</p> <p dir="ltr">"Kami menghormati pernyataan Gubernur Aceh terkait pembelian BBM Subsidi Biosolar dan Pertalite menggunakan Barcode," kata Heppy kepada JawaPos.com, Jumat (14/2).</p> <p><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015647146/semakin-tua-semakin-berwibawa-7-sikap-orang-yang-kian-dihormati-seiring-bertambahnya-usia">Semakin Tua, Semakin Berwibawa! 7 Sikap Orang yang Kian Dihormati Seiring Bertambahnya Usia</a></strong></strong></p> <p dir="ltr">Namun, pihaknya membeberkan bahwa pembelian BBM Subsidi, yaitu Biosolar dan Pertalite menggunakan Barcode ini merupakan salah satu suatu upaya menjaga BBM subsidi tepat sasaran.</p> <p dir="ltr">Heppy juga mengatakan upaya itu pun dilakukan Pertamina sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah untuk program subsidi tepat.</p> <p dir="ltr">"Di mana dengan mekanisme pencatatan elektronik ini Pertamina dapat melaporkan kepada Pemerintah siapa pengguna bbm bersubsidi," beber Heppy.</p> <p dir="ltr">Tak hanya itu, dengan adanya barcode ini juga memudahkan, Pertamina untuk melakukan penelusuran jika ada penyelewengan-penyelewengan BBM subsidi di lapangan. Bahkan, pihaknya memastikan barcode hanya berlaku untuk kendaraan roda empat atau lebih yang masih menggunakan BBM subsidi.</p> <p dir="ltr">"Penggunaan Barcode tidak berlaku untuk kendaraan roda dua dan pembelian BBM Nonsubsidi," tutupnya.</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengumumkan penghapusan sistem barcode pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina.</p> <p dir="ltr">Kebijakan itu diumumkan usai dilantik Mendagri Muhammad Tito Karnavian di dalam rapat paripurna istimewa Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2) kemarin.</p> <p dir="ltr">&ldquo;PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, mohon digaris bawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, tetap terus karena tidak jadi masalah lagi bagi masyarakat,&rdquo; kata Mualem, seperti dikutip dari Harian Rakyat Aceh, Jumat (14/2).</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Bukan tanpa alasan, Mualem memutuskan untuk menghapus sistem barcode di SPBU Pertamina lantaran selama ini kebijakan itu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakatnya.</p> <p dir="ltr">Apalagi, kata dia, selama ini ada masyarakat yang memiliki keinginan membakar SPBU hanya karena sistem barcode tersebut. Menurutnya, sistem barcode yang selama ini diberlakukan untuk mengisi solar dan pertalite tidak bermakna.</p> <p dir="ltr">"Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Program barcode melakukan stiker, tidak ada makna sekalipun," ungkap Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Makanya saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,&rdquo; lanjutnya.</p>

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan bahwa pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh tersebut.

Begini Respons Pertamina Soal Gubernur Aceh Hapus Sistem Barcode di SPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/pelantikan-gubernur-aceh-166871870.jpg" alt="Muzakir Manaf alias Mualem saat dilantik menjadi Gubernur Aceh. (Harian Rakyat Aceh)." width="100%">
<figcaption>Muzakir Manaf alias Mualem saat dilantik menjadi Gubernur Aceh. (Harian Rakyat Aceh).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengumumkan penghapusan sistem barcode pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan Mualem dalam pidato perdananya usai dilantik&nbsp; Mendagri Muhammad Tito Karnavian di dalam rapat paripurna istimewa Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, mohon digaris bawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, tetap terus karena tidak jadi masalah lagi bagi masyarakat,&rdquo; kata Mualem, seperti dikutip dari Harian Rakyat Aceh, Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan tanpa alasan, Mualem memutuskan untuk menghapus sistem barcode di SPBU Pertamina lantaran selama ini kebijakan itu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata dia, selama ini ada masyarakat yang memiliki keinginan membakar SPBU hanya karena sistem barcode tersebut. Menurutnya, sistem barcode yang selama ini diberlakukan untuk mengisi solar dan pertalite tidak bermakna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015636584/analis-sebut-kenaikan-polusi-udara-dan-peningkatan-penyakit-bisa-naik-30-persen-hingga-2030-jika-standar-bbm-tidak-diganti-dengan-yang-rendah-sulfur">Analis Sebut Kenaikan Polusi Udara dan Peningkatan Penyakit Bisa Naik 30 Persen Hingga 2030 jika Standar BBM Tidak Diganti dengan yang Rendah Sulfur</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Program barcode melakukan stiker, tidak ada makna sekalipun," ungkap Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Makanya saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,&rdquo; lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan Pemprov Aceh ini pun disambut positif oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) asal Kabupaten Bireuen, Rusyidi Mukhtar atau Ceulangiek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, keputusan Mualem untuk menghapus sistem barcode di SPBU merupakan langkah yang tepat dalam memikirkan kepentingan rakyat. &ldquo;Kami sangat mendukung sikap tegas Mualem menghapus penggunaan barcode di SPBU, karena kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat,&rdquo; ujar Wakil Ketua Komisi I DPRA itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, tidak ada guna barcode bagi pemasukan daerah, yang ada malah dapat menghambat masyarakat mengisi BBM. Apalagi selama ini, masyarakat Aceh sangat mengeluh kebijakan penggunaan barcode saat mengisi BBM di SPBU. Padahal, di luar Aceh tidak ada kebijakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Langkah Mualem sudah sangat tepat menghapus penggunaan barcode di SPBU. Semoga langsung terealisasi,&rdquo; pungkas anggota dewan yang dikenal vokal tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyebutkan program pembelian BBM subsidi dengan menggunakan QR Code di Aceh telah mencapai 100 persen. Tanah Rencong disebut sebagai pionir untuk program tersebut.</div>

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengumumkan penghapusan sistem barcode pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina.

Baru Dilantik, Gubernur Aceh Muzakir Manaf Langsung Umumkan Hapus Sistem Barcode di SPBU Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/pemerintah_aceh_mta-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyurati Presiden Joko Widodo serta beberapa maskapai penerbangan terkait mahalnya harga tiket pesawat terbang dari dan ke provinsi ujung barat Indonesia tersebut, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /> <br /> "Surat Gubernur Aceh tersebut menyikapi lonjakan harga tiket pesawat dari dan ke Aceh, terutama menjelang Idul Fitri 1443 H," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA di Banda Aceh, Kamis (28/4).<br /> <br /> Berdasarkan penelusuran, di penjualan online, harga tiket Jakarta - Aceh mencapai Rp 9,6 juta per orang untuk sekali jalan, normalnya harga tiket hanya Rp 2,6 juta per orang untuk sekali jalan.<br /> <br /> kata Muhammad MTA, mahalnya harga jual tiket pesawat karena hukum pasar yang melibatkan kemampuan permintaan dan persediaan.<br /> <br /> Di satu sisi, terbatasnya kursi pesawat, sementara permintaan terus meningkat, terutama menjelang lebaran. Dampaknya tentu naiknya harga tiket pesawat, kata Muhammad MTA.<br /> <br /> "Selain itu, maskapai juga disebut masih beroperasi seperti kala tingginya kasus COVID-19. Padahal perjalanan orang sudah dilonggarkan oleh pemerintah," katanya.<br /> <br /> Menyikapi persoalan angkutan udara tersebut, kata Muhammad MTA, Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah melakukan sejumlah langkah penting, sebagai upaya menemukan solusi dari kondisi tersebut.<br /> <br /> Di antara menyurati Presiden RI Joko Widodo. Selain harga tiket, dalam surat tersebut Gubernur Aceh meminta maskapai Garuda Indonesia kembali melayani penerbangan Banda Aceh-Medan dan sebaliknya.<br /> <br /> Kemudian, Gubernur Aceh menyurati maskapai Air Asia untuk membuka kembali penerbangan dan melayani penumpang Banda Aceh-Medan sebaliknya.<br /> <br /> "Selama ini, penerbangan Banda Aceh-Medan yang hanya dilayani satu maskapai, yakni Wings Air. Padahal, sebelumnya ada beberapa maskapai melayani penerbangan rute tersebut," kata Muhammad MTA.<br /> <br /> Muhammad MTA mengatakan Gubernur Aceh juga menyurati Menteri Perhubungan meminta evaluasi tarif penerbangan rute Banda Aceh-Medan yang terlalu mahal.<br /> <br /> "Dalam surat tersebut, Gubernur Aceh mengusulkan Bandara SIM sebagai entry point penerbangan internasional. Di mana Pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali penyelenggaraan ibadah umrah dari Indonesia," kata Muhammad MTA.

Harga Tiket Pesawat Mahal, Gubernur Aceh Surati Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/KKR-Aceh.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh minta Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk tidak membiarkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh vakum karena kekosongan kepengurusan.<br /> <br /> "Seharusnya, Pemerintah Aceh berkenan mengambil kebijakan dengan memperpanjang masa kerja komisioner periode pertama ini untuk beberapa waktu," kata Kepala Divisi Riset dan Pengembangan KontraS Aceh Fuadi Mardhatillah, di Banda Aceh, Minggu (24/10) dilansir dari Antara.<br /> <br /> Fuadi mengatakan, keberadaan KKR Aceh telah memasuki tahun kelima, dan komisioner untuk periode pertama telah berakhir hari ini, terhitung sejak mereka dilantik pada 24 Oktober 2016 silam.<br /> <br /> Saat ini Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon Komisioner KKR Aceh periode 2021-2026 tengah bekerja menjaring sosok yang dianggap tepat menjadi komisioner di periode baru nantinya.<br /> <br /> "Namun di sela-sela itu, penting dipikirkan bagaimana kelanjutan dari kinerja KKR Aceh dalam melanjutkan tupoksinya, hingga dilantik komisioner KKR Aceh yang baru," ujarnya.<br /> <br /> Karena itu, KontraS Aceh menyoroti tingginya potensi kekosongan dalam kepemimpinan kelembagaan KKR Aceh ini, maka dari itu Pemerintah Aceh diminta tak membiarkan kekosongan tersebut.<br /> <br /> Fuadi menjelaskan fungsi komisioner sangat jauh berbeda dengan kesekretariatan yang hanya menjalankan fungsi administratif di sebuah lembaga.<br /> <br /> Sementara komisioner memiliki fungsi pengambil kebijakan terkait dengan kerja-kerja kelembagaan, sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh.<br /> <br /> Jika dibiarkan vakum, kata Fuadi, dikhawatirkan ini bakal berdampak serius pada kerja-kerja KKR Aceh. Sebagai bagian krusial dari kesepakatan damai MoU Helsinki 2005 silam dan juga telah dimandatkan dalam UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.<br /> <br /> "Dengan fungsi KKR Aceh, maka tidak boleh terjadi kekosongan kepemimpinan dalam kepemimpinan KKR Aceh," kata Fuadi.

Gubernur Diminta Tak Biarkan KKR Aceh Vakum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/KPK-amankan-barang-bukti-1.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi mengundang Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman terkait penyelesaian aset tumpang tindih antara Pemprov Aceh dengan Pemkot Banda Aceh.<br /> <br /> "Melalui pertemuan ini KPK memfasilitasi kesepakatan penyelesaian permasalahan terkait kepemilikan delapan aset antara lain gedung, sekolah SD dan pelabuhan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dikonfirmasi, Kamis (11/2).<br /> <br /> Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sudah terlihat menyambangi Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.00 WIB. Pertemuan ini akan didampingi oleh Kedeputian Koordinasi Supervisi untuk menyelesaikan sejumlah aset yang tumpang tindih antara Pemprov Aceh dengan Pemkot Banda Aceh.<br /> <br /> "Gubernur Aceh dan Walikota Banda Aceh beserta jajaran dan diterima oleh Deputi Kooordinasi Supervisi Wilayah Herry Muryanto, Direktur Koordinasi Supervisi 1 KPK Didik Agung Widjanarko beserta jajaran," ujar Ipi.<br /> <br /> KPK belum memberikan hasil dari pertemuan tersebut. Karena hingga kini pembahasan mengenai aset tumpang tindih itu masih berlangsung.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=D-VmxfIAs2M

Gubernur Aceh Nova Iriansyah Sambangi KPK, Bahas Aset Tumpang Tindih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Irwandi-Yusuf-Vonis.jpg" alt="Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri), orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri (kanan), dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus suap DOKA tahun 2018 dan gra</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider bulan tiga kurungan.<br /> <br /> "Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf terbukti bersalah dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Mejelis Hakim Sayfuddin Zuhri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/4).<br /> <br /> Majelis hakim menilai, Irwandi terbukti menerima suap sebesar Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang itu diberikan agar Irwandi menyerahkan proyek-proyek di Kabupaten Bener Meriah yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ke pengusaha-pengusaha asal Bener Meriah.<br /> <br /> Selain itu, Irwandi juga dinilai terbukti menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebesar Rp 8,71 miliar dan dari Board of Management PT Nindya Sejati sebesar Rp 32,45 miliar.<br /> <br /> Majelis hakim juga mencabut hak politik Irwandi selama tiga tahun. Pencabutan itu dilkukan setelah Irwandi menjalani pidana pokok.<br /> <br /> Majelis hakim juga memvonis orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri dengan hukuman 5 tahun penjara penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga kurungan. Selain itu, Hendri Yuzal selaku staf Gubernur Aceh dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara 4 tahun denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.<br /> <br /> Dalam pertimbangannya, untuk hal yang memberatkan Irwandi bersama Saiful Bahri dan Hendri Yuzal tidak mendukung pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Namun untuk hal yang meringankan, Irwandi dan kedua stafnya berlaku sopan selama persidangan dan membantu perdamaian di Aceh.<br /> <br /> Atas perbuatannya, Irwandi melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Sementara atas tindakan suap yang ia lakukan, Irwandi dituntut melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Reporter: Ridwan<br /> <br /> Caption: Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf bersama kedua orang kepercayannya Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal menjalani sidang putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/4).

Hak Politik Dicabut, Gubernur Mantan Kombatan GAM Divonis 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dituduh-kabur-dari-penjara-irwandi-cerita-perjalanannya-ke-helsinki_m_.jpg" alt="Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf menceritakan kisahnya untuk bisa mendatangi perundingan damai kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf menceritakan kisahnya untuk bisa mendatangi perundingan damai kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia.</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf menceritakan kisahnya untuk bisa mendatangi perundingan damai kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia. Kepada majelis hakim, ia mengaku merupakan satu-satunya orang Aceh yang dapat menghadiri perundingan tersebut.</p><br /> <p>Irwandi sempat menjalani hukuman karena diduga menjadi juru runding GAM. Hukuman itu diberikan karena pada saat itu dia merupakan anggota Palang Merah Internasional.</p><br /> <p>"Saya dikurung di Banda Aceh, tapi saya tidak menjalani 9 tahun. Baru 19 bulan penjara diterjang tsunami dan saya seorang dari 40 tahanan yang selamat," kata Irwandi saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/3).</p><br /> <p>Saat tiba di Finlandia, kata Irwandi, dirinya sempat diperiksa oleh Uni Eropa karena diduga kabur dari penjara. Namun, Irwandi mengaku bukan kabur dari penjara melainkan selamat dari terjangan tsunami.</p><br /> <p>"Saya bilang saya tidak lari dari penjara, tapi penjara yang lari dari saya," ucap Irwandi.</p><br /> <p>Irwandi kemudian berhasil menghadiri perundingan damai tersebut, dalam perundingan itu dia memberikan data-data tentang Aceh.</p><br /> <p>"Yang hadir ke Helsinki dari Aceh cuma saya. Setelah berhasil saya pulang untuk memimpin perundingan di Aceh," pungkas Irwandi.</p><br /> <p>Dalam perkara ini,&nbsp;Irwandi didakwa menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 1,05 miliar. Uang itu diberikan agar Irwandi menyerahkan proyek-proyek di Kabupaten Bener Meriah yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ke pengusaha-pengusaha asal Bener Meriah.</p><br /> <p>Jaksa juga mengatakan Irwandi telah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebesar Rp 8,71 miliar. Jaksa pun mendakwa Irwandi karena telah menerima gratifikasi dari Board of Management PT Nindya Sejati sebesar Rp 32,45 miliar.&nbsp;</p><br /> <p>Atas gratifikasi tersebut, Irwandi didakwa telah melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p><br /> <p>Sementara atas tindakan suap yang ia lakukan, jaksa mendakwa Irwandi dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p><br /> <p></p><br /> <p><br /><br /></p>

Dituduh Kabur dari Penjara, Irwandi Cerita Perjalanannya ke Helsinki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur aceh

Berita Terkini