<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/IMG-20230412-WA0036-1309301546.jpg" alt="Menteri ATR Hadi Tjahjanto berkunjung ke Kab. Musi Rawas bersama GTRA menyelesaikan konflik pertanahan Suku Anak Dalam." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR Hadi Tjahjanto berkunjung ke Kab. Musi Rawas bersama GTRA menyelesaikan konflik pertanahan Suku Anak Dalam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberadaan Suku Anak Dalam (SAD) seringkali terpinggirkan. Ekspansi industri perkebunan terkadang bersentuhan dengan kehidupan utama mereka, terutama kebutuhan atas tanah. &nbsp; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengunjungi Sumatera Selatan untuk berkoordinasi dengan Gubernur Sumsel Herman Deru, serta unsur Forkompimda lainnya dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan Suku Anak Dalam (SAD) yang bermukim di Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Musi Rawas Utara. &nbsp; "Konflik ini sudah berlangsung sejak tahun 1995 akibat terbitnya HGU atas nama PT Lonsum di atas tanah masyarakat SAD seluas 1.400 hektare," kata Hadi Tjahjanto dalam keterangannya, Rabu (12/4). &nbsp; Berbagai mediasi sudah dilakukan namun menemui jalan buntu. Setelah 28 tahun menjadi sengketa, akhirnya kini urusan pertanahan tersebut menemui titik terang. &nbsp; "Kita sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. Musi Rawas, sudah ada skema penyelesaian dan sudah prosesnya sudah hampir selesai. Intinya semua pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dan Insya Allah tidak akan ada hambatan yang serius," lanjut Hadi. &nbsp; Dijelaskannya, saat ini proses inventarisasi sudah rampung, mekanisme pemberian hak juga sedang berlangsung. Dia melihat, baik PT Lonsum maupun pihak SAD semua kooperatif dan beritikad baik. &nbsp; "Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Musi Rawas Insya Allah kasus ini akan segera kita nyatakan selesai," ungkap Hadi. &nbsp; Dia pun mengingatkan Gubernur dan Forkompimda Provinsi Sumsel mengenai pentingnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. "Agar tidak menghantui kita lagi di masa mendatang," pungkas Hadi.

Setelah 28 tahun menjadi sengketa, akhirnya kini urusan pertanahan Suku Anak Dalam di Musi Rawas menemui titik terang.

Setelah 28 Tahun, Akhirnya Sengketa Tanah Suku Anak Dalam di Musi Rawas Hampir Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SAVE_20220609_131916.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi sejumlah stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Wakatobi pada Kamis (9/6). Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi sejumlah stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Wakatobi pada Kamis (9/6). Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo memborong habis semua produk UMKM makanan di salah satu stan pameran dekat lokasi pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6).  Produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diborong habis Jokowi dan Iriana adalah stan UMKM CCR Wakatobi. UMKM itu menjual berbagai macam produk makanan ringan khas Sulawesi Tenggara.  ”Bahagia saya sebagai pendamping UMKM sangat senang, karena produk UMKM laris semua diborong beliau. Terima kasih banyak Pak Presiden,” ujar Salfiah, pendamping stan UMKM CCR Wakatobi seperti dilansir dari Antara.  Salfiah mengaku, Presiden Jokowi memesan secara khusus salah satu produk makanan ringan khas Wakatobi, yaitu abon ikan tuna. Dia berharap dengan kedatangan Presiden Jokowi dapat membangkitkan UMKM di Tanah Air dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.  ”Semoga makin berkembang, karena kita pahami bahwa salah satu pertumbuhan ekonomi daerah itu tidak terlepas dari UMKM, jadi memang UMKM ini harus jadi prioritas utama presiden,” tutur Salfiah.  Senada dengan Salfiah, pemilik stan pameran Leama Wakatobi, Jenita yang menyediakan berbagai macam suvenir khas Wakatobi juga berharap kunjungan Presiden dan Ibu Iriana dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM dan masyarakat Wakatobi. ”Semoga dengan kunjungan Pak Presiden ke sini, Wakatobi makin maju, makin sejahtera, makin sentosa. UMKM Wakatobi makin sejahtera, makin maju juga,” ujar Jenita.  Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Bupati Wakatobi Haliana.

Jokowi dan Iriana Borong Habis Produk UMKM di Wakatobi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-30-at-5.39.21-PM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tak akan mentoleransi jajarannya yang masih mengedepankan ego sektoral ataupun ego lembaga, sebab yang dirugikan adalah negara dan masyarakat.  "Saya ingatkan lagi, saya tidak bisa mentolerir terjadinya kerugian negara, kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Itu sudah setop. Cukup," kata Presiden Jokowi saat membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis, sebagaimana disaksikan virtual.  Presiden memberikan peringatan tersebut karena ego sektoral yang mengendap di birokrasi pemerintahan telah menghambat pembangunan.  Ia mencontohkan ego sektoral antara lembaga yang menjadi batu sandungan pemberian sertifikat hak milik tanah untuk rakyat, dan juga ego sektoral yang membuat pembangunan jalan tol tertunda hingga puluhan tahun.  Presiden menjelaskan ada beberapa kasus masyarakat yang hidup di pulau kecil kesulitan mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang ditempati.  "Seperti tadi bisa kita lihat Suku Bajo hidup di atas air, diberikan hak milik, diberikan. Ternyata ribut-nya itu antara kementerian. ‘Tidak bisa pak ini diberi, karena ini haknya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak bisa diberikan'. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga begitu, 'tidak bisa pak ini kawasan hutan lindung, ada koral, terumbu karang'," paparnya.  Jokowi menuturkan persoalan tersebut memperlihatkan ego sektoral di masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk juga di pemerintah daerah. Jika ego sektoral tersebut dipertahankan, maka tidak akan ditemukan solusi bersama untuk kepentingan masyarakat.  “Tidak bekerja secara terintegrasi. Jalan sendiri-sendiri. Egonya sendiri-sendiri. Kalau di terus-teruskan tidak akan rampung persoalan negara ini, bangsa ini. Persoalannya kelihatan solusi-nya kelihatan tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Itulah persoalan kita," ujar Jokowi.  Ego sektoral di masing-masing lembaga, kata Jokowi, juga telah menghambat pembangunan infrastruktur, seperti halnya jalan tol. Masalah pembangunan jalan tol yang kerap muncul adalah pembebasan lahan. Padahal, jika antara kementerian dan lembaga terkait dapat sinergi dan berkoordinasi dengan baik, masalah pembebasan lahan bisa teratasi sehingga pembangunan jalan tol tidak tertunda hingga bertahun-tahun.  "Jalan tol berpuluh-puluh tahun terhenti karena pembebasan lahan. Karena apa? Karena tidak saling komunikasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan daerah, BPN dengan yang ingin mengerjakan tol, Kementerian PUPR, ya tidak sambung.. Saya ke lapangan persoalan apa kok kayak gini ngak rampung ? Persoalan kecil, tapi tidak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? Ya kita sendiri. Kan lucu banget kita ini," tuturnya.  Karena itu, dalam GTRA Summit, Presiden meminta semua kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk saling terbuka dan bersinergi secara konkret baik dalam segi kebijakan, hingga dalam tataran pelaksanaan.  "Di forum rapat itu 'kita harus terbuka, kita harus terbuka'. Praktiknya tidak. Itu yang kita lemah di situ. Sekali lagi semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi," jelas Presiden Jokowi.

Dianggap Rugikan Negara, Presiden Jokowi Tak akan Tolerir Ego Sektoral

GTRA Summit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#GTRA Summit

Berita Terkini

Setelah 28 Tahun, Akhirnya Sengketa Tanah Suku Anak Dalam di Musi Rawas Hampir Selesai

Jokowi dan Iriana Borong Habis Produk UMKM di Wakatobi

Dianggap Rugikan Negara, Presiden Jokowi Tak akan Tolerir Ego Sektoral

Download Aplikasi JawaPos.com