<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/13/bkhm-2380993994.jpg" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sebanyak 92 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) digandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyelenggarakan program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-IV bagi guru Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Tidak hanya menjawab kebutuhan guru, program ini juga menjadi bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sebagai tahap awal, program ini menyasar kepada 12.500 guru TK dan SD yang belum memiliki gelar sarjana. Mereka akan difasilitasi untuk difasilitasi melalui program ini guna melanjutkan studi di LPTK penyelenggara yang telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG).&nbsp; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan, dalam peningkatan kompetensi guru menjadi salah satu program prioritas kementerian yang diasuhnya. Hal ini sejalan dengan Asta Cita poin ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia.&nbsp; Dengan semakin banyak guru yang berpendidikan tinggi, diharapkan kualitas pembelajaran di ruang kelas juga meningkat signifikan. Sehingga dapat berdampak langsung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi muda yang kompeten serta berkarakter. "Guru adalah ujung tombak pendidikan. Dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi, kita menyiapkan generasi muda Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan," ujarnya dalam keterangan resminya Sabtu (13/9).&nbsp; Selain itu, program ini diharapkan pula menjadi sarana afirmasi bagi guru-guru di daerah terpencil maupun yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Menurutnya, melalui kerja sama dengan LPTK di berbagai wilayah, pemerintah ingin memastikan tidak ada guru yang tertinggal dalam kesempatan untuk mengembangkan diri. Dalam laporannya, Dirjen GTKPG, Kemendikdasmen, Nunuk Suryani mengungkapkan, &nbsp;bahwa berdasarkan data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), diketahui masih ada lebih dari 233 ribu guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/D-IV. Mereka nantinya menjadi sasaran prioritas dari program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-IV.&nbsp; Nantinya, dalam mengikuti program ini, para guru akan tetap bisa mengajar. Sebab, perkuliahan akan dilaksanakan dalam bentuk daring. Selain itu, yang kalah penting, pengalaman para guru dalam mengajar belasan hingga puluhan tahun akan direkognisi menjadi satuan kredit semester (SKS). "Melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), guru tetap dapat mengajar sambil kuliah," tuturnya.&nbsp; Menurutnya, ini merupakan bentuk afirmasi nyata bagi para guru agar bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa meninggalkan kewajibannya di sekolah. &ldquo;Pemerintah juga menyiapkan bantuan biaya pendidikan hingga Rp 3 juta per orang untuk tiap semester,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Menutup laporannya, Nunuk menyampaikan harapan besar terhadap keberlanjutan program ini. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, LPTK, dan para guru maka pendidikan Indonesia diyakini akan semakin maju.&nbsp; Asep Dadang Supriyadi, salah satu guru yang mendapatkan kesempatan mengikuti program ini mengaku sangat senang karena bisa meneruskan pendidikannya. Disadari olehnya, masih ada kekurangan pengetahuan terkait pendidikan anak usia dini namun keterbatasan ekonomi membuatnya sulit melanjutkan studi ke jenjang sarjana. "Sempat terpikir untuk mendaftar program ini akan mengeluarkan biaya dan menyita waktu saya. Tapi ternyata sebaliknya, sangat mudah melalui aplikasi yang telah disediakan," ungkap guru TK PGRI 2 Cihara, Lebak, Banten tersebut.&nbsp; Senada, Erin Riana Dewi, Guru SD 02 Katulampa, Bogor, sangat bersyukur karena program ini memberinya kesempatan untuk bisa belajar lagi. Hal ini mendukung tekadnya untuk mengabdi dan memajukan sekolah tempat ia dulu menimba ilmu. &nbsp; "Saya sudah menantikannya selama 10 tahun. Saya merasa impian saya terwujud melalui program ini. Semoga setelah mengikuti program ini saya bisa meningkatkan kinerja saya sebagai pengajar di tempat saya," tuturnya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung 12.500 guru TK dan SD untuk melanjutkan studi dengan biaya pendidikan Rp 3 juta/semester

12.500 Guru TK dan SD Lanjutkan Studi S1/D4, Dapat Biaya Pendidikan Rp 3 Juta per Semester

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/JKT_MENU-MBG-SELAMA-BULAN-RAMADAN_HANUNG-HAMBARA_10032025-4-4181348901.jpg" alt="Guru membagikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus bulan Ramadhan di SDN 15 Slipi, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Guru membagikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus bulan Ramadhan di SDN 15 Slipi, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengklaim ada tren positif dalam penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru. Menurutnya, sejak diluncurkan pada 13 Maret 2025 lalu, jumlah penyaluran tunjangan guru ini sudah melampaui target triwulan I. Nunuk mengungkapkan, mulanya, target triwulan I-2025 hanya mencapai 200 ribuan. Namun, kenyataannya melesat melebihi target yakni mencapai 587.905 atau sekitar 40 persen dari total sasaran. Menurutnya, kecepatan daerah-daerah tersebut dalam penyaluran tunjangan guru antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Diantaranya, kepedulian guru dalam melakukan pemutakhiran data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), keaktifan guru dalam verifikasi dan validasi rekening pada Info GTK, serta respons cepat pemerintah daerah dalam memproses Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) bagi guru yang datanya dinyatakan valid. "Sebanyak 587.905 guru ASN daerah atau sekitar 40 persen dari 1.476.964 guru, telah menerima transfer langsung tunjangan guru. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap dan terus diupayakan berlangsung lebih cepat, efisien, dan akuntabel," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/4). Hingga Selasa, Kemendikdasmen mencatat sejumlah daerah yang persentase penyaluran tertinggi. Adapun daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan capaian penyaluran mencapai 93 Persen. Disusul oleh Provinsi Papua Selatan (92 persen); Kota Bengkulu (91 persen); Kota Magelang, Jawa Tengah (88 persen); dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu (85 persen). Tidak hanya itu, sebanyak 146.608 guru non-ASN (setara dengan 37 persen) juga telah menerima tunjangan profesi guru. Termasuk, 71.166 guru non-ASN yang telah memperoleh tunjangan sebesar Rp 2 juta per bulan, seperti yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024. Lebih lanjut, Nunuk menjelaskan, penyaluran tunjangan langsung ke rekening telah memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh para guru. Kebijakan ini dinilai menjadi sebuah langkah positif, efektif, dan dapat memotivasi guru untuk memberikan layanan pendidikan bagi murid-murid. Pihaknya pun terus mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan guru dalam memastikan proses penyaluran tunjangan berlangsung tepat waktu, tepat sasaran, dan transparan. Guru juga diimbau aktif memperbarui data Dapodik, memverifikasi dan memvalidasi data pribadi serta rekening melalui Info GTK, sementara Pemda diharapkan sigap dalam memproses SKTP bagi guru yang datanya dinyatakan valid. Terpisah, Guru SDN Karanganyar Kota Pasuruan, Jawa Timur, Indartha Meiputra mengatakan, sistem ini menjadi langkah positif dalam memastikan hak guru diterima dengan lebih cepat. Sehingga, besaran tunjangan pun lebih transparan. Senada, guru SMP Katolik Ricci 1, Jakarta Barat, Ragil Dimas Pamungkas mengungkapkan, bahwa mekanisme baru ini membuat proses penyaluran tunjangan profesi guru jadi lebih cepat dari biasanya. "Sebelumnya, kadang diterima mendekati tengah tahun dan dirapel dua triwulan. Terima kasih banyak semua pihak yang terlibat memperlancar distribusi TPG ini," ujarnya. Tak hanya itu, guru Non ASN juga turut merasakan manfaatnya. Widuri Dea Sari, guru SD Negeri 111 Palembang mengungkapkan, pembaharuan sistem ini semakin memudahkan dirinya. Sehingga semakin memotivasi para guru untuk memberikan pendidikan terbaik. "Saya merasa sangat senang dengan adanya transfer langsung tunjangan profesi guru dari pemerintah pusat. Prosesnya lebih cepat, sehingga saya bisa menerima hak saya tepat waktu. Hal ini tentu sangat membantu meningkatkan kesejahteraan kami," paparnya.

Penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru mencapai 40 persen, melampaui target nasional dengan 587.905 guru menerima manfaat.

Penyaluran Tunjangan secara Langsung ke Rekening Guru Capai 40 Persen, Diklaim Lampaui Target Nasional

GTKPG

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#GTKPG

Berita Terkini

12.500 Guru TK dan SD Lanjutkan Studi S1/D4, Dapat Biaya Pendidikan Rp 3 Juta per Semester

Penyaluran Tunjangan secara Langsung ke Rekening Guru Capai 40 Persen, Diklaim Lampaui Target Nasional

Download Aplikasi JawaPos.com