<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/CC214282-B3F2-4886-81B5-5A895925A177-6026441.jpeg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memangkas proses perizinan yang dianggap terlalu berbelit-belit sebagai langkah penting untuk meningkatkan lifting minyak. "Negara kita dikomplain karena banyak aturan, dulu 320 lebih (aturan) sekarang hampir 200 aturan izin yang harus kita selesaikan," kata Bahlil dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin (7/10). Bahlil mencatat bahwa Indonesia sebelumnya memiliki lebih dari 320 aturan terkait izin di sektor minyak, yang sekarang telah dipangkas menjadi hampir 200 aturan. Selain itu, pihaknya menyoroti skema&nbsp;gross split&nbsp;dengan&nbsp;cost recovery. Skema itu masih memiliki kendala, terutama dalam hal kompleksitas kriteria yang membingungkan. Awalnya, terdapat 29 item dalam skema&nbsp;gross split&nbsp;yang dinilai sulit dipahami oleh para kontraktor. Bahkan Bahlil mengaku bahwa dirinya pun yang seorang Menteri ESDM, sulit memahami mengenai kriteria tersebut. "Ada gross split yang baru itu adalah tadinya ada 29 item, saya sendiri bacanya susah. Apa ini? Kok kriterianya panjang sekali? Belum pengusaha. Baru saya menteri (yang) baca," ujarnya. Untuk itu, Bahlil mengambil inisiatif untuk merampingkan kriteria dari 29 item menjadi hanya lima item. Ini diharapkan memberi keleluasaan bagi kontraktor dalam memilih jalur terbaik. "Maka, kemudian kita ramping dari 29 item menjadi lima item, untuk diberikan keleluasaan bagi kontraktor untuk memilih jalur mana agar kemudian bisa kita mengoptimalkan dan percepatan terhadap proses lifting kita," tutur Bahlil. Dengan langkah itu, pemerintah berharap dapat mempercepat proses lifting minyak dan mendorong kontraktor untuk lebih aktif dalam pengembangan sumur-sumur yang ada. Bahlil menegaskan bahwa dia terbuka terhadap kritik dan masukan, sebagai langkah untuk terus meningkatkan kebijakan di sektor energi. Dia juga mengingatkan bahwa potensi dalam negeri harus dioptimalkan, dengan harapan Indonesia bisa menekan impor minyak. "Saya tidak anti terhadap kritikan atau masukan, saya kebetulan juga (mantan) pengusaha kalau ada negara lain yang memberikan&nbsp;sweetener&nbsp;bagus pasti kita akan menuju ke sana, tapi satu sisi kita harus bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada," kata Bahlil.

"Ada gross split yang baru itu adalah tadinya ada 29 item, saya sendiri bacanya susah. Apa ini? Kok kriterianya panjang sekali?" katanya.

Rayu Pengusaha Migas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Simplifikasi Aturan Termasuk soal Gross Split

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/EKSPLORASI-MIGAS-1308861786.jpg" alt="Ilustrasi eksplorasi migas lepas pantai. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eksplorasi migas lepas pantai. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah merevisi kontrak bagi hasil gross split bagi hulu migas. Tujuannya, mendorong pengembangan bisnis agar lebih sederhana, cepat, kompetitif, efektif, dan akuntabel. "Revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Kebijakan ini mengalami beberapa kali perubahan dengan harapan agar tujuan kontrak gross split dapat dicapai. Yakni, menciptakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan bisnis penunjangnya menjadi global dan kompetitif serta mendorong usaha eksplorasi dan eksploitasi yang lebih efektif dan cepat," urai Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad Noor Arifin kemarin (23/5). Noor Arifin memaparkan, selain kontrak gross split, Indonesia memiliki bentuk kontrak lainnya. Yakni, kontrak bagi hasil cost recovery yang diberlakukan sejak puluhan tahun silam. Dengan adanya dua bentuk kontrak tersebut, KKKS memiliki pilihan. "Kontrak bagi hasil migas di Indonesia terus mengalami perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan industri," tuturnya. Dia menjelaskan, terdapat empat urgensi dalam penyempurnaan kontrak gross split. Pertama, memberikan kepastian nilai bagi hasil yang lebih kompetitif bagi KKKS. "Penyusunan ulang sistem bagi hasil lebih kompetitif dengan negara lain. Target total bagi hasil sebelum pajak KKKS pada rentang 80&ndash;90 persen ditentukan berdasar profil risiko lapangan," bebernya. Kedua, meminimalkan ketergantungan ekonomi KKKS terhadap tambahan split diskresi menteri. Ketiga, simplifikasi dan penyempurnaan komponen dan parameter bagi hasil. Keempat, perancangan kebijakan fiskal yang cocok untuk migas nonkonvensional (MNK). Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas nasional di hulu migas. Salah satu yang terus ditingkatkan adalah tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bisa melebihi target yang ditetapkan. "Presiden menargetkan TKDN 50 persen dan Kementerian ESDM menargetkan 57 persen. Saat ini TKDN kami sudah mencapai 64,5 persen," paparnya pada pembukaan Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) Wilayah Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara di Surabaya, Senin (22/5). Tahun lalu nilai pengadaan barang dan jasa industri hulu migas nasional mencapai USD 6,1 miliar. Dari sana, nilai pengadaan dari rekanan lokal mencapai USD 3,7 miliar.&nbsp;(dee/bil/c12/dio)

Tujuannya, mendorong pengembangan bisnis agar lebih sederhana, cepat, kompetitif, efektif, dan akuntabel.

Permen ESDM 8/2017 Direvisi, Aturan Gross Split Berubah Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertamina-berikan-bonus-tanda-tangan-7-wk-migas-senilai-usd-335-juta_m_206442.jpeg" alt="Ilustrasi kantor pusat PT Pertamina (Persero)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor pusat PT Pertamina (Persero)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah memberikan persetujuan 7 kontrak Wilayah Kerja (WK) dari 8 WK terminasi yang kontraknya habis kepada PT Pertamina (Persero), Jumat (20/4). Ketujuh kontrak itu terdiri dari 6 kontrak bagi hasil WK Alih Kelola dan 1 Amandemen Kontrak Bagi Hasil WK Mahakam. PT Pertamina ditunjuk sebagai kontraktor dengan skema gross split. “Pertamina telah memberikan Signature Bonus(Bonus Tanda Tangan) sekitar USD 33,5 juta atau setara Rp 448,9 miliar dengan komitmen pasti senilai USD 556,45 juta atau Rp 7,45 triliun,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, di Jakarta, Jumat (20/4). Adapun, pihaknya berharap agar Pertamina yang sudah resmi menjadi pengelola penuh 7 blok migas terminasi tersebut dapat menjaga tingkat produksi minyak dan gas bumi. Djoko juga mengungkapkan, sebesar 10 persen dana komitmen pasti akan disimpan sebagaiPerformance Bondsuntuk jaminan agar Pertamina menjalankan komitmen yang sudah ditentukan. “Kalau Pertamina tidak menjalankan komitmen pasti sesuai rencana, dana di Performance Bonds itu akan masuk ke kas negara. Namun, kalau mereka telah menjalankan komitmen pasti, tetapi bisa lebih efisien, kelebihan dana bisa diambil lagi," ujarnya.

Pertamina Berikan Bonus Tanda Tangan  7 WK Migas Senilai USD 33,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tawarkan-blok-migas-arcandra-dicurhati-perusahaan-migas-asal-amerika_m_195755.jpeg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Dalam lawatannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar menyambangi Murphy Oil Corporation yang berkantor Houston, Texas. Arcandra secara khusus bertemu CEO Murphy, Roger Jenkins untuk menjelaskan rezim fiskal baru dalam pengelolaan migas di Indonesia yakni gross split. Arcandra mengatakan Murphy mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang saat ini meninggalkan skema cost recovery ke gross split. Asal tahu saja, Murphy pernah melakukan kegiatan eksplorasi migas di Indonesia dan memutusk hengkang pada 2015 lantaran cadangan yang didapat tidk sesuai ekspektasi. &ldquo;Mereka sudah pernah melakukan kegiatan ekspolorasi di sini, bagaimana panjangnya birokrasi dengan sistem cost recovery,&rdquo; jelasnya di Kemententerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/3). Adapun, sambutan positif itu ditindaklanjuti dengan rencana Murphy yang akan melihat lelang wilayah kerja yang saat ini memang tengah dijajaki ke beberapa investor. Dalam hal ini Arcandra mengaku pemerintah memberikan penawaran solusi di dalam rezim gross split. &ldquo;Keputusan ada di mereka yang jelas kita memberikan sebuah solusi dari sisi fiskal regime yang tentunya nati memberikan dampak yang positif untuk mepersingkat bisnis proses,&rdquo; jelasnya. Untuk menawarkan investasi di bidang migas, memang butuh kesabaran. Arcandra bilang, lawatan yang dilakukannya sampai ke Amerika Serikat tidak akan memberi impact terhadap penggarapan 26 Wilayah Kerja (WK) dalam waktu singkat. Perlu waktu yang panjang untuk bisa mendapatkan impact. &ldquo;Jujur impactnya long term. Kalau mereka ambil WK Migas, mereka ambil dulu, lalu mereka lakukan eksplorasi. Lamanya enam sampai tujuh tahun. Lalu mereka baru ajuin POD kalau mereka nemu cadangan. Impactnya bukan besok atau tahun depan,&rdquo; terangnya. Dia menambahkan proses penggarapan WK itu butuh waktu dari eksplorasi sampai eksploitasi. Namun dalam tahap eksplorasi itu menjadi bagian terpenting supaya long-term tetap. Nilai investasinya pun tak sedikit. Dibutuhkan dana sebanyak USD 16 &ndash; USD 17 miliar untuk total investasi blok migas tahun ini. &ldquo;Insya Allah tercapai,&rdquo; pungkasnya.

Tawarkan Blok Migas, Arcandra Dicurhati Perusahaan Migas Asal Amerika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/aturan-pajak-gross-split-ditargetkan-selesai-akhir-november_m_165709.jpeg" alt="Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan aturan perpajakan Gross Split dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) bisa selesai dalam waktu dekat. Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengungkapkan pihaknya akan segera menyelesaikan aturan gross split. Saat ini, draft dari beleid tersebut sudah sampai di Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Secepatnya ya," ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (31/10). Aturan perpajakan Gross Split diyakini akan memberikan keuntungan kepada negara karena memberikan penerimaan perpajakan yang telah pasti dan juga memberikan keuntungan bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas sehingga bisa menarik minta investor di bidang ini. Lebih lanjut, Kementerian ESDM berharap aturan itu bisa terbit sebelum lelang blok minyak dan gas bumi (migas) berakhir. Adapun batas akhir penyerahan dokumen lelang 16 blok migas tahun ini adalah 27 November 2017. "November mudah-mudahan sudah beres semua," tandasnya. Sebelumnya, penyusunan PP itu masih menemui kendala, yakni tax lost carry forward atau kompensasi kerugian pajak dan jenis pajak untuk kegiatan eksploitasi. Pada saat itu, ESDM berharap kompensasi bagi kontraktor migas tidak disamakan dengan skema perpajakan umum. (cr4/Hana)

Aturan Pajak Gross Split Ditargetkan Selesai Akhir November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/pakai-gross-split-kkks-bisa-lakukan-pengadaan-sendiri_m_119033.jpeg" alt="Aktivitas di anjungan lepas pantai PHE-24" width="100%">
<figcaption>Aktivitas di anjungan lepas pantai PHE-24</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Kontrak bagi hasil dengan skema&nbsp;gross split&nbsp;diharapkan bisa membuat industri migas lebih atraktif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, skema&nbsp;gross split&nbsp;membuat KKKS dapat melakukan sistem pengadaaan sendiri dan tidak diatur pemerintah. "Jadi, silahkan saja, saya yakin akan mempercepat proses," ujar Jonan di Jakarta akhir pekan lalu. Sebagai contoh, dengan skema&nbsp;cost recovery&nbsp;(biaya ditanggung pemerintah), setiap pengadaan harus mendapat izin dari SKK Migas.&nbsp; "Istilahnya begini, mau pengadaan tangki&nbsp;oil&nbsp;minta izin Pak Amien (Kepala SKK Migas), nunggu. Nanti Pak Amiennya pergi, nunggu. Padahal, barangnya sudah diajukan KKKS. Saya yakin prosesnya lama sekali," katanya. Manfaat skema&nbsp;gross split&nbsp;adalah mendorong semua KKKS yang akan mendapat konsensi yang paling efisien. Jonan menegaskan, untuk yang wilayah kerjanya sudah habis, kontrak kerja sama yang baru harus menggunakan&nbsp;gross split. Kontrak&nbsp;gross split&nbsp;menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang bisa disesuaikan berdasar komponen variabel dan komponen progresif.&nbsp;Base split&nbsp;untuk minyak adalah 57 persen bagian negara dan 43 persen bagian KKKS. Untuk gas, 52 persen bagian negara dan 48 persen untuk KKKS. Jika komersialisasi lapangan tidak mencapai keekonomian, Menteri ESDM dapat memberikan tambahan persentase paling banyak 5 persen kepada KKKS.&nbsp;(dee/c24/sof)

Pakai Gross Split, KKKS Bisa Lakukan Pengadaan Sendiri

gross split

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gross split

Berita Terkini

Rayu Pengusaha Migas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Simplifikasi Aturan Termasuk soal Gross Split

Permen ESDM 8/2017 Direvisi, Aturan Gross Split Berubah Lagi

Pertamina Berikan Bonus Tanda Tangan 7 WK Migas Senilai USD 33,5 Juta

Tawarkan Blok Migas, Arcandra Dicurhati Perusahaan Migas Asal Amerika

Aturan Pajak Gross Split Ditargetkan Selesai Akhir November

Pakai Gross Split, KKKS Bisa Lakukan Pengadaan Sendiri

Download Aplikasi JawaPos.com