<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/20-November-2023-Ramai-Coldplay-2047686090.jpg" alt="Emisi Karbon Hasil dari Kegiatan Industri Kelompok Capital (geographical.co.uk)" width="100%">
<figcaption>Emisi Karbon Hasil dari Kegiatan Industri Kelompok Capital (geographical.co.uk)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya untuk mempercepat dekarbonisasi sektor industri untuk mengejar target Net Zero Emission pada tahun 2050. Upaya ini menjadi krusial mengingat sektor industri menyumbang emisi yang signifikan dan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Menperin menekankan bahwa dekarbonisasi juga membuka peluang besar bagi industri. "Dekarbonisasi juga menawarkan peluang besar bagi industri, dengan membuka akses ke konsumen yang mendukung produk ramah lingkungan, serta memberikan peluang pasar baru melalui kebijakan pemerintah yang ketat terhadap emisi. Selain itu, prinsip berkelanjutan juga menjadi preferensi utama bagi investor, di mana sekitar 57 persen investor menunjukkan minat yang lebih besar terhadap investasi berkelanjutan," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Minggu lalu (10/5). Sebagai bagian dari Strategi Dekarbonisasi Industri, Kemenperin telah menetapkan berbagai langkah untuk mendukung transisi industri menuju ekonomi yang lebih hijau. "Terdapat sembilan sektor industri yang menjadi prioritas pengurangan emisi, yakni industri semen, ammonia, logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta transportasi," urai Agus. Agus menyatakan bahwa sektor industri merupakan kontributor signifikan emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan data Kemenperin, emisi GRK dari sektor ini mencapai 238,1 juta ton CO2e pada 2022 atau sekitar 8-20 persen dari total emisi nasional selama 2015&ndash;2022 Menperin tak menampik bahwa tingginya biaya transformasi masih menjadi tantangan utama bagi pelaku industri dalam beradaptasi dengan kebijakan ramah lingkungan. "Transformasi seperti ini memang mahal. Karena itu, pemerintah harus hadir untuk membantu menyiapkan skema pendanaan," tegasnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenperin tengah menyiapkan Green Industry Service Company (GISCO), sebuah agregator pembiayaan yang menjembatani industri dengan akses ke green financing melalui investor dan lembaga keuangan. Langkah lain yang didorong adalah pengembangan kawasan industri hijau menuju konsep Smart-Eco Industrial Park, dengan efisiensi sumber daya dan teknologi rendah karbon. Enam kawasan industri telah ditetapkan sebagai proyek percontohan, termasuk di Medan, Bekasi, dan Cilegon. Di samping itu, Kemenperin juga tengah memperkuat ekosistem industri hijau yang sudah ada, guna mendukung efisiensi sumber daya dan memastikan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan GISCO (Green Industry Service Company). GISCO ditargetkan menjadi jembatan antara industri dan penyedia pendanaan hijau (green financing provider) dengan proses agregasi pendanaan sesuai kebutuhan industri, agar perusahaan tidak terbebani biaya yang tinggi. Kemenperin juga turut mendorong pengembangan kawasan industri hijau menuju Smart-Eco Industrial Park, yang merupakan kawasan industri generasi keempat. Ini meliputi kawasan berbasis teknologi tinggi, padat karya, maupun hemat air. Penerapan Resource Efficiency and Cleaner Production (RECP) juga menjadi elemen penting dalam pengembangan Eco Industrial Park. Hingga April 2025, telah terdapat enam kawasan industri yang menjadi pilot project Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan, yaitu: Kawasan Industri Medan, Batamindo Industrial Park, Kawasan Industri Krakatau, MM2100 Industrial Town Bekasi, Karawang International Industrial City, dan Greenland International Industrial Center. Salah satu perusahaan yang mendukung langkah tersebut, adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang pernah diganjar penghargaan Industri Hijau Kinerja Terbaik dari Kemenperin pada tahun lalu. Direktur Utama RAPP Sihol Aritonang mengatakan, apresiasi yang diberikan pemerintah membuat pihaknya semakin terpacu memacu untuk terus mengembangkan produk berkelanjutan dan berkualitas. Upaya RAPP dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan melalui instalasi panel surya berkapasitas 26 MW dari target pemasangan 50 MW hingga 2030. Tak hanya itu, perusahaan juga melakukan efisiensi pemakaian energi melalui penggunaan recovery boiler yang memanfaatkan kembali sisa produksi yang tidak terpakai menjadi biomassa. "Saat ini, 88 persen kebutuhan energi operasional kami di Riau dipenuhi dari sumber energi bersih dan terbarukan dan akan terus ditingkatkan menjadi 90 persen hingga 2030," tegas Sihol.

Kemenperin berkomitmen untuk mempercepat dekarbonisasi sektor industri demi mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2050.

Upaya Percepat Akselerasi Industri Kejar Target Net Zero Emission

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/folu-4135743116.jpg" alt="Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kian massif menggencarkan gerakan Indonesia" width="100%">
<figcaption>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kian massif menggencarkan gerakan Indonesia</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Perubahan iklim kian mengkhawatirkan. Merespons hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kian massif menggencarkan gerakan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di tingkat Sub Nasional. Kali ini, sosialisasi dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Sosialisasi dihadiri oleh pejabat pemerintah pusat dan daerah, akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat. Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Novia Widyaningtyas mengungkapkan, kerja sama semua pihak dalam menghadapi perubahan iklim ini kian mendesak. Semua pihak harus bahu membahu mengurangi hal-hal yang berdampak nyata pada terjadinya perubahan iklim.&nbsp; "Indonesia pun menyatakan komitmennya kepada dunia internasional untuk mengendalikan perubahan iklim sejak Paris Agreement. Dan melalui program Indonesia's FOLU Net Sink 2030, kita berupaya mencapai tingkat emisi GRK -140 juta ton CO2e pada tahun 2030," ujarnya, kemarin (21/5).&nbsp; Adapun program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 menggunakan empat strategi utama. Yaitu, pencegahan deforestasi; konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon. KLHK menggandeng sejumlah pakar dari berbagai universitas, termasuk UGM, IPB, Universitas Brawijaya, dan ITB, untuk menyusun rencana operasional yang detail dan dapat diterapkan secara efektif. "Fokus utama FOLU Net Sink 2030 ini adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang memegang peranan penting. Di mana keduanya berkontribusi sebesar 25,4 persen terhadap target nasional," paparnya. Program ini, kata dia, disusun dengan memperhatikan karakteristik spesifik wilayah masing-masing. Khusus Jawa misalnya, dispesifikkan pada daya dukung dan daya tampung air, luasan lahan kritis. D.I.&nbsp;Jogjakarta dengan kepadatan penduduk yang tinggi, hingga soal tutupan lahan hutan yang minim. Setidaknya, ada tujuh Rencana Operasional (RO) di Region Jawa dan enam RO yang dapat diterapkan di D.I. Jogjakarta. Adapun detailnya terdiri dari RO1 pencegahan laju deforestasi pada lahan mineral, RO4 Pembangunan Hutan Tanaman, RO7 Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi, RO8 Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi, RO11 Perlindungan Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan RO12 Pengelolaan Mangrove. Rincian RO tersebut akan segera detailkan pada Workshop I penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Provinsi DIY. "Hal-hal tersebut menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," sambungnya.&nbsp;&nbsp; Selain itu, menurut dia, dukungan internasional yang terus mengalir. Terkait kontribusi pendanaan. Hal ini menunjukkan keseriusan dunia dalam menangani isu perubahan iklim dan melihat potensi Indonesia dalam kontribusinya pada pengendalian perubahan iklim global. "Keunggulan komparatif sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, best practices dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan, serta kerja kolaborasi berbagai pihak adalah kunci utama keberhasilan Indonesia untuk mencapai target net sink di tahun 2030," pungkasnya.

KLHK menggandeng sejumlah pakar dari berbagai universitas, termasuk UGM, IPB, Universitas Brawijaya, dan ITB, untuk menyusun rencana operasi

Sosialisasi FOLU Net Sink 2030 Terus Digenjot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/PLN-IP4-3171937633.jpg" alt="PLN Indonesia Power menjalankan program cofiring biomass atau substitusi energi primer PLTU dengan biomassa yang merupakan salah satu cara mencapai target NDC 2030 dan NZE 2060." width="100%">
<figcaption>PLN Indonesia Power menjalankan program cofiring biomass atau substitusi energi primer PLTU dengan biomassa yang merupakan salah satu cara mencapai target NDC 2030 dan NZE 2060.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PLN Indonesia Power (PLN IP) berkomitmen mendukung Pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi, melalui perdagangan karbon atau carbon trading. PLN IP pun menargetkan penjualan dua kali lipat pada tahun-tahun berikutnya dibandingkan tahun 2023. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, carbon trading merupakan inovasi bisnis PLN yang dapat mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060. PLN Indonesia Power juga telah menerapkannya, ditandai dengan diperolehnya verifikasi nilai emisi Gas Rumah Kaca dari Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK) independen terakreditasi Sucofindo di sejumlah Unit Pembangkit PLN IP. "Carbon trading menjadi pengembangan bisnis beyond KWh yang juga dapat menekan emisi karbon," kata Edwin, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/4). Edwin mengungkapkan, sepanjang 2023 carbon trading PLN Indonesia Power telah mencapai 2.428.203 ton CO2 dan akan meningkat dua kali lipat pada tahun-tahun selanjutnya. "Target carbon trading pada tahun-tahun yang akan datang yaitu dua kali lipat dari tahun 2023," ucap Edwin. Adapun unit pembangkit PLN Indonesia Power yang berkontribusi pada carbon trading tahun 2023 ada 10 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Diantaranya PLTU Suralaya, PLTU Banten 1 Suralaya, PLTU Adipala, PLTU Ombilin, PLTU Labuan, PLTU Pangkalan Susu, PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Labuan Angin, dan PLTU Teluk Sirih. "PLTU Suralaya menjadi penyumbang penurunan karbon terbesar yaitu sekitar 1,5 juta ton CO2," ujarnya. Menurut Edwin, capaian dan target carbon trading PLN IP ini untuk membantu Pemerintah dalam mencapai Target Kontribusi Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dan Net Zero Emissions (NZE) 2060. "Dengan dilaksanakannya carbon trading oleh PLN Indonesia Power, maka kami berkontribusi dalam menekan laju perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, hal ini juga selaras dengan berbagai upaya pemerintah," tutup Edwin. PLN Indonesia Power juga berupaya untuk terus meningkatkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara nasional melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan membuka kesempatan kerjasama dalam perdagangan karbon.

PLN IP pun menargetkan penjualan dua kali lipat pada tahun-tahun berikutnya dibandingkan tahun 2023, yang sebesar 2,42 juta ton CO2.

Incar Carbon Trading hingga 5 Juta Ton CO2, PLN Indonesia Power Dukung Pemerintah Capai Target NDC 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/icct-116717267.jpeg" alt="Pemaparan ICCT soal emisi gas rumah kaca dalam acara Media Workshop: Course To Zero (Emission). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemaparan ICCT soal emisi gas rumah kaca dalam acara Media Workshop: Course To Zero (Emission). (Istimewa)</figcaption>
</figure> Jawapos.com - International Council on Clean Transportation (ICCT) menilai elektrifikasi sektor transportasi sudah berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat. Potensi kendaraan listrik baterai untuk mereduksi emisi gas rumah kaca (GRK) pun paling besar dibandingkan dengan jenis kendaraan rendah emisi lainnya. Selain itu, kendaraan listrik baterai juga dapat mengoptimalkan pencapaian target pengurangan GRK bila disandingkan dengan peningkatan bauran listrik dari energi terbarukan. Hal-hal tersebut merupakan temuan ICCT dalam kajian bertajuk Perbandingan Daur Hidup Emisi Gas Rumah Kaca dari Kendaraan Bermotor Mesin Bakar dengan Kendaraan Listrik pada Mobil Penumpang dan Sepeda Motor di Indonesia. Kajian tersebut dipaparkan dalam Media Workshop: Course To Zero (Emission)&nbsp;di ECO-S Coworking &amp; Office Space Sahid Sudirman Residence, pada Rabu (28/02). Dalam workshop tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa&nbsp;sektor transportasi merupakan kontributor emisi GRK kedua terbesar di Indonesia dan terbesar di Jakarta. &ldquo;Pemerintah mau mendorong adopsi kendaraan nol emisi. Kendaraan paling sesuai dengan itu adalah kendaraan listrik baterai,&rdquo; ujarnya. Menurut Rachmat, pemerintah akan melanjutkan insentif keringanan pajak, serta menerbitkan peraturan yang menangguhkan bea impor masuk kendaraan listrik guna mengenjot produksi dalam negeri. Pemerintah, kata Rachmat, sedang berkoordinasi untuk menarik investor seperti dari Citro&euml;n agar membangun kendaraan listrik baterai di dalam negeri per Juli tahun ini. Rachmat juga mengatakan, pemerintah sebelumnya telah menyiapkan dua jenis insentif untuk sepeda motor dan mobil listrik. &ldquo;Untuk motor kami berikan subsidi Rp 7 juta, untuk mobil 10 persen pajak pertambahan nilainya ditanggung pemerintah,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Senior Researcher ICCT, Aditya Mahalana menambahkan bahwa menurut perhitungan ICCT, pada 2050 emisi dari sektor transportasi akan meningkat sebanyak dua kali lipat dari sekarang. Dia menjelaskan, pengurangan emisi sektor tersebut dapat dicapai dengan adopsi kendaraan listrik baterai.&nbsp;&ldquo;Kendaraan listrik baterai hanya menghasilkan separuh dari emisi kendaraan BBM yang dijual pada 2030, bahkan bisa lebih rendah,&rdquo; ujar&nbsp;Aditya. &ldquo;Selain insentif, kebijakan non-insentif seperti pengecualian ganjil-genap di Jakarta atau penerapan tarif khusus untuk parkir kendaraan listrik baterai dan lainnya bisa membantu,&rdquo; tutup&nbsp;Aditya.

Potensi kendaraan listrik baterai untuk mereduksi emisi GRK pun paling besar dibandingkan dengan jenis kendaraan rendah emisi lainnya.

Dukung Program Pemerintah Capai NZE 2026, ICCT Sebut Reduksi Emisi GRK Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Lebih Tinggi Dibanding Kendaraan Jenis Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/bappenas-2071932706.jpg" alt="Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati." width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perubahan iklim bukan hanya mengancam kesehatan planet, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan perekonomian.&nbsp;Menurut Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati, perubahan iklim mengancam kesehatan planet dan kesejahteraan&nbsp;masyarakat serta perekonomian. Hal itu ia sampaikan pada Seminar&nbsp;Transforming to Inclusive Green Economy Development Framework Towards Net Zero Emissions&nbsp;yang diselenggarakan di Paviliun Indonesia COP28 United Arab Emirates (UAE), Senin (4/12).&nbsp;"Ini bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan persoalan pembangunan yang kompleks dan saling terkait," ujar&nbsp;Vivi&nbsp;dikutip Antara, Jumat (8/12). Dalam kesempatan tersebut, dia menyoroti urgensi transformasi ekonomi hijau yang inklusif untuk mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Pembahasan ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemanasan global yang berdampak serius pada peningkatan suhu global sebesar 1,1 derajat celcius dan emisi gas rumah kaca. Menimbang fakta tersebut, Indonesia memasukkan PRK dan ketahanan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dan menjadikan penurunan emisi sebagai target konkret pembangunan berkelanjutan. "Saat ini, kami fokus pada ekonomi yang ramah lingkungan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas tidak dapat dicapai tanpa menjaga lingkungan," katanya. Dia menjelaskan, melalui kebijakan ekonomi hijau, Indonesia diharapkan dapat mencapai rata-rata PDB (Produk Domestik Bruto) 6,22 persen hingga 2045, mengurangi emisi setara CO2&nbsp;(karbondioksida) 86 juta ton, dan menciptakan 1,8 juta lapangan kerja ramah lingkungan. Dia menggarisbawahi bahwa kebijakan ekonomi hijau bukan hanya tentang mencapai&nbsp;net zero emission&nbsp;emisi pada tahun 2060, tetapi juga terkait pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Peran penting pangan biru (pangan yang berasal dari perairan) dalam keamanan pangan dan gizi, sekaligus menjadi pijakan mata pencaharian dan budaya masyarakat pesisir dan sungai turut menjadi pembahasan pada pertemuan tersebut. Pada 2050, diprediksi jumlah penduduk dunia akan meningkat hingga mencapai 10 miliar, sehingga dibutuhkan pasokan pangan lebih besar. Berdasarkan analisis World Resources Institute (WRI) United Nations (UN), dunia membutuhkan tambahan pasokan pangan lebih dari 56 persen. "Namun, jika hanya mengandalkan pertanian daratan, lahan dunia sudah terbatas dan tidak mungkin diperluas. Untuk itu, Pangan Biru menjadi solusi masalah ini," ujar dia lagi. Agenda Biru Nasional merupakan salah satu fokus yang sedang diimplementasikan Indonesia dan sudah menjadi bagian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.&nbsp;"Ini tidak hanya dapat menjadi contoh kegiatan untuk semua negara di dunia dalam menangani sektor maritim dengan melibatkan banyak pihak, namun juga solusi untuk mengatasi masalah pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan," kata Vivi. Sebagai langkah awal pengembangan dan transformasi sistem pangan akuatik, Kementerian PPN/Bappenas akan melaksanakan Penilaian Status Pangan Akuatik (Blue Food Assessment) tingkat Nasional bersama mitra pembangunan. Penilaian yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari peluncuran Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia yang diharapkan dapat memberikan muatan substantif dalam pengembangan sistem pangan nasional dalam penyusunan RPJMN 2025-2029. Hal itu akan menjadi suatu tahapan untuk mendorong transformasi biru Indonesia untuk memperkuat kebijakan pangan, menciptakan solusi yang implementatif, dan memperkuat kolaborasi aktif beragam pihak.

"Ini bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan persoalan pembangunan yang kompleks dan saling terkait," ujar Vivi.

Menimbang Dampak Perubahan Iklim, Bappenas Masukkan Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJPN 2025-2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/agus-gumiwang-3173990323.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan strategi yang digunakan untuk mempercepat target&nbsp;net zero emission&nbsp;(NZE) di sektor industri yakni dengan meminimalkan komponen limbah industri dan menekan emisi dari penggunaan energi. "Salah satu langkah untuk mempercepat target&nbsp;Net Zero Emissions&nbsp;(NZE) adalah dengan meminimalkan komponen limbah industri dan IPPU (Industrial Process and Product Use) di industri," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Jumat (13/10). Kemenperin mencatat, saat ini sektor industri berkontribusi sekitar 15-20 persen dari total emisi gas rumah kaca nasional. Untuk itu, Kemenperin fokus menjalankan strategi dekarbonisasi di sektor industri dengan merangkul para pemangku kepentingan terkait. Bila dilihat dari sumber emisinya, 60 persen berasal dari penggunaan energi, sedangkan 25 persen emisi dari limbah industri, dan 15 persen berasal dari IPPU. Lebih lanjut, Menperin mengungkapkan, emisi yang dominan berasal dari penggunaan energi akan terus ditekan jumlahnya dengan meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga lain, serta&nbsp;stakeholder&nbsp;yang berperan penting dalam penyediaan sumber energi yang bersih. Hal itu lantaran sejumlah subsektor industri, misalnya alat transportasi, memiliki emisi siklus hidup (Life Cycle Emissions) yang cukup tinggi.&nbsp;Life Cycle Emissions&nbsp;menunjukkan jumlah total gas rumah kaca dan partikel yang dikeluarkan selama siklus hidup kendaraan mulai dari produksi hingga penggunaan dan pembuangan (disposal). Menperin memberikan perbandingan, berdasarkan studi Polestar dan Rivian tahun 2021 di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Pasifik yang dilaporkan pada&nbsp;Polestar and Rivian Pathway Report&nbsp;(2023), selama siklus hidupnya, emisi yang dihasilkan kendaraan listrik lebih rendah, yaitu 39&nbsp;tonnes of carbon dioxide equivalent&nbsp;(tCO2e), dibandingkan kendaraan listrik hybrid (HEV) sebesar 47 tCO2e, dan kendaraan konvensional atau&nbsp;internal combustion engine&nbsp;(ICE) yang mencapai 55 tCO2e. Tingginya&nbsp;Life Cycle Emissions&nbsp;kendaraan konvensional dan kendaraan listrik&nbsp;hybrid&nbsp;terutama berasal dari faktor emisi gas buang saat pemakaian (tailpipe emissions), masing-masing sebesar 32 tCO2e (57 persen) dan 24 tCO2e (51 persen). Sedangkan, pada kendaraan listrik, faktor produksi energi listrik menjadi faktor utama penghasil emisi, yaitu 26 tCO2e (66,7 persen). Jejak karbon juga terdapat pada produksi baterai kendaraan listrik BEV dan kendaraan listrik&nbsp;hybrid, masing-masing 5 tCO2e dan 1 tCO2e. Produksi baterai dan komponen lainnya tersebut memerlukan mineral tambang dan energi yang signifikan. Namun demikian, saat ini telah berkembang inovasi dan perbaikan dalam rantai pasok baterai dan teknologi pengemasan untuk mengurangi dampak ini. Selama pemakaian, kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang karena menggunakan motor listrik dan baterai sebagai penggeraknya. Sedangkan kendaraan konvensional menghasilkan emisi langsung dari proses pembakaran BBM tergantung pada jenis dan kualitas bahan bakar yang digunakan (misalnya, bensin atau diesel) dan efisiensi mesin. Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak emisi selama siklus hidup kendaraan sangat dipengaruhi oleh sumber energi listrik yang digunakan. Emisi kendaraan listrik akan jauh lebih rendah jika energi listrik yang digunakan untuk proses produksi dan saat mengisi baterai berasal dari energi bersih yang ramah lingkungan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013072388/batalkan-rencana-pembangunan-133-gw-pltu-pln-juga-lakukan-beberapa-hal-ini-menekan-emisi-karbon">Batalkan Rencana Pembangunan 13,3 GW PLTU, PLN juga Lakukan Beberapa Hal ini Menekan Emisi Karbon</a> "Sehingga, harapannya dekarbonisasi sektor kelistrikan dapat membantu mengurangi penggunaan fase emisi pada BEV,"&nbsp;jelas Menperin. Secara umum, strategi dekarbonisasi di sektor industri terdiri atas pemanfaatan teknologi hemat energi dan rendah emisi, penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), efisiensi energi, air, dan bahan baku, juga manajemen limbah dan ekonomi sirkular. "Kami juga mendorong sektor industri untuk lebih proaktif, sehingga pencapaian target NZE di sektor industri harus bisa tercapai pada tahun 2050, atau 10 tahun lebih cepat dari target NZE nasional pada tahun 2060," kata Menperin.

Kemenperin mencatat saat ini sektor industri berkontribusi sekitar 15-20 persen dari total emisi gas rumah kaca nasional.

Kemenperin Berupaya Kurangi Limbah Industri Guna Menekan Emisi Gas Rumah Kaca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/BIODIESEL-FEDRIK3-1.jpg" alt="petugas menunjukkan sampel bahan bakar B30 saat peluncuran uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Uji jalan kendaraan berbahan bakar campuran biodiesel 30 persen pada b" width="100%">
<figcaption>petugas menunjukkan sampel bahan bakar B30 saat peluncuran uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Uji jalan kendaraan berbahan bakar campuran biodiesel 30 persen pada b</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat emisi karbon mengalami penurunan sebanyak 27,8 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) pada 2022 berkat pemakaian bahan bakar biodiesel. "Sepanjang 2022, program mandatori biodiesel B30 berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 27,8 juta CO2e dengan alokasi kuota biodiesel sebanyak 11 juta kiloliter, senilai lebih dari 10 miliar dolar AS," kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/10). Menurut dia, pada 2023, kuota biodiesel telah ditetapkan sebesar 13,15 juta kiloliter dan diharapkan nilai manfaat dari program tersebut dapat mencapai lebih dari USD 11,2 miliar. Yudo menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai kesepakatan global yang tercantum dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC). Dokumen E-NDC menyebutkan Indonesia ditargetkan mengurangi emisi GRK sebanyak 32 persen atau 358 juta ton CO2e dengan usaha sendiri atau 41 persen atau sebanyak 446 juta ton CO2e dengan bantuan dunia internasional pada 2030.

Sepanjang 2022, program mandatori biodiesel B30 berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 27,8 juta CO2e.

Konsumsi Biodiesel Diklaim Berhasil Turunkan 27,8 Juta Ton Setara Karbon Dioksida

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/LCDI-1640699751.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mewakili pemerintah Indonesia menerima hibah dari Inggris untuk Program LCDI." width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mewakili pemerintah Indonesia menerima hibah dari Inggris untuk Program LCDI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia memperoleh hibah dari Pemerintah Inggris sebesar USD 27,2 juta atau sekitar Rp 514 miliar. Dana hibah ini diperuntukkan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiative (LCDI) tahap kedua. Hibah tersebut diberikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang bekerja sama dengan Foreign Commonwealth and Development Office (UK-FCDO) melalui penandatanganan&nbsp;technical&nbsp;agreement&nbsp;mengenai Program Inisiatif PRK di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (2/10).&nbsp;Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan, krisis iklim, polusi meningkat, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia. "Krisis ini saling berhubungan dalam ekosistem kita. Terlebih, krisis ini juga mengancam pencapaian target pembangunan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals&nbsp;(TPB/SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045," ujarnya. Dia mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris dalam melanjutkan Program Hibah LCDI. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Indonesia melalui PRK dan Berketahanan Iklim, sesuai dengan salah satu agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam rancangan RPJPN 2025-2045. Selain itu, kesepakatan ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target&nbsp;net-zero emissions&nbsp;pada 2060 atau lebih cepat.&nbsp;"Untuk itu, transformasi ekonomi diperlukan, yakni melalui ekonomi hijau yang menempatkan Pembangunan Rendah karbon dan Berketahanan Iklim sebagai tulang punggung dari jalan pembangunan kita," ungkap Suharso. Program Hibah LCDI dinilai akan memperkuat PRK di berbagai daerah di Indonesia, juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini diimplementasikan melalui integrasi PRK dan Berketahanan Iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah secara nasional maupun daerah, peningkatan kapabilitas, pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, dan uji coba teknologi rendah karbon yang inovatif. Menteri Inggris untuk Indo Pasifik Anne-Marie Trevelyan menyampaikan bahwa perekonomian maupun inovasi Indonesia yang berkembang pesat memberikan peluang yang lebih besar bagi kedua negara untuk bekerja sama. Mulai dari perdagangan dan investasi hingga kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi. "Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkelanjutan dan memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Inggris, Indonesia, dan seluruh Indo-Pasifik," kata Trevelyan.

Suharso Monoarfa mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris dalam melanjutkan Program Hibah Low Carbon Development Initiative (LCDI).

Pemerintah Indonesia Peroleh Hibah USD 27,2 Juta dari Inggris untuk Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon

<div id="m#msg-f:1776611172651759950" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/InShot_20230910_081504517-2244626734.jpg" alt="PLTS Terapung Cirata yang diklaim mampu menekan emisi hingga lebih dari 200 ribu ton per tahun." width="100%">
<figcaption>PLTS Terapung Cirata yang diklaim mampu menekan emisi hingga lebih dari 200 ribu ton per tahun.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com - Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata berkapasitas 192 megawatt peak (MWp), di Purwakarta, Jawa Barat, akan diresmikan akhir Otober 2023. Hal ini disampaikan Darmawan usai melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara, beberapa waktu lalu. &ldquo;Saya ingin memastikan kesiapan PLTS terapung Cirata untuk dapat dioperasikan. Saat ini kami sedang melakukan berbagai uji coba dan memastikan listrik dari PLTS ini bisa terdistribusi dengan baik. Kami optimis akhir Oktober 2023, sekaligus memperingati Hari Listrik Nasional, PLTS ini bisa diresmikan,&rdquo; kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Minggu (10/9). Darmawan menjelaskan PLTS terapung Cirata merupakan hasil kolaborasi antara subholding PLN Nusantara Power dengan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA), Masdar. Lewat kolaborasi, proyek ini mampu menyerap lebih dari 1.400 tenaga kerja lokal. Dengan menerapkan teknologi yang canggih, PLTS ini juga turut melahirkan kompetensi baru bagi PLN. "Tadi saya bertemu dengan beberapa personel, lulusan universitas terbaik negeri ini. Saya tanya setahun yang lalu apakah mereka paham bagaimana membangun dan mengoperasikan PLTS terapung ini? They nothing know about this. Banyak sekali tantangan yang harus diselesaikan. Namun tantangan tersebut, berhasil kami petakan, dan kami cari jalan keluarnya. Tantangan tersebut ternyata membuat kami semakin kuat," jelas Darmawan. Ia juga membeberkan bahwa PLTS terapung yang terletak di atas Waduk Cirata, Bandung Barat, Jawa Barat ini terbentang di area seluas 200 hektare yang terbangun dalam 13 blok dengan lebih dari 340 ribu solar panel, PLTS ini mampu memproduksi 245 juta kWh energi bersih per tahun dan mampu melistriki setara lebih dari 50 ribu rumah, serta akan menekan emisi karbon lebih dari 200 ribu ton per tahun. Dengan nilai investasi mencapai Rp 1,7 triliun, proyek ini mampu menghasilkan pengembalian investasi yang menarik, meningkatkan kepercayaan investor serta sekaligus menjawab tantangan energi bersih. "Ini juga menjadi bukti bahwa PLN mampu menghadirkan skema kerja sama investasi yang menarik sehingga berhasil mendorong minat investor untuk mengembangkan proyek energi terbarukan di wilayah lain," beber Darmawan. Darmawan juga memastikan PLN akan terus mengembangkan pembangkit listrik yang berbasis energi bersih. Dengan potensi energi bersih mencapai 360 GW, PLN membuka ruang kerja sama investasi untuk pengembangan energi bersih di Tanah Air dalam mewujudkan target Net Zero Emissions (NZE) tahun 2060. Pada kesempatan tersebut, Darmawan juga meluncurkan penggunaan perahu listrik bernama Nusantara e-Boat. Perahu listrik tersebut digunakan sebagai kendaraan operasional petugas PLTS terapung Cirata. &nbsp; </div> </div> </div> </div>

Dengan nilai investasi mencapai Rp 1,7 triliun, proyek ini mampu menghasilkan pengembalian investasi yang menarik.

PLTS Terapung Cirata Senilai Rp 1,7 Triliun Diresmikan Akhir Oktober, Mampu Tekan Emisi 200 Ribu Ton per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/dekarbonasi-503489657.jpg" alt="PT Sucofindo, bagian dari IDSurvey, menyelenggarakan seminar terkait dekarbonisasi untuk mahasiswa dalam rangkaian peringatan HUT ke-67." width="100%">
<figcaption>PT Sucofindo, bagian dari IDSurvey, menyelenggarakan seminar terkait dekarbonisasi untuk mahasiswa dalam rangkaian peringatan HUT ke-67.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Sucofindo, bagian dari IDSurvey, menyelenggarakan seminar terkait dekarbonisasi untuk mahasiswa. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko&nbsp;Sucofindo Budi Hartanto mengatakan bahwa seminar ini terselenggara sebagai upaya peningkatan awareness terhadap pentingnya transformasi proses bisnis yang berkelanjutan, melalui upaya dekarboonisasi. "Dekarbonisasi perlu diketahui, sebagai bentuk komitmen mendukung kelestarian Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen PT Sucofindo dalam peranan sebagai Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) untuk Gas Rumah Kaca (GRK)," ujar Budi Hartanto dalam keterangannya, Rabu (30/8). Kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan&nbsp;PT Sucofindo terhadap target pemerintah dalam upaya penurunan emisi GRK. Hal ini juga didukung dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. "Kami siap mendukung pemerintah mewujudkan pelaksanaan GRK dan perhitungan Nilai Ekonomi karbon (NEK), yang nantinya mampu merealisasikan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. Oleh karena itu, melalui edukasi dekarbonisasi ini kami berharap dapat meningkatkan awareness kepada mahasiswa, yang nantinya sebagai generasi muda mampu menjaga dan mengimplementasikan kelestarian lingkungan," kata Budi Hartanto. Seminar Dekarbonisasi terselenggara secara hybrid, yang diikuti oleh 200 mahasiswa. Kegiatan ini terlaksana sebagai komitmen PT Sucofindo dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta sejalan dengan implementesi Sustainable Development Goals 4 (Pendidikan Berkualitas) dan serta perwujudan Environment, Social, Governance (ESG), untuk program Social SUCOFINDO dalam Harmony with Life. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Fibria Indriati mengatakan bahwa seminar ini sangat penting sebagai peningkatan awareness kepada mahasiswa, yang nantinya melalui peranan mereka akan diaplikasikan ke masyarakat luas. "Pengetahuan ini tentunya akan mendukung dalam mengembangkan keilmuan dan sebagai referensi ke masyarakat luas," ujar Fibria Indriati. Sebagai informasi, kegiatan ini terlaksana di Universitas Indonesia (UI) sebagai rangkaian menyambut HUT ke- 67&nbsp;Sucofindo melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk peningkatan pendidikan. Selain kegiatan seminar dekarbonisasi, PT Sucofindo turut mengedukasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai upaya implementasi penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya, juga terselenggara pelatihan digital marketing selama 2 hari (29-30 Agustus 2023) untuk 100 UMKM berkolaborasi dengan Pemkot Depok.

Kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan PT Sucofindo terhadap target pemerintah dalam upaya penurunan emisi GRK.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#GRK

Berita Terkini