<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jualan-manisan-sepi-janda-dua-anak-malah-pasarkan-sabu-siap-pakai_c_258888.jpg" alt="Ilustrasi polisi melakukan penangkapan terhadap penjual sabu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi melakukan penangkapan terhadap penjual sabu</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Personel Polsek Sunggal mengamankan belasan orang terapis yang bekerja di Griya Pijat De Clasic Spa di Jalan Gagak Hitam, Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka diamankan karena diduga melanggar protokol kesehatan (prokes).  ”Selain mengamankan 15 orang terapis itu, kami juga mengamankan seorang perempuan lainnya yang merupakan resepsionis spa tersebut,” kata Kanitreskrim Polsek Sunggal AKP Budiman Simanjuntak seperti dilansir dari Antara di Medan, Sabtu (3/7).  Dia menyebutkan, penangkapan terapis itu, saat petugas kepolisian menggelar razia penertiban di Griya Pijat, Kamis (1/7) sekitar pukul 17.00 WIB. Personel juga menemukan seorang pria AJL yang diduga tamu di salah satu kamar.  Budiman mengatakan, petugas menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp 265 ribu, dua buah buku rekapan pengunjung, satu bundel data penjualan harian, satu bundel laporan omzet, satu potong pakaian terapis, satu buah mesin bank, dan dua lembar kertas kuitansi.  ”Hingga saat ini, keseluruhan terapis yang diamankan telah diserahkan ke Balai Sosial Parawansa, Brastagi, Kabupaten Karo,” ucap Budiman.  Budiman menambahkan, razia tersebut dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumut Nomor: 188.54/25/INST/2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19.

Polisi Amankan Belasan Terapis di Griya Pijat De Clasic Spa Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/FOTO2-TRAVELOKA.jpg" alt="Ilustrasi tempat spa dan pijat favorit yang memberikan dan kesegaran dan kebugaran disela kesibukan aktivitas harian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tempat spa dan pijat favorit yang memberikan dan kesegaran dan kebugaran disela kesibukan aktivitas harian. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan PSBB transisi pada 12-25 Oktober 2020. Sejumlah sektor usaha dibolehkan dibuka kembali, tapi tidak berlaku untuk hiburan malam dan griya kesehatan.  "Jenis-jenis kegiatan yang memiliki risiko penularan tinggi karena pesertanya berdekatan, mengalami kontak fisik erat atau intensitas tinggi, tetap belum diizinkan beroperasi." Demikian ketetuan yang tertulis di Pengaturan PSBB Transisi.  Adapun jenis usaha yang belum diizinkan beroperasi adalah tempat hiburan malam, spa, griya pijat, karaoke, dan kegiatan sejenis lainnya.  Sementara untuk restoran, rumah makan dan kafe diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan kapasitasnya hanya maksimal 50 persen.  “Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies dalam keterangan persnya, Minggu (11/10).  Anies mengklaim, grafis penambahan kasus positif dan kasus aktif harian mendatar atau stabil sejak dilakukan PSBB ketat pada 13 September 2020. Kemudian, terdapat tanda awal penurunan kasus positif harian dalam tujuh hari terakhir.  Untuk itu, Anies Baswedan mulai mengendurkan PSBB menjadi PSBB transisi. Pada PSBB transisi ini, sejumlah tempat usaha diperbolehkan beroperasi lagi dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti untuk restoran jumlah pengunjungnya hanya boleh maksimal 50 persen.  "Dine in pukul 06.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Take away dan delivery order 24 jam," sambungnya.  Kendati demikian, jarak antar meja dan kursi minimal 1,5 meter kecuali untuk keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Pengunjung juga dilarang berpindah-pindah atau berlalu-lalang dan alat makan-minum disterilisasi secara rutin.  "Restoran yang memiliki izin TDUP live music/pub dapat menyelenggarakan live music dengan pengunjung duduk di kursi berjarak, tidak berdiri dan/atau melantai, serta tidak menimbulkan kerumunan. Pelayan harus memakai masker, face shield, dan sarung tangan," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gtEdfme_4zE&amp;ab_channel=jawapostvofficial

DKI PSBB Transisi, Hiburan Malam-Griya Pijat Belum Boleh Operasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Mr-Braid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik prostitusi yang terselubung di Mr B langsung ditindaklanjuti aparat Satpol PP Jakarta Selatan. Terbukti, aparat Satpol PP langsung mengobok-obok tempat hiburan di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan itu, Selasa (15/10) malam. Hasilnya, petugas menemukan kondom bekas pakai di sana. Camat Kebayoran Lama, Aroman Nimbang mengatakan petugas Satpol PP menemukan kondom bekas pakai di lokasi tersebut. Hal ini setelah petugas Satpol PP melakukan penggeledahan pada seluruh ruangan, mulai dari toilet, kamar pijat hingga kantor pengelola griya pijat itu. Inspeksi mendadak itu dilaksanakan dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB, petugas menemukan sebanyak tiga buah kondom bekas pakai dalam sebuah kamar. Kondom tersebut kemudian diamankan oleh petugas Satpol PP sebagai barang bukti. "Ada tiga (kondom) ditemukan di kamar, tapi menurut pemilik itu kamar pribadinya," ungkap Aroman saat dihubungi pada Rabu (16/10). Walau begitu, dirinya mengaku telah memberikan peringatan kepada pihak pengelola Mr Braid. Terlebih soal keberadaan puluhan kamar yang terletak pada lantai tiga dan lantai empat gedung. Kamar yang berisi tempat tidur serta kamar mandi pada bagian dalamnya itu dimintanya untuk segera ditutup. Sehingga, kemungkinan kamar untuk dijadikan lokasi praktik prostitusi katanya dapat dihindari. "Pemeriksaan semuanya (ruangan), pengelola jelaskan lantai satu dan dua untuk bar, lantai tiga untuk guest house (rumah singgah). Kami minta tutup semuanya," jelasnya. Pengelola Di-BAP Kasatpol PP Jakarta Selatan, Ujang Harmawan mengatakan saat ini pengelola griya pijat itu sedang diperiksa lewat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). "Kita juga sudah BAP (periksa) pengelolanya di kantor Satpol PP Provinsi, kita tunggu saja hasilnya," tuturnya. Menurutnya, kamar-kamar itu harus ditutup. Karena memang sudah tidak memenuhi ketentuan yang ada. "Jadi karena memang sudah ramai beritanya, tidak ada lagi yang memakai guest house itu," pungkasnya.

Obok-obok Griya Pijat, Satpol PP Temukan Kondom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/prostitusi1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menertibkan praktik prostitusi di Jakarta dianggap sepele oleh para pengusaha tempat hiburan malam. Terbukti, baru setahun ditutup, beberapa tempat pijat di sekitaran Gandaria kembali buka. Praktek prostitusi terselubung itu hanya berganti nama saja untuk mengelabui aparat.  Seperti terlihat di sebuah ruko yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda, atau tepatnya seberang Mall Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dahulu ruko bernama Gives dan sudah ditutup aparat Satpol PP DKI Jakarta. Namun, saat ini sudah berganti nama yaitu Mr B.  Untuk masuk ke Mr B, pengunjung ditawarkan sejumlah paket layanan pijat dengan sistem deposit, antara lain pijat minimal 30 menit seharga Rp 285 ribu hingga pijat minimal 60 menit seharga Rp 380 ribu. Usai pengunjung memilih dan membayar paket yang dipilih, pelayan kemudian memberikan kartu berisi saldo sesuai dengan deposit yang dibayarkan.  Selain pijet plus-plus, di sana juga terdapat live music untuk para tamu menunggu. Beberapa minuman beralkohol pun dijual disana. Para pelayan pun menawarkan beberapa terapis dan minuman beralkohol yang dijajakan disana.  Usai memilih seorang terapis, sang terpilih kemudian mengambil handuk yang sudah tertata di pojok tempat duduk mereka. Sang terapis kemudian meminta kartu deposit dan mengarahkan untuk naik ke kamar yang terletak di lantai atas. Terlihat belasan kamar berpintu rapat. Usai mempersiapkan diri, terapis kemudian mengunci rapat untuk memberikan pelayanan.  "Saya sudah dua tahun kerja di sini, sama aja, dulu namanya Gives sekarang Mr B, yang kerja (terapis) juga sama," ungkap salah seorang terapis yang kerap disebut Mawar.  Dirinya menyebut layanan pijat plus plus yang diberikan merupakan komitmen perusahaan, bukan keinginan para terapis. Sehingga, seluruh terapis diwajibkan untuk melayani para tamu, termasuk berhubungan intim pada akhir sesi pijat. "Kalau nggak (berhubungan intim), bisa dipecat. Kita juga nggak boleh ambil tips, karena setengah dari deposit masuk ke kita," tutur perempuan berusia 20 tahun itu.  Pijat Plus-plus Tertutup  Praktik prostitusi terselubung juga terjadi di layanan pijat plus plus di Griya Pijat RV, Jalan Sultan Iskandar Muda, persisnya sebelum Mall Gandaria City. Namun, lokasinya sangat tertutup sekali. Untuk layanan pijat plus-plus berdurasi 60 menit dipatok harga Rp 620 ribu. Sedangkan pijat biasa tarifnya yaitu Rp 300 ribu. Sedangkan untuk menikmati fasilitas sauna yaitu Rp 100 ribu.  Para pengunjung yang datang diberikan kunci loker untuk berganti pakaian di ruang uap yang berada di lantai dasar. Dalam ruangan tersebut, terdapat sebuah kamar sauna serta dua buah kolam berendam dangkal yang terdiri dari air hangat dan dingin.  Usai merelaksasi tubuh di ruang uap, pengunjung dapat menaiki lantai dua yang berupa sebuah bar. Dalam ruangan tersebut, seorang pegawai mendatangi setiap tamu yang datang dengan manja. Perempuan berparas cantik itu menawarkan pijat andalan, termasuk layanan plus plus yang diberikan oleh puluhan terapis yang diasuhnya.  Usai memilih seorang terapis, pengunjung diarahkan menuju kamar yang berada di lantai tiga. Serupa dengan Mr B, ruang pijat berupa kamar berpintu yang dapat dikunci rapat, begitu juga dengan layanan pijat serta hubungan intim yang wajib diberikan kepada para tamu yang datang.  Satpol PP Akan Menindak  Dihubungi terpisah Kasatpol PP Jakarta Selatan Ujang Hermawan mengaku baru mengetahui bahwa praktik prostitusi kembali menjamur di wilayahnya. Oleh sebab itu, dia mengaku akan menindaknya. Menurutnya, memang di daerah Gandaria City rawan usaha seperti itu.  "Iya nanti kordinasi sama PTSP. Tindakannya, nanti lihat saja. Saya lapor pimpinan dulu, Wali Kota dan Kasatpol PP DKI Jakarta. Iya nanti bakal ditindak," tutur Ujang.  Ujang tidak menampik banyak praktek prostitusi berkedok pijat plus-plus di Gandaria. Seperti Mr B, NV, G2, RV yang berada di sekitaran Gandaria City. "Jadi nanti kita lihat dulu rekomendasi dari Dinas Pariwisata, kalau memang terbukti melanggar, nanti akan tindak dan dicabut izinnya di PTSP," ungkap dia.  Membantah Praktik Prostitusi  Sementara itu, salah seorang pengelola Mr B, Anton membantah kalau usahanya ada praktik prostitusi. Menurutnya, usahanya hanya sebatas live music saja. "Enggak ada massage, itu perempuan yang duduk disitu LC. Jadi hanya untuk menemani tamu minum di bar," bantah Anton.  Dia mengatakan usaha seperti Mr B banyak di sekitaran Gandaria. Sehingga, dia mengaku sudah mengurus izin untuk usahanya tersebut."Sudah  ada izinnya. Kalau yang dulu (Gives) beda pengelola dengan sekarang," pungkas Anton.  &nbsp;

Mengungkap Praktik Prostitusi Terselubung di Jakarta Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/3-griya-pijat-ini-disinyalir-punya-bisnis-ala-alexis-anies-mau-tutup_m_167491.jpeg" alt="Ruang ganti tamu di Hotel Alexis beberapa waktu lalu ketika diperlihatkan manajemennya." width="100%">
<figcaption>Ruang ganti tamu di Hotel Alexis beberapa waktu lalu ketika diperlihatkan manajemennya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada hari pertama puasa, tempat hiburan malam serta tempat pijat diwajibkan untuk tutup oleh Dinas Pariswisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Jika, tempat-tempat itu melanggar aturan akan disegel oleh pihak Satpol PP DKI Jakarta. Ternyata, para pengusaha tempat hiburan malam dan griya pijat mengikuti aturan dari Pemprov DKI.  Kepala Seksi Bidang Industri Pariwisata Disparbud DKI Ukar membenarkan soal itu. Menurut dia, tidak ada griya pijat atau tempat hiburan malam yang membuka usahanya. "Untuk pijat tidak ada yang buka," kata Ukar saat dihubungi JawaPos.com, Senin (6/5).  Pada bulan suci ramadan bagi umat islam, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membuat aturan terkait operasional hiburan malam. Regulasi khusus ini sudah dimuat dalam surat edaran Nomor 162/SE/2019 tertanggal 12 April 2019 yang kemudian disebar kepada pemilik atau penanggungjawab usaha malam di ibukota.  Dalam surat edaran itu mengatakan untuk kategori usaha jenis kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena permainan ketangkasan manual mekanik atau elektronik untuk dewasa, dan bar atau rumah minum harus tutup satu hari sebelum ramadan hingga satu hari setelah idul fitri.  "Penyelenggara usaha pariwisata wajib tutup satu hari sebelum bulan Ramadan, selama bulan Ramadhan, pada hari Raya ldul Fitri, dan satu hari setelah Hari Raya ldul Fitri," ujarnya.  Segala jenis usaha penunjang untuk usaha seperti yang disebutkan di atas juga diwajibkan ikut tutup. Sementara itu untuk subjenis usaha karaoke eksekutlf, pub dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan ramadan mulai pukul 20.3O WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB. Sedangkan karaoke keluarga dapat mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.  Rumah biliar atau bola sodok juga tak lepas dari perhatian pemerintah. Rumah biliar yang berlokasi satu ruangan dengan usaha karaoke atau pub, maka jam operasionalnya sama. Yang berlokasi tidak dalam satu ruangan dengan usaha sebagaimana dimaksud mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Namun, bagi usahanya yang dijalankan di hotel berbintang mendapat pengecualian dari ketentuan.  Sedangkan, usaha sejenis diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan area komersial dan area hotel minimal bintang 4 serta tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah sekolah dan/atau rumah sakit juga dikecualikan dari ketentuan untuk tutup dari satu hari sebelum ramadan sampai satu hari setelah idul fitri.  Namun, mereka hanya harus tutup pada satu hari dan hari pertama bulan ramadan, malam takbir, hari pertama dan kedua idul fitri, dan malam nuzulul quran. Selain itu, pemilik usaha selain harus mengikuti aturan tersebut, mereka juga dilarang memasang reklame/poster/publikasi/serta pertunjukan film dan pertunjukan Iainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi dan erotisme.  "Dilarang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Dilarang menyediakan hadiah dalam jenis apapun. Dilarang menyediakan kesempatan untuk perjudian atau pemakaiam narkoba. Pemilik usaha juga harus memerintahkan karyawannya untuk menghimbau para pengunjung untuk berpakaian sopan," pungkasnya.  Sementara itu, bagi pemilik usaha yang nakal, maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 98 dan 102 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan dan pasal 52 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggalaan Usaha Pariwisata.

Hari Pertama Puasa, Griya Pijat dan Tempat Hiburan Malam Tutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-alexis-diskotek-dan-griya-pijat-di-jakbar-menyusul-ditutup_m_200119.jpeg" alt="Kasatpol PP DKI Yani Purwoko" width="100%">
<figcaption>Kasatpol PP DKI Yani Purwoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum cukup puas dengan penutupan Hotel Alexis yang terbukti melanggar hukum. Dia mengimbau masyarakat dapat membantu memberi informasi jika menemukan tempat hiburan malam lainnya yang menyalahgunakan izin usaha. Menurutnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta akan lebih mudah bertindak karena telah terbitnya peraturan gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. "Pokoknya kalau ada menemukan, laporkan. Kita akan lakukan penyelidikan. Justru sekarang dengan nada peraturan SOP yang jelas, langkah hukum jadi jelas. Kalau tidak, kita tidak bisa bergerak apa-apa, karena tidak ada pegangan hukum di sana," ujar Anies di Balai Kota, Kamis (29/3) malam. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Yani Wahyu mengaku telah menerima permohonan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta untuk menutup dua jenis usaha. "Ada beberapa jenis usaha, ada dua ya. Saya baru mendapat surat dari (Dinas) Parbud, ya, permohonan penutupan," kata Yani saat dikonfirmasi di Balai Kota, Kamis (29/3) malam. Namun begitu, Yani menolak untuk membeberkan lokasi dan nama-nama tempat hiburan malam yang terindikasi melanggar tersebut. Dia hanya membocorkan, kedua usaha itu terletak di wilayah kota administrasi Jakarta Barat. "Dua usaha, satu griya pijat, satu diskotek apa gitu ya, di Jakarta Barat. Silakan (tanya) ke (Dinas) Parbud," pungkasnya

Setelah Alexis, Diskotek dan Griya Pijat di Jakbar Menyusul Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kalau-hotel-dan-spa-alexis-buka-lagi-ini-ancaman-gubernur-anies_m_171075.jpeg" alt="TEGAS: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (27/11)." width="100%">
<figcaption>TEGAS: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (27/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hotel dan Griya Pijat Alexis sempat dikabarkan beroperasi dengan nama yang berbeda, yakni 4Play. Namun setelah diselidiki, ternyata tempat tersebut merupakan bar sekaligus karaoke di gedung yang sama dengan Alexis di Pademangan, Jakarta Utara. Mendengar kabar tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan perpanjangan izin Alexis telah ditolak. Tak ada alasan bagi manajemen untuk membuka kembali tempat hiburan malam itu. "Kalau hotel dan spa buka lagi kami akan serbu, tutup paksa kalau itu yang terjadi," ujar Anies saat ditemui Senin (27/11), di Balai Kota DKI Jakarta. Menurutnya, hal itu tidak dapat diganggu gugat meski adanya perubahan nama. Dia mengancam akan mendatangi lokasi jika manajemen membangkang dari aturan. "Bukan soal nama, tapi yang tidak kita izinkan tidak diteruskan adalah hotel dan spa, dua itu. Anda cek saja kalau itu terjadi perubahan maka kita akan datang kita akan segel," tutur dia. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Edy Junaedi menyebut Alexis dan 4Play memiliki izin usaha berbeda sehingga tak ada larangan bagi 4Play untuk tetap beroperasi. "4Play itu karaokenya yang memang masih berlaku izinnya. Hotel dan griya pijat kan sudah ditutup," ujar Edy melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (27/11). Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PMPTSP menolak perpanjangan izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis mulai 27 Oktober 2017. Manajemen Alexis kemudian menutup griya pijat di lantai tujuh gedung tersebut per 31 Oktober 2017.

Kalau Hotel dan Spa Alexis Buka Lagi, Ini Ancaman Gubernur Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/3-griya-pijat-ini-disinyalir-punya-bisnis-ala-alexis-anies-mau-tutup_m_167491.jpeg" alt="Ruang ganti tamu di Hotel Alexis beberapa waktu lalu ketika diperlihatkan manajemennya." width="100%">
<figcaption>Ruang ganti tamu di Hotel Alexis beberapa waktu lalu ketika diperlihatkan manajemennya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP) Muhamad Alipudin mengapresiasi tindakan tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menutup Hotel Alexis. Namun menurutnya, perlu dilanjutkan penertiban semua izin tempat hiburan di Jakarta. &ldquo;Itikad Gubenur Anies untuk memperoleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang halal mesti terus direalisasikan. Ini langkah awal agar bagaimana izin hiburan malam lebih tertib," ujar Alipudin melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (9/11). Dia pun mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk tegas dalam mengaudit izin hiburan malam. Jika setelah proses audit ditemukan praktik yang melanggar aturan, maka tempat hiburan tersebut akan ditutup. "PTSP harus audit semuanya, hiburan malam menjadi suatu warna ibu kota namun tentunya semua harus sesuai dengan budaya ketimuran," kata dia. Alipudin menyebut beberapa hotel seperti King Cross, Orchardz Spa, Malioboro, dan lainnya diindikasikan melanggar aturan, seperti yang terindikasi dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/08/167311/klarifikasi-alexis-soal-katalog-model-cantik-yang-viral-di-medsos" target="_blank">Alexis</a>. Dia menanti kesiapan dari Gubernur Anies untuk bertindak serupa, jika memang terbukti. &ldquo;Jika pun tak bisa dihindari adanya kehidupan hura-hura, perlu zonasi untuk tempat-tempat seperti itu. Seperti yang pernah diusulkan di sekitar Ancol," tandasnya. Sementara itu, mantan Tim Sukses Anies-Sandi Anthony Leong juga menyarankan hotel di Jakarta untuk berbenah diri. "Kami inginkan manajemen hotel itu lebih profesional. Dan harus segera berbenah diri agar tidak ada lagi kegaduhan,&rdquo; ujar Anthony pada kesempatan yang sama.

3 Griya Pijat Ini Disinyalir Punya Bisnis ala Alexis, Anies Mau Tutup?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ini-kegelisahan-mui-sebelum-alexis-ditutup_m_165743.jpeg" alt="Penampakan Hotel Alexis dari luar." width="100%">
<figcaption>Penampakan Hotel Alexis dari luar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak perlu lama menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan sudah menunjukan taringnya dengan menutup griya pijat dan spa Hotel Alexis. &lrm;Wakil Ketua Umum, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi&lrm; mengatakan, sebelum penutupan Alexis ini pihaknya sangat prihatin dengan semakin maraknya praktik kehidupan yang melanggar nilai-nilai agama, etika, estetika, dan susila.&nbsp; "Berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran susila seringkali terjadi di sekitar kita, misalnya maraknya seks bebas, hubungan sesama jenis, pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perdagangan orang, prostitusi, dan lain sebagainya," ujar Zainut dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (31/10). Untuk hal tersebut, MUI mengajak kepada semua pihak untuk kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sebagai dasar etika berbangsa dan bernegara, pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan. MUI mendukung langkah Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan surat keputusan tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis.&nbsp; "Langkah tersebut sebagai bukti komitmennya untuk menjadikan kota Jakarta menjadi kota yang bebas dari praktik-praktik prostitusi dan praktik penyakit masyarakat lainnya," katanya. MUI juga berharap bahwa kebijakan tersebut tidak hanya diberlakukan untuk hotel Alexis saja, tetapi semua hotel dan tempat hiburan lainnya yang diduga menawarkan bisnis prostitusi dan perdagangan orang juga harus ditutup.&nbsp; Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengambil langkah tegas melakukan penutupan terhadap hotel dan griya pijat Alexis, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, pemerintah tidak mengizinkan praktik usaha di Alexis berlanjut. Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov DKI Jakarta menyatakan tidak bisa memproses surat permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis. Artinya, operasi hotel yang diduga sebagai lokasi prostitusi itu tidak bisa dilanjutkan karena izinnya sudah habis per tanggal surat tersebut dikeluarkan, yakni Jumat, 27 Oktober 2017. TDUP merupakan dokumen untuk menggelar usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih beroperasi. Dalam aturannya, TDUP diwajibkan untuk teregistrasi setiap tahunnya.

Ini Kegelisahan MUI sebelum Alexis Ditutup

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#griya pijat

Berita Terkini