<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/WhatsApp-Image-2025-12-02-at-154050-2932965583.jpg" alt="Alat berat dikerahkan untuk membuka akses dari Sumatera Utara menuju Aceh Tamiang, Selasa (2/12). hingga Selasa, jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 774 jiwa. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Alat berat dikerahkan untuk membuka akses dari Sumatera Utara menuju Aceh Tamiang, Selasa (2/12). hingga Selasa, jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 774 jiwa. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Greenpeace Indonesia menyoroti bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Organisasi lingkungan itu menilai, musibah yang menewaskan hampir seribu orang tersebut bukan semata akibat cuaca ekstrem, tetapi juga buah dari kerusakan lingkungan yang dibiarkan berlangsung selama bertahun-tahun. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Syahrul Fitra, menjelaskan Sumatera telah lama menjadi sasaran eksploitasi besar-besaran, baik untuk kepentingan perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), maupun pertambangan. &ldquo;Hutan alam di Sumatera kini tersisa kurang dari 30 persen. Artinya, daya dukung lingkungan di Sumatera sangat rentan,&rdquo; kata Syahrul kepada JawaPos.com, Jumat (5/12). Ia menilai bencana yang terjadi saat curah hujan ekstrem muncul adalah bukti nyata kegagalan tata kelola lingkungan. Menurut Syahrul, kerusakan hutan membuat kawasan tersebut tidak mampu lagi menyerap air dalam jumlah besar. &ldquo;Ketika hujan ekstrem datang, bencana terjadi di mana-mana. Ini adalah bencana akibat salah urus negara. Pembuat kebijakan memberi ruang dan izin untuk penghancuran hutan. Saat hutan rusak, anomali cuaca makin sering, dan ketika anomali cuaca terjadi, hutan yang sudah rusak tidak mampu menampung curah hujan yang begitu besar,&rdquo; jelasnya. Syahrul juga mengkritik pemerintah yang dinilai masih mempertahankan izin-izin bermasalah serta abai terhadap aktivitas ilegal yang terus merusak lingkungan. Menurutnya, tindakan baru dilakukan ketika kasus sudah menjadi sorotan publik. &ldquo;Masalahnya, sampai sekarang pemerintah mempertahankan izin-izin bermasalah dan abai terhadap aktivitas ilegal. Baru bergerak kalau sudah viral. Kebijakan yang merusak itu masih tetap dibiarkan,&rdquo; tegas Syahrul. Sementara, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menyatakan pemerintah harus jujur mengakui kegagalan dalam tata kelola hutan dan lahan. Ia menekankan perlunya pembenahan menyeluruh agar ekosistem dan masyarakat tidak terus menjadi korban bencana ekologis. &ldquo;Prabowo dan beberapa menterinya memang menyinggung soal deforestasi, tetapi mereka seolah menggambarkan kerusakan hutan di Sumatera hanya akibat penebangan liar. Padahal selain penebangan liar, deforestasi masif juga dilegalkan oleh negara dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya,&rdquo; ujar Arie. Arie menambahkan, berdasarkan data Greenpeace, sepanjang 1990&ndash;2022 telah terjadi deforestasi seluas 70 ribu hektare atau sekitar 21 persen dari total luas daerah aliran sungai (DAS). Kini, hanya tersisa sekitar 167 ribu hektare hutan alam atau 49 persen dari total luas DAS tersebut. Ia menyoroti DAS Batang Toru di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah sebagai kawasan yang mengalami kerusakan paling parah. Salah satu bentang terakhir hutan tropis di Sumatera Utara itu, kata Arie, telah dibebani berbagai izin industri, termasuk proyek PLTA Batang Toru yang membuka hutan dan mengusik habitat orangutan Tapanuli. Selain meninjau ulang izin-izin di Sumatera, Greenpeace mendorong pemerintah menghentikan perusakan hutan di wilayah lain, terutama Papua. Arie menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo tidak akan tercapai jika kerusakan lingkungan terus terjadi dan ancaman bencana iklim makin besar. &ldquo;Hentikan perusakan hutan di Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lainnya yang dibebani tambang nikel, juga deforestasi di Merauke demi ambisi swasembada energi dan pangan yang keliru,&rdquo; pungkasnya.

Greenpeace Indonesia menyoroti bencana banjir dan longsor di Sumatera, menyebut kerusakan lingkungan sebagai penyebab utama.

Greenpeace Soroti Eksploitasi Hutan Akar Bencana di Sumatera: Pemerintah Harus Akui Kesalahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/RSM_20241218_115218-2735789174.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan pertemuan bilateral di Istana Al Ittihadiyah, Kairo, Mesir Rabu (19/12/2024). (Rusman ? Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan pertemuan bilateral di Istana Al Ittihadiyah, Kairo, Mesir Rabu (19/12/2024). (Rusman ? Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas lahan sawit dinilai bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk memangkas emisi. Sekalipun dengan pertimbangan swasembada energi nasional, rencana ini lebih banyak memicu dampak negatif, termasuk meningkatkan emisi dan membuat Indonesia semakin jauh dari cita-cita transisi energi. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menyatakan bahwa pembukaan hutan dengan alasan apapun sangat berbahaya dan merugikan. Aksi ini juga bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi dan turut berkontribusi dalam menurunkan suhu bumi, sesuai dengan Perjanjian Paris yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016. "Pembukaan lahan hutan akan melepaskan emisi karbon dan semakin memperparah krisis iklim yang sudah terjadi. Ancaman kekeringan, banjir dan kebakaran hutan akan semakin tinggi. Artinya upaya membuka hutan dengan alasan ketahanan pangan, energi, dan sumber air adalah alasan yang dibuat-buat, ini semata-mata hanya akan menguntungkan segelintir orang dari industri kelapa sawit," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (10/1). Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani menjelaskan, rencana perluasan lahan sawit 20 juta hektare (Ha) jauh lebih besar dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 Tahun 2021. Beleid ini mengalokasikan 12,8 juta Ha hutan produksi konversi (HPK) sebagai cadangan energi dan pangan. Padahal, pembukaan hutan alam seluas 4,5 juta Ha saja untuk lahan energi atau pangan, akan melepaskan sebesar 2,59 miliar ton emisi karbon. "Ini menunjukkan betapa pemerintah tidak punya komitmen reforestasi dan rehabilitasi hutan alam," katanya. "Padahal di tengah ancaman krisis iklim, kita tidak punya kemewahan untuk melakukan deforestasi. Kementerian Kehutanan punya PR untuk menuntaskan tata batas kawasan hutan. Jangan bicara soal perluasan sawit tidak akan menimbulkan deforestasi, kalau tata batas dan tata kelola kawasan hutan kita belum beres," imbuhnya. Policy Strategist CERAH, Sartika Nur Shalati menegaskan, deforestasi bukan sekadar hilangnya hutan dan naiknya emisi, lingkungan Indonesia juga akan semakin rusak. "Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan sawit tidak akan menyebabkan deforestasi adalah pernyataan yang keliru, karena sawit bersifat monokultur yang akan menghancurkan fungsi hutan sebagai ekosistem alami bagi keanekaragaman hayati, merusak tanah, dan sistem hidrologi," jelas Sartika. Tak hanya itu, perluasan lahan sawit juga akan mengancam lahan gambut yang berkontribusi sebagai penyerap emisi karbon alami. Padahal, luas ekosistem gambut Indonesia mencapai 24,66 juta Ha, salah satu yang terluas di dunia. Dengan sekitar 3 juta Ha (19 persen) perkebunan sawit berada di wilayah gambut, perluasannya akan menyebabkan lahan gambut kering dan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran pada musim kemarau. Ujungnya, emisi Indonesia akan meningkat.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menyatakan, pembukaan hutan dengan alasan apapun sangat berbahaya dan merugikan.

Kritisi Rencana Prabowo Perluas Lahan Sawit, Greenpeace Indonesia dan Sejumlah CSO Lingkungan Duga Presiden Lupa soal Paris Agreement

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/Petani-Menanam-Padi-di-Kebonsari-Borobudur-Kabupaten-Magelang-Foto-Roissatul-Fitriyani-476178127.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas petani." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas petani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Indonesia sebagai nagara agraris yang penduduknya bergantung pada sektor pertanian cukup terdampak oleh perubahan iklim yang ekstrem. Curah hujan tidak menentu, pemanasan global yang menyebabkan kekeringan juga menjadi&nbsp;momok bagi para petani. Perubahan iklim yang semakin ekstrem berdampak besar terhadap kehidupan seluruh umat manusia. Cuaca yang ekstrem dan tidak menentu berakibat pada produktivitas petani di Indonesia. Dikutip dari Greenpeace Indonesia, Kamis (6/7), petani Indonesia perlu menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dan organik. Pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan tanaman, dan keberlanjutan sistem pertanian, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. &rdquo;Praktik pertanian berkelanjutan yang dapat dilakukan yakni, penggunaan pupuk organik, seperti pupuk kompos. Penggunaan pupuk kompos dapat meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk tanaman, dan dapat menjaga kelembapan tanah,&rdquo; ungkap Greenpeace Indonesia. &rdquo;Petani juga dapat memanfaatkan teknologi pengairan yang efisien, seperti penggunaan irigasi lokal atau irigasi tetes. Mengurangi penggunaan pestisida kimia juga berdampak baik bagi lingkungan,&rdquo; tambah Greenpeace Indonesia. Menurut keterangan Greenpeace Indonesia dalam keterangan resminya, dalam membantu transisi menuju pertanian berkelanjutan dibutuhkan peran pemerintah. Pemerintah dapat memberikan fasilitas berupa pelatihan yang mencakup teknik-teknik pengolahan tanah yang baik, cara penggunaan dan produksi pupuk organik, hingga memberikan insentif kepada petani yang telah beralih ke pertanian berkelanjutan. &rdquo;Pemerintah juga dapat memberikan subsidi pembelian bibit atau pendanaan proyek-proyek pertanian berkelanjutan. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan,&rdquo; ungkap Greenpeace Indonesia.

Greenpeace Indonesia menyatakan, petani Indonesia perlu menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dan organik

Greenpeace Indonesia Ingin Petani Bertahan di Tengah Krisis Iklim dengan Pertanian Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Green-Peace-melawan.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, organisasi Greenpeace mengadakan gelaran Youth Festival bertema Membangun Ulang Indonesia.  Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, generasi Z merupakan pemilik masa depan Indonesia dan mereka harus mengerti persoalan tentang krisis iklim.  "Dan kemudian bersama-sama dengan kami untuk mencoba mencari solusi bersama-sama karena waktu kita sudah tidak banyak lagi mengatasi krisis iklim ini," Kata Leonard dalam keterangan tertulisnua pada JawaPos.com, (29/10).  Leonardo berharap kedepannya akan hadir banyak diskusi mengenai krisis iklim dengan kaum generasi Z. Tidak hanya mengandalkan organisasi lingkungan saja, ia juga ingin generasi Z ini memiliki pikiran yang terbuka mengenai krisis iklim.  "Kita mulai conversation atau dialog dengan generasi Z, untuk melihat Indonesia secara lebih kritis tapi juga melihat bahwa Indonesia masih punya harapan," imbuhnya.  Sementar itu, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberi edukasi dan wawasan lingkungan bagi generasi muda.  “Kami mengajak kaum muda mengambil peran untuk Indonesia ke depan yang lebih baik, berkeadilan dan berkelanjutan. Tentunya dengan membangun ulang Indonesia dari segi keberlanjutan lingkungan,” kata Arie.  Ia menilai, ada sejumlah pihak yang menghadirkan kebijakan tidak pro terhadap keberlanjutan lingkungan. Sehingga hal itu membawa dampak buruk bagi lingkungan.  “Akhirnya terjadi pelemahan standar perlindungan lingkungan yang mengancam eksistensi komunitas masyarakat adat, warga lokal sekitar perkebunan. Sekaligus membawa Indonesia mengalami dampak buruk krisis iklim yang lebih luas,” ujarnya.  Ia berharap dengan diadakannya festival ini, anak muda di Indonesia dapat membalikkan keadaan. Salah satunya dengan melakukan aksi dan solusi nyata untuk membangun ulang mimpi Indonesia sebagai negara yang mencintai alam.  “Serta mewujudkan masa depan Indonesia keluar dari ancaman krisis iklim. Itu diperlukan peranan generasi muda” ucapnya.  Sementara itu, Kepala Departemen Lingkungan Hidup BEM UI Kevin Wisnumurthi mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai cara mengajak pemuda peduli terhadap lingkungan. Salah satunya melalui media sosial.  "Kita di BEM UI selalu menggunakan media sosial untuk menginformasikan persoalan lingkungan. Dari permasalahan tersebut kita mengajak teman-teman muda yang lain melawan krisis iklim," kata Kevin.  Menurutnya, saat ini dampak krisis iklim sudah mulai dirasakan, seperti cuaca ekstrem hingga bencana hidrometerologi. Karenanya, dia berharap pemerintah memiliki kebijakan yang pro terhadap keberlanjutan lingkungan.  "Tantangan berat adalah bagaimana kita mendorong pemerintah membuat kebijakan pro iklim. Tidak hanya jangka pendek namun juga kebijakan yang mementingkan keberlangsungan hidup seluruh masyarakat," ujarnya.  Kevin menambahkan berdasarkan hasil Lembaga Indikator Politik Indonesia bersama Yayasan Cerah Indonesia, kepada anak muda berusia 17 sampai 35 tahun mengenai perubahan iklim. Menunjukan 6 dari 10 anak muda memahami perubahan iklim terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia, karenanya diperlukan tindakan untuk menanggulangi permasalahan ini.  Selain itu, sebanyak 82 persen anak muda pernah mendengar tentang perubahan iklim. Sedangkan kelompok umur 17 tahun sampa i 26 tahun lebih tinggi kesadarannya terhadap perubahan iklim dibandingkan kelompok usia 27 tahun sampai 35 tahun.

Greenpeace Indonesia Ajak Pemuda Antisipasi Perubahan Iklim

Greenpeace Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Greenpeace Indonesia

Berita Terkini

Greenpeace Soroti Eksploitasi Hutan Akar Bencana di Sumatera: Pemerintah Harus Akui Kesalahan

Kritisi Rencana Prabowo Perluas Lahan Sawit, Greenpeace Indonesia dan Sejumlah CSO Lingkungan Duga Presiden Lupa soal Paris Agreement

Greenpeace Indonesia Ingin Petani Bertahan di Tengah Krisis Iklim dengan Pertanian Berkelanjutan

Greenpeace Indonesia Ajak Pemuda Antisipasi Perubahan Iklim

Download Aplikasi JawaPos.com