<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/Atik-p-2738958577.jpg" alt="ATIK PURMIYATi" width="100%">
<figcaption>ATIK PURMIYATi</figcaption>
</figure> DEBAT&nbsp;calon wakil presiden (cawapres) kedua pada Minggu (21/1) menjadi momentum penting dalam upaya membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap isu ekonomi hijau. Terutama setelah salah satu cawapres mengajukan pertanyaan terkait green inflation (inflasi hijau). Namun, masyarakat perlu mengetahui apa itu green inflation dan bagaimana keberadaannya di Indonesia? Secara sederhana, green inflation adalah kenaikan harga barang dan jasa seiring adanya transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan. Memang, komitmen untuk beralih ke energi terbarukan membutuhkan biaya yang lebih besar. Data terbaru menunjukkan bahwa rata-rata harga listrik tenaga surya di Indonesia pada 2023 mencapai Rp 1.600 per kWh. Sementara itu, harga listrik tenaga fosil berada pada kisaran Rp 1.000 per kWh (BloombergNEF, 2023). Perbedaan itu tidak hanya mencerminkan pergeseran menuju energi terbarukan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang dapat dirasakan secara menyeluruh. Sebab, hal tersebut berpotensi memicu efek domino terhadap sektor lain dalam perekonomian. Munculnya Green Inflation Green inflation dapat muncul melalui mekanisme demandpull inflation, terutama ketika permintaan terhadap bahan baku dan energi hijau meningkat secara signifikan. Peningkatan itu dapat memicu kenaikan harga, seperti yang terjadi pada kebutuhan akan nikel dan granit. Bahan-bahan tersebut memegang peran penting sebagai komponen utama dalam pembuatan baterai lithium-ion dan panel surya. Permintaan yang terus meningkat menciptakan tekanan besar pada pasokan yang terbatas sehingga mengakibatkan kenaikan harga yang dapat berlanjut. Di samping itu, cost-push inflation juga berpengaruh seiring kompleksitas proses dan harga faktor produksi teknologi yang lebih mahal, termasuk biaya riset dan pengembangan. Pro dan Kontra Pajak Karbon Pajak karbon adalah instrumen yang penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih. Pendekatan itu menciptakan mekanisme di mana penggunaan bahan bakar fosil menjadi lebih mahal sehingga mendorong masyarakat dan industri untuk beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Namun, pajak karbon juga dapat menyebabkan green inflation yang bisa berdampak negatif terhadap perekonomian seiring meningkatnya biaya produksi barang dan jasa yang menggunakan bahan bakar fosil. Misalnya, jika pemerintah memberlakukan pajak karbon sebesar Rp 100 per ton CO2, produsen bahan bakar fosil akan membebankan biaya tambahan tersebut kepada konsumen sehingga mengakibatkan harga bahan bakar yang lebih tinggi. Kenaikan harga barang dan jasa dapat berdampak pada turunnya daya beli masyarakat dan pada gilirannya&nbsp;memperlambat pertumbuhan ekonomi karena bisa menurunkan konsumsi dan investasi. Pajak karbon di Indonesia diterapkan secara bertahap, dimulai dari sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 2022. Pada tahap awal, pajak karbon akan dikenakan sebesar Rp 30 per ton CO2. Tarif pajak karbon itu akan terus dinaikkan secara bertahap hingga mencapai Rp 100 per ton CO2 pada 2030. Studi terbaru yang dilakukan Bank Dunia pada 2022 mengungkapkan bahwa penerapan pajak karbon dapat menyebabkan kenaikan inflasi sekitar 0,5 persen. Efek itu cenderung lebih signifikan di negara-negara yang lebih bergantung pada bahan bakar fosil dan memiliki industri energi terbarukan yang kurang matang. Temuan serupa dari studi European Central Bank (ECB) yang menunjukkan bahwa dampak pajak karbon dapat menciptakan kenaikan inflasi sekitar 0,2 persen di Zona Eropa. Bagaimana Dampaknya bagi Indonesia? Saat ini green inflation belum berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Inflasi di Indonesia pada 2023 mencapai 2,61 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi 2022 sebesar 5,51 persen yang berarti inflasi di Indonesia masih terkendali (BPS, 2023). Namun, bukan berarti green inflation tidak terjadi di Indonesia. Green inflation memang ada di Indonesia, tetapi belum menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat, terlihat dari belum adanya kebijakan khusus dari pemerintah untuk mengatasi green inflation. Salah satu contoh keberadaan green inflation di Indonesia adalah penggunaan panel surya. Panel surya merupakan komponen penting untuk pembangkit listrik tenaga surya, sementara harganya masih lebih mahal daripada bahan bakar fosil. Harga panel surya di Indonesia pada 2023 mencapai Rp 1,2 juta per watt, masih lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik tenaga fosil yang memiliki biaya rata-rata sebesar Rp 1 juta per watt. Contoh lainnya adalah harga bahan bakar nabati yang mengalami kenaikan 10 persen dibandingkan tahun 2022 (Kementerian ESDM, 2023). Kenaikan harga itu disebabkan semakin mahalnya harga crude palm oil (CPO) dan peningkatan biaya produksi. Lebih lanjut, sektor kendaraan listrik juga menghadapi tantangan serupa dengan peningkatan harga baterai lithium-ion sebesar 20 persen dibandingkan dengan 2022 (BloombergNEF, 2023). Upaya Mitigasi Terlepas dari dampak yang masih terbilang kecil dari green inflation terhadap perekonomian saat ini, penting untuk tetap berjaga-jaga menghadapi potensi dampak yang lebih besar di masa mendatang. Diversifikasi bahan baku untuk energi hijau menjadi langkah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku langka. Kerja sama pemerintah dan pelaku bisnis dalam mengembangkan sumber-sumber baru, seperti daur ulang atau bahan terbarukan, diperlukan. Selanjutnya, peningkatan subsidi dan insentif pemerintah mendukung produksi barang dan jasa hijau. Meskipun dalam jangka pendek harga yang dibayarkan lebih tinggi, investasi jangka panjang dalam teknologi terbarukan dapat membawa manfaat signifikan bagi environment sustainability. Karena itu, pemerintah dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang mempromosikan penggunaan energi terbarukan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;ATIK PURMIYATI,&nbsp;Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, konsentrasi ekonomi perencanaan pembangunan

Debat cawapres kedua pada Minggu (21/1) menjadi momentum penting dalam upaya membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap isu ekonomi hijau.

Memitigasi Green Inflation di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/rakernas-papdesi-bahas-dampak-dana-desa_m_174353.jpeg" alt="Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa tujuan Gibran Rakabuming Raka mengangkat isu tentang Greenflation dalam debat cawapres adalah supaya publik punya cara pandang yang informatif dan berimbang. Budiman menilai, agenda transisi ekonomi hijau yang berkeadilan juga memiliki konsekuensi. Perubahan teknologi dan aktivitas di sektor energi terbarukan, lanjut Budiman, akan memicu kenaikan harga barang berupaya inflasi. "Mas Gibran ingin mengingatkan bahwa tidak ada makanan yang gratis untuk sebuah kemajuan. Dari Ekonomi Hijau ini disebut fenomena &lsquo;Greenflation&rsquo;. Pasangan capres perlu menjelaskan ini ke publik, sehingga publik punya cara pandang yang lebih informatif lebih berimbang," kata Budiman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/1). Mantan politikus PDI-Perjuangan tersebut juga mengatakan bahwa, publik berhak tahu konsekuensi dari setiap kebijakan yang dijanjikan saat kampanye. Ia menekankan bahwa pasangan Prabowo-Gibran ingin mengajak publik untuk rasional dan visioner. "Kalau kampanye hanya sekedar mengumbar janji tapi rakyat tidak dijelaskan konsekuensi-konsekuensinya, maka itu adalah penyesatan. Prabowo-Gibran mengajak kita untuk menghitung konsekuensi dan resiko, sehingga kita harus bersiap untuk itu," ujar Budiman. Lebih lanjut, Budiman menekankan bahwa pasangan capres dan cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju tersebut ingin menciptakan kampanye sebagai forum edukasi politik, bukan sekadar pertunjukan menghibur. "Kita tidak sedang membuat kampanye 'Nina Bobo' tapi kampanye pendidikan dan edukatif," pungkas Budiman.

Tujuan Gibran mengangkat isu tentang Greenflation dalam debat cawapres supaya publik punya cara pandang yang informatif dan berimbang.

Budiman Sudjatmiko: Soal Greenflation, Gibran Ajak Publik Jadi Visioner dan Berimbang

Green Inflation

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Green Inflation

Berita Terkini

Memitigasi Green Inflation di Indonesia

Budiman Sudjatmiko: Soal Greenflation, Gibran Ajak Publik Jadi Visioner dan Berimbang

Download Aplikasi JawaPos.com