<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/11/jamkrindo-jatim-3678601420.jpg" alt="Plt Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Abdul Bari. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Plt Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Abdul Bari. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai upaya strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Sebagai bagian dari upaya memperluas dampak positif terhadap perekonomian hijau, Jamkrindo telah menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan hijau dan produktif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Kedepan, Jamkrindo juga akan turut berperan aktif dalam program strategis green housing yang diusung oleh pemerintah. "Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa komitmen kami untuk mendukung ekonomi hijau dan keberlanjutan terus membuahkan hasil. Kami berharap dapat terus memberikan kontribusi positif dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, serta membuka lebih banyak peluang bagi UMKM di Indonesia," ujar&nbsp;Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari saat menerima penghargaan&nbsp;kategori Sustainable Operation Initiative pada ajang ESG Now, Kamis (16/10). Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko Jamkrindo, Ivan Soeparno menambahkan, inisiatif ekonomi hijau yang berkelanjutan juga mendorong Jamkrindo untuk menyelaraskan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Menurut Ivan, perusahaan sangat aktif dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Jamkrindo, terutama terkait peningkatan kemampuan analisis bisnis penjaminan agar semakin adaptif, termasuk mengadopsi penjaminan ke sektor yang berkelanjutan. Selain itu, Jamkrindo juga aktif mendukung berbagai kegiatan sosial berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan sosial, Jamkrindo berusaha senantiasa menciptakan nilai keberlanjutan dalam setiap kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain program pendidikan untuk anak-anak kurang mampu dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda agar siap bekerja, mengurangi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, perusahaan ini meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemeriksaan gratis, penyuluhan gizi, dan pembangunan fasilitas kesehatan di daerah yang membutuhkan. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Jamkrindo juga mendukung pemberdayaan UMKM dengan pelatihan dan akses pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dalam hal lingkungan, Jamkrindo terlibat dalam inisiatif penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengurangan emisi, seperti program TrashforCash. Jamkrindo juga mendukung inklusivitas sosial, memberdayakan kelompok marginal seperti perempuan dan penyandang disabilitas, untuk menciptakan kesempatan yang setara sesuai dengan semangat SDGs. Abdul Bari juga yakin bahwa Jamkrindo dapat terus memberikan kontribusi positif dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, serta membuka lebih banyak peluang bagi UMKM di Indonesia. "Kami akan terus mendukung berbagai kegiatan sosial yang berkelanjutan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," ujar Abdul Bari. Ia mengungkapkan Jamkrindo terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip operasional berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi menuju perusahaan penjaminan yang unggul dan berdaya saing. Melalui penerapan tata kelola yang baik, inovasi layanan digital, dan layanan yang excellence, Jamkrindo berupaya memastikan keberlanjutan bisnis yang memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Hadir dalam penghargaan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata.

Inisiatif ekonomi hijau yang berkelanjutan juga mendorong Jamkrindo untuk menyelaraskan pengelolaan sumber daya manusia (SDM)

Jamkrindo Tingkatkan Kemampuan SDM agar Mampu Analisis Penjaminan Bisnis Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/gedung-bank-mandiri-949233268.jpg" alt="Kantor Pusat Bank Mandiri di kawasan SCBD, Jakarta. (Mandiri for Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Kantor Pusat Bank Mandiri di kawasan SCBD, Jakarta. (Mandiri for Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Melalui strategi environmental, social, and governance (ESG), Bank Mandiri mendorong pertumbuhan portofolio berkelanjutan. Hingga Juni 2025, portofolio pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp 304,5 triliun. Menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 9,6 persen secara year-on-year (YoY).&nbsp; Dari jumlah tersebut, portofolio hijau mencatatkan pertumbuhan tahunan 13,3 persen menjadi Rp 157,5 triliun. Menjadikan bank berlogo pita emas itu sebagai green financing market leader dengan pangsa pasar di atas 35 persen. SVP ESG Group Bank Mandiri Monica Yoanita Octavia memastikan setiap dukungan finansial yang diberikan berkontribusi nyata dalam mendorong transisi energi. Meningkatkan efisiensi sumber daya serta mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.&nbsp; "Seluruh upaya tersebut mengacu pada kerangka Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sebagaimana diatur dalam POJK 51/2017, sehingga memastikan kepatuhan dan tata kelola yang baik dalam implementasi pembiayaan berkelanjutan," terangnya, Jumat (26/9).&nbsp; Bank Mandiri merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan Digital Carbon Tracking untuk memonitor jejak karbon secara updated. Posisi Juni 2025, berhasil mencatatkan penurunan emisi sebesar 3,9 persen YoY. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas langkah efisiensi energi dan penerapan operasional yang lebih ramah lingkungan.&nbsp;&nbsp; Seperti perluasan fasilitas bangunan yang telah mencapai 10 green offices, 3 green buildings yang memperoleh sertifikasi dari Green Building Council Indonesia (GBCI), dan 31 charging station untuk kendaraan listrik. Kemudian, 870 panel surya yang sudah terpasang serta modernisasi armada kendaraan dengan mengoperasikan 490 kendaraan listrik maupun hybrid.&nbsp; Hasilnya, dalam paruh pertama 2025, Bank Mandiri mendapat pengakuan dari lembaga rating internasional. "Skor rating MSCI Bank Mandiri, yang sebelumnya berada pada level 'BBB', berhasil naik dua peringkat menjadi 'AA' pada tahun 2025. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan signifikan dan merupakan hasil kerja kolektif yang konsisten dari seluruh pihak," ujar Monica. Dibandingkan dengan bank-bank lain, Bank Mandiri memperoleh skor 8,2. Jauh mengungguli 4 bank besar nasional lainnya. Monica berkomitmen untuk meningkatkan pembiayaan berkelanjutan, memperluas cakupan sektor yang dibiayai, serta memperkuat tata kelola yang sesuai dengan standar global. Di sisi operasional, bank akan terus berinvestasi dalam infrastruktur ramah lingkungan, mempercepat penurunan emisi, dan memperluas adopsi teknologi hijau.

Bank Mandiri mencatat pertumbuhan signifikan dalam portofolio hijau, menjadi pemimpin pasar dalam pembiayaan berkelanjutan.

Portofolio Hijau Bank Mandiri Tumbuh Double Digit Mencapai Rp 157,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/Panel-Solar-4056632009.jpg" alt="Panel Solar untuk tekan penggunakan bahan bakar penghasil CO2." width="100%">
<figcaption>Panel Solar untuk tekan penggunakan bahan bakar penghasil CO2.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Investasi di industri hijau dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka lapangan kerja dalam jumlah signifikan. Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat bahwa sektor ini berpeluang menyerap tenaga kerja hingga 1,7 juta orang pada 2045 serta menyumbang Rp638 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2030. Program Manager Dekarbonisasi Industri IESR Juniko Nur Pratama menyampaikan bahwa potensi tersebut hanya bisa tercapai apabila investasi di sektor industri hijau dipenuhi secara memadai. "Dengan investasi memadai industri hijau dapat mengakselerasi pertumbuhan," ujar Juniko, di Jakarta, kemarin (22/7). Dia menjelaskan bahwa untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030, dibutuhkan investasi sebesar USD 285 miliar dan masih terdapat kekurangan investasi kurang lebih sebesar USD 146,43 miliar untuk mencapai target yang telah ditetapkan (selengkapnya lihat grafis). Juniko juga menyoroti lima pilar utama yang harus dijalankan untuk mendukung transisi menuju emisi karbon nol (net zero emissions/NZE) di sektor industri. Pilar-pilar tersebut meliputi dekarbonisasi ketenagalistrikan, substitusi bahan bakar dengan energi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan penangkapan karbon atau carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Dalam konteks kebijakan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 menargetkan sektor industri dapat menghemat energi sebesar 5,28 juta ton setara minyak (MTOE) pada tahun 2030. Namun hingga 2023, baru 217 dari 450 industri yang melaporkan upaya manajemen energi mereka. IESR mencatat bahwa sebagian industri dalam negeri sebenarnya telah menunjukkan intensitas energi yang cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata global. Namun demikian, upaya yang telah dilakukan masih dinilai belum cukup ambisius untuk mencapai emisi nol. Mengacu pada proyeksi International Energy Agency (IEA), efisiensi energi dan intensitas energi perlu ditingkatkan dua kali lipat dalam dekade ini, dari 2 persen pada 2022 menjadi lebih dari 4 persen setiap tahun hingga 2030. "Target ini jauh lebih tinggi dibanding skenario NZE milik pemerintah Indonesia, yang mematok peningkatan sebesar 1,8 persen per tahun," tegas Juniko. Di sisi lain, Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (The Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA) menyoroti rendahnya tingkat penyerapan produk besi dan baja berlabel industri hijau di pasar domestik. "Harus diakui bahwa serapan produk dengan label industri hijau masih sangat minim di pasar dalam negeri. Serapan pasar domestik masih berfokus pada produk yang bersertifikasi SNI," ujar Executive Director IISIA Harry Warganegara. Berdasarkan data IISIA, produk besi dan baja dengan label industri hijau justru lebih banyak diserap oleh pasar ekspor. Negara-negara tujuan ekspor tersebut meliputi kawasan Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Tiongkok. "Untuk produk besi dan baja yang berlabel industri hijau masih ditujukan untuk pasar ekspor antara lain, Eropa, Middle East, Afrika, dan China," ungkapnya. Ekspor produk besi dan baja Indonesia hingga kuartal I 2025 tercatat mencapai 5 juta ton. Kinerja ekspor juga menunjukkan peningkatan signifikan ke wilayah nontradisional seperti Eropa dan Afrika. "Ekspor ke pasar nontradisional memang mengalami kenaikan 4.000 persen, namun memang untuk pasar dalam negeri mengalami perlambatan," urai Harry. Lebih lanjut, Harry menjelaskan bahwa implementasi prinsip industri hijau di sektor besi dan baja hingga saat ini belum menjadi kewajiban. "Penerapan industri hijau di sektor industri besi dan baja masih sekadar tahap himbauan atau pilihan, bukan tuntutan paksaan atau keseharusan," bebernya. Dia juga mengungkapkan bahwa baru sebagian kecil perusahaan anggota IISIA yang menerapkan prinsip industri hijau. Meski demikian, antusiasme industri untuk bergerak ke arah tersebut tetap tinggi. "Kalau dari anggota IISIA memang masih sedikit (yang menerapkan industri hijau), karena butuh investasi yang sangat tinggi, dan insentif yang menggiurkan untuk industri. Akan tetapi, minat industri untuk menerapkan industri hijau masih tinggi," tutupnya. Gambaran Kebutuhan Investasi untuk Industri Hijau di Indonesia Keterangan Kisaran Nilai (USD miliar) Dana dari sektor keuangan 41,67 Dana dari anggaran perubahan iklim 96,90 Total kebutuhan 285 Defisit/gap investasi yang dibutuhkan 146,43 Sumber grafis: IESR

Industri hijau berpotensi menyumbang Rp 638 triliun pada PDB dan menciptakan 1,7 juta lapangan kerja pada 2045.

Industri Hijau Ditaksir Mampu Sumbang Rp 638 Triliun pada PDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/plhs-nuspen-30-844237805.png" alt="PLTS Nusa Penida. (Dok. PLN Indonesia Power)" width="100%">
<figcaption>PLTS Nusa Penida. (Dok. PLN Indonesia Power)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembiayaan hijau perbankan terus tumbuh. Sehingga mampu mendorong program transisi energi nasional. Porsi penyaluran kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terhadap sektor-sektor energi bersih semakin besar. Hingga Mei 2025, portofolio pembiayaan hijau BNI mencapai Rp 13,37 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 18,19 persen dari total portofolio kredit hijau BNI. Angka ini tumbuh 2,9 persen secara&nbsp;Year-to-Date (YtD). Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menuturkan, pertumbuhan pembiayaan hijau didorong oleh ekspansi ke proyek-proyek energi bersih. Seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dan biogas. Di sisi lain, BNI mengurangi porsi pembiayaan ke sektor migas dan batu bara. "Bagian dari strategi berkelanjutan BNI untuk mengelola eksposur terhadap sektor dengan intensitas karbon tinggi, kami terus mengurangi porsi pembiayaan untuk sektor migas dan batubara. Sebaliknya, pembiayaan untuk sektor energi terbarukan terus kami tingkatkan," kata Okki, Rabu (9/7). Bank pelat merah itu melihat potensi pembiayaan di sektor green energy sangat menjanjikan. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan global dan nasional terhadap energi yang lebih bersih dan efisien. Sejalan dengan peta jalan Net Zero Emission 2060 dan taksonomi hijau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, BNI juga memperkuat berbagai instrumen pendanaan. Antara lain, penerbitan green bonds, serta penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam proses pembiayaan. Selain itu, BNI telah melaksanakan uji ketahanan risiko iklim terhadap 50 persen portofolio kredit di 2024. "Inisiatif ini akan diperluas hingga mencakup 100 persen portofolio kredit pada 2025," terangnya. Okki menegaskan perseroan berkomitmen untuk mendorong transisi energi yang inklusif. Termasuk kesiapan dalam menghadapi potensi risiko perubahan iklim. Sekaligus meningkatkan ketahanan dan daya saing di era ekonomi hijau.

Okki Rushartomo menuturkan, pertumbuhan pembiayaan hijau didorong oleh ekspansi ke proyek-proyek energi bersih.

BNI Getol Biayai Proyek-proyek PLTS hingga Biogas, Green Financing Sentuh Rp 13,37 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/plts-terapung-277036444.jpg" alt="Pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) di Lampung, yang dioperasikan PT TBS Energi Utama Tbk. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) di Lampung, yang dioperasikan PT TBS Energi Utama Tbk. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) terus mempercepat transformasinya menjadi perusahaan energi berkelanjutan di bawah visi TBS2030. Terbaru, TBS Energi Utama melaporkan dua pencapaian penting yaitu rampungnya Tanggal Pembiayaan (Financial Closing Date) proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Tembesi, Batam, dan Tanggal Operasi Komersiil (Commercial Operation Date) untuk pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) di Lampung. Pencapaian ini menegaskan komitmen TBS dalam mendukung transisi energi Indonesia serta memperkuat posisinya sebagai pemain utama di sektor energi terbarukan. Proyek PLTS terapung di Tembesi, yang baru saja mencapai Financial Closing Date, menjadi langkah signifikan dalam pemanfaatan energi surya secara efisien dan berkelanjutan. Sementara itu, keberhasilan Commercial Operation Date pembangkit listrik tenaga minihidro di Lampung, mencerminkan pendekatan TBS dalam diversifikasi pengembangan energi terbarukan. Proyek PLTS Terapung Tembesi, yang dikembangkan melalui kerja sama dengan PLN Nusantara Power, diharapkan dapat berkontribusi pada bauran energi terbarukan Indonesia dengan memanfaatkan teknologi surya terapung yang inovatif. Dengan kapasitas terpasang sebesar 46 MWp, pembangkit listrik ini akan menjadi salah satu inovasi energi terbarukan yang signifikan di Batam. Setelah mencapai Financial Closing Date, langkah berikutnya adalah memulai tahap konstruksi dengan target penyelesaian operasi komersial penuh dan terintegrasi ke dalam jaringan listrik nasional pada kisaran kuartal keempat tahun 2025. Sementara itu, PLTM Sumber Jaya di Lampung telah berhasil mencapai tanggal operasi komersiil (COD) per tanggal 22 Januari 2025, menandai kontribusinya dalam penyediaan energi bersih sebesar 6 MW di wilayah Sumbagsel. Pembangkit listrik tenaga air menjadi komponen penting dalam strategi energi terbarukan TBS, karena memberikan output energi yang stabil dan berkelanjutan yang dapat melengkapi sumber energi terbarukan intermiten lainnya seperti tenaga surya dan bayu. Momentum ini menegaskan komitmen TBS terhadap TBS2030 dalam membangun bisnis berkelanjutan dan rendah karbon. "Seiring dengan perjalanan transformasi kami, pencapaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen kami terhadap masa depan yang lebih hijau. Financial Closing Date proyek PLTS terapung dan Commercial Operation Date PLTM ini bukan hanya pencapaian bisnis, tetapi juga langkah penting dalam mendukung transisi energi Indonesia," ujar Presiden Direktur TBS,&nbsp;Dicky Yordan, Kamis (6/3). Kepercayaan dari mitra pelaksana dan lembaga keuangan terhadap strategi transisi energi TBS memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan proyek-proyek ini. Dengan pendanaan yang solid dan dukungan dari institusi keuangan terkemuka seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), TBS semakin siap mempercepat pengembangan energi terbarukan melalui investasi strategis di energi surya, hidro, bayu, dan sumber energi hijau lainnya. Salah satu mitra lembaga keuangan TBS, PT Bank Mandiri turut menyampaikan dukungannya terhadap proyek energi bersih TBS. SVP Corporate Banking 3 Bank Mandiri, Heru Eko Prasetyo mengatakan, melalui dukungan pembiayaan berkelanjutan,&nbsp;Mandiri ingin memastikan bahwa proyek-proyek hijau seperti PLTS Terapung di Tembesi dan PLTM di Lampung dapat berkembang optimal. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi Bank Mandiri dalam mendorong ekosistem energi bersih yang lebih inklusif dan berkelanjutan. "Komitmen kami bukan sekadar pendanaan, tetapi juga menghadirkan solusi keuangan yang mendorong transisi energi secara lebih cepat dan berdampak luas melaui kerja sama yang erat antara perbankan dan industri energi," tambah Heru. Senada dengan hal diatas, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), juga memberikan apresiasi atas kerja sama dengan TBS dalam kedua proyek ini. Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menambahkan, PT SMI mendukung proyek energi bersih yang diinisiasi oleh TBS, karena sejalan dengan aspirasi&nbsp;perseroan dalam mendorong pengadaan energi bersih yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. "Kami berharap kemitraan ini dapat mempercepat akses terhadap energi ramah lingkungan bagi generasi kini dan mendatang," katanya. Dengan dukungan teknologi mutakhir, kemitraan strategis, dan pendekatan berbasis keberlanjutan, TBS optimistis dapat mempercepat adopsi energi hijau serta mendorong perubahan positif dalam industri energi nasional. "TBS berkomitmen untuk terus mengindentifikasi dan mengembangkan proyek energi terbarukan yang inovatif dan berdampak. Dengan portofolio berkelanjutan yang terus diperluas, perusahaan siap berkontribusi dalam lanskap energi Indonesia dan memastikan masa depan yang lebih bersih serta berketahanan," tegas Dicky.

PLTS Terapung Tembesi, yang dikembangkan melalui kerja sama dengan PLN Nusantara Power, diharapkan dapat berkontribusi pada bauran RE.

Akselerasi Visi TBS2030, TBS Energi Utama Rampungkan Dua Proyek Energi Terbarukan di Batam dan Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/panas-bumi-4044530374.jpg" alt="ILUSTRASI Pemanfaatan panas bumi di Indonesia didukung lembaga pembiayaan ADB." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pemanfaatan panas bumi di Indonesia didukung lembaga pembiayaan ADB.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mengucurkan pembiayaan sebesar USD 92,6 juta atau sekitar Rp 1,51 triliun untuk majukan energi&nbsp;listrik panas bumi Indonesia melalui perluasan fasilitas panas bumi di Muara Laboh di Sumatra Barat. Pembiayaan itu dilakukan lewat kerja sama dengan PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) untuk memperluas fasilitas panas bumi, serta dukungan dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 83 megawatt (MW) yang baru. &ldquo;Paket pembiayaan total 92,6 juta dolar AS yang disiapkan ADB terdiri atas 38,8 juta dolar AS dari sumber daya modal biasa&nbsp;(ordinary capital resources)&nbsp;ADB dan 38,8 juta dolar AS lagi dari B loan sindikasi ADB dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dengan ADB bertindak sebagai pemberi pinjaman yang tercatat, serta pinjaman lunak 15 juta dolar AS dari Kemitraan Pembiayaan Iklim Australia&nbsp;(ACFP/Australian Climate Finance Partnership),&rdquo; ujar Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam keterangannya dikutip Rabu (15/1). ADB merupakan bank yang memimpin proses penentuan struktur untuk transaksi tersebut, yang memobilisasi modal komersial swasta dengan risiko proyek yang belum tercakup untuk pertama kalinya dalam pengembangan baru&nbsp;(greenfield)&nbsp;di sektor Produsen Listrik Independen (IPP) panas bumi di Indonesia. Sejumlah pemberi pinjaman paralel juga ikut serta bersama ADB, termasuk Japan Bank for International Cooperation dan beberapa bank komersial dengan jaminan dari Nippon Export and Investment Insurance. &ldquo;Investasi di bidang pembangkitan listrik tenaga panas bumi cukup menantang sehingga dukungan dari ACFP dan Pemerintah Australia sangat penting dalam memitigasi risiko dan mewujudkan proyek yang membantu Indonesia memenuhi target energi bersihnya dan menyediakan listrik yang terjangkau,&rdquo; kata Jiro. Jiro menilai, proyek ini akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong solusi energi berkelanjutan yang akan meningkatkan ketahanan energi jangka panjang Indonesia. &ldquo;Sangatlah penting bagi sektor swasta dan sektor pemerintah untuk bekerja sama memajukan pengembangan panas bumi,&rdquo; jelasnya. Sejak 2013, ADB telah memanfaatkan pengalamannya yang mendalam untuk membiayai empat transaksi panas bumi di Indonesia. ADB menunjukkan komitmen kuatnya untuk sektor panas bumi Indonesia dengan mendukung operasi pembiayaan sektor swasta bagi sejumlah proyek, termasuk Muara Laboh Tahap 1, Rantau Dedap, dan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla. &ldquo;Kami berterima kasih pada ADB yang terus mendukung Indonesia dalam memanfaatkan potensi panas buminya yang besar,&rdquo; kata Presiden Direktur SEML Nisriyanto. Dirinya menilai proyek ini tidak hanya memperkuat portofolio energi terbarukan, tetapi juga berkontribusi bagi perekonomian setempat dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan masyarakat. Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi terbesar di dunia yang diperkirakan mencapai 23,1 gigawatt (GW), tetapi baru sebagian kecil dari potensi tersebut yang sudah dimanfaatkan. Sumber daya panas bumi yang melimpah ini menjadikan pemerintah memprioritaskan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. ACFP adalah fasilitas pembiayaan campuran yang bersifat lunak, yang dikelola oleh ADB dan didanai oleh Pemerintah Australia. ACFP berupaya menjadi katalis bagi pembiayaan sektor swasta dalam investasi untuk adaptasi dan mitigasi iklim di Pasifik dan Asia Tenggara, serta mengatasi kesenjangan pasar dan permintaan dengan menurunkan risiko proyek-proyek pembangunan berdampak besar dan membawa proyek tersebut untuk dipasarkan. Adapun SEML adalah&nbsp;special-purpose vehicle&nbsp;yang didirikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya panas bumi di Indonesia. Perusahaan ini adalah usaha patungan antara penyedia listrik tenaga panas bumi Indonesia, PT Supreme Energy; perusahaan perdagangan dan investasi Jepang, Sumitomo Corporation; serta perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas terbesar di Jepang, INPEX Corporation.

Pembiayaan itu dilakukan lewat kerja sama dengan PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) untuk memperluas fasilitas panas bumi.

ADB Kucurkan Rp 1,51 Triliun untuk Tingkatkan Energi Panas Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/GREEN-1765191562.jpg" alt="PT Bank Hibank Indonesia (hibank) bersama PT Bintang Mahameru Sejahtera, PT NBF Tirta Sejahtera dukung proyek Water Treatment Plant (WTP) di wilayah Kabupaten Bekasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Bank Hibank Indonesia (hibank) bersama PT Bintang Mahameru Sejahtera, PT NBF Tirta Sejahtera dukung proyek Water Treatment Plant (WTP) di wilayah Kabupaten Bekasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Hibank Indonesia (hibank) berkolaborasi dengan PT Bintang Mahameru Sejahtera, PT NBF Tirta Sejahtera dan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) untuk mendukung pembiayaan pembangunan Water Treatment Plant (WTP) di wilayah Kabupaten Bekasi. Dirut hibank, Jenny Wiriyanto menyatakan antusias dapat mendukung proyek green financing ini. Penyaluran green financing yang berkelanjutan ini bukti dukungan hibank kepada pemerintah menuju Net Zero Emission pada Tahun 2060 dan Indonesia Emas Tahun 2045 dimana di dalamnya menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan atau ESG. &ldquo;Green financing merupakan strategi jangka panjang hibank untuk menciptakan dampak yang positif bagi lingkungan dan masyarakat. Kami berharap proyek ini akan menjadi awal dan berkelanjutan untuk inisiatif hijau lainnya,&rdquo; ujar Jenny disela penandatangan MoU bertempat di Metland, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Langkah hibank mengambil peran menjalankan praktik keuangan berkelanjutan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB) yang berfokus pada sustainable banking. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk proyek Water Treatment Plant. hibank juga aktif mendukung program pemerintah dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Proyek Water Treatment Plant dirancang untuk dapat meningkatkan kualitas air bersih dengan mengubah air kotor menjadi air bersih yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Melalui proses yang canggih dan ramah lingkungan, WTP menggunakan teknologi terkini untuk memurnikan air sehingga dapat dipastikan air yang dihasilkan aman dan sesuai dengan standar kualitas air minum. &ldquo;Program Pembiayaan green financing ini membantu kami untuk mewujudkan pembangunan WTP yang efisien dan berkelanjutan, serta berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat&rdquo; ujar Saipul. Pembangunan Proyek Water Treatment Plant bertujuan untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat yang tinggal di daerah Bekasi, Jawa Barat. Proyek ini tidak hanya penting bagi kesehatan dan keselamatan penduduk setempat melainkan juga berperan penting dalam konservasi sumber air dan pengurangan polusi lingkungan. Skema green financing merupakan pembiayaan atau pemberian kredit yang diberikan kepada pelaku usaha ramah lingkungan yang memiliki visi dan misi dalam ekonomi berkelanjutan. &nbsp;

Green financing merupakan strategi jangka panjang hibank untuk menciptakan dampak yang positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Fasilitasi Green Financing, hibank Biayai Proyek Water Treatment Plant di Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/world-habitat-day-close-up-picture-pile-coins-model-house-2-777275946.jpg" alt="Ilustrasi pembiayaan KPR hijau/Freepik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembiayaan KPR hijau/Freepik</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah tantangan krisis iklim belakangan ini, pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dirasa perlu dilakukan oleh semua pihak, salah satunya pelaku usaha properti. Menjawab tantangan tersebut, BRI hadir dengan KPR BRI Green Financing, buah gagasan BRI untuk mendorong pembangunan properti hijau di Indonesia. Dari program ini, BRI dan para nasabahnya dapat memberi sumbangsih dalam upaya global menciptakan masa depan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Tak hanya sebagai solusi finansial bagi calon pembeli rumah, KPR BRI Green Financing juga merupakan dukungan terhadap tren properti hijau dan pelestarian lingkungan. Dengan skema pembiayaan yang fokus pada properti ramah lingkungan, program ini tak hanya menguntungkan calon pembeli, tetapi juga membuka peluang pengembang yang ingin membangun properti yang lebih berkelanjutan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014782813/virgoun-ditangkap-gunakan-narkoba-bareng-perempuan-netizen-nilai-keputusan-inara-rusli-tepat">Virgoun Ditangkap Gunakan Narkoba Bareng Perempuan, Netizen Nilai Keputusan Inara Rusli Tepat</a> Keuntungan program tak berhenti di situ. KPR Green Financing menawarkan suku bunga kompetitif, bebas biaya administrasi, dan uang muka (DP) ringan. Tambah lagi, BRI bekerja sama dengan pengembang rekanan yang telah memiliki sertifikasi hijau (Green Certification).&nbsp; Selaras dengan prinsip hijaunya, BRI bermitra dengan pengembang properti yang sudah terang komitmennya dalam meambangun hunian ramah lingkungan. BRI juga menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek properti hijau yang sudah memenuhi standar keberlanjutan. Inisiatif Bank tertua Republik ini selaras dengan kebijakan pemerintah terkait pengembangan properti hijau, seperti program subsidi dan insentif. Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani mengatakan KPR Green Financing adalah wujud dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) dan kepedulian terhadap pemeliharaan lingkungan, khususnya terkait energi terbarukan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014782839/ada-mobil-dinas-tni-ad-di-tkp-uang-palsu-rp-22-miliar-di-jakarta-barat">Ada Mobil Dinas TNI AD di TKP Uang Palsu Rp 22 Miliar di Jakarta Barat</a> Bagi Handayani, pembiayaan hijau seperti KPR Green Financing akan makin dibutuhkan di masa depan, seiring dengan tuntutan keberlanjutan lingkungan di berbagai sektor, termasuk keuangan. &ldquo;BRI memiliki komitmen untuk mengakselerasi ekonomi hijau melalui sustainable business financing. Meski saat ini sudah banyak produk keuangan yang mengedepankan keberlanjutan, namun masih terdapat banyak ruang untuk peningkatan,&rdquo; jelas Handayani. Untuk mensosialisasikan program ini, BRI menyelenggarakan seminar, workshop, dan edukasi publik tentang properti hijau dan manfaatnya. BRI juga menyediakan informasi dan panduan bagi nasabah yang tertarik membeli properti ramah lingkungan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014782834/tes-kepribadian-jenis-hewan-yang-dipelihara-menunjukkan-sisi-istimewa-tersembunyi-pemiliknya">Tes Kepribadian: Jenis Hewan yang Dipelihara Menunjukkan Sisi Istimewa Tersembunyi Pemiliknya</a> &nbsp; Mewujudkan Impian Rumah Ramah Lingkungan&nbsp; Para nasabah KPR Green Financing dapat menikmati rumah ramah lingkungan yang dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan seperti pemakaian energi yang efisien, penghematan air, dan penggunaan material ramah lingkungan. Mendiami rumah ramah lingkungan bukan cuma wujud kontribusi dalam kelestarian lingkungan, nasabah juga bisa meningkatkan kualitas hidup dengan tinggal di rumah yang minim emisi karbon dan efisien dalam penggunaan energi.&nbsp; Di luar keunggulan itu, terdapat manfaat lain seperti peningkatan nilai investasi properti, lantaran properti ramah lingkungan umumnya memiliki nilai investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan properti biasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/014782794/diresmikan-besok-apple-akan-buka-store-pertamanya-di-kuala-lumpur">Diresmikan Besok, Apple Akan Buka Store Pertamanya di Kuala Lumpur</a> Hal ini diamini Handayani, yang menyampaikan bahwa BRI berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami KPR Green Financing dan beragam benefit yang didapatkan.&nbsp; &ldquo;Kami selalu sampaikan campaign mengenai betapa baiknya tinggal di lingkungan perumahan ramah lingkungan, karena itu menghemat kebutuhan energi, listrik, yang tentu dengan menggunakan alam lebih baik,&rdquo; ujarnya. "Ke depan anak-anak yang membutuhkan rumah saat ini adalah milenial dan Gen Z yang pro ESG (environmental, social, and governance), ini menjadi bagian dari investasi dan sudah menjadi property investment yang menarik untuk bertumbuh di kemudian hari,&rdquo; tutup Handayani. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014782769/uang-palsu-rp-22-m-di-jakbar-akan-dijual-rp-55-m-kepada-pemesan">Uang Palsu Rp 22 M di Jakbar akan Dijual Rp 5,5 M Kepada Pemesan</a> Sepak Terjang BRI Mendorong Properti Hijau Geliat BRI mewarnai kancah properti hijau di Indonesia menunjukkan bahwa komitmen hijaunya bukan basa-basi.&nbsp; &bull; Pada tahun 2023, BRI memperkenalkan program KPR Green Financing dengan suku bunga mulai dari 1,27% fixed (tetap). Tahun berikutnya, BRI meluncurkan program Khusus KPR Green Financing dengan suku bunga mulai dari 3,25% sampai dengan 4,65% untuk lima tahun pertama. &bull; BRI menjalin rekanan dengan pengembang PT Agung Podomoro Land Tbk dan PT Lippo Karawaci Tbk untuk menawarkan program KPR Green Financing tanpa DP. &bull; BRI aktif dalam Green Finance Network Indonesia (GFNI) dan Indonesia Green Building Council (IGBC) untuk mendorong pengembangan properti hijau di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014782000/ingin-tampil-lebih-muda-inilah-7-warna-rambut-terbaik-yang-membuat-anda-tampak-awet-muda">Ingin Tampil Lebih Muda? Inilah 7 Warna Rambut Terbaik Yang Membuat Anda Tampak Awet Muda</a> Adapun bermacam keunggulan KPR BRI Green Financing adalah: Ragam Insentif Menarik BRI menawarkan insentif menarik bagi nasabah KPR Green Financing atau KPR Hijau. Penawaran menarik tersebut meliputi suku bunga dan uang muka yang ringan hingga akses rumah ramah lingkungan. Suku Bunga Ringan Suku bunga KPR Green Financing lebih rendah dibandingkan KPR reguler. Saat ini, BRI menawarkan suku bunga KPR Green Financing mulai dari 3,25% fixed (tetap). Promo ini berlaku hingga 30 Juni 2024. Uang Muka Ringan BRI juga memberikan kemudahan uang muka ringan untuk KPR Green Financing. Bahkan, beberapa pengembang rekanan BRI menawarkan program KPR Green Financing tanpa DP. Jadi, apakah anda tertarik memiliki hunian ramah lingkungan? Segera cek info selengkapnya di sini.

Di tengah tantangan krisis iklim belakangan ini, pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Mengenal KPR BRI Green Financing, Solusi Idaman Miliki Rumah Ramah Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/BANK-MANDIRI-06-1054345545.jpg" alt="Wakil Direktur Bank Mandiri Alexandra Askandar saat berbicara dalam acara AIPF 2023, Jakarta (6/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Bank Mandiri Alexandra Askandar saat berbicara dalam acara AIPF 2023, Jakarta (6/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam gelaran ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023, Bank Mandiri membidik kerjasama di bidang keuangan berkelanjutan (sustainable financing).&nbsp; Selain mendorong transisi ekonomi hijau, tangguh dan inklusif, penerapan keuangan berkelanjutan ini juga berperan penting dalam memerangi perubahan iklim.&nbsp; Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa langkah Mandiri tersebut sejalan dengan salah satu agenda utama dalam AIPF 2023. Agenda tersebut adalah infrastruktur hijau dan rantai pasokan yang berketahanan. Dua agenda utama lainnya adalah transformasi digital dan ekonomi kreatif, berkelanjutan; serta pembiayaan inovatif. "Pembicaraan para pemimpin dalam AIPF, diskusi panel, dan pertemuan bisnis, fokus pada tiga bidang penting tersebut," ujar Erick. Sementara itu, Bank Mandiri sebagai market leader green financing di industri perbankan, Bank Mandiri secara konsisten mengembangkan produk keuangan berkelanjutan, baik dari sisi pembiayaan hijau (green financing) maupun dari sisi pendanaan (sustainable funding).&nbsp; &ldquo;Penyaluran green financing ini sekaligus merupakan bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap pemerintah menuju ekonomi rendah karbon, di mana penerapannya mengedepankan prinsip-prinsip keuangan&nbsp; berkelanjutan atau Environment, Social and Governance (ESG),&rdquo; ujar Wakil Direktur Bank Mandiri Alexandra Askandar dalam acara AIPF 2023, Jakarta (6/9/2023). Alexandra menjelaskan, hingga semester 1-2023, penyaluran portofolio berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp242 triliun. Bila dirinci, pembiayaan untuk kategori hijau mencapai Rp115 triliun, sementara untuk kategori sosial mencapai Rp127 triliun.&nbsp; Adapun beberapa sektor yang mendominasi antara lain sektor pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) sebesar Rp95,6 triliun, energi terbarukan (renewable energy) sebesar Rp8,9 triliun, eco-efficient products Rp4,7 triliun, transportasi ramah lingkungan (clean transportation) Rp3,2 triliun, serta sektor hijau lainnya Rp 2,8 triliun. Untuk mendukung peningkatan Green Financing, Bank Mandiri juga terus melakukan pengembangan solusi keuangan berkelanjutan lainnya. &ldquo;Bank Mandiri telah membentuk ESG unit yang berfungsi sebagai control tower dalam implementasi aspek berkelanjutan serta telah memiliki ESG financing desk yang mampu menawarkan berbagai solusi keuangan berkelanjutan yang inovatif dalam mengakselerasi ekonomi rendah karbon, seperti green loan, transition financing, serta Sustainability Linked-Loan (SLL)&rdquo; tegas Alexandra. Untuk mendukung pertumbuhan green financing, Bank Mandiri juga mengembangkan berbagai instrumen pendanaan berkelanjutan. Pada 4 Juli 2023 Bank Mandiri telah menerbitkan instrumen Green Bond tahap I senilai Rp 5 triliun. Bursa karbon Melihat potensi perdagangan karbon yang cukup besar di Indonesia, pemerintah telah memulai landasan penetapan harga karbon dengan memberlakukan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). &ldquo;Sampai saat ini, uji coba Sistem Perdagangan Emisi terutama di sektor Energy sudah dilakukan dan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia direncanakan akan diluncurkan pada akhir tahun 2023, yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),&rdquo; ungkap Alexandra.&nbsp; Dalam rangka mendukung perdagangan karbon, Bank Mandiri secara proaktif berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, baik dengan regulator (OJK), kementerian, penyelenggara bursa karbon, maupun lembaga lain yang terkait. Bank Mandiri siap berperan sebagai penghubung antara pasar keuangan dan tujuan keberlanjutan. &ldquo;Sebagai bank pertama yang telah meluncurkan digital carbon tracking di Indonesia, Bank Mandiri berharap dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon dan telah menargetkan NZE secara operasional di tahun 2030,&rdquo; harapnya.&nbsp; Alexandra memaparkan Bank Mandiri&nbsp; telah berhasil mengurangi jejak karbon setiap tahunnya. pada tahun 2020 emisi yang berhasil dikurangi sebesar 46.261 tCO2e, kemudian pada tahun 2021 sebesar 47.328 tCO2e, dan pada tahun 2022 sebesar 59.076 tCO2e.&nbsp; Mengadopsi ISO 14064-1,2,3 dan Green Gas House (GHG) Protocol Standard, perhitungan jejak karbon operasional Bank Mandiri terbagi dalam tiga cakupan emisi, yaitu&nbsp;Fuel&nbsp;(BBM, solar genset, pendingin),&nbsp;Electricity&nbsp;(listrik) dan&nbsp;Business Travel&nbsp;(perjalanan dinas). Sebagai plat merah yang komitmen menerapkan ESG dalam mengurangi emisi karbon, Bank Mandiri menyatakan siap dan akan mendukung perdagangan karbon lintas batas di ASEAN-Indo Pasifik yang bisa berdampak positif pada perekonomian dan kelestarian lingkungan.&nbsp;

Bank Mandiri secara konsisten mengembangkan produk keuangan berkelanjutan, baik dari sisi pembiayaan hijau maupun dari sisi pendanaan. 

Bank Mandiri Bidik Investasi Pembiayaan Hijau di AIPF 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh program Ekonomi Hijau yang dijalankan Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempedulikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.  “OJK telah membuat roadmap keuangan berkelanjutan tahap I pada 2015-2019 dimana implementasi roadmap tahap I yang telah dilakukan adalah penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan dan penyampaian laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.  Menurut Wimboh, terdapat beberapa tantangan implementasi keuangan berkelanjutan roadmap tahap I. Di antaranya, masih rendahnya portofolio green loan/ financing dan penerbitan green bond, masih rendahnya kesadaran industri keuangan mengenai inisiatif keuangan berkelanjutan, dan belum tersedianya standar hijau.  “Selain itu juga besarnya peluang invetasi hijau yang belum dimanfaatkan, belum terintegrasinya risiko LST/ESG, dan perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga,” terangnya.  Dalam roadmap keuangan berkelanjutan tahap II 2021-2025, inisiatif OJK terkait climate change adalah mengembangkan standar pelaporan wajib terkait ekonomi hijau kepada pengawas untuk memperkaya informasi dalam mendukung pembiayaan di sektor ekonomi hijau, lalu penyelesaian taksonomi hijau sebagai pedoman dalam pengembangan produk-produk inovatif dan/atau keuangan berkelanjutan serta sustainable financial disclosure, serta mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan feasible.  Selain itu OJK juga mengembangkan standard keterbukaan (disclosure standard) terkait ekonomi hijau dalam publikasi tahunan pelaku sektor jasa keuangan. OJK telah menyusun ketentuan terkait penyusunan laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik (POJK No.51/2017 dan POJK No.60/2017).  “Kedepannya, taksonomi hijau akan menjadi standard disclosure bagi para pelaku usaha dalam hal pelaporan,” tegas Wimboh.  OJK telah mewajibkan industri perbankan memiliki pedoman manajemen risiko untuk memitigasi risiko climate change, mewajibkan pelaku sektor keuangan untuk memiliki pedoman manajemen risiko terkait mitigasi risiko climate change dan akan menambah kerangka peraturan manajemen risiko yang ada, serta memastikan para pemangku kepentingan bahwa pelaku sektor jasa keuangan di Indonesia sejalan dengan international practices.  Pengawasan berbasis risiko di OJK dilakukan dengan menggunakan pendekatan insentif untuk green financing dari perbankan. Di 2020, OJK mengeluarkan pedoman pengawasan penurunan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk pembiayaan terkait kendaraan listrik. Melalui inisiatif pelaporan regulasi yang terkini, OJK berupaya meningkatkan kerangka pengawasan dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko.  Dalam hal penggabungan antara risiko iklim dan kerangka permodalan, OJK mempertimbangkan dengan cermat pendekatan apa yang terbaik untuk menangani masalah tersebut (pendekatan insentif vs disinsentif). Pendekatan tersebut juga mempertimbangkan proses pemulihan bisnis dan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.  Selain itu, OJK juga meningkatkan awareness atas risiko keuangan terkait iklim di industri keuangan, melakukan capacity building pengawas OJK dan seluruh pemangku kepentingan, menggelar kampanye nasional keuangan berkelanjutan melalui beberapa acara seperti seminar internasional, expo, webinar dll, mengembangkan Pusat Informasi Keuangan Berkelanjutan sebagai media informasi terintegrasi terkait inisiatif keuangan berkelanjutan.  “OJK juga menyiapkan Satgas Nasional Keuangan Berkelanjutan dan bekerja sama dengan industri untuk menanggapi diskusi tentang Keuangan Berkelanjutan di forum nasional, regional dan global,” pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#green financing

Berita Terkini