<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/ibas-2-3710338112.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas saat mengunjungi Parlimen Malaysia, Kamis (1/5). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas saat mengunjungi Parlimen Malaysia, Kamis (1/5). (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan, Indonesia dan Malaysia tidak hanya tetangga, tapi mitra dalam kemajuan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Ia mendorong penuh kolaborasi ASEAN dan kerja sama Indonesia-Malaysia sebagai mitra strategis dalam mewujudkan ekonomi hijau, kemandirian air, pangan, dan energi, serta kemitraan investasi, hingga perdagangan yang berkeadilan. "Kita datang hari ini sebagai saudara, tetangga dengan sejarah panjang, nilai budaya, dan kesamaan lainnya. Bersama-sama, kita datang ke Malaysia dengan semangat persahabatan, saling pengertian, dan solidaritas regional," kata Ibas saat mengunjungi Parlimen Malaysia, Kamis (1/5). "Kita di sini untuk mendengarkan, bertukar pandangan, dan memperkuat komitmen kita terhadap perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan," tambahnya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menyampaikan, Indonesia dan Malaysia tidak hanya berbagi kedekatan geografis sebagai negara tetangga, tetapi juga memiliki banyak kerja sama mulai dari bidang pendidikan, pariwisata, perdagangan, ketenagakerjaan, hingga investasi. Ibas pun menyampaikan, komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama regional bersama Malaysia, di tengah dinamika global yang penuh tantangan ini.&nbsp;"Adanya ketegangan geopolitik, dampak perang dagang global. Kebingungan tarif, rantai pasokan yang tidak pasti, dan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Di kawasan ini, kita bisa melihat persaingan tetapi juga ada banyak peluang," ungkapnya. Oleh karena itu, Ibas menekankan ASEAN harus bersatu dan tetap kuat, salah satunya dengan meningkatkan kolaborasi sesama negara ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia. Ia pun menegaskan, Indonesia mendukung atas kepimpinan Malaysia di ASEAN. "Izinkan saya juga memberikan dukungan atas kepemimpinan Malaysia di ASEAN untuk melindungi sentralitas ASEAN dan kita harus lebih bersatu dalam menghadapi tekanan global sambil juga mendorong solusi lokal," papar Ibas. Lebih lanjut, Ibas mengajak Malaysia untuk terus bekerja sama dan bersinergi dalam kerangka ASEAN Plus melalui berbagai sektor.&nbsp;"Mari bekerja sama dalam kerangka ASEAN Plus. Tentang ekonomi hijau, kemandirian air, pangan, dan energi serta kemitraan investasi perdagangan yang lebih adil," pungkasnya.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendorong kerja sama Indonesia-Malaysia dalam mewujudkan ekonomi hijau dan kemandirian.

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Dorong Sinergi ASEAN Wujudkan Ekonomi Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Hasto-Unesa.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal  PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan konsepsi Green Economy dan Blue Economy secara paradigmatik lahir pada tahun 1980-an sebagai respons kegagalan perekonomian dunia yang kapitalistik eksploitatif.  Demikian disampaikannya saat memberikan Kuliah Umum berjudul "Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Ekonomi Hijau dan Digital Menuju Indonesia Emas 2045" di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (25/2).  Dalam kesempatan itu, turut hadir Ketua DPP PDIP Prof. Rokhmin Dahuri bersama Rektor Unesa, Prof. Dr. Nurhasan dan sejumlah kepala daerah wilayah Jawa Timur termasuk Wai Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Menurut Hasto, ini bukan gagasan baru. Pasalnya, para pendiri bangsa sudah sejak awal merintis ini. Salah satunya Djoeanda (Raden Djoeanda Kartawidjaja), ketika dipercaya oleh Bung Karno menjadi Perdana Menteri, ia memilih membangun waduk-waduk pembangkit listrik tenaga air seperti Jatiluhur.  "Hal itu mengintegrasikan hutan-hutan tidak boleh diberikan kepada swasta dan asing karena kesadaran dari Soekarno bahwa Indonesia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia bersama Brasil dan Kongo," kata Hasto.  Karena itu, dia menyayangkan jikalau ada peneliti atau ahli menyampaikan konsep Green Economy dengan berkiblat dengan dunia barat. Lupa menggali seluruh konsepsi dari bangsa sendiri yang berada di wilayah laut. Seharusnya semua berdasarkan Pancasila serta memahami kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.  "Pancasila-lah dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni (1945) dengan prinsip gotong royong musyawarah mufakat, menghasilkan suatu konsep tentang ekonomi jerakyatan gang egaliter. Tentang nilai-nilai yang inklusif sebagai suatu bentuk transformasi ekonomi hijau," jelas Hasto.  Pria asal Yogyakarta ini pun menjelaskan, bahwa Presiden pertama RI Soekarno sudah mencanangkan tentang Green Economy ini tidak terlepas dari tata ruang. Sehingga ada koridor strategis bahwa Kalimantan menjadi Ibu Kota Negara dan sebagai kekuatan angkatan udara Indonesia. Kemudian, Indonesia Timur sebagai suatu pusat dari kekuatan maritim Indonesia.  Lalu Sumatera sebagai pusat perkebunan, Jawa-Bali sebagai pusat riset dan lumbung pangan, Bandung sebagai pusat pertahanan militer darat, dan Sulawesi juga sebagai lumbung pangan.  "Jangan menggunakan lahan subur untuk kebutuhan industri. Itu politik tata ruang, itu Green Economy di dalam kebijakan tata ruang," kata Hasto.  Menurutnya, konsep ini diadopsi oleh Presiden Jokowi yakni Indonesiasentris. Karena itu yang terpenting bukanlah mendorong kemajuan berdasarkan eksploitasi alam tetapi bagaimana menggunakan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah apa yang ada di negeri ini. Karenanya, semangat berdikari harus digelorakan. Agar mampu menciptakan peluang untuk kemajuan.  "Jika kita mampu berdiri diatas kaki sendiri, Indonesia Emas 2045 menjadikan suatu langkah harapan. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita," kata Hasto.  Sementara itu, Ketua DPP PDIP Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti dari sisi maritim Indonesia, bahwa menyatakan mengembangkannya sangat luas dan harus dioptimalkan.  "Nilai ekonominya bagus sekali, sekitar US 1,4 Triliun Dollar per tahun. Artinya hampir tujuh kali lipat dari APBN kita," ucap Rokhmin  Karenanya, jika ekonomi maritim ini dikelola dengan sains dan teknologi, maka bisa membangkitkan 45 juta orang untuk bekerja.  "Jadi artinya hampir 50 persen masalah bangsa, kalau kita manage saja ekonomi maritim dengan profesional itu sudah selesai," kata Rokhmin.

PDIP Minta Ekonomi Hijau Indonesia Jangan Meniru Cara Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/PERTAMINA-ASAP.jpg" alt="Ilustrasi lapangan gas milik PT Pertamina" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lapangan gas milik PT Pertamina</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka menjalankan arahan Presiden RI Joko Widodo terkait Grand Strategi Energi Nasional untuk transformasi energi dan memperkuat green economy, green technology dan green product, PT Pertamina (Persero) terus memprioritaskan berbagai program transisi energi menuju energi baru dan terbarukan dengan memanfaatkan sumber energi yang melimpah di dalam negeri serta mengoptimalkan infrastruktur dari bisnis yang ada.  Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mengatasi defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit) akibat masih tingginya impor energi. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya domestik besar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi. Untuk menjembatani kondisi tersebut, Pertamina telah memiliki 3 (tiga) program prioritas sebagai bagian dari implementasi transisi energi sekaligus ekonomi hijau.  Yang pertama, program penurunan impor BBM jenis Solar, melalui implementasi Biodiesel B20 sejak sejak tahun 2016 dan dilanjutkan dengan B30 pada 2019. “Dengan program ini, Pertamina telah berhasil mengurangi impor solar secara signifikan. Bahkan mulai April 2019, Pertamina sudah tidak lagi mengimpor BBM jenis solar,” jelasnya.  Program kedua, kata Nicke, untuk pengurangan ketergantungan pada impor LPG, Pertamina menjalankan proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang akan menggantikan penggunaan LPG di dalam negeri.  “Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan batu bara terbesar berpeluang baik untuk melakukan gasifikasi batu bara menjadi DME. Kami yakin dengan pengembangan DME ini dapat mencapai target pemerintah untuk bebas impor LPG pada tahun 2027,”imbuhnya.  Nicke melanjutkan bahwa program ketiga yaitu penurunan impor BBM jenis Gasoline, Pertamina akan mencampur Methanol dan Ethanol dengan Gasoline. Methanol dapat diproduksi dari natural gas ataupun gasifikasi batu bara, dan Ethanol pun dapat diproduksi dari gasifikasi batu bara ataupun sumber bio-etanol lainnya.  Untuk menjamin keberlangsungan dari lini bisnis yang ada dan mengatasi isu lingkungan dari gasifikasi batu bara ini, tambah Nicke, secara bersamaan Pertamina juga menerapkan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) untuk menekan emisi karbon dan sebagai bagian dari upaya Enhance Oil and Gas Recovery di sumur-sumur Pertamina untuk meningkatkan produksi migas negara.  Untuk hal ini, Pertamina juga menjajaki potensi kerjasama dengan Exxonmobil dan sedang melakukan kerjasama study CO2 injection di lapangan eksplorasi Gundih dan di lapangan eksplorasi Sukowati berkolaborasi dengan beberapa partner lainnya.  “Melalui pemanfaatan carbon capture yang terintegrasi dengan proyek DME, Pertamina yakin dapat menekan emisi karbon hingga 45%,” pungkasnya.

Langkah Pertamina Wujudkan Ekonomi Hijau Berkelanjutan

green economic

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#green economic

Berita Terkini

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Dorong Sinergi ASEAN Wujudkan Ekonomi Hijau

PDIP Minta Ekonomi Hijau Indonesia Jangan Meniru Cara Barat

Langkah Pertamina Wujudkan Ekonomi Hijau Berkelanjutan

Download Aplikasi JawaPos.com