<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/versi-kemendagri-ada-sengketa-kewenangan-dalam-kasus-izin-meikarta_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri mengklarifikasi terkait mencuatnya nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam persidangan kasus suap Meikarta di Pengadilan Negeri Bandung, pada Senin (14/1). Kemendagri menampik Tjahjo ikut memuluskan izin proyek Meikarta. "Terjadi konflik atau sengketa kewenangan antar daerah antara Kabupaten Bekasi dengan Provinsi Jawa Barat terkait perizinan pembangunan Meikarta," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar saat dikonfirmasi, Kamis (17/1). Bahtiar menjelaskan, kewenangan perizinan pembangunan Meikarta berada di kawasan strategis Jawa Barat yang berskala Metropolitan. Dengan kata lain ada di tangan Bupati Bekasi Neneng Hasanah. Namun, perizinan harus terdapat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat sesuai Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2014. "Jadi ada sengketa kewenangan perizinan terkait pembangunan Meikarta," kata dia. Kemudian Tjahjo selaku Mendagri memerintahkan Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono untuk memfasilitasi penyelesaian tersebut. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Bukan pada aspek teknis perizinannya, namun lebih pada aspek pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah," ucapnya. Oleh karenanya, kewenangan tersebut memang dilakukan Tjahjo untuk membina kepala daerah sesuai amanat konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Sehingga tugas, kewenangan dan kewajiban Mendagri sebagai pembina dan pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Bentuk pembinaan kepala daerah antara lain melakukan mediasi sengketa atau konflik kewenangan antar daerah. Termasuk konflik kewenangan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi dalam soal izin Meikarta," tegasnya. Lebih jauh, Bahtiar menuturkan Tjahjo selaku Mendagri selalu mengingatkan jajarannya untuk menghindari area rawan korupsi. Termasuk membina kepala daerah untuk melakukan percepatan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi &lrm;yang menghadirkan saksi eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/1). "Saat itu, saya dipanggil ke &lrm;ruangan pak Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelpon ke pak Soemarsono, berbicara sebentar kemudian telpon pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahyo Kumolo bilang ke saya, 'tolong perijinan Meikarta dibantu," jelas Neneng menirukan ucapan Tjahjo.

Versi Kemendagri, Ada Sengketa Kewenangan dalam Kasus Izin Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/namanya-disebut-di-persidangan-tjahjo-siap-dikonfrontir-dengan-neneng_m_.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap memberikan keterangan terkait kasus suap izin proyek Meikarta. Tjahjo juga tak masalah dikonfrontir dengan Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap memberikan keterangan terkait kasus suap izin proyek Meikarta. Tjahjo juga tak masalah dikonfrontir dengan Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.&nbsp;Tjahjo ingin mengkonfrontir&nbsp;kesaksian Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, kemarin (14/1), Neneng menyebut nama Tjahjo. Kata Neneng, Tjahjo meminta agar dirinya membantu perizinan Meikarta. "Saya siap dikonfrontir kesaksian dengan Ibu Neneng, tidak masalah, itu bagian dari tanggungjawab dan tugas saya terkait perizinan investasi yang sesuai aturanu," ucap Tjahjo ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selada (15/1). Menurutnya, Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis terkait perizinan investasi dalam kasus Meikarta. Prosedur rekomendasi, kata dia sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat. "Semua clear terbuka sesuai peraturan yang ada. Jadi dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perizinannya, namun lebih pada aspek pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Pemda 23/2014," jelasnya. Sekadar informasi, KPK memang tengah mempelajari apa akan memanggil Tjahjo sebagai saksi kasus ini atau tidak. Sebab, ketika proses penyidikan Billy Sindoro dkk belum ada pemanggilan pemeriksaan terhadap Tjahjo. Sementara, untuk tersangka Neneng penyidik baru memanggil Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono. Sebelumnya, nama Tjahjo disebut-sebut dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Hal itu terungkap ketika Neneng menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Bandung. "Saat itu, saya dipanggil ke &lrm;ruangan Pak Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono di Jakarta. Mendagri menelpon ke Pak Soemarsono, berbicara sebentar kemudian telpon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, 'tolong perijinan Meikarta dibantu," jelas Neneng menirukan ucapan Tjahjo.

Namanya Disebut di Persidangan, Tjahjo Siap Dikonfrontir dengan Neneng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/neneng-ajukan-justice-collaborator-ini-jawaban-kpk_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri mengatakan KPK akan melihat konsistensi Neneng selama persidangan, sebelum memutuskan pengabulan Justice Collaborator." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri mengatakan KPK akan melihat konsistensi Neneng selama persidangan, sebelum memutuskan pengabulan Justice Collaborator.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama. Neneng merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta. "Benar (mengajukan JC)," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (15/1). Terkait hal ini, Febri mengatakan jika Neneng sudah mengembalikan uang suap senilai Rp 11 miliar. Itu dilakukan sebagai bentuk sikap kooperatif Neneng. Menurut Febri, KPK juga akan melihat konsistensi dari Neneng selama proses penyidikan hingga persidangan nanti. "Apa yang diketahui sebaiknya dibuka saja dan kami akan menganalisis lebih lanjut dari fakta persidangan" ucap Febri. Pengacara Neneng, Fadli Nasution juga menegaskan kliennya bakal bersikap kooperatif. Dia menyatakan pengajuan diri sebagai JC dilakukan Neneng saat pertama kali diperiksa sebagai tersangka. "Sejak awal beliau kooperatif dan memberikan keterangan yang signifikan dalam proses pemeriksaan baik sebagai saksi maupun tersangka. (Pengajuan JC) pada saat pemeriksaan pertama sebagai tersangka, sekitar awal November 2018," jelas Fadli. Sekadar informasi, fakta baru datang ketika Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Billy Sindoro dkk di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/1). Mencuat nama mendagri Tjahjo Kumolo yang disebut-sebut dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. "Saat itu, saya dipanggil ke &lrm;ruangan Pak Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Mendagri menelpon ke Pak Soemarsono, berbicara sebentar kemudian telpon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, 'tolong perijinan Meikarta dibantu," jelas Neneng menirukan ucapan Tjahjo. Tjahjo sendiri memang belum pernah menjalani pemeriksaan ketika proses penyidikan Billy Sindoro dkk. Baru Dirjen Otda, Soni Sumarsono yang telah menjalani pemeriksaan penyidikkan pada 10 Januari lalu. Saai itu, Febri menyebut Soni dicecar penyidik terkait pertemuan dan wewenang Soni dalam jabatannya.

Neneng Ajukan Justice Collaborator, Ini Jawaban KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-terbukti-tjahjo-bisa-dijadikan-pelaku-kasus-proyek-meikarta_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, 16 Oktober 2018. Neneng menyebut jika Mendagri Tjahjo Kumolo memintanya untuk membantu izin Meikarta." width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, 16 Oktober 2018. Neneng menyebut jika Mendagri Tjahjo Kumolo memintanya untuk membantu izin Meikarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo disebut dalam sidang kasus suap proyek Meikarta yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1) kemarin. Bupati Bekasi Neneng Hasanah menyebut Tjahjo ikut andil dalam memuluskan izin proyek Meikarta. Menanggapi hal ini, pakar hukum pidana Abdul Fikhar Hadjar menduga, jika Tjahjo selaku Mendagri ikut memuluskan izin proyek Meikarta maka bisa disebut sebagai pelaku. Padahal proyek tersebut bermasalah mengenai perizinan. "Jika benar Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri menerintahkan bawahannya (Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono) untuk memberikan izin kepada Bupati Bekasi padahal tidak memenuhi syarat, maka Tjahjo bisa juga dikualifikasi sebagai pelaku," kata Fikhar kepada JawaPos.com, Selasa (15/1). Fikhar menjelaskan, dalam perspektif hukum pidana, pelaku (dader) tidak hanya tunggal. Melainkan terdapat pelaku lainnya yang menurut istilah hukum madedader. Hal ini pun tertuang dalam pasal 55 KUHP sebagai pelaku utama dan pelaku lainnya juga diatur dalam pasal 56 KUHP. "Jadi pelaku penyerta atau pelaku lainnya adalah mereka yang ikut langsung melakukan, menyuruh melakukan (intelektual dader) dan mereka yang turut serta melakukan," ucap Fikhar. "Demikian juga mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menggunakan kekuasaan atau dengan kekerasan, memberikan kesempatan dan sarana serta menganjurkan untuk melakukan kejahatan," lanjut dia. Oleh karenanya, untuk mendalami pernyataan Neneng, kata Fikhar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memanggil Tjahjo untuk dilakukan pemeriksaan terkait pernyataan Neneng di dalam persidangan. "KPK harus memanggil Tjahjo Kumolo untuk dikonfirmasi pengajuan Bupati, kemudian juga saksi saksi lain yangyg mengetahui perintah tersebut. Ini perlu2 untuk kemudian memutuskan status Tjahjo, apakah sebagai saksi atau tersangka," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. "Saat itu, saya dipanggil ke &lrm;ruangan pak Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelpon ke pak Soemarsono, berbicara sebentar kemudian telpon pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, 'tolong perijinan Meikarta dibantu," jelas Neneng menirukan ucapan Tjahjo.

Jika Terbukti, Tjahjo Bisa Dijadikan Pelaku Kasus Proyek Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendagri-laporkan-jam-bermerk-dan-keris-bertahta-intan-zaman-majapahit_m_217821.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono membeberkan ada beberapa laporan yang diterima lembaganya dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Beberapa barang yang dilaporkan berasal dari pihak lain yang enggan dibeberkan Giri. Dari beberapa barang yang dilaporkan, ada salah satu hal yang unik, yakni keris komando bertahta intan yang berasal dari Abad ke-14 Zaman Majapahit. Selain itu, ada juga jam bermerk Audemars Piguet seharga Rp 600 juta, kemudian kain sebanyak 45 potong. Tak hanya Tjahjo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek juga melaporkan perhiasan berlian senilai Rp 50 juta sedangkan Dirjen sebuah kementerian melaporkan gratifikasi senilai SGD 200 ribu. "Yang paling menarik, ini ada Keris dalam bentuk tongkat komando, sarungnya kayu cendana, dari abad ke-14. Dan ini kami mengapresiasi, kami sudah izin, apakah mau disampaikan, ini salah satu bentuk kepatuhan dari bapak mendagri," jelas Giri, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/6). Sekadar informasi, juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan bahwa dalam ranah pencegahan ada masa 30 hari kerja yang dapat dilakukan penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Jika lewat melaporkan, maka akan ada resiko pidana yang diterima oleh penyelenggara negara tersebut, yakni ancaman hukuman minimal 4 tahun kurungan penjara, maksimal 20 tahun atau seumur hidup. "KPK sudah tangani pasal gratifikasi tersebut. Proses persidangan Bupati Kutai yang menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 400 miliar, jika dilaporkan maka akan bebas dari pidana tersebut," tutupnya. Sekadar informasi, Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriyah banyak adanya laporan penerimaan gratifikasi yang dilakukan pihak pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peningkatan adanya laporan dugaan gratifikasi ini terjadi pada awal januari hingga awal bulan Juni 2018 ini. Adapun total 795 penerimaan laporan gratifikasi, terdiri dari 534 (67 persen) laporan di antaranya dinyatakan menjadi milik negara, lalu ada sebanyak 15 (2 persen) laporan dinyatakan milik penerima. Sisanya (31 persen) laporan adalah Surat Apresiasi (masuk kategori negative list). Sedangkan dari nilainya dengan status kepemilikan gratifikasi, yang menjadi milik negara adalah Rp6.203.115.339,00, dan dalam bentuk uang sebesar Rp5.449.324.132,00; dan dalam bentuk barang senilai Rp753.791.207,00.

Mendagri Laporkan Jam Bermerk dan Keris Bertahta Intan Zaman Majapahit