<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/pimpinan-kpk.jpg" alt="Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar" width="100%">
<figcaption>Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penentuan kandidat pengganti mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar masih dalam proses. Hal ini setelah Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua KPK.  “Masih dalam proses untuk pengganti dari Bu Lili Pintauli, masih dalam proses. Karena kan baru saja surat pemberhentiannya, minggu yang lalu sudah saya tanda tangani, dan ini masih dalam proses untuk penggantiannya,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari Setkab, Jumat (15/7).  Presiden menambahkan, nama calon pengganti Lili Pintauli akan segera diajukan kepada DPR RI. Namun, Jokowi tak menjelaskan secara rinci siapa sosok yang diusulkannya tersebut.  “Kami akan segera mengajukan ke DPR, secepatnya,” tegas Jokowi.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri memastikan, kegiatan dan program kerja sampai saat ini tetap berjalan normal meskipun salah satu pimpinannya, Lili Pintauli Siregar, telah mengundurkan diri sejak Senin (11/7) lalu. Ali berujar, KPK menganut sistem koletif kolegial sehingga tidak bergantung pada satu figur pemimpin.  “Karena kepemimpinan di KPK kolektif kolegial, sehingga sejauh ini kegiatan dan program kerja KPK tetap berjalan normal,” ucap Ali.  Terkait pengganti Lili, lanjut Ali, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pada ayat 1 disebutkan  “Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan KPK, Presiden RI mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR RI”.  Selanjutnya, ayat 2 dinyatakan “Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR RI sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29” dan pada ayat 3 “Anggota pengganti Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan”.  Sebelumnya, Majelis Sidang Etik memutuskan sidang dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Lili dinyatakan gugur setelah adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 71/P/2022 tentang pemberhentian Lili sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota/Pimpinan KPK. Dengan pengunduran diri Lili yang telah disetujui Presiden Jokowi, maka statusnya bukan lagi sebagai insan KPK.  Selain itu, KPK juga merujuk pada Pasal 37B ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan “Dewan Pengawas KPK bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK”.  Ketika sudah mundur sebagai pimpinan KPK, maka terperiksa Lili Pintauli Siregar bukan lagi menjadi subjek persidangan tersebut. KPK menilai jika dipaksakan tetap bersidang, justru melanggar ketentuan penegakan kode etik itu sendiri.

Jokowi Belum Bongkar Nama Pengganti Lili Pintauli di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dikabarkan tidak hadir dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik, yang sedianya digelar Dewan Pengawas (Dewas KPK) pada Selasa (5/7). Lili seharusnya menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik terkait penerimaan tiket nonton MotoGP Mandalika.  Informasi ini dikabarkan Anggota Dewas KPK Harjono. Dia yang juga menjadi Majelis Etik Dewas KPK membenarkan Lili tidak hadir ke dalam persidangan.  "Tidak hadir," kata Harjono dikonfirmasi, Selasa (5/7).  Harjono menyampaikan, Majelis Etik akan menunda sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Lili Pintauli Siregar. Namun, Harjono tidak menjelaskan secara rinci sampai kapan penundaan itu. "Tunda," singkat Harjono.  Harjono sebelumnya menyatakan akan menyidangkan Lili Pintauli secara profesional, meski ada opini dugaan penyuapan agar Lili tidak disidang etik. Anggota Dewas KPK Harjono mengaku baru mengetahui dugaan penyuapan dari pemberitaan media massa. "Kami baru tahu dari meedia sosial soal adanya usaha untuk suap Dewas," ucap Harjono.  Hasrjono pun memastikan, pihaknya tidak akan mengonfirmasi soal kabar penyuapan tersebut. Karena Dewas KPK belum mempunyai bukti terkait dugaan suap tersebut. Pasalnya, Beredar kabar, Lili mendapat bantuan dari pihak PT. Pertamina mengumpulkan uang sebesar USD 200 ribu atau sekitar Rp 3 miliar agar kasus dugaan penerimaan gratifikasi nonton MotoGP Mandalika tidak masuk ke tahap sidang kode etik.  "Kan sidang itu kasus balap motor Mandalika. Dugaan suap belum ada bukti-bukti atau pengaduan. Tanpa itu kita tidaj bisa periksa," tegas Harjono.  Sebagaimana diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik karena menerima fasilitas mewah. Dugaan etik itu terkait Lili Pintauli menerima fasilitas nonton MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.  Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP sejak 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red. Selain itu, Lili juga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada 16 Maret sampai 22 Maret 2022.

Lili Tak Hadir, Dewas KPK Tunda Sidang Dugaan Pelanggaran Etiknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Wakil-Ketua-KPK-Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kuantan Singingi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singing" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kuantan Singingi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, pekan ini. Dia bakal diperiksa terkait dugaan penerimaan sejumlah fasilitas berupa nonton MotoGP Mandalika sampai penginapan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).  "Ya (diperiksa) minggu ini," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/5).  Meski demikian, Tumpak tidak bisa menjelaskan secara rinci waktu pemeriksaan Lili. Pasalnya, pemeriksaan Lili diatur oleh anggota Dewas KPK Albertina Ho.  "Nanti pada saatnya kita sampaikan," tegas Tumpak.  Sebelumnya, Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyampaikan, pihaknya hingga kini masih mengumpulkan bukti-bukti kasus dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.  "Masih pengumpulan bahan dan keterangan untuk keperluan pembuktian," ujar Albertina Ho.  Senada juga disampaikan, Anggota Dewas KPK Harjono menyampaikan, pihaknya masih mengumpulkan alat bukti terkait dugaan pelanggaran etik terhadap Lili Pintauli Siregar. Pihaknya masih akan melakukan rapat Dewan Majelis Etik untuk mendalami dugaan pelanggaran etik tersebut.  "Belum masih akan rapat, tergantung hasil rapat (kapan akan disampaikan hasilnya)," tegas Harjono.  Dalam mendalami dugaan pelanggaran kode etik ini, Dewas KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT. Pertamina, Nicke Widyawati, pada Rabu (27/4) lalu. Nicke tak berkata sepatah kata pun dihadapan awak media usai menjalani pemeriksaan. Nicke memilih bungkam dan meninggalkan Gedung ACLC KPK.  Nicke juga disebut Dewas KPK sempat tidak kooperatif untuk dimintai keterangan. Hingga membutuhkan penjadwalan ulang.  Sebagaimana diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik karena menerima fasilitas mewah. Dugaan etik itu terkait Lili Pintauli menerima fasilitas nonton MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.  Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP sejak 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red. Selain itu, Lili juga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada 16 Maret sampai 22 Maret 2022.

Dewas KPK Berencana Periksa Lili Pintauli Pekan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Dirut-Pertamina-usai-Diperiksa-dewas-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati selesai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekira pukul 10.17 WIB, Rabu (27/4).  Nicke Widyawati ini diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK, terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Lili diduga menerima gratifikasi, dengan menerima fasilitas dari PT Pertamina berupa tiket menonton MotoGP Mandalika dan penginapan hotel.  Pantauan JawaPos.com di lapangan, Nicke diperiksa sekira satu jam lebih. Pasalnya dia mendatangi Kantor Dewan Pengawas KPK sekira 08.49 WIB.  Usai diperiksa, Nicke Widyawati memilih bungkam dari cecaran pertanyaan awak media yang sudah menantinya. Dia pun langsung menaiki mobil Toyona Innova berwarna hitam yang sudah terparkir di samping sebelah Gedung Dewan Pengawas KPK.  Sampai saat ini, awak media masih meminta konfirmasi ke para anggota Dewan Pengawas KPK perihal pemeriksaan Nicke Widyawati tersebut.  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, karena diduga menerima fasilitas dari PT Pertamina, berupa tiket menonton MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort.  Adapun, Lili Puntauli Siregar juga sudah pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Pada 30 Agustus 2021, Dewan Pengawas KPK menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sehingga dijatuhi sanksi berat.  Dewan Pengawas KPK kala itu menyatakan Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.  Dewan Pengawas KPK memutuskan, menjatuhkan sanksi berat terhadap Lili Pintauli Siregar berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan atau sebesar Rp 1,848 juta. Belakangan,Dewas juga menyatakan Lili terbukti berbohong, namun tidak sampai disidang etik, karena perkaranya dinilai sama terkait pelanggaran etiknya berhubungan dengan pihak berperkara.

Usai Diperiksa Dewas KPK, Dirut Pertamina Diam Seribu Bahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Dirut-Pertamina-Nicke-Widyawati-capture-video.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mendatangi Kantor Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekira pukul 08.49 WIB, Rabu (27/4).  Kedatangan Nicke Widyawati, untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, karena diduga menerima gratifikasi, menerima fasilitas dari PT Pertamina berupa tiket menonton MotoGP Mandalika dan penginapan hotel.  Pantauan di lokasi, Nicke Widyawati datang ke gedung KPK lama, menggunakan baju lengan panjang bermotif bunga, dipadu hijab dan masker berwarna merah muda. Nicke hanya diam seribu bahasa saat ditanyakan awak media perihal pemeriksaannya oleh Dewan Pengawas KPK ini.  Nicke hanya menganggukan kepala, namun dia tidak menjawab pertanyaan dari awak media yang sudah menantinya.  Sampai saat ini, awak media masih meminta konfirmasi ke para anggota Dewan Pengawas KPK perihal pemeriksaan Nicke Widyawati tersebut.  Sebelumnya, pada Kamis (21/4) lalu Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tidak hadir dalam pemeriksaan Dewan Pengawas KPK, dan meminta dilakukan penjadwalan ulang.  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, karena diduga menerima fasilitas dari PT Pertamina, berupa tiket menonton MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort.  Adapun, Lili Pintauli Siregar juga sudah pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Pada 30 Agustus 2021, Dewan Pengawas KPK menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, sehingga dijatuhi sanksi berat.  Dewan Pengawas KPK kala itu menyatakan Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.  Dewan Pengawas KPK memutuskan, menjatuhkan sanksi berat terhadap Lili Pintauli Siregar berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan atau sebesar Rp 1,848 juta. Belakangan, Lili juga dinilai bersalah melanggar etik, karena terbukti berbohong saat menggelar konferensi pers, untuk menyangkal bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan pihak berperkara. Namun, sayangnya Dewas tidak memberikan hukuman dan tidak meneruskan pelanggaran Lili ke sidang etik, karena kasusnya dinilai sama dengan kasus sebelumnya yang sudah diputus bersalah.

Datangi Kantor Dewas KPK, Dirut Pertamina Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-Pertamina-Nicke-Widyawati-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Dirut Pertamina Nicke Widyawati - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Dirut Pertamina Nicke Widyawati - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsudin Haris mengaku, sampai saat ini pihaknya belum melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Adapun Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga menerima gratifikasi berupa tiket menonton MotoGP Mandalika dan fasilitas penginapan hotel dari PT Pertamina.  "Klarifikasi terhadap Ibu Lili Pintauli Siregar tertunda karena pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak eksternal belum selesai," ujar Syamsuddin saat dikonfirmasi, Selasa (26/4).  Syamsudin menjelaskan, alasan belum diperiksanya Lili Pintauli Siregar, karena Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tidak kooperatif lantaran tidak datang pemeriksaan.  "Klarifikasi terhadap pihak Pertamina belum tuntas karena Dirut Pertamina tidak kooperatif. Sudah diundang klarifikasi dan dijadwal ulang, tapi tidak hadir," katanya.  Oleh sebab itu, Syamsudin berharap agar Nicke Widyawati bisa kooperatif untuk bisa menghadiri pemeriksaan Dewan Pengawas KPK. Hal itu dilakukan untuk membongkar dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar.  "Dewas berharap kerjasama Dirut Pertamina bisa bekerja sama dan bersikap koperatif dalam mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ibu Lili Pintauli Siregar," ungkapnya.  Sebelumnya, pada Kamis (21/4) lalu Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tidak hadir dalam pemeriksaan Dewan Pengawas KPK, dan meminta dilakukan penjadwalan ulang.  Diketahui, terdapat laporan terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Dewan Pengawas KPK karena diduga, menerima fasilitas dari PT Pertamina berupa tiket menonton MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort.  Adapun, Lili Pintauli Siregar juga sudah pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Pada 30 Agustus 2021, Dewan Pengawas KPK menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sehingga dijatuhi sanksi berat.  Dewan Pengawas KPK kala itu menyatakan Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.  Dewan Pengawas KPK memutuskan, menjatuhkan sanksi berat terhadap Lili Pintauli Siregar berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan atau sebesar Rp 1,848 juta.

Dewas KPK Sebut Dirut Pertamina Tak Kooperatif Terkait Aduan Etik Lili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/LILI-SIREGAR-KPK-Ali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, terkait dugaan pelanggaran etik laporan penerimaan gratifikasi nonton MotoGP dan fasilitas hotel di Mandalika.  Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengaku, pihaknya akan menelusuri tiket nonton MotoGP dan fasilitas menginap hotel ke pihak lain selain Lili Pintauli Siregar.  "Sekarang lagi dicari, belum tahu, misalnya ada kelompok berapa orang kan belum mengerti, ini lagi dicari bahannya," ujar Albertina di Kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta, Kamis (21/4).  Albertina menegaskan, Dewan Pengawas KPK juga sedang mengklarifikasi sejumlah pihak termasuk PT Pertamina (Persero) yang diduga tahu terkait akomodasi terhadap Lili Pintauli Siregar tersebut.  "Harapan kami itu dari Dewas, pihak-pihak itu supaya kooperatif kasih keterangan apa adanya," katanya.  Albertina berharap kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar bisa cepat selesai. Sehingga para saksi yang diperiksa bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.  "Ya lebih cepat selesai, kalau keterangan yang diberikan tidak apa adanya, maka tidak selesai-selesai," ungkapnya.  Adapun, Lili Puntauli Siregar juga sudah pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Pada 30 Agustus 2021, Dewan Pengawas KPK menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sehingga dijatuhi sanksi berat.  Dewan Pengawas KPK kala itu menyatakan Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.  Dewan Pengawas KPK memutuskan, menjatuhkan sanksi berat terhadap Lili Pintauli Siregar berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan atau sebesar Rp 1,848 juta.

Dewas KPK Telisik Pemberian Tiket Nonton MotoGP ke Pihak Selain Lili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/5-Dewan-Pengawas-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho mengaku, pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap perwakilan dari PT Pertamina (Persero).  Adapun perwakilan dari PT Pertamina (Persero) tersebut diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, soal penerimaan fasilitas nonton MotoGP dan hotel di Mandalika.  "Tadi dari Pertamina ada yang sudah datang, sudah selesai. Hari ini satu orang saja," ujar Albertina Ho di Kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta, Kamis (21/4).  Namun demikian, Albertina tidak bisa menjelaskan siapa identitas perwakilan dari PT Pertamina (Persero) tersebut. Pihaknya hanya mengklarifikasi terkait pemberian fasilitas menginap di hotel dan tiket nonton MotoGP terhadap Lili Pintauli Siregar.  "Jadi klarifikasi ya, sekarang Dewas itu lagi mengumpulkan bahan dan keterangan," katanya.  Albertina mengaku, Dewan Pengawas KPK ke depannya bakal kembali memanggil pihak Pertamina dan yang lainnya guna menelusuri dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar.  "Setiap saat ada, hari ini, ada besok ada yang begitu," ungkapnya.  Sementara terpisah, Anggota Dewan Pengawas Syamsudin Haris mengaku, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tidak hadir dalam pemeriksaan pada Kamis (21/4) ini.  "Menurut info yang saya teruma Dirut Pertamina tidak hadir," ujar Syamsuddin.  Sementara terpisah, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hotarangan menjelaskan, Nicke Widyawati meminta agar pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan penundaan pada hari ini.  "Saya dapat laporan yang bersangkutan minta ditunda dan dijadwal ulang," kata Tumpak.  Diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Ini karena diduga menerima fasilitas dari PT Pertamina, berupa tiket menonton MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort.  Adapun, Lili Pintauli Siregar juga sudah pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Pada 30 Agustus 2021, Dewan Pengawas KPK menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sehingga dijatuhi sanksi berat.  Dewan Pengawas KPK kala itu menyatakan Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.  Dewan Pengawas KPK memutuskan, menjatuhkan sanksi berat terhadap Lili Pintauli Siregar berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan atau sebesar Rp 1,848 juta.

Dugaan Gratifikasi Lili, Dewas KPK Periksa Perwakilan PT Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/nicke-fedrik.jpg" alt="Dirut Pertamina Nicke Widyawati. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirut Pertamina Nicke Widyawati. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsudin Haris mengaku, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tidak hadir dalam pemeriksaan pada Kamis (21/4) ini.  Adapun sedianya Nicke Widyawati diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.  "Menurut info yang saya terima Dirut Pertamina tidak hadir," ujar Syamsuddin kepada JawaPos.com, Kamis (21/4).  Sementara terpisah, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hotarangan menjelaskan, Nicke Widyawati meminta agar pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan penundaan pada hari ini.  "Saya dapat laporan yang bersangkutan minta ditunda dan dijadwal ulang," kata Tumpak.  Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK.Hal ini karena diduga menerima fasilitas dari PT Pertamina, berupa tiket menonton MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort.  Adapun, Lili Puntauli Siregar juga sudah pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Pada 30 Agustus 2021, Dewan Pengawas KPK menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sehingga dijatuhi sanksi berat.  Dewan Pengawas KPK kala itu menyatakan Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.  Dewan Pengawas KPK memutuskan, menjatuhkan sanksi berat terhadap Lili Pintauli Siregar berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan atau sebesar Rp 1,848 juta. Belakangan, Lili juga dinyatakan berbohong oleh Dewas KPK saat menggelar konferensi pers, membantah berkomunikasi dengan pihak berperkara, Bupati Tanjungbalai, M. Syahrial.

Dipanggil, Dirut Pertamina Tidak Hadiri Pemeriksaan Dewas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau kepada pejabat negara dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menolak berbagai bentuk gratifikasi, pada momentum Hari Raya Idul Fitri 2022 ini.  Namun di satu sisi, insan lembaga antirasuah lainnya, yakni Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan menerima gratifikasi dari PT Pertamina (Persero), menerima fasilitas meninap di hotel dan menonton MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat.  Menanggapi hal tersebut, Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra mengatakan edaran KPK dirasa bertentangan dengan kenyataannya, karena harapan dari surat edaran ini dirasa kurang efektif, hanya terkesan formalitas saja.  "Karena secara personel salah satu komisioner KPK saat ini juga melakukan dugaan gratifikasi. Ini bertentangan dengan kenyataannya dan terkesan tidak selaras," ujar Azmi kepada JawaPos.com, Kamis (21/4).  Menurut Azmi, imbauan KPK yang berisi kata-kata norma itu harus terwujud dalam bentuk berupa kerja, karya, dan kenyataannya. Sehingga insan dalam tubuh KPK sendiri harus clear.  "Semestinya KPK selesaikan dulu dugaan gratifikasi salah satu komisionernya, baru buat edaran yang melarang gratifikasi, karena kalau masih didapati ketidakselarasan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik khususnya ASN," katanya.  Azmi mengatakan, tentunya akan menjadi pertanyaan bagi publik imbauan dan adanya surat edaran larangan bagi ASN dan pejabat negara tidak menerima gratifikasi pada Lebaran 2022. Sebab saat ini Lili Pintauli Siregar terseret dalam kasus dugaan gratifikasi.  "Kalau KPK mengeluarkan suatu edaran yang berisi aturan larangan bagi ASN, namun disisi lain di dalam organ komisoner KPK sendiri ada tumbuh perilaku dugaan gratifikasi yang belum selesai. Ini akan bisa jadi tanda tanya publik," ungkapnya.  Karena itu, Azmi mengungkapkan, Komisioner KPK sendiri yang terlebih dulu harus patuh, tunduk bila ingin mendapat sambutan positif dan rasa hormat orang lain. Serta menjadi kewajiban bagi KPK lah untuk jadi panutan publik dalam hal ini ASN, harus tegas.  "Seharusnya KPK menyelesaikan atau mengakui dulu ada perilaku komisioner dengan dugaan gratifikasi dan KPK minta maaf, bukan pura-pura tidak ada yang terjadi, malah buat edaran mengimbau ke ASN agar tidak gratifikasi," tegasnya.  Diketahui, menjelang momentum Hari Raya Idul Fitri 2022, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati mengimbau kepada pejabat negara dan seluruh ASN untuk menolak berbagai bentuk gratifikasi.  Ipi meminta kepada pimpinan Kementerian Lembaga dan Pemeringah Daerah (KLPD), pimpinan BUMN dan BUMD untuk memberikan imbauan agar pegawainya tidak menerima gratifikasi Lebaran dalam bentuk uang, parsel dan yang lainnya.  Ipi menambahkan, jika ada pejabat negara atau ASN yang mendapatkan bingkisan Lebaran, maka bisa melaporkannya ke lembaga antirasuah.  Selain itu, Ipi menegaskan para ASN juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya, baik secara lisan atau tertulis.  Sementara di satu sisi, adanya laporan terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Dewan Pengawas KPK. Itu karena Lili diduga menerima fasilitas dari PT Pertamina berupa tiket menonton MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort.

Imbauan KPK Tolak Gratifikasi Berbanding Terbalik dengan Perilaku Lili

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gratifikasi Nonton MotoGP

Berita Terkini