<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/dirut-asdp-2795344046.jpg" alt="Ira Puspadewi memastikan komitmen ASDP untuk meningkatkan kesetaraan gender khususnya di dunia kemaritiman." width="100%">
<figcaption>Ira Puspadewi memastikan komitmen ASDP untuk meningkatkan kesetaraan gender khususnya di dunia kemaritiman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, kini bernapas lega. Hal ini setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan surat rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi dan direksi lainnya, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Keputusan tersebut diberikan setelah Ira dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerja sama bisnis serta proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan keputusan rehabilitasi itu merupakan tindak lanjut setelah menerima aspirasi publik yang disampaikan kepada DPR dan kemudian dikaji oleh Komisi III. &ldquo;Setelah DPR menerima berbagai aspirasi dari masyarakat serta sejumlah kelompok, kami meminta komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap proses penyelidikan yang berlangsung sejak Juli 2024,&rdquo; kata Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11). Menurutnya, hasil kajian tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah. Setelah melalui komunikasi dan pertimbangan, Presiden Prabowo memutuskan memberikan rehabilitasi bagi ketiga nama tersebut. &ldquo;Alhamdulillah, pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga orang itu,&rdquo; tutur Dasco. Pemberian rehabilitasi oleh Presiden Prabowo tercatat dilakukan untuk kedua kalinya dalam dua pekan terakhir.&nbsp; Sebelumnya, Presiden Prabowo juga memberikan rehabilitasi kepada dua guru di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang sempat terancam diberhentikan akibat tuduhan pungutan liar terhadap orang tua siswa untuk membayar tenaga honorer. Lantas apa pengertian rehabilitasi? Pengertian Rehabilitasi Rehabilitasi berasal dari istilah Latin habilitare yang berarti membuat menjadi baik. Rehabilitasi dipahami sebagai pengembalian hak dan kewenangan hukum seseorang yang hilang akibat suatu putusan, baik melalui keputusan hakim maupun ketentuan khusus yang berlaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rehabilitasi dimaknai sebagai upaya memulihkan kembali kedudukan, kondisi, atau nama baik seseorang seperti keadaan semula. Inti dari rehabilitasi terletak pada pemulihan martabat atau kehormatan, yang tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga pada pengakuan masyarakat. Selain itu, rehabilitasi juga diartikan sebagai bentuk pengembalian wewenang hukum yang hilang karena suatu putusan khusus, dan hal ini menjadi karakter yang membedakannya dengan grasi dalam arti yang sesungguhnya. Dalam sistem hukum Indonesia, Presiden berwenang memberikan rehabilitasi. Ketika seseorang memperoleh rehabilitasi, nama baik serta hak-haknya secara resmi dipulihkan dan diumumkan kepada publik, sehingga status sosial dan kehormatannya kembali seperti sebelum dijatuhi putusan. Perbedaan dengan Grasi, Amnesti dan Abolisi Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, grasi merupakan kewenangan Presiden untuk memberikan pengampunan kepada seseorang yang telah dijatuhi pidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Pengampunan tersebut dapat berupa penghapusan, pengurangan, ataupun perubahan jenis sanksi pidana yang telah dijatuhkan. Berbeda dengan grasi, amnesti adalah hak Presiden untuk menghapuskan sifat pidana dari suatu perbuatan, baik terhadap individu maupun sekelompok orang. Orang yang menerima amnesti dianggap tidak pernah melakukan tindak pidana. Pemberian amnesti umumnya terkait tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas politik. Sementara, abolisi adalah kewenangan Presiden untuk menghentikan atau meniadakan proses penuntutan terhadap suatu perkara pidana. Meskipun tidak menghilangkan sifat pidananya, Presiden dapat memutuskan bahwa tidak dilakukan penuntutan atas perbuatan tersebut dengan mempertimbangkan alasan tertentu.&nbsp; &nbsp;

Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo, simak perbedaan dengan grasi dan amnesti.

Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Dapat Rehabilitasi, Lalu Apa Bedanya dengan Grasi, Amnesti, dan Abolisi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/terima-grasi-komisi-iii-dorong-antasari-bongkar-kasusnya_m_104836.jpeg" alt="Antasari Azhar" width="100%">
<figcaption>Antasari Azhar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dikabarkan meninggal dunia, pada Sabtu (8/11). Kabar duka itu disampaikan kuasa hukum Antasari, Boyamin Saiman. "Betul, barusan konfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain dan pengurus Masjid Assyarif, memang akan dilaksanakan salat jenazah Pak Antasari ba'da Ashar," kata Boyamin kepada JawaPos.com. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) itu menyampaikan, rencananya jenazah Antasari Azhar akan disalatkan di Masjid As-Syarif, BSD, Tangerang Selatan, pada sore ini. <h3>Profil Antasari Azhar</h3> Antasari Azhar dikenal luas sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2009. Antasari merupakan pria kelahiran Pangkalpinang, Bangka Belitung, pada 18 Maret 1953. Pendidikan Antasari dimulai dari SD dan SMP di Pangkal Pinang, SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, serta mengeyam pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang (1981).&nbsp; Antasari memulai kariernya sebagai seorang Jaksa. Beberapa posisi penting pernah dijabatnya, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kepala Bagian Kepegawaian di Kejaksaan Agung, Direktur Penuntutan di Kejaksaan Agung, hingga Staf Ahli Jaksa Agung. Kariernya semakin tinggi, hingga berhasil terpilih menjadi Ketua KPK pada Desember 2007 menggantikan Taufiequrachman Ruki. Di bawah kepemimpinannya, KPK melakukan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) besar dan memperkuat citra lembaga antikorupsi di mata publik. <h3>Kasus hukum dan kontroversi</h3> Karier cemerlang Antasari terhenti pada 2009 ketika ia terjerat dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Ia kemudian dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini menyita perhatian publik karena melibatkan figur tinggi KPK dan menimbulkan banyak spekulasi politik. Antasari sendiri selalu menyatakan bahwa ia tidak bersalah dan menjadi korban rekayasa hukum. Setelah menjalani sekitar 7 tahun penjara, Antasari mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo pada 2017, yang mengurangi masa hukumannya. Meski sempat jatuh karena kasus hukum, banyak pihak menilai Antasari sebagai figur cerdas dan berani, terutama dalam upayanya memimpin lembaga antikorupsi.&nbsp;

Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, meninggal dunia, meninggalkan jejak kontroversial dan kenangan di masyarakat.

Profil Mantan Ketua KPK Antasari Azhar: Pernah Terlibat Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen hingga Dapat Grasi dari Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/trump-cz-161135824.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kiri) dan pendiri Binance Changpeng Zhao." width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kiri) dan pendiri Binance Changpeng Zhao.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar pengampunan dari Presiden Donald Trump untuk pendiri Binance, Changpeng &ldquo;CZ&rdquo; Zhao, memicu euforia di pasar Kripto. Token BNB melonjak hampir 6% pada Kamis (23/10) setelah pengumuman resmi tersebut, menambah kapitalisasi pasarnya hingga melampaui USD 157 miliar atau sekitar Rp 2.590 triliun. Dikutip dari News.Bitcoin, Jumat (24/10), harga BNB yang semula berada di kisaran USD 1.060 (Rp 17,49 juta) tiba-tiba melesat ke USD 1.148 (Rp 18,94 juta) hanya dalam waktu 30 menit, sebelum akhirnya stabil di sekitar USD 1.130 (Rp 18,65 juta). Lonjakan kilat ini menjadikan BNB sebagai aset digital terbesar keempat di dunia, melampaui XRP. Kabar grasi ini datang sehari setelah laporan resmi dari Gedung Putih yang mengonfirmasi bahwa Trump telah menandatangani pengampunan penuh bagi CZ. Grasi tersebut menghapus vonis 2023 yang dijatuhkan kepada pendiri Binance atas pelanggaran Bank Secrecy Act dan memulihkan hak sipilnya, termasuk izin untuk kembali berbisnis di Amerika Serikat. Dalam pernyataannya di media sosial, CZ menulis: &ldquo;Saya sangat berterima kasih atas grasi ini dan kepada Presiden Trump karena menegakkan keadilan dan mendukung inovasi. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu menjadikan Amerika sebagai Ibu Kota Kripto dunia.&rdquo; Pernyataan itu segera memicu optimisme di pasar. Banyak pelaku menilai langkah Trump ini sebagai sinyal kebijakan pro-kripto yang lebih ramah terhadap industri blockchain di Amerika Serikat. Yang menarik, tidak hanya harga BNB yang naik, tapi juga kisah salah satu pengguna platform prediction market Polymarket yang berhasil mencetak keuntungan besar. Sebelum pengumuman, peluang Trump memberikan grasi kepada CZ sebelum 31 Oktober anjlok dari 50% menjadi hanya 5%, membuat banyak trader melepas posisi mereka. Namun, satu bettor tetap bertahan dan ketika pengumuman resmi keluar, ia dilaporkan meraup hampir USD 1 juta (Rp 16,5 miliar) dalam sekejap. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana informasi politik bisa menjadi katalis kuat dalam pasar aset digital, terutama bagi token yang terkait langsung dengan sosok berpengaruh seperti CZ. Tak hanya BNB yang merespons kabar tersebut. Token Aster (ASTER), yang juga dikaitkan dengan proyek-proyek di bawah lingkup Binance, ikut melonjak lebih dari 12%, menembus USD 1,08 (Rp 17.820). Padahal sehari sebelumnya, Aster sempat jatuh di bawah USD 1,00 (Rp 16.500) untuk pertama kalinya sejak 20 September. Kenaikan Aster ini memperkuat pandangan bahwa investor melihat grasi CZ sebagai momentum pemulihan reputasi ekosistem Binance. Analis menilai, langkah Trump bisa memicu arus modal baru ke proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan tersebut. Para pengamat menilai keputusan Trump ini bukan sekadar langkah hukum, tetapi juga sinyal politik yang berpotensi mengubah arah regulasi aset digital di Amerika Serikat. Dengan sikap yang lebih akomodatif terhadap Kripto, pemerintahan Trump tampak berupaya memposisikan Amerika sebagai pusat global untuk inovasi blockchain. Meskipun belum ada respons resmi dari Binance terkait lonjakan harga BNB dan Aster, pelaku pasar menilai momentum ini bisa menjadi awal dari fase pemulihan panjang untuk aset-aset terkait CZ, setelah sempat terpuruk selama dua tahun terakhir.

BNB melonjak 6% usai Trump beri grasi pada CZ Binance, membuat satu trader Polymarket untung Rp 16,5 miliar.

Trump Ampuni Pendiri Binance, BNB Langsung Meroket dan Aster Ikut Terbang 12%!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/Screenshot_20240613-145740-665515589.jpg" alt="Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon. (JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polri mengungkap, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 pernah mengajukan grasi kepada presiden. Namun, tidak ada satu pun grasi yang dikabulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). &rdquo;7 terpidana itu ketika Juni tanggal 24 tahun 2019 mengajukan grasi,&rdquo; kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Kamis (20/6). Dalam permohonan grasi itu, para terpidana mengakui perbuatannya membunuh Vina dan Eki. Surat pun dibuat perorangan secara terpisah, lengkap dengan tanda tangan para terpidana. &rdquo;Tujuh-tujuhnya menyatakan mengakui bahwa telah berbuat salah dan menyesali akibat perbuatannya,&rdquo; imbuh Sandi Nugroho. Atas dasar itu, Polri enggan menanggapi pernyataan dari berbagai pihak yang bersifat asumsi. Sebab, penyidik bekerja sesuai alat bukti. &rdquo;Ini juga menjadi salah satu bukti dari penyidik untuk bisa mendapatkan informasi secara utuh, bukan katanya, tetapi ini lho faktanya,&rdquo; ucap Sandi. Sebelumnya, DPO&nbsp;Pegi&nbsp;Setiawan alias Perong&nbsp;alias Robi resmi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan&nbsp;Vina&nbsp;Dewi Arsita alias&nbsp;Vina&nbsp;Cirebon. Hal itu diungkap usai Polda Jawa Barat melakukan konferensi pers usai menangkap&nbsp;Pegi&nbsp;beberapa waktu lalu di kawasan Bandung. Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abast mengatakan,&nbsp;Pegi&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti dari yang bersangkutan.&nbsp; Pegi&nbsp;terbukti melanggar pasal berlapis. Yakni pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. &rdquo;Dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun,&rdquo; tegas Jules kepada wartawan dalam konferensi pers, Minggu (26/5).

Polri mengungkap, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 pernah mengajukan grasi kepada presiden akui bersalah

Polri Sebut 7 Terpidana Pembunuhan Vina Cirebon Pernah Ajukan Grasi, Akui Mereka Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/diminta-jangan-berharap-putusan-pt-dki-jakarta-jessica-bersedih_m_115832.jpeg" alt="Jessica Kumala Wongso. Jumat (10/11), tim pengacara Jessica Wongso akan menggelar acara Doa Bersama dan Solidaritas untuk Jessica Kumala Wongso." width="100%">
<figcaption>Jessica Kumala Wongso. Jumat (10/11), tim pengacara Jessica Wongso akan menggelar acara Doa Bersama dan Solidaritas untuk Jessica Kumala Wongso.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali diperbincangkan publik pasca perilisan film Netflix berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso. Merespons hal tersebut, pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, sempat meminta sahabat Mirna Salihin itu untuk mengajukan grasi ke Presiden RI. "Tiga tahun yang lalu saya bicara dengan Jessica, dengan hati-hati saya katakan, saya hanya karena kasihan saja, walaupun saya nggak setuju, tapi saya iseng-iseng tanya, 'Jessica, seandainya saya bisa yakinkan presiden atau otoritas yang lain berdasarkan bukti-bukti hukum, agar kamu bisa dibebaskan dengan mengajukan Grasi, mau nggak?'," ucap Otto Hasibuan, dikutip dari YouTube Karni Ilyas Club, pada Jumat (6/10). Menangapi hal tersebut, Jessica Wongso kemudian balik bertanya kepada Otto tentang syarat pengajuan grasi tersebut. "Syaratnya kau harus mengaku, minta ampun sama Presiden," jawab Otto. Mendengar hal itu, Jessica Wongso tidak tertarik untuk melakukan grasi. Ia bersikukuh tidak akan meminta maaf atas kesalahan yang tidak dia perbuat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013052842/jessica-wongso-disebut-tertangkap-garuk-celana-karena-sianida-otto-hasibuan-itu-rekayasa-cctv">Jessica Wongso Disebut Tertangkap Garuk Celana karena Sianida, Otto Hasibuan: Itu Rekayasa CCTV</a> "Dia bilang, 'Om, maaf, saya tidak akan mau minta ampun, saya tidak mau mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan'," tutur Otto. Selain itu, beberapa hari yang lalu, Otto mengunjungi Jessica yang kini sedang menjalani masa tahanan. Ia pun bertanya tentang hal yang sama, yakni membujuk Jessica Wongso agar mengakui kesalahannya. "Lima hari atau tiga hari lalu saya bicara lagi sama Jessica. Karena waktu itu saya pikir waktu itu masih baru di dalam (lapas), belum tahu rasa sakitnya di dalam, setelah 7 tahun ini, siapa tahu kau berubah karena sudah terlalu menderita di dalam," ujar Otto. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013052150/otto-hasibuan-bersuara-terkait-celana-jessica-wongso-dibuang-bukan-begitu-kisahnya">Otto Hasibuan Bersuara Terkait Celana Jessica Wongso Dibuang : Bukan Begitu Kisahnya</a> Namun tak disangka, jawaban Jessica masih sama dengan 3 tahun yang lalu. "Jessica, yang kedua kali lagi saya tanya, mau enggak kamu untuk (ngaku)? (Jessica bilang) 'Om jangan tanya-tanya itu lagi, biarkan saya di sini, mau 10 tahun atau seumur hidup, nggak apa-apa. Kalau memang Om minta saya mengakui perbuatan yang nggak saya lakukan, saya tidak mau lakukan'," tutupnya. Jawaban Jessica tersebut, sontak membuat Otto Hasibuan terharu hingga meneteskan air mata.

Jessica Wongso tidak tertarik untuk melakukan grasi. Ia bersikukuh tidak akan meminta maaf atas kesalahan yang tidak dia perbuat.

Otto Hasibuan Ungkap Jessica Wongso Tak Mau Minta Ampun dan Tak Mau Akui Perbuatan yang Tak Pernah Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/Jesica-Sianida-3394373565.jpg" alt="Kasus pembunuhan menggunakan sianida oleh Jessica Wongso pada tahun 2016 sempat menggegerkan publik." width="100%">
<figcaption>Kasus pembunuhan menggunakan sianida oleh Jessica Wongso pada tahun 2016 sempat menggegerkan publik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hotman Paris menyoroti putusan pengadilan atas kasus kopi sianida yang menempatkan Jessica sebagai satu-satunya pihak bersalah. Melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Rabu (4/10), Hotman Paris memberikan suatu usulan kepada pihak Jessica kasus Kopi Sianida, baik kepada pendukungnya atau keluarganya, agar Jessica bisa bebas. Awalnya, Hotman Paris mengakui, Jessica sudah tidak bisa menempuh upaya hukum melalui peradilan, agar bisa bebas dari kasus kopi sianida. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013044228/geger-ayah-mirna-salihin-keceplosan-sebut-punya-botol-sianida-yang-dipakai-jessica-wongso">Geger! Ayah Mirna Salihin Keceplosan Sebut Punya Botol Sianida yang Dipakai Jessica Wongso</a> Pasalnya, Hotman Paris mengatakan, kasus yang terjadi pada 6 Januari 2016 itu suda sampai pada tingkat putusan PK, artinya sudah tidak bisa dirubah. Menurutnya, PK atau peninjauan kembali adalah putusan tertinggi, tidak ada PK di atas PK, tidak ada PK dua kali karena upaya hukum sudah final. Namun, Jessica masih memiliki peluang untuk bebas dari jerat hukum, dengan menempuh cara di luar pengadilan, yaitu mengajukan grasi ke Presiden. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013040189/the-power-of-emak-emak-jessica-mila-dan-nycta-gina-ungkap-pengalaman-pakai-daster">The Power of Emak-emak, Jessica Mila dan Nycta Gina Ungkap Pengalaman Pakai Daster</a> &ldquo;Kalau benar anda mau menyelamatkan Jessica kasus kopi sianida, satu-satunya cara adalah mengajukan grasi ke Presiden. Tentu kalau grasi ke Presiden harus mengaku bersalah,&rdquo; kata pengacara kondang itu. Menurut Undang-undang Nomor 5/2010, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden Indonesia. Namun sebelum melakukan grasi, ia menggaris bawahi untuk memastikan terlebih dahulu apakah Jessica akan benar diampuni oleh Presiden. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013037000/wawancara-jessica-wongso-di-film-dokumenter-distop-ditjenpas-ungkap-alasannya">Wawancara Jessica Wongso di Film Dokumenter Distop, Ditjenpas Ungkap Alasannya</a> Karena itu, pihak Jessica melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, seperti tim dari Presiden di belakang layar, untuk memastikan Jessica mendapat pengampunan dari Presiden. &ldquo;Tapi tentu dengan catatan di belakang layar sudah ada komitmen akan dikabulkan grasinya tersebut. Kenapa? Grasi artinya mengakui perbuatan,&rdquo; kata Hotman Paris. Kemudian ia mengajarkan bagi yang ingin membebaskan Jessica agar ramai-ramai mengajukan grasi ke Presiden, bisa dengan cara men-tag instagram ke Presiden. &ldquo;Kalau memang anda mau Jessica bebas, beramai-ramailah memohon ke Presiden atau tag Instagram Presiden dan Istana. Itu satu-satunya cara. Tentu kalau grasi harus mengaku bersalah, tapi bisa langsung bebas,&rdquo; tuturnya. Pasalnya, putusan peradilan yang menetapkan Jessica sebagai tersangka bukan berdasarkan dua alat bukti langsung, tetapi hanya pertimbangan hakim yang murni berdasarkan perkiraan atau probability. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013033916/spekulasi-kasus-kopi-sianida-muncul-lagi-lewat-ice-cold-murder-coffee-and-jessica-wongso">Spekulasi Kasus Kopi Sianida Muncul Lagi Lewat Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso</a> Menurutnya, putusan berdasarkan kemungkinan masih bisa dibantah atau diperdebatkan menggunakan probabilitas yang lain, tapi karena sudah sampai tahap PK maka sudah menjadi putusan hukum.

Hotman Paris memberikan suatu usulan kepada pihak Jessica kasus Kopi Sianida, baik kepada pendukungnya atau keluarganya, agar Jessica bebas.

Soroti Putusan Pengadilan Soal Kasus Kopi Sianida Jessica, Hotman Paris: Masih Ada Satu Cara Agar Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/donald-trump-dan-milenia.jpg" alt="MENGHITUNG HARI: Presiden Donald Trump mendengarkan putrinya Ivanka Trump berpidato dalam kampanye rapat umum di Bandara Regional Kenosha pada 2 November 2020 di Kenosha, Wisconsin. (SCOTT OLSON/GETTY IMAGES/AFP)" width="100%">
<figcaption>MENGHITUNG HARI: Presiden Donald Trump mendengarkan putrinya Ivanka Trump berpidato dalam kampanye rapat umum di Bandara Regional Kenosha pada 2 November 2020 di Kenosha, Wisconsin. (SCOTT OLSON/GETTY IMAGES/AFP)</figcaption>
</figure>Ketika mendengar kabar bahwa Presiden AS Donald Trump kalah pemilu, pakar politik sudah memprediksi aksi koboi dilakukan. Salah satunya, aksi tebar grasi. Kabarnya, Trump bahkan siap memberikan jubah kebal hukum kepada dirinya sendiri.  ---  JIKA Trump ditanya lembaga eksekutif mana yang bisa dipercaya, Departemen Kehakiman pasti jadi salah satunya. Di sana ada Jaksa Agung AS William Barr yang terbukti loyal menuruti semua perintah Trump. Karena itu, Trump marah besar ketika Barr menyatakan bahwa tak ada kecurangan yang terjadi di pemilu.  Tak cukup sampai di situ, Departemen Kehakiman kembali memunculkan satu lagi bom waktu. Dokumen 20 halaman yang menunjukkan laporan penyelidikan. Kasusnya adalah dugaan penyuapan kepada Gedung Putih demi mendapat pengampunan. ”Investigasi mengenai pengampunan hanyalah fake news,” sanggah Trump via Twitter Selasa (1/12).  Sebenarnya dokumen itu belum bisa memastikan Trump terlibat dalam kasus tersebut. Dokumen yang dirilis tersebut penuh sensor. Yang dijelaskan adalah praktik pelobi dan pengacara untuk mendekati pejabat Gedung Putih. Mereka mengungkapkan bahwa sejumlah terdakwa atau napi menjadi pendonor atau didukung donor partai. ”Mereka menekankan kontribusi pada masa lalu dan menjanjikan sumbangan politik yang lebih besar,” tulis Departemen Kehakiman dalam laporan yang dikutip Agence France-Presse.  Meski belum jelas, semua mata langsung tertuju ke Trump. Sebab, laporan itu muncul saat masa jabatan Trump tak sampai enam minggu. Sumber internal menyebut bahwa Trump sedang mempertimbangkan penetapan grasi dalam jumlah yang banyak. Nama-nama calon penerima grasi pun sudah ada. Misalnya, Paul Manafort yang dihukum tujuh tahun penjara karena kejahatan finansial seperti penggelapan pajak dan pencucian uang. Ada juga George Papadopoulos yang sudah mengaku bersalah karena memberikan keterangan palsu kepada FBI.  Atau, Rudy Giuliani yang sekarang sibuk mengurus gugatan Trump mengenai kecurangan pemilu. Giuliani sudah lama dikaitkan dengan skandal Ukraina untuk menggali borok Joe Biden. Dua rekan bisnisnya, Lev Parnas dan Igor Fruman, ditangkap tahun lalu.  Bagi Trump, proses itu mudah. Dia sudah meringankan hukuman untuk Roger Stone sehingga kawan lamanya tersebut bisa menghindari jeruji besi. Dia juga memberikan grasi penuh kepada Michael Flynn, mantan penasihat keamanan nasional AS, sebelum hakim menjatuhkan hukuman. Grasi keduanya menuai kritik karena dianggap upaya melindungi kroni.  ”Mudah sekali memahami bagaimana Trump mempertimbangkan grasi,” ujar profesor hukum dari Michigan State University Brian Kalt kepada Associated Press. <ul> 	<li>Baca Juga: <a class="d-block" title="Guru Asal India Jadi Guru Terbaik Dunia" href="https://www.jawapos.com/internasional/05/12/2020/guru-asal-india-jadi-guru-terbaik-dunia/">Guru Asal India Jadi Guru Terbaik Dunia</a></li> </ul> Memang Trump bukanlah presiden pertama yang menyebar grasi kontroversial menjelang lengser. Bill Clinton pernah mengampuni Marc Rich, miliarder sekaligus pendonor besar Demokrat yang didakwa penggelapan pajak. Bahkan, Barack Obama membebaskan mantan agen intel Chelsea Manning sebelum lengser. Manning sebelumnya divonis 35 tahun penjara karena membocorkan rahasia negara.  Namun, bukan Trump namanya kalau tak mendobrak norma biasa. Menurut Pew Research Center, Trump sebenarnya punya rasio pengampunan yang paling ketat. Di antara 10 ribu pengajuan, hanya 44 kasus alias 0,5 persen yang diberi pengampunan.  Kalt menegaskan, Trump tak lantas tidak tegas. Selama ini mayoritas penerima pengampunan di setiap rezim penjahat tak punya nama besar. Sebab, setiap presiden menerima hasil evaluasi dari kumpulan pengacara dan pakar hukum dalam pemberian grasi. Namun, Trump berbeda.  ”Intinya, siapa yang dirasa perlu dibebaskan langsung dapat pengampunan. Tak ada evaluasi atau pengawasan,” ungkapnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a class="d-block" title="Rencana Joe Biden Usai Dilantik, Wajib Bermasker di 100 Hari Pertama" href="https://www.jawapos.com/internasional/05/12/2020/rencana-joe-biden-usai-dilantik-wajib-bermasker-di-100-hari-pertama/">Rencana Joe Biden Usai Dilantik, Wajib Bermasker di 100 Hari Pertama</a></li> </ul> Karena itulah, nama penerima grasi Trump selalu dikenal. Salah seorang calon penerima grasi bakal menjadi yang paling terkenal. Donald John Trump. Ya, menurut New York Times, Trump sedang mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan hukum kepadanya sebelum lengser.  Satu-satunya presiden yang mendapatkan grasi adalah Richard Nixon. Namun, itu pun diberikan Gerald Ford, penerusnya. Pertanyaannya, apakah presiden bisa mengampuni dirinya sendiri? ”Mengampuni diri sendiri merupakan hal yang sangat cocok bagi Trump. Sekaligus hal paling korup yang presiden bisa lakukan,” sorot anggota Kongres Demokrat Adam Schiff.  SEJUMLAH NAMA YANG DIAMPUNI TRUMP  Alice Johnson: Dihukum 20 tahun penjara pada 1996 karena terlibat dengan jaringan penjual kokain.  Michael Flynn: Flynn, mantan penasihat keamanan nasional di bawah pemerintahan Trump, digugat karena berbohong kepada penyidik mengenai pertemuannya dengan diplomat Rusia.  Susan B. Anthony: Susan adalah mendiang aktivis hak perempuan yang dihukum pada 1872 karena mencoblos secara ilegal. Trump memberikan pengampunan setelah melihat statusnya sebagai terhukum.  Joseph Michael Arpaio: Arpaio merupakan sheriff di Arizona hingga 2017. Dia dihukum karena melakukan penindakan keras kepada imigran ilegal. Sebelum hakim membacakan vonis, Trump memberikan grasi pada Agustus 2017.  Lewis ”Scooter” Libby: Scooter dihukum pada 2007 karena kesaksian palsu dan upaya menghalangi hukum atas kasus pembocoran identitas agen CIA. Presiden George W. Bush sudah memotong masa hukumannya sebanyak 30 bulan. Namun, Trump memberikan grasi penuh pada 2018.  Dinesh D’Souza: Penulis konservatif Dinesh D’Souza dihukum lima tahun penjara pada 2014 karena menyalurkan dana kampanye ilegal kepada politisi New York. Trump memberikan grasi penuh pada 2018.  Bernard Kerik: Komisioner Kepolisian New York tersebut mendapatkan grasi penuh atas delapan dakwaan yang didapat pada 2010.  Roger Stone: Sekutu Trump dihukum 40 bulan penjara dan denda USD 20 ribu (Rp 282 juta) pada Februari lalu karena berbohong kepada Kongres AS dan manipulasi saksi. Trump mengurangi hukuman penjara menjadi 24 bulan pengawasan dan pengabdian komunitas selama 250 jam pada Juli lalu.  Sumber: The Sun dan BBC.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jwch9usj26s

Obral Grasi Donald Trump sebelum Lengser Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KERUSUHAN-RUTAN-SIAK_MHD-AKHWAN_Riau-Pos-1.jpg" alt="EVAKUASI NAPI: Pasca kerusahan di Rutan Siak, Riau, Sabtu (11/5) dini hari, pada penghuni rutan dipindahkan ke lapas terdekat. (MHD AKHWAN/Riau Pos/JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>EVAKUASI NAPI: Pasca kerusahan di Rutan Siak, Riau, Sabtu (11/5) dini hari, pada penghuni rutan dipindahkan ke lapas terdekat. (MHD AKHWAN/Riau Pos/JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta pemerintah untuk memperbaiki sarana pelengkap di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini dilakukan agar tidak sembarang memberikan grasi untuk terpidana korupsi karena alasan kesehatan.   "Saya pikir diberesin sarananya dahulu. Jadi, orang juga dipenjara seperti di rumah. idealnya begitu," kata Saut di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).   Saut menyampaikan, lengkapnya fasilitas Lapas membuat pemerintah tidak bisa mengobral grasi kepada narapidana korupsi. Selain itu, hal ini menandakan pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.  "Itu lebih elegan daripada alasan kesehatan dan pemerintah mengurangi tahanannya. Itu lebih elegan memperbaiki sarana," ucap Saut.  Saut menilai, pemerintah mempunyai uang untuk melengkapi sarana di Lapas. Bahkan, kata dia, banyak dokter yang siap untuk memberi pelayanan kesehatan terhadap narapidana korupsi.  "Kalau memang pendekatannya kemanusiaan dan kesehatan. Jangan anda buat penyelesaian satu kemudian menimbulkan masalah lain," tukasnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan, Annas Maamun. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung tentang kesehatan Annas, sehingga Presiden Jokowi memberikan grasi.  Menurut Mahfud, kondisi kesehatan Annas sudah menurun dan sehari-hari memakai alat bantu pernapasan.  "Dia (Anas) kan, sudah pakai oksigen setiap hari. Kemudian sakit-sakitan dan banyak lagi penyakitnya," pungkas Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (29/11).

Dibanding Obral Grasi, KPK Usul Pemerintah Perbaiki Fasilitas Lapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Presiden-Jokowi-Jenguk-Wiranto-di-RSPAD-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi Menko Polhukam Wiranto mulai membaik pasca" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi Menko Polhukam Wiranto mulai membaik pasca</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi terhadan mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Hal ini pun mengundang tanya. Hal itu karena kepala negara tersebut memberikan grasi ke koruptor.  Lantas sampai saat ini Presiden Jokowi sudah memberikan grasi ke siapa saja. Berikut rangkuman data yang dihimpun JawaPos.com pun.  1. Antasari Azhar Presiden Jok‎owi pertama kalinya memberikan grasi di awal tahun 2017 kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar.‎ Grasi itu membuat hukuman yang diterima Antasari berkurang, dari 18 tahun menjadi 12 tahun.  Sebelumnya pada 2010 silam, mantan Ketua KPK ini mendapatkan vonis 18 tahun penjara atas dugaan pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain.   2. Neil Bantleman Pada 19 Juni 2019, mantan guru Jakarta Internasional School (JIS) Neil Bantleman diberian grasi oleh Presiden Jokowi. Melalui Keputusan Presiden Nomor 13/G Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019, grasi yang diberikan Jokowi atas dasar kemanusiaan.  Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ade Kusmato‎ membenarkan grasi yang telah diberikan dari Jokowi kepada Bantleman. Grasi itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/G Tahun 2019 tertanggal 19 Juni 2019. Hukuman mantan guru JIS itu berkurang dari 11 tahun menjadi 5 tahun dan 1 bulan penjara serta denda Rp 100 juta.  Ade menyebut Neil sudah bebas dari Lapas Klas 1 Cipinang sejak 21 juni 2019. Neil pun sudah membayar denda sebesar Rp 100 juta itu. Setelah bebas Neil diserahterimakan kepada pihak imigrasi dan langsung dipulangkan ke negaranya.  3. Annas Maamun Presiden Jokowi belum lama ini memberikan grasi satu tahun dari total tujuh tahun hukuman penjara kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Sehingga, Annas akan bebas pada 2020 mendatang.  Hal ini pun dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto. Menurutnya, Annas akan bebas pada akhir 2020 mendatang.  Ade menjelaskan, grasi yang diberikan Presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari pidana penjara tujuh tahun menjadi pidana penjara selama enam tahun.  Annas Maamun divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015 karena terbukti melakukan korupsi alih fungsi lahan sawit. Namun, ditingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) menambah hukuman terhadap Annas Maamun jadi tujuh tahun penjara.‎

Tiga Kali Presiden Beri Grasi, 1 ke Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/12136_29875_Annas-Maamun.jpg" alt="Mantan Gubernur Riau Annas Maamun." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Riau Annas Maamun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberian grasi dari Presiden Joko Widodo terhadap koruptor yang juga mantan Gubernur Riau Annas Maamun menuai kritik. Pemberian grasi terhadap koruptor alih fungsi lahan itu hanya berdasar pada kondisi kesehatan yang bersangkutan.  Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menyesalkan langkah Jokowi yang memberikan grasi terhadap Annas. Menurutnya, pemberian grasi terhadap koruptor tidak ada manfaatnya.  "Memberikan grasi kepada terpidana korupsi itu tidak memberikan manfaat apa pun kepada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Dadang dikonfirmasi, Rabu (27/11).  Dadang menilai, pemberian grasi terhadap terpidana koruptor justru akan melemahkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan, Jokowi harus menjelaskan secara terbuka terkait alasan pemberian grasi kepada Annas.  Sebaiknya hal demikian disampaikan secara terbuka alasan-alasan pemberian grasi tersebut," kata dia.  Dadang menyatakan, pihaknya hingga kini belum menerima informasi terkait alasan pemberian terhadap mantan Gubernur Riau tersebut. Namun, grasi itu tetap menjadi hak prerogatif presiden.  "Menurut saya, pemberian grasi kepada terpidana itu memang hak presiden yang konstitusional," sesalnya.  Senada dengan Dadang, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyayangkan pemberian grasi ke mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang merupakan narapidana kasus korupsi. Nasir mempertanyakan dasar Presiden Jokowi memberikan grasi tersebut.  "Saya tidak mengerti alasan kemanusiaan yang disebutkan oleh presiden saat memberikan grasi kepada Annas Maamun," ujar Nasir.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, apabila memang sakitnya parah, tentu bisa dialihkan pidana kurungan badannya di rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas dan tenaga dokter ahli.   "Saya khawatir, Presiden Jokowi tidak paham maksud dan filosofi pemberian grasi," katanya.  Nasir menduga Presiden Jokowi tidak melihat secara seksama bahwa yang diberikan grasi adalah narapidana kasus korupsi. Sehingga ini menjadi catatan penting bagi Jokowi.  "Jangan-jangan presiden tidak sadar bahwa yang akan diberi grasi itu adalah terpidana korupsi," ungkapnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi satu tahun dari total tujuh tahun hukuman penjara kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Sehingga, Annas akan bebas pada 2020 mendatang.  Hal ini pun dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto. Menurutnya, Annas akan bebas pada akhir 2020 mendatang.  “Menurut data pada sistem data base pemasyarakatan, bebas awal 3 oktober 2021, setelah mendapat grasi pengurangan hukuman selama 1 (satu) tahun diperhitungkan akan bebas 3 Oktober 2020, dan denda telah dibayar tanggal 11 Juli 2016,” kata Ade dalam keterangannya, Selasa (26/11).  Ade menjelaskan, grasi yang diberikan Presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari pidana penjara tujuh tahun menjadi pidana penjara selama enam tahun.  “Namun pidana denda Rp 200.000.000 subsidair pidana kurungan selama enam bulan tetap harus dibayar,” tukas Ade.  Annas Maamun divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015 karena terbukti melakukan korupsi alih fungsi lahan sawit. Namun, ditingkat kasasi, Mahkamah Agung menambah hukuman terhadap Annas Maamun jadi tujuh tahun penjara.‎

Jokowi Diminta Jelaskan Alasan Pemberian Grasi ke Koruptor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#grasi

Berita Terkini