<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/gedung-wismilak-1291522829.png" alt="GEDUNG JANGKUNG: Potret udara Grha Wismilak, Kamis (17/8). Persoalan kepemilikan bangunan tersebut hingga kini belum tuntas." width="100%">
<figcaption>GEDUNG JANGKUNG: Potret udara Grha Wismilak, Kamis (17/8). Persoalan kepemilikan bangunan tersebut hingga kini belum tuntas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Penyidikan dugaan pidana pada proses alih hak gedung Grha Wismilak terus berjalan. Selain mengumpulkan dokumen sebagai barang bukti, penyidik juga menggandeng empat saksi ahli dalam mengusut kasus tersebut. Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto menyatakan, keterangan para ahli itu penting bagi proses penyidikan. Sebab, penjelasan yang disampaikan pakar bisa memunculkan titik terang untuk mengungkap perkara tersebut. &rdquo;Sampai saat ini penyidikan terus berproses,&rdquo; ujarnya. Edy tidak memerinci empat ahli yang sudah dimintai keterangan itu. Namun, sebelumnya dia sempat menyebut dua di antaranya adalah ahli pertanahan dan keuangan negara. Sebab, objek yang bermasalah merupakan aset negara. Mantan Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya itu menambahkan, penyidik juga sudah memeriksa 24 saksi. Mereka berasal dari berbagai pihak yang dianggap penyidik punya kaitan dengan kasus tersebut. &rdquo;Kemungkinan besar masih bertambah,&rdquo; ucap Edy. Sementara itu, pengacara PT Wismilak Inti Makmur (WIM) Tbk Sutrisno enggan kembali berkomentar terkait perkara tersebut. Begitu juga Public Relations Manager PT WIM Anastesya Ftaraya. &rdquo;Sementara tidak ada komentar dari kami ya,&rdquo; ujarnya singkat. Hanya, Sutrisno sebelumnya menegaskan bahwa kliennya membeli gedung itu secara sah. Gedung dibeli dalam kondisi kosong.&nbsp;(edi/c6/aph)

Penyidikan dugaan pidana pada proses alih hak gedung Grha Wismilak terus berjalan. Penyidik juga menggandeng empat saksi ahli.

Usut Kasus Wismilak, Polda Jatim Gandeng Empat Saksi Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/27/IMG_20230827_093247-2170204682.jpg" alt="Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto saat meninjau eks Markas Polisi Istimewa yang berubah menjadi Grha Wismilak di Jalan Darmo 36-38 Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto saat meninjau eks Markas Polisi Istimewa yang berubah menjadi Grha Wismilak di Jalan Darmo 36-38 Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Jawa Timur masih mencari bukti tambahan terkait dugaan pidana pemalsuan akta otentik dalam penerbitan sertifikat HGB Grha Wismilak di Surabaya. Tim penyidik Subdit Tipidkor menggeledah tiga rumah eks Dirut PT Hakim Sentausa (HS) Njono Handoko di Malang pada Kamis (24/8). Sementara itu, di hari yang sama, penyidik menerima penyerahan dua sertifikat HGB dari PT Wismilak. <div dir="auto">Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto mengonfirmasi terkait penggeledahan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/art-space/012883941/kisah-dari-desa-si-penganyam-tanah">Kisah dari Desa si Penganyam Tanah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya. Penggeledahan untuk mencari sita dokumen yang ada kaitan dengan perkara tersebut (Grha Wismilak)," katanya, Jumat (25/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya ini mengatakan, penyidik juga menerima penyerahan dua sertifikat HGB oleh legal PT Wismilak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada penyerahan dua sertifikat HGB oleh legal PT Wismilak ke penyidik. Selanjutnya, oleh penyidik disita dan dijadikan sebagai barang bukti (BB) untuk membuat terang peristiwa pidananya," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012883956/dipicu-kebencian-rasialis-tembak-mati-3-orang-kulit-hitam-lalu-bunuh-diri">Dipicu Kebencian Rasialis, Tembak Mati 3 Orang Kulit Hitam Lalu Bunuh Diri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait tiga lokasi yang digeledah di antaranya rumah di Jalan Halmahera, Malang. Rumah itu milik eks Dirut PT Hakim Sentosa dan Malang Plaza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik membawa sejumlah dokumen dari rumah tersebut. Kemudian penggeledahan juga dilakukan di rumah Jalan Merbabu yang dulu milik Njono Handoko namun sudah berpindah ke pihak lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/012883940/meski-gagal-penuhi-target-timnas-voli-meningkat-secara-kualitas">Meski Gagal Penuhi Target, Timnas Voli Meningkat secara Kualitas</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Satu lokasi lainnya adalah Malang Plaza, kantor PT HS, namun tidak jadi digeledah karena terbakar beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada tiga lokasi. Sebetulnya ada empat. Yang satu karena kejadian di Malang Plaza (kebakaran). Beberapa rumah berkaitan dengan PT Hakim Sentausa, terkait dokumen untuk kepentingan penyidikan (Grha Wismilak)," ucap AKBP Edy.</div>

Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto mengonfirmasi terkait penggeledahan tersebut.

Usut Kasus HGB Wismilak, Polisi Datangi 3 Rumah Eks Dirut PT HS Njono Handoko

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/graha-wismilak-748402324.jpg" alt="Gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo No. 36-38 yang kini menjadi objek sengketa antara Polda Jatim dengan PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo No. 36-38 yang kini menjadi objek sengketa antara Polda Jatim dengan PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Toni Harmanto menegaskan, Grha Wismilak Surabaya adalah aset milik Polda Jatim. <div>"Fakta di dalam proses penyidikan, aset ini sudah terdaftar dalam daftar inventaris Polda Jatim. Sehingga proses peralihan harus seizin Kementerian Keuangan, dan ini tidak ada," kata Kapolda di Surabaya, dikutip dari Antara Senin (21/8).</div> Dia mengungkapkan, memang sudah dirancang bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ini tidak memiliki warkah. Beberapa penegasan dari proses yang harusnya izin dari Kementerian Keuangan dan warkahnya sendiri. "Termasuk objek ukur dari surat sertifikat tanah ini yang sebetulnya tidak berada di sini tapi berada di Jalan Darmo 63-65. Sebetulnya obyek itu bukan di sini, tapi ada di sana. Tapi sertifikat itu prosesnya tetap diterbitkan," ujar Irjen Toni. Irjen Toni menyatakan Grha Wismilak ini sudah jadi daftar aset Polda Jatim dari tahun yang sebelum-sebelumnya. "Makanya proses peralihan atau beralihnya ini yang kita anggap tidak betul. Kita sudah temukan fakta-fakta itu sendiri," ucapnya. Terkait pengembalian aset Grha Wismilak Surabaya digunakan apa nantinya, Irjen Toni menegaskan bahwa yang terpenting aset ini bisa kembali dulu kepada Polda Jatim. "Karena ada histori di sini (Wismilak), kemudian yang terpenting proses peralihan aset ini tidak sebagaimana aturan yang ada," ujarnya. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, Johanar menambahkan bahwa Grha Wismilak ini terdapat cacat administrasi dan pihaknya sudah melayangkan usulan kepada pemerintah pusat. "Tetapi ada kendala di peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2021, karena sudah lebih dari lima tahun, maka belum bisa dibatalkan. Nanti kita cari solusinya dengan kementerian," ucapnya. Jonahar sebelumnya mengungkapkan bahwa SHGB nomor 648 dan 649 tentang dugaan kasus sengketa tanah Grha Wismilak Surabaya terbukti cacat administrasi. "Keterangan hari ini tentang SHGB 648 dan 649 tentang Grha wismilak Surabaya, setelah kita cocokkan data Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan yang terbit tahun 1992 memang ada cacat administrasi dalam penerbitan Surat Keputusan (SK)," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012762942/gugur-tertembak-di-kepala-jenazah-pratu-agung-pramudi-disemayamkan-di-aula-koramil-dekai">Gugur Tertembak di Kepala, Jenazah Pratu Agung Pramudi Disemayamkan di Aula Koramil Dekai</a> Cacat administrasi tersebut, lanjut Jonahar, bahwa adanya kesalahan terkait bangunan yang dimohon oleh pemohon dengan SK. "Cacatnya adalah yang dimohon itu letaknya di A SK-nya terbit di B. Jadi, yang dimohon (bangunan nomor) 63-65 tapi yang terbit di tempat berbeda yakni nomor 36-38," ucapnya. Atas dasar itu, kata Jonahar, kemudian Kanwil BPN Jatim telah mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia. "Yang mengatakan bisa membatalkan itu pusat karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 apabila pemberian hak atas tanah (sertifikat lebih lima tahun) tidak bisa dibatalkan kecuali ada putusan pengadilan," ujar Jonahar. <div>&nbsp;</div>

"Karena ada histori di sini (Wismilak), kemudian yang terpenting proses peralihan aset ini tidak sebagaimana aturan yang ada," ujarnya.

Kapolda Tegaskan Grha Wismilak Aset Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Screenshot_20230816-120644-1098903262.jpg" alt="Suasana Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo Nomor 36-38, Surabaya, setelah disita." width="100%">
<figcaption>Suasana Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo Nomor 36-38, Surabaya, setelah disita.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Jawa Timur telah memeriksa tiga saksi terkait dugaan pemalsuan akta otentik Graha Wismilak di Jalan Darmo 36-38, Surabaya. Ketiga saksi tersebut adalah Direktur Utama PT Wismilak Inti Makmur Tbk, Ronald Walla, Kepala BPN Kanwil Jatim, Jonahar, dan Kepala BPN Surabaya 1, Kartono Agustiyanto. "Materi pemeriksaan Kakanta BPN Surabaya 1 terkait proses penerbitan HGB nomor 648 dan 649 digunakan sebagai dasar penempatan Gedung Wismilak, yang dulunya kantor Polisi Istimewa," ujar Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes, Pol Farman, Jumat (18/8) petang seperti dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group). Lalu, Kanwil BPN Jatim diperiksa terkait proses penerbitan Hak Guna Bangun (HGB). Farman menyebut HGB tersebut harus berdasar pada surat keputusan kepala kantor wilayah BPN. "Dari SK kemudian baru terbit HGB. Kita tanya prosesnya apa sesuai apa belum," ungkapnya. Sementara itu, pemeriksaan kepada pihak PT Wismilak mengenai proses jual beli kala itu. Transaksi bangunan peninggalan kolonial antara Nyono Handoko dari PT Hakim Sentosa dengan Willi Walla atau PT Gelora Djaja ada dua tahapan. Tahapan pertama dilakukan melalui perikatan jual beli. Dalam perikatan itu, sudah tertulis bahwa pihak pertama Nyono Handoko dan pihak kedua Willi Walla telah mengetahui adanya perjanjian antara PT Hakim Sentosa dengan Polda Jatim. "Apabila memang benar aset itu milik Nyono Handoko harus dilakukan okupansi. Harus ada tanah pengganti seluas 4.000 meter dan sudah diketahui Pak Willi Walla," lanjut Farman. Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) disebutkan bahwa proses pembelian akan dilaksanakan atau disempurnakan apabila perjanjian PT Hakim Sentosa dengan Polda Jatim sudah terealisasi semua. "Namun, faktanya untuk perjanjian antara PT Hakim Sentosa dengan Polda tidak terlaksana dengan sempurna. Tidak pernah ada tanah pengganti," beber Farman. Menurut dia, sudah ada 22 saksi dan lima ahli yang sudah diperiksa. Penyidik juga sudah melakukan gelar awal dengan BPKP tentang adanya kerugian keuangan negara, dalam hal ini aset Polri. "Karena aset ini terdaftar dalam buku inventaris Polda Jatim. Kita ketahui sudah dilakukan gelar dua kali. Di BPN, Polda dan BPN Provinsi," tegasnya. Sementara itu, Kepala BPN Surabaya 1 Kartono Agustiyanto juga hadir sebagai saksi untuk memenuhi panggilan penyidik. Kartono mengungkapkan, agenda pemeriksaan baru pertama kali. "Masalah sertifikat yang dilakukan sepihak. Bukan masa saya, tapi dulu tahun 1992-1993," ujarnya. Kartono menambahkan, pihaknya sudah melakukan kewajiban untuk penelitian. "Yang kedua terkait dengan pembatalan ini juga sudah kami usulkan ke pusat. Selanjutnya, wewenang pusat dan dari kami tentu tidak bisa langsung membatalkan atau menindaklanjuti terkait dengan sertifikat itu sendiri," ujarnya. Usulan pembatalan sertifikat itu diajukan akhir Juli 2023. Munculnya usulan itu karena ada kewajiban melakukan penelitian, kemudian melanjutkan usulan. "Selanjutnya bukan kewenangan kami, tapi kewenangan pusat. Kami dibolehkan melakukan pembatalan sertifikat," pungkas Kartono.

Polda Jawa Timur telah  memeriksa tiga saksi terkait dugaan pemalsuan akta otentik Graha Wismilak di Jalan Darmo 36-38, Surabaya.

Polda Jatim Telah Periksa 3 Saksi di Kasus Graha Wismilak, Ini Materi Pemeriksaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/20230814_122747-2012990539.jpg" alt="Petugas mengukur tinggi tembok depan Gedung Wismilak Surabaya." width="100%">
<figcaption>Petugas mengukur tinggi tembok depan Gedung Wismilak Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Farman menyebut dalam kasus penggeledahan dan penyitaan Gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo No. 36-38 Surabaya, polisi akan membidik tiga calon tersangka. Untuk itu, kata Farman, polisi hingga kini masih akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Informasi yang dihimpun Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Jumat (18/8), polisi akan memeriksa saksi dari pihak PT Gelora Djaja dan Kanwil BPN Jatim. Pemeriksaan akan dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jatim. "Benar," singkat Farman saat dikonfirmasi terkait rencana pemeriksaan saksi itu, Kamis (17/8). Namun saat disinggung siapa saja yang telah diperiksa, Farman belum menjelaskan secara detail. "Ada 19 saksi dan 2 saksi ahli yang diperiksa," ungkapnya tanpa menyebutkan dari pihak mana saja saksi yang diperiksa tersebut. Sementara itu, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto menambahkan, sejauh ini penyidik belum melakukan penetapan tersangka. Penyidik masih melakukan pengumpulan bukti-bukti yang diduga ada kaitan dengan peristiwa pidana guna membuat terang peristiwa dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya manajemen PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIM) menyatakan melakukan upaya hukum mengajukan praperadilan untuk Polda Jawa Timur ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ini terkait penyitaan tanah dan gedung Grha Wismilak di Jalan Raya Darmo Nomor 36-38, Surabaya, Senin (14/8) lalu. "Iya, upaya hukum ke depan praperadilan, dalam waktu dekat kita ajukan," ujar Kuasa Hukum PT Wismilak Inti Makmur Tbk Sutrisno kepada Radar Surabaya, Selasa (15/8). Menurut dia, setelah dilakukan penyitaan dan pemasangan police line, tidak ada aktivitas di Grha Wismilak. Para karyawan mulai meninggalkan kantor sejak Senin (14/8) pukul 19.00. Tidak ada aktivitas pekerjaan lagi di kantor PT WIM di bangunan cagar budaya itu. Pihaknya menyayangkan penyitaan dan pemasangan police line yang dilakukan Polda Jatim. Sebab, di gedung tersebut bekerja banyak orang.

"Ada 19 saksi dan 2 saksi ahli yang diperiksa," ungkapnya tanpa menyebutkan dari pihak mana saja saksi yang diperiksa tersebut.

 Bongkar Mafia Tanah di Kasus Penyitaan Graha Wismilak, Polda Jatim Bakal Periksa 19 Saksi dan 2 Saksi Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/graha-wismilak-2-3849128988.jpg" alt="Gedung Graha Wismilak yang merupakan bangunan cagar budaya pernah menjadi markas Polisi Istimewa Surabaya dan Mapolres Surabaya Selatan sebelum dikuasai oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (SURYANTO)" width="100%">
<figcaption>Gedung Graha Wismilak yang merupakan bangunan cagar budaya pernah menjadi markas Polisi Istimewa Surabaya dan Mapolres Surabaya Selatan sebelum dikuasai oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (SURYANTO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindakan penyidik Ditreskrimsus Polda Jatimmelakukan penggeledahan dan selanjutnya menyita lahan dan gedung Graha Wismilak di Jalan Darmo No. 36-38 tak lepas dari penelusuran aset Polri di Jatim yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim&nbsp;Irjen Pol Toni Harmanto, dikutip dari RADAR SURABAYA. Direktur Reskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Farman menceritakan ihwal&nbsp;pengungkapan kasus yang diduga akibat adanya pemalsuan akta otentik oleh pihak tertentu atas aset yang diklaim milik Polri tersebut. Menurut mantan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya ini, terbongkarnya kasus dugaan pemalsuan dokumen itu bermula pada awal Maret 2023. Saat itu Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto melakukan pengecekan pada aset-aset Polri. Dari hasil supervisi, Polri seharusnya memiliki aset kompensasi yang dijanjikan melalui alih lahan kantor Polrestabes Surabaya Selatan di Jalan Raya Darmo No. 36-38 yang kini menjadi Gedung Wismilak seluas 3.000 meter persegi. Selain mendapat kompensasi,&nbsp;kata Farman, polisi juga dijanjikan bangunan mapolres baru dan kendaraan operasional untuk patroli. Kompensasi itu dijanjikan usai terbit Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 648 dan 649 pada gedung eks Mapolres Surabaya Selatan di Jalan Darmo No. 36-38&nbsp;tersebut. Anehnya, kata Farman, HGB bisa terbit saat bangunan masih ditempati sebagai kantor polisi. Pihaknya baru menyadari setelah dilakukan pendalaman.&nbsp; Usut punya usut, kompensasi yang dijanjikan itu ternyata tak pernah ada. Begitu pula dengan bangunan sebagai tukar guling atau alih lahan. "Ada aset Polri yang pada waktu itu masih mengacu pada perjanjian PT Hakim Sentosa, harusnya ada tanah 3.000 meter persegi sebagai pengganti. Namun faktanya tidak ada," bebernya. Atas dasar itulah, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto memerintahkan melakukan penyelidikan. Sehingga ada temuan dugaan pemalsuan akta otentik terhadap kepemilikan tanah dan gedung di Jalan Darmo No. 36-38 yang kini dikuasai PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Dalam sejarahnya,&nbsp;lanjut&nbsp;Farman, Kapolda Jatim saat itu sempat meminta izin Pemkot Surabaya untuk memindahkan kantor polisi di Jalan Darmo No. 36-38&nbsp;ke&nbsp;lahan milik Pemkot Surabaya. Namun, lahan tersebut ternyata berstatus pinjam. Polresta Surabaya Selatan yang kini menjadi Polsek Dukuh Pakis menempati lahan milik Pemkot. Setelah ditelisik, lahan yang ditempati itu ternyata bukan tanah kompensasi. Namun adalah tanah pinjaman yang baru dihibahkan Pemkot Surabaya pada tahun 2019. Menurutnya, pada tahun 1993 hingga 2019, status&nbsp;polisi masih pinjam pakai tanah. "Bukan penggantinya. Kita tertipu, tanah itu diluar kompensasi, dan dibungkus seolah-olah pengganti kompensasi. Masyarakat tahunya diganti sama tanah yang di Dukuh Pakis, ternyata kita baru tahu itu baru dihibahkan kemarin tahun 2019," bebernya. Alumnus Akpol 1996 ini lantas menuturkan sejumlah fakta temuan. Salah satunya soal adanya cacat hukum dokumen HGB yang kini dimiliki PT Wismilak. Ia menyebut, objek yang ditempati Polri tahun 1945 hingga 1993 tanpa putus. Bahkan terakhir pada tahun 1993 masih ditempati sebagai Mapolresta Surabaya Selatan. Anehnya, pada saat objek masih ditempati sebagai kantor polisi, muncul HGB. Diakuinya, di tahun 1992 memang ada data tentang HGB mati, yang kemudian menjadi dasar jual beli hingga penerbitan HGB baru. Namun, soal itu masih didalami. "Kok bisa muncul jual beli pada HGB yang sudah mati, kalau misal kita mengakui adanya HGB. Sehingga akhirnya, ada PPJB Nyono Handoko pada Willy Walla terhadap pembelian HGB yang sudah mati dan objek yang masih ditempati Polrestabes Surabaya Selatan pada tahun 1992, apakah itu dikatakan penjual dan pembeli yang beritikad baik?" jelasnya. Dia menyebut, HGB yang diklaim Wismilak dibeli secara sah yakni HGB nomor 648 dan HGB nomor 649. Dalam lembar tersebut, lanjut dia, tertulis bahwa HGB ini berdasarkan SK Kanwil BPN nomor 1051 dan 1052 yang terbit pada 22 Juli 1992. Padahal, SK tersebut ternyata tidak terdaftar atau tidak teregistrasi di Kanwil BPN Jatim. Farman&nbsp;menambahkan, tidak mungkin HGB muncul berdasarkan SK yang tidak terdaftar di BPN. "Karena SK kanwil BPN nomor 1051 dan 1052 yang menjadi dasar&nbsp;hukum&nbsp;dari HGB 648 dan 649 itu ternyata tidak terdaftar dan tidak teregistrasi di Kanwil BPN. Nah, kalau tidak teregistrasi, harusnya kan tidak jadi HGB. Namun, faktanya jadi HGB itu," jelas Farman. <div class="flying_carpet_div">&nbsp;</div> Untuk itu, Farman menegaskan, HGB yang diklaim Wismilak telah dibeli secara sah ini cacat hukum.&nbsp;"Makanya, hasil dari gelar kemarin diputuskan bahwa HGB ini cacat hukum, cacat administrasi, dan cacat yuridis dalam penerbitannya," ucapnya. Dengan alasan inilah maka penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim melakkukan penyitaan terhadap aset lahan dan gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo No. 36-38 Surabaya. &nbsp;

"Makanya, hasil dari gelar kemarin diputuskan bahwa HGB ini cacat hukum, cacat administrasi, dan cacat yuridis dalam penerbitannya,"

Kronologi Kasus Hukum Penyitaan Graha Wismilak oleh Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/graha-wismilak-748402324.jpg" alt="Gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo No. 36-38 yang kini menjadi objek sengketa antara Polda Jatim dengan PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo No. 36-38 yang kini menjadi objek sengketa antara Polda Jatim dengan PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Farman mengakui bahwa aparat hukum seperti kepolisian pun bisa tertipu oleh mafia tanah. Hal ini terkait aset Polri berupa gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo No. 36-38 Surabaya yang kini dikuasai pihak lain, dikutip dari RADAR SURABAYA. Karena itu, ia&nbsp;meminta masyarakat untuk waspada terhadap mafia tanah. Sebab,&nbsp;polisi pun&nbsp;bisa&nbsp;tertipu sampai puluhan tahun oleh mafia tanah sehingga asetnya dikuasai pihak swasta. "Selama 1993 sampai 2019 itu, aset kami jatuh ke tangan orang, kami tertipu," kata Farman kepada wartawan, Kamis (17/8). Ia menyatakan, kasus penipuan tanah bisa menimpa siapa saja. Oleh sebab itu, lanjut dia, masyarakat diimbau untuk selalu hati-hati dalam transaksi jual beli tanah. <div class="flying_carpet_div">&nbsp;</div> Pihaknya pun berkomitmen akan memberantas mafia tanah di Jatim. "Kami polisi bisa tertipu, bagaimana dengan masyarakat umum? Siapapun bisa jadi korban mafia tanah," ungkapnya. Lebih jauh mantan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya ini menjelaskan bahwa terkait Graha Wismilak, gedung yang dibangun tahun 1920-an itu sempat menjadi kantor Polisi Istimewa Surabaya pada tahun 1945.&nbsp; Kemudian, bangunan dua lantai itu menjadi kantor Mapolres Surabaya Selatan hingga tahun 1992. Aset Polri itu kemudian berpindah kepemilikan menjadi kantor PT Wismilak Inti Makmur (WIM) Tbk karena akal-akalan mafia tanah pada tahun 1993.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Kombes Pol Farman mengakui bahwa aparat hukum seperti kepolisian pun bisa tertipu mafia tanah.

Kasus Graha Wismilak, Polisi Akui Telah Ditipu Mafia Tanah Hingga Puluhan Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Screenshot_20230816-120644-1098903262.jpg" alt="Suasana Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo Nomor 36-38, Surabaya, setelah disita." width="100%">
<figcaption>Suasana Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo Nomor 36-38, Surabaya, setelah disita.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Manajemen PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIM) akan mengajukan praperadilan Polda Jawa Timur ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Upaya hukum tersebut diambil terkait dengan penyitaan tanah dan gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo Nomor 36-38, Surabaya, Senin (14/8) lalu. "Kita akan ajukan upaya hukum praperadilan dalam waktu dekat," ujar Kuasa Hukum PT Wismilak Inti Makmur (PT WIM) Tbk, Sutrisno seperti dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Grup), Selasa (15/8). Sutrisno melanjutkan, setelah dilakukan penyitaan dan pemasangan police line, tidak ada lagi aktivitas di Graha Wismilak. "Para karyawan mulai meninggalkan kantor sejak Senin (14/8) pukul 19.00," lanjut Sutrisno. Sutrisno juga menyayangkan penyitaan dan pemasangan police line yang dilakukan Polda Jatim dilakukan saat masih banyak orang bekerja. Sebagai informasi, PT WIM membeli gedung Graha Wismilak sejak tahun 1993 atau sudah 30 tahun. Setelah dibeli, sertifikat tanah dan gedung itu sudah berpindah nama pada PT WIM dari pemilik asal Nyono Handoko dan Dirut PT Gelora Djaja, Willy Walla. "Selama kurun waktu itu, tidak ada tuntutan hukum dari pihak mana pun. Jadi, ketika Wismilak membeli tanah dan bangunan itu sudah dalam keadaan kosong. Dan, sertifikatnya juga nama pemilik, sehingga dilakukan proses jual beli," ungkap Sutrisno. Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman menyatakan rencana praperadilan tersebut merupakan hak PT WIM sebagai penggugat. "Ya, silakan diajukan. Enggak ada masalah. Lagipula kita melakukan penyitaan dan penggeledahan kemarin sudah dengan penetapan pengadilan," kata Farman. Mantan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya ini melanjutkan polisi sudah mengantongi tiga nama calon tersangka. "Harusnya tiga, tapi kita baru dapat kabar duka ada salah satu calon tersangka yang meninggal dunia," sebutnya. Ketiga calon tersangka itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal 266 dan 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Mereka adalah pihak penjual lahan bangunan eks Markas Polisi Istimewa dan Polres Surabaya Selatan yang kini bernama Graha Wismilak. Gedung yang sudah disita itu ditempati kepolisian sejak tahun 1945 hingga 1993. "Terakhir sebagai Markas Polresta Surabaya Selatan. Anehnya, dalam kurun waktu 1945 sampai 1993 pada saat gedung ini masih dikuasai, kok ya bisa muncul HGB-HGB,&rdquo; ujar Farman.

Manajemen PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIM) akan mengajukan praperadilan Polda Jawa Timur ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Polisi Kantongi 3 Calon Tersangka Kasus Gedung Wismilak, PT WIM Bakal Ajukan Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/WhatsApp-Image-2023-08-14-at-1847231-1493032838.jpg" alt="Gedung Wismilak di Jalan Raya Darmo." width="100%">
<figcaption>Gedung Wismilak di Jalan Raya Darmo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Fakta baru terkuak dalam polemik peralihan kepemilikan gedung Graha Wismilak. Polda Jatim memastikan hak guna bangunan (HGB) gedung itu cacat hukum. Sebab, surat keputusan (SK) Kanwil BPN yang menjadi dasar penerbitan dokumen itu tidak pernah teregistrasi. Dirreskrimsus Polda Jatim Kombespol Farman menuturkan, temuan sudah didapat penyidik. Dengan tidak adanya SK yang teregistrasi, seharusnya HGB tidak pernah bisa terbit. &rsquo;&rsquo;Tetapi, faktanya HGB itu ada,&rsquo;&rsquo; katanya kemarin (15/8). Karena itu, lanjut Farman, penyidik menilai terdapat dugaan tindak pidana dalam proses penerbitannya. Pada bagian lain, pengacara PT Wismilak Inti Makmur Tbk Sutrisno menegaskan, peralihan kepemilikan gedung itu sudah sah secara hukum. PT Gelora Djaja membelinya saat gedung sudah dalam kondisi kosong. &rsquo;&rsquo;Waktu itu tidak ada aktivitas apa pun. Dalam HGB juga tertera bahwa pemiliknya perseorangan,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia tidak sepakat dengan pernyataan polisi bahwa peralihan kepemilikan gedung cacat prosedur. Belakangan, pihaknya mendapat informasi bahwa Njono (pemilik sebelum Wismilak) tidak asal memilikinya. Dia melakukan tukar guling atau ruilslag dengan lahan yang berada di Jalan Dukuh Kupang. &rsquo;&rsquo;Polres Surabaya Selatan pindah ke sana. Bangunannya sekarang menjadi Polsek Dukuh Pakis,&rsquo;&rsquo; tandasnya. (edi/c7/oni)

Fakta baru terkuak dalam polemik peralihan kepemilikan gedung Grha Wismilak. Polda Jatim memastikan hak guna bangunan (HGB) gedung itu cacat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Graha Wismilak

Berita Terkini